Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIsu kesetaraan hak gender telah berkembang di masyarakat dunia selama beberapa dekade terakhir ini, yang membuat kini lebih banyak perempuan yang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi serta semakin adilnya kesempatan kerja antara pria dan wanita. Hal ini pun menyebabkan adanya pergeseran peran pada wanita, seperti lebih banyak bekerja di rumah tangga, memiliki lebih sedikit anak, dan menunda pernikahan. Namun, hal ini menimbulkan masalah baru berupa timbulnya double burden wanita dalam rumah tangga serta motherhood wage penalty di tempat kerja. Di beberapa negara, fenomena ini memiliki korelasi terhadap penurunan tingkat kebahagiaan wanita secara absolut maupun secara relatif dibandingkan dengan laki-laki. Di Indonesia, sebanyak 73% wanita yang berstatus menikah juga aktif mencari nafkah. Jika partisipasi wanita menyebabkan turunnya tingkat kebahagiaan wanita di Indonesia, tentu hal ini bisa menjadi masalah. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari Indonesia Family Life Survey, penulis melakukan analisis Ordered Probit untuk menganalisis apakah status ketenagakerjaan mempengaruhi tingkat kebahagiaan wanita di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status ketenagakerjaan mempengaruhi tingkat kepuasan hidup wanita menikah di Indonesia secara negatif. Penelitian juga menemukan bahwa anak merupakan faktor yang penting dalam menentukan kebahagiaan wanita menikah, serta persepsi tentang bagaimana sang individu mengartikan hidupnya dan bersyukur juga menjadi faktor yang penting dalam menentukan kepuasan hidupnya.

---

ABSTRACTThe issue of gender equality has developed over the past decades, which makes women now have more equal opportunities in career and education compared to men. Because of this, women roles in the household are now shifting; more women now are working outside the household, having less children, and also postponing marriage. However, this phenomenon leads to some new problems for women, such as facing double burden in the household and also motherhood wage penalty in the workplace. In some countries, this phenomenon has caused womens happiness level to decrease both absolute and relative to men. In Indonesia, about 73% of married women are also actively working outside the household. If working also causes womens happiness level decreases in Indonesia, this will lead to bigger problems. Using data from Indonesia Family Life Survey, the author conducted Ordered Probit analysis to see whether employment status decreases married womens happiness level in Indonesia. The result of the study shows that employment status does decrease the happiness level of married women in Indonesia. It is also found that children is an important factor in determining happiness level of married women; as well as perceptions about their life."

"Penyandang disabilitas (PD) mengalami lebih banyak tantangan dibandingkan nondisabilitas (ND). Tantangan yang dihadapi PD dalam ketenagakerjaan tidak hanya berasal dari hambatan yang dimilikinya, tetapi juga dari stereotip sosial yang mengarah pada diskriminasi. Diperlakukan diskriminatif dan ditolak bekerja berkali-kali mengakibatkan PD memiliki peluang lebih besar untuk berhenti mencari pekerjaan karena putus asa dibandingkan ND. Penelitian ini bertujuan melihat seberapa besar peluang terjadinya penganggur putus asa berdasarkan status dan banyaknya disabilitas individu serta jenis disabilitas apa yang memiliki peluang putus asa paling besar di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengolah data sekunder Sakernas Agustus 2021 dengan pendekatan Two Step Heckman. Hasil menunjukkan pencari kerja dengan disabilitas kemungkinan menjadi putus asa 2,6 kali lebih tinggi dibandingkan kemungkinan nondisabilitas menjadi putus asa. Pada kelompok PD, PD multidisabilitas 2,5 kali lebih mungkin menjadi putus asa dibandingkan PD tunggal. Sementara itu, berdasarkan jenis kesulitannya PD mental diketahui paling besar peluangnya menjadi penganggur putus asa dibandingkan PD lainnya. Rekomendasi penelitian terkait penghapusan stereotip disabilitas di lingkungan kerja maupun sosial, pengembangan pelatihan yang inklusif bagi PD, pengembangan keterampilan sesuai kemampuan personal dan kebutuhan pasar kerja, serta penyediaan layanan konsultasi dan konseling terkait ketersediaan dan kesiapan bekerja bagi PD.

