Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini tentang suatu strategi advokasi yang dilakukan oleh LSM perempuan yang dibahas dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Urgensinya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana PEKKA sebagai suatu LSM Perempuan mendorong keterlibatan perempuan di suatu desa yang menjadi wilayah praktik perkawinan anak nomor 2 terbanyak di Jawa Barat, untuk melakukan advokasi terkait peraturan pelarangan perkawinan anak dalam UU No. 16 tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang pengumpulan datanya dilakukan pada bulan April hingga Juni 2022, melalui wawancara secara daring dengan melibatkan tujuh informan yang dipilih dengan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Yayasan PEKKA melalui Tim Pelaksana Advokasi Desa Cipanas menggunakan lima bentuk strategi advokasi dalam menunjang keberhasilan advokasi, meliputi; 1) advokasi yang dijalankan secara langsung oleh Komunitas PEKKA; 2) penyadaran kritis dan peningkatan kapasitas; 3) upaya melakukan lobi kepada pemangku kepentingan melalui pelaksanaan diskusi kampung dan menjaga hubungan baik dengan perangkat desa; 4) melakukan pendataan dan penelitian; dan 5) mendorong komunitas PEKKA untuk bergabung pada posisi strategis di pemerintahan desa. Keberhasilan pelaksanaan strategi advokasi ini juga dipengaruhi oleh adanya faktor kekuasaan kepala desa, faktor legitimasi dan kredibilitas yang dimiliki oleh Yayasan PEKKA dan faktor pertanggungjawaban Tim Advokasi Desa Cipanas dalam proses pelaksaaan kegiatan advokasi. Penelitian ini memiliki manfaat serta sumbangsih dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya pada mata kuliah terkait Ilmu Kesejahteraan Sosial, yakni pada mata kuliah Perundang-Undangan Sosial dan Dasar Dasar Pembangunan Sosial, dalam materi Perempuan dalam Pembangunan. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi Ilmu Kesejahteraan Sosial serta organisasi perempuan terkait pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya dikarenakan penelitian dilakukan pada masa pandemi COVID-19 sehingga peneliti tidak melakukan observasi secara langsung serta peneliti mengalami keterbatasan dalam melihat dan menganalisis gestur tubuh serta mimik wajah yang dikeluarkan oleh narasumber ketika melakukan wawancara. Terakhir, peneliti agak merasa kesulitan untuk melakukan triangulasi terkait faktor yang mempengaruhi advokasi dikarenakan advokasi yang telah dilaksanakan selama kurang lebih satu tahun, sehingga informan sudah tidak terlalu ingat.

---

This research is about an advocacy strategy carried out by a women's NGO that is discussed from the discipline of social welfare. The importance of this research is to reveal how PEKKA as a women's NGO encourages the involvement of women in a village that is the second most practiced marriage area in West Java, to advocate for the regulation prohibiting child marriage in Law No. 16 of 2019. This research uses a descriptive qualitative method and data collection was conducted from April to June 2022, through online interviews involving seven informants selected using purposive sampling technique. The results revealed that the PEKKA Foundation through the Cipanas Village Advocacy Implementation Team uses five forms of advocacy strategies to support the success of advocacy, including: 1) advocacy carried out directly by the PEKKA Community; 2) critical awareness and capacity building; 3) efforts to lobby stakeholders through conducting village discussions and maintaining good relations with village officials; 4) conducting data collection and research; and 5) encouraging the PEKKA community to join strategic positions in the village government. The successful implementation of the advocacy strategy was also influenced by the power of the village head, the legitimacy and credibility of the PEKKA Foundation, and the accountability of the Cipanas Village Advocacy Team in the process of implementing advocacy activities. This research has benefits and contributions in adding knowledge, especially in courses related to Social Welfare Science, namely in the Social Legislation and Basic Social Development courses, in the material of Women in Development. Then, this research is expected to be a reference in the development of Social Welfare Studies and women's organizations related to preventing child marriage. This research has shortcomings in its implementation because the research was conducted during the COVID-19 pandemic so that researchers did not make direct observations and researchers experienced limitations in seeing and analyzing body gestures and facial expressions issued by the interviewees when conducting interviews. Finally, the researcher found it difficult to triangulate the factors influencing advocacy because advocacy has been carried out for approximately one year, so the informants do not remember much."

"Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Public Education dalam kesiapsiagaan Publik Bencana Kebakaran yang berada di wilayah RW.07 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Public Education dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan pelatihan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana kebakaran. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh pihak – pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, manfaat juga dirasakan terutama peningkatan kapasitas masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran.

