Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Magang ini membahas tentang perlakuan akuntansi dan prosedur audit atas aset biologis pada PT PCK. Prosedur audit dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan bahwa aset biologis milik PT PCK sudah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 16 (Revisi 2011) dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku di Singapura yaitu IAS 41. Hasil dari audit yang dilakukan bahwa aset biologis pada PT PCK telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material.

---

This report discusses the accounting and auditing procedures on biological assets at PT PCK. Audit procedures have been carried out with the aim of getting the assurance that biological assets owned by PT PCK has been presented and disclosed in accordance with the applicable accounting standards in Indonesia, namely PSAK 16, and also accordance with the applicable accounting standards in Singapore, namely IAS 41. The results of the audit conducted that biological assets at PT PCK has been presented fairly and free from material misstatement."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas proses audit atas akun akrual dan provisi pada laporan keuangan PT Permata untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2015 oleh KAP APD. Proses audit dilakukan mencakup tahap perencanaan, tahap audit lapangan, sampai tahap penyelesaian dan pelaporan audit. Berdasarkan hasil audit, disimpulkan bahwa akun akrual dan provisi maupun laporan keuangan PT Permata secara keseluruhan telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material. Auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan PT Permata. Audit yang dilakukan oleh KAP APD telah sesuai dengan standar audit dan teori yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis report explains audit process on accrual and provision accounts of PT Permata for financial statement period ended 31 December 2015. The audit process performed consist of audit planning, field work, until completion and reporting audit. Based on the audit, it was concluded that accrual and provision accounts, and overall financial statement of PT Permata had been fairly presented free from material misstatements. KAP APD gave an unmodified opinion to PT Permatas financial statement. The audit, performed by KAP APD had also been agreed to audit standard and theories adopted in Indonesia."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai penerapan internal control overfinancial reporting (ICoFR) di PT XYZ dan proses pengujian pada pengendalianRequest Posting Pembayaran yang dilakukan oleh internal audit untuk melihatefektivitasnya. Dari mulai membahas mengenai three lines of defense di PT XYZ,aktivitas Request Posting Pembayaran, hingga proses pengujian pengendalianpada Request Posting Pembayaran. Selain itu, laporan ini juga membahasmengenai sistem aplikasi yang digunakan oleh PT XYZ dalam menerapkanICoFR di perusahaannya, serta permasalahan yang terjadi pada pengujian ICoFRyang dilakukan pada PT XYZ.

---

ABSTRACTThis internship report mainly describes about the implementation of internalcontrol over financial reporting (ICoFR) in PT XYZ and the testing process ofRequest Posting Payment that is done by the internal audit for its effectiveness. Italso includes the description about the three lines of defense in PT XYZ, therequest posting payment activity, and the control testing of that activity.Furthermore, this report also describes the application system that is used by PTXYZ to implement ICoFR in the company and the problems that occured at theICoFR testing in PT XYZ."

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur pengakuan piutang pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer IPP di PT PLN Persero. Dalam laporan ini, diuraikan prosedur pengakuan piutang atas tagihan pembelian tenaga listrik dari IPP oleh PT PLN. Pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini memerlukan proses pengukuran dan perhitungan yang cukup kompleks yang meliputi komponen biaya Komponen A Pembayaran Kapasitas yang dihitung dengan basis Capital Cost Recovery Charge Rate, Komponen B pembayaran atas biaya tetap Operation and Maintenance, Komponen C pembayaran atas pemakaian bahan bakar, dan Komponen D pembayaran biaya variabel Operation and Maintenance. Dengan menggunakan SAP, pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini pertama-tama akan dilakukan oleh Unit PLN, setelah dilakukan pemeriksaan atas pengukuran dan perhitungan tagihan tersebut. Selanjutnya, Unit akan menyampaikan nota ke Kantor Pusat untuk memindahkan tagihan tersebut ke Kantor Pusat untuk dapat dibayarkan. Divisi Akuntansi selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi atas jumlah tagihan tersebut dengan pengukuran dan perhitungan pembelian listrik oleh Unit PLN Pusat Pengaturan Beban P2B . Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah yang ditagih adalah benar.

---

This internship report discusses about the process of electricity purchase receivable recognition from Independent Power Producer IPP at PT PLN Persero . In this report, there are explanations regarding the procedure of recognizing receivable for electricity purchase bill from IPP by PT. PLN. This recognition needs quite complex measurement and calculation that consist of cost component Component A Capacity Payment which use Capital Cost Recovery Charge Rate basis, Component B payment for fixed cost of Operation and Maintenance , Component C payment for fuel usage, and Component D payment for variable cost of Operation and Maintenance.

By using SAP, receivable recognition for electricity purchase bill is being used by PLN rsquo s unit, after conducting checking of measurement and calculation of the bill. Then, Unit will submit the note to Central Office to transfer the bill for Central Office to pay for. Further, Accounting Division will do the reconciliation for the bill amount based on electricity purchase measurement and calculation by PLN rsquo s unit Pusat Pengaturan Beban P2B . Reconciliation is being done to ensure that the amount being billed is correct."