---

People with disabilities (PWD) face more barriers than those without disabilities (PWOD) when employed and even as they seek employment. The barriers not only come from their impairment or difference, but also by barriers in society which leads to discrimination. Being treated unfairly and rejected all the time makes PWD are more likely to become hopeless of job than PWOD. This study aims to examine how disability factors affect the probability of being discouraged for the job seeker based on status and number of disabilities and which type of disabilities has the greatest probability of being discouraged in Indonesia. Using Sakernas data on August 2021 and the two step Heckman method, we found that disability has significant impact on the decision of hopeless of job. Job seekers with disabilities are 2,6 times more likely to become discouraged than PWOD job seekers. By the number of disabilities, people with multiple disabilities are 2,5 times more likely to become discouraged than persons with a single disability. Meanwhile, based on the type of disability, people with mental disabilities are known to be the most likely to become discouraged among PWOD. Recommendations in this research related to the elimination of disability stereotypes in the work and social environment, the development of inclusive training for PWD, the development of skills according to personal abilities and the needs of the job market, and the provision of consulting and counselling services related to the availability and readiness of work for PWD."

"Permasalahan tentang kemiskinan memang seringkali berputar di wilayah pedesaan dan didominasi oleh rumah tangga agrikultur. Petani hampir tidak mengumpulkan modal karena skala usaha mereka dan setiap kali panen, upah mereka dari hasil panen digunakan untuk membayar pinjaman untuk fasilitas produksi dan kebutuhan sehari-hari. Sementara, meningkatnya permintaan pangan akibat pertumbuhan penduduk pun tak terhindarkan. Inklusi Keuangan dirasa bisa menjawab pertanyaan ini sebab bisa berperan sebagai penyangga risiko dan mendorong akumulasi modal bagi rumah tangga agrikultur. Untuk mencari tahu lebih lanjut secara empiris pengaruh inklusi Keuangan pada kemiskinan multidimensi dalam kelompok rumah tangga agrikultur, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif melalui cross tabulation dan statistic inferensial menggunakan IV- probit. Ditemukan bahwa kondisi kemiskinan multidimensi pada rumah tangga agrikultur lebih parah jika dibandingkan rumah tangga non-agrikultur serta penggunaan fasilitas inklusi keuangan seperti kredit dan tabungan pun belum bisa digunakan secara maksimal. Akan tetapi jika inklusi Keuangan dapat ditingkatkan, kemiskinan multidimensi dapat dikurangi secara signifikan. Maka, perlu ada kebijakan yang lebih menyasar pada kebutuhan dan permasalahan setiap daerah yang berbeda-beda.

---

The problem of poverty often revolves around rural areas and is dominated by agricultural households. Farmers hardly accumulate capital because of the scale of their business and every harvest, their wages from the harvest are used to repay loans for production facilities and daily needs. Meanwhile, increasing demand for food due to population growth is inevitable. Financial Inclusion can answer this question, as it can act as a risk buffer and encourage capital accumulation for agricultural households. To find out more empirically the effect of Financial Inclusion on multidimensional poverty in agricultural households, this study uses descriptive statistics through cross-tabulation and inferential statistics using IV-probit. It was found that multidimensional poverty in agricultural households is more severe when compared to non-agricultural households and the use of financial inclusion facilities such as credit and savings has not been maximized. However, if financial inclusion can be improved, multidimensional poverty can be reduced significantly. Thus, there needs to be a policy that is more targeted at the needs and problems of each region."

"Penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi dalam kegiatan masyarakat, salah satunya dalam partisipasi sekolah. Padahal pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok yang rentan untuk tertular karena kebutuhannya akan pendampingan. Kondisi ini menuntut pemangku kebijakan dan masyarakat secara umum untuk menaruh perhatian khusus pada kondisi pendidikan dan kesehatan penyandang disabilitas sebagai investasi modal manusia selama masa pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pencapaian pendidikan penyandang disabilitas pada masa pandemi COVID-19 menggunakan data SUSENAS Maret 2021. Adapun pencapaian pendidikan dalam penelitian ini dinilai melalui 4 aspek, antara lain: Partisipasi sekolah, Kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan, Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan Kepemilikan ijazah SD. Dengan metode sibling fixed effects, penelitian ini menemukan pencapaian pendidikan penyandang disabilitas secara rata-rata lebih buruk dibandingkan dengan non-disabilitas. Penyebab dari kondisi ini diduga karena diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang belum merata.

---

Persons with disabilities often experience discrimination on daily activities, one of which is in school participation. It is important to guarantee the education right that belongs to everyone, because education is one way to improve welfare and reduce dependence, especially for persons with disabilities. Moreover, during the COVID-19 pandemic, persons with disabilities are included in a group that is vulnerable to infection because of their need for assistance. This condition requires both policy makers and society to put special attention to the educational and health conditions of persons with disabilities as an investment in human capital during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to determine the condition of the educational attainment of persons with disabilities during the COVID-19 pandemic using March 2021 SUSENAS data. The educational attainment in this study was assessed through 4 aspects, including: School participation, Age suitability for education level, Highest level of education who graduated, and Ownership of an elementary school diploma. Using the sibling fixed effects method, this study found that the educational attainment of persons with disabilities was on average worse than those without disabilities. The cause of this condition is thought to be due to the discrimination experienced by persons with disabilities and the uneven availability of educational facilities."

"Skripsi ini bertujuan untuk membahas kesenjangan upah antargender pada pekerja Indonesia lulusan strata pendidikan tinggi menggunakan data Sakernas 2021 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan upah antargender pada pekerja Indonesia lulusan strata pendidikan tinggi. Melalui dekomposisi Blinder-Oaxaca, ditemukan bahwa kesenjangan upah disebabkan oleh perbedaan karakteristik modal manusia antargender dan faktor-faktor lainnya yang tidak dapat diobservasi. Melalui pendekatan wawancara semi-terstruktur, ditemukan bahwa norma sosial tidak hanya memengaruhi faktor-faktor yang tidak terobservasi tetapi juga karakteristik modal manusia. Norma sosial dapat memengaruhi kesenjangan upah melalui lingkungan yang diskriminatif dan memberikan constrained choice dalam proses pemilihan keputusan individu.

---

This study aims to assess the gender wage gap among Indonesian workers with a higher education degree employing the Sakernas 2021 data and qualitative method. The results show gender wage gap among Indonesian workers with a higher education degree. The BlinderOaxaca decomposition shows that the wage gap is caused by differences in human capital characteristics between genders and other unobservable factors. The semi-structured interview shows that both human capital and unobservable factors can be influenced by social norms. Social norms can affect the gender wage gap through making a discriminatory environment and a constrained choice in an individual’s decision-making process."

"Media sosial sangat berpeluang untuk membantu menyebarkan informasi terkait vaksin. Penelitian terdahulu menunjukkan, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara media sosial dan sikap orang tua terhadap vaksinasi anak. Media sosial juga merupakan saluran yang paling banyak digunakan oleh orang tua dalam pencarian informasi mengenai imunisasi aman selama pandemi COVID-19. Dimana, saat awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia (2020) cakupan imuniasai dasar lengkap hanya sebesar 82,6%, lebih rendah dibandingkan target renstra (92,9%). Tujuan penelitian ini adaIah Mengetahui hubungan antara penggunaan media sosial dalam mencari informasi dengan cakupan imunisasi anak dengan melihat pendidikan ibu, wilayah tempat tinggal, dan usia ibu sebagai variasi yang mempengaruhi kualitas penerimaan informasi media sosial pada masa sebelum dan saat pandemi COVID-19. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data menggunakan data sekunder Susenas dan PoDes pada tahun 2019 dan 2021 berupa kuesioner untuk mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan media sosial dalam mencari informasi sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hasil yang didapatkan media sosial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap cakupan imunisasi dasar anak. Faktor-faktor seperti pendidikan, umur, dan lokasi tempat tinggal juga mempengaruhi cara ibu memperoleh informasi dan kualitas informasi yang diterima. Peningkatan literasi media sosial, kolaborasi dengan influencer dan komunitas online, kengembangan konten yang menarik dan informatif, kampanye edukasi terkait imunisasi, diharapkan dapat meningkatan cakupan imunisasi anak di Indonesia dan mengurangi dampak negatif dari informasi yang tidak akurat atau menyesatkan di media sosial.