---

This study discusses the implementation of Public Education in Public Disaster Preparedness in term of Fire Disaster residing in RW.07, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, West Jakarta. This research uses a qualitative approach with descriptive study. The results are indicate that the implementation of Public Education is done by providing education and training related to the fire disaster management. Practically, there are contributing factors and barrier factors faced by parties that involved in it. However there are significant benefits such as increasing community capacity and cope to Fire Disaster."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Anak Buah Kapal (ABK) sebagai perwujudan perlindungan pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan pentingya penerapan dan pelaksanaan K3 untuk ABK yang bekerja di atas kapal yang sedang dalam pelayaran. Agar pelaksanaan K3 berjalan dengan baik dibutuhkan kerjasama antara pihak perusahaan dengan pekerja. K3 merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya. PT PELNI (Persero) sudah memenuhi kewajibannya terhadap ABK-nya dengan mencukupi alat-alat keselamatan dan keamanan dalam bekerja seperti baju kerja, sepatu pelindung, pelindung telinga, kaca mata pelindung, sarung tangan pelindung, dan helm pelindung kepala.

---

The research is aimed at seeing the implementation of Occupational Safety and Health Execution for Ship Crew as a Realization of labor protection. The research uses a descriptive qualitative method. The result describes the importance of implementation and execution of Occupational Safety and Health for Ship Crews who work on a sailing ship. In order for the Occupational Safety and Health implementation to go well, cooperation between the company and workers is needed. Occupational Safety and Health is an obligation of the company towards its employee. PT PELNI (Persero) has fulfilled its obligation towards its Ship Crews by sufficing safety and security equipment in work such as wear pack, safety shoes, ear plug, safety gloves, safety glass and helmet."

"Skripsi ini membahas bagaimana peran yang dimiliki oleh pekerja sosial dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan metode pemberian bantuan di luar lembaga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pada proses Sakti peksos merupakan bagian dari pekerja sosial selain menjalankan fungsi rehabilitator, sakti peksos juga menjadi mediator bagi ABH dan melakukan advokasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik untuk pelaku anak ataupun korban. Kesemua peran tersebut dilaksanakan oleh sakti peksos selama memberikan bimbingan sosial kepada ABH. Jadi dalam penelitian ini dijelaskan lebih dalam lagi mengenai peran dan pelaksanaan program serta kendala yang terjadi di lapangan.

---

This thesis discuss how the social workers dealing with children who have to face the law by using Outreach method. This research is qualitative descriptive interpretative. In fact, Satuan Bakti Pekerja Social (Sakti Peksos) as a social worker have an important role in addressing the child of being face to face with law outside the institute. These roles are being rehabilitator, advocating the quality of life of children and giving treatment for them. Thus, this reasearch will be explained more about the role and the implementation of the programme."

"Dengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan Pelaksanaan Subsidi Langsung Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Koja. Kesimpulan penelitian ini adalah kebiajakn subsidi langsung pelayanan kesehatan belum dapat dipahami terutama stakeholder pelaksana kebijakan. Peningkatan pelayanan kesehatan hanya sebatas fasilitas sarana dan prasarana. Faktor penghambat pelaksanaan subsidi langsung pelayanan kesehatan diantaranya: sumber daya manusia, komunikasi, isi kebijakan, koordinasi antar sektoral, dan anggaran kesehatan.

---

With a qualitative approach, this thesis describes the implementation of Direct Subsidy Health Service District Health Clinics Koja. The conclusion of this study is kebiajakn direct subsidy of health care can not be understood primarily stakeholder policy implementers. Improvement of health services was limited infrastructure facilities. Factors inhibiting the implementation of direct subsidy of health care such as: human resources, communications, policy content, intersectoral coordination, and health budgets."

"Indonesia sebagai negara kepulauan rentan dengan masalah ketidakmerataan pembangunan dari pusat perekonomian hingga ke pulau-pulau terluar di kawasan perbatasan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar, program adopsi pulau dirintis Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan sosial sebagai salah satu opsi praktek tanggung jawab sosial perusahaan baik swasta dan BUMN. Melalui penelitian deskriptif kualitatif diperoleh gambaran program adopsi pulau dan partisipasi praktek tanggung jawab perusahaan yang masih terganjal kendala dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, program adopsi pulau masih memerlukan penguatan dukungan dan kelembagaan agar dapat mencapai tujuan.

---

Disbursement of development is one of most complicated problem in archipelagic country of Indonesia. Inbalance development led a gap on economic and social welfare. This is can be seen in the outermost inhabited island where adoption program was initiated to improve communities in the outer islands of border regions well-being. Social approach implemented by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries to accommodate corporate social responsibility practices of both private and state-owned enterprises. A qualitative descriptive research obtained an island adoption program and company’s social responsilibity practices are still hampered constraints in the implementation of the program. Thus, the adoption program island still needs institutional strengthening in order to achieve the goal."