"Penurunan pertumbuhan industri properti dan real estat Indonesia di tahun 2016 secara tidak langsung menurunkan pendapatan perusahaan yang bergerak di bidang ini. Pengakuan pendapatan untuk perusahaan yang melakukan aktivitas pengembangan real estat secara khusus diatur dalam PSAK Nomor 44. Terdapat tiga metode pengakuan pendapatan yang dijelaskan dalam PSAK 44, yaitu: Metode Akrual Penuh Full-Accrual Method, Metode Deposit Deposit Method, dan Metode Persentase Penyelesaian Percentage-of-Completion Method . Laporan magang ini membahas prosedur audit yang dilakukan terhadap akun pendapatan PT LDR, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang real estat.Risiko yang melekat pada akun pendapatan adalah risiko improper revenue recognition dan management override control. Prosedur audit yang dilakukan adalah prosedur substantif, yaitu pengujian rinci. Secara umum, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP telah sesuai dengan standar audit yang berlaku dan telah cukup untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku.

---

The decline in growth of Indonesia 39 s property and real estate industry in 2016 indirectly decreases the income of companies operating in this field. Recognition of revenues for companies engaged in real estate development activities is specifically regulated in PSAK No. 44. There are three revenue recognition methods described in PSAK 44, namely Full Accrual Method, Deposit Method, and Percentage of Completion Method. This internship report discusses the audit procedures performed on PT LDR 39 s revenue account, a company engaged in real estate.Risks attached to the income account are the risk of improper revenue recognition and management override control. The audit procedure performed is substantive procedure, i.e. tests of detail. In general, audit procedures conducted by KAP SBI have been in accordance with applicable audit standards and are sufficient to obtain reasonable assurance that the Company 39 s financial statements have been prepared in accordance with the applicable reporting framework."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis pelaksanaan prosedur audit atas utang usaha pada sebuah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi. Prosedur audit atas utang usaha ini ini merupakan bagian dari audit atas laporan keuangan PT DEF tahun buku 2016 oleh KAP HGK. Pelaksanaan prosedur audit atas utang usaha tersebut dilaksanakan dengan melakukan pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Pengujian substantif telah dilakukan untuk memastikan tepatnya asersi manajemen mengenai kelengkapan, keberadaan, kewajiban, keakuratan dan pisah batas. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur audit atas utang usaha PT DEF telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

This Internship Report aims to describe and analyze the implementation of audit procedures for Accounts Payable of the construction company. This audit procedure is part of an audit of the financial statements of PT DEF in the fiscal year 2016 by KAP HGK. The Implementation of audit procedures for the Account Payable is carried out by conducting tests of controls and substantive procedures. Substantive tests have been conducted to ensure proper management assertions regarding completeness, existence, liability, accuracy and boundary separation. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of auditing procedures on PT DEF 39 s Account Payable has been executed in accordance with Audit Standards."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk membahas praktik penganggaran biaya operasi pada perusahaan industri jasa, khususnya perusahaan jasa yang menggunakan sistem pemborongan kerja. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan anggaran ruas jalan tol yang dioperasikan PT. Jasa Layanan Operasi dan evaluasi atas perencanaan anggaran dengan pengertian dari biaya standar yang ada di literatur-literatur akuntansi biaya. Anggaran biaya merepresentasikan komitmen PT. Jasa Layanan Operasi terhadap peraturan Badan Usaha Milik Negara mengenai pengadaan barang dan jasa, terutama dalam skema penunjukan langsung dan terhadap asas persaingan.

---

ABSTRACTThis report aims to examine the budget planning of operational cost practice in a service company, specifically a service company which uses a chartering contract system for a whole job. The analysis was done by comparing the budget planning of operational cost practice in PT. Jasa Layanan Operasi and its evaluation with cost accounting literatures rsquo explanation of standard cost. PT. Jasa Layanan Operasi rsquo s budget planning of operational cost practice represents its commitment to the state owned company rsquo s regulations in procurement of goods and services, specifically in direct appointment scheme, and to the principle of competition. "

"Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif.

---

This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption."

"Laporan magang ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis perlakuan akuntansi serta pelaksanaan prosedur audit atas pendapatan PT HFS, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan. Berdasarkan hasil analisis, perlakuan akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 23, tepatnya dalam hal pengakuan pendapatan. Pelaksanaan prosedur audit juga belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit, khususnya terhadap Standar Audit 240.

---

This report aims to describe and analyze the accounting treatment of and the practice of audit procedures for revenue of PT HFS, a multi-finance company. The analysis results that the accounting treatment of revenue has not fully complied to PSAK 23, specifically in the revenue recognition. The practice of audit procedures has also not fully complied to auditing standards, especially to Standar Audit 240."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh KAP WTR atas provisi persediaan yang ditetapkan PT DNI. PT DNI merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi ban motor. Prosedur audit dilakukan berdasarkan DEF Audit Guide yang telah diselaraskan dengan ISA. Selama proses audit berlangsung, auditor menilai kesesuaian kebijakan PT DNI atas provisi persediaan dengan PSAK 14 sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil audit, secara keseluruhan kebijakan yang ditetapkan oleh PT DNI dalam menetapkan provisi persediaan telah tepat dan sesuai dengan PSAK 14, serta provisi persediaan telah disajikan secara wajar atas seluruh hal yang bersifat material.

---

This report aims to discuss the audit procedures of provision for inventory of the PT DNI. PT DNI is a company that manufactures motorcycle tires. The audit process is implemented based on DEF Audit Guide which is approriate with ISA standard. During the performances of audit, the auditor assessed the accounting policy conformity of provision for inventory with PSAK 14 as the applicable accounting standard in Indonesia. The results of the audit showed that the policy formed by PT DNI in determining the provision of inventory is appropriate and in accordance with PSAK 1, and this account is declared as reasonably presented in all material respects."