---

Social media has a great potential to help spread information related to vaccines. Previous research has shown a significant relationship between social media and parents' attitudes towards childhood vaccination. Social media is also the most widely used channel by parents in seeking information about safe immunization during the COVID19 pandemic. In the early days of the COVID-19 pandemic in Indonesia (2020), the coverage of complete basic immunization was only 82.6%, which was lower than the target set in the strategic plan (92.9%). The purpose of this study is to determine the relationship between exposure to social media information and the coverage of child immunization, taking into account mother's education, residential area, and mother's age as variables that affect the quality of exposure to social media information during the prepandemic and COVID-19 pandemic periods. This study adopts a cross-sectional design with a quantitative approach. Data collection instruments include secondary data from Susenas and PoDes in 2019 and 2021, in the form of a questionnaire to assess the difference in the influence of exposure to social media information before and during the COVID-19 pandemic. The results show that social media has a significant positive influence on the coverage of basic child immunization. Factors such as education, age, and residential location also influence how mothers obtain information and the quality of information they receive. Increasing social media literacy, collaborating with influencers and online communities, developing engaging and informative content, and conducting educational campaigns related to immunization are expected to improve the coverage of child immunization in Indonesia and reduce the negative impact of inaccurate or misleading information on social media."

"Pemanfaatan pengobatan tradisional telah meluas dan meningkat di beberapa negara. Pelayanan kesehatan tradisional suatu negara berkaitan erat dengan budaya, pemahaman, dan aksesibilitas pengobatan konvensional. Program asuransi di negara Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, Cina, dan Jepang juga turut menjamin pengobatan tradisional. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) didefinisikan sebagai jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. JKN tidak menjamin pengobatan komplementer, pengobatan alternatif, dan pengobatan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk pengobatan tradisional. Data yang digunakan adalah Susenas Maret 2020 dan menggunakan model estimasi OLS dan Tobit untuk mengetahui pengaruh JKN. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rumah tangga yang memiliki JKN mengeluarkan biaya kesehatan untuk pengobatan tradisional yang lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak memiliki JKN. Penurunan pengeluaran untuk pengobatan tradisional yang terjadi jika memiliki memiliki asuransi relatif kecil dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pengobatan tradisional. Pengeluaran untuk pengobatan tradisional di Indonesia terdistribusi pada berbagai karakteristik demografi, status ekonomi, urban/rural, dan lokasi tempat tinggal.

---

Traditional medicine has become more widespread in a number of countries. A country's traditional health services are inextricably linked to its culture, understanding, and accessibility to conventional medicine. Traditional medicine is also covered by insurance systems in Vietnam, Taiwan, South Korea, China, and Japan. The National Health Insurance (JKN) is defined as a guarantee in the form of health protection in which participants get health care benefits and protection in meeting fundamental health needs, which are provided to everyone who has paid dues or whose contributions are paid by the government. JKN does not guarantee complementary, alternative, or traditional medicine that has not been proven effective through health technology assessments. As a result, the purpose of this study is to investigate the impact of National Health Insurance (JKN) membership on household health expenditures for traditional treatment. The March 2020 Susenas data is used, and the OLS and Tobit estimate methods are employed to determine the impact of JKN. According to the findings of this study, households with JKN have lower health-care costs for traditional medicine than those without JKN. With compared to the average household's spending on traditional medicine, the decrease in expense that occurs when having insurance is rather small. It shows that JKN membership is not enough to change people's preferences and beliefs towards traditional medicine. Traditional medicine expenditure in Indonesia is dispersed among numerous demographic characteristics, economic status, urban/rural, and home location."