"Skripsi ini membahas tentang proses pemberdayaan guna membangun inklusivitas kepada mantan warga binaan yang pada kehidupannya mengalami pengucilan atau tereksklusi akibat stigma negatif yang telah tertanam didalam masyarakat. Oleh karena itu Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun memberikan kesempatan dan peluang dengan melaksanaan program pelatihan kewirausahaan barista. Penelitian ini menyorot konsep inklusi sebagai suatu kondisi dimana individu atau kelompok dapat mengakses kebutuhannya dalam berpartisipasi di masyarakat seutuhnya. Adapun dalam penelitian ini juga menjelaskan penggunaan istilah yang baik dan benar antara narapidana, warga binaan, mantan narapidana, dan mantan warga binaan yang dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mendefinisikan Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan konsep yang lebih luas lagi yaitu golongan individu yang mencakup Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan yang diberikan program pelatihan hidup sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat di LAPAS dan/atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang ditetapkan. Penjelasan definisi ini dilakukan dengan tujuan agar kedepannya masyarakat dapat lebih memahami penggunaan-penggunaan istilah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan mantan warga binaan dijalankan dapat membangun inklusivitas serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli – November tahun 2021 ditengah kondisi pandemik pada Kantor Pusat Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, Kebayoran Baru, Jakarta. Data dikumpulkan melalui melalui studi literatur dan wawancara secara daring dengan total 7 informan yang berinteraksi atau mengetahui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan mantan warga binaan melalui pelatihan kewirausahaan barista oleh YIIM telah menerapkan konsep pemberdayaan dengan baik meliputi pemberdayaan yang berlandaskan empat prinsip penting dalam pemberdayaan, mencapai tujuan pemberdayaan yaitu menghasilkan masyarakat yang mandiri dan berdaya, penyusunan strategi yang sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan target sasaran, dan tahapan pemberdayaan yang dengan dilakukan secara bertahap, terstruktur, mencapai capaian keberhasilan dari masing-masing tahapan yang dapat ditemukan dalam kegiatan utamanya yaitu pemberian materi, pemagangan, dan pembinaan. Selain itu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh YIIM dalam pelatihan kewirausahaan barista juga berhasil membangun inklusi terhadap mantan warga binaan dengan meningkatkan keterampilan, penerimaan dan kepercayaan sehingga mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi kembali ke dalam masyarakat sehingga terpenuhi kesejahteraannya baik sendiri maupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan penting sehari- harinya. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan dalam pelatihan barista adalah motivasi yang tinggi dari peserta program yang berhasil berubah, dukungan penuh dari Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun dan seluruh mitra yang terlibat, dukungan dari keluarga dan kerabat dekat, dan dukungan dari Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam berasal dari peserta program yang kurang memiliki kesadaran untuk melakukan suatu perubahan, kurangnya hubungan interpersonal yang terjalin antara peserta program dengan staf lembaga, kurangnya SDM lembaga, dan kondisi pandemi yang mempengaruhi aktivitas dan kegiatan pelatihan barista.

---

The focus of this study discusses the empowerment process in order to build inclusiveness for former inmates who experienced exclusion due to negative stigma that has been embedded in society, therefore Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) provides opportunities by implementing a barista entrepreneurship training program. This study highlights the concept of inclusion as a condition where individuals or groups can access their needs in participating in the whole community, in where this relates to the existence of former inmates in the community who experience difficulties in interacting normally again. This study also explains the use of good and correct terms between inmates, inmates, ex- convicts, and ex-inmates which UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan defines prisoners as convicts who undergo the crime of missing independence in Correctional Institutions (LAPAS). and Correctional Inmates with a broader concept, namely individual groups that include prisoners, correctional students, and correctional clients who are given life training programs as provisions after returning to the community in LAPAS and/or Correctional Centers (BAPAS) in accordance with the correct correctional system set. The explanation of this definition is carried out with the aim that in the future, the public can better understand the uses of these terms. The purpose of this research is to explain how the process of empowering former inmates can build inclusiveness, as well as the supporting and inhibiting factors that affects the implementation of empowerment. This research is a qualitative research with a descriptive study. Data collection was carried out in July – November 2021 in the midst of a pandemic condition at the Head Office of the Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, Kebayoran Baru, Jakarta. Data was collected through literature studies and online interviews with a total of 7 informants who interacted or knew about the implementation of empowerment activities at the Inspirasi Indonesia Building Foundation. The results show that the the empowerment of former inmates through barista entrepreneurship training by YIIM was implemented well, including the four important principles in empowerment, which are achieving empowerment goals, namely producing an independent and empowered community, formulating strategies that are in accordance with perceived needs. targets, and stages of empowerment which are carried out in stages, structured, achieving the success of each stage which can be found in its main activities, namely the provision of materials, apprenticeship, and coaching. In addition, the empowerment process carried out by YIIM in the barista entrepreneurship training has also succeeded in building inclusion of former inmates by increasing skills, acceptance and trust so that they can participate and contribute back to society. Supporting factors that influence the implementation of empowerment in barista training are the high motivation of program participants who have succeeded in changing, full support from YIIM and all partners involved, support from family and close relatives, and support from Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat. Meanwhile, the inhibiting factors came from program participants who lacked awareness to make a change, lack of interpersonal relationships that existed between program participants and institutional staff, lack of institutional human resources, and pandemic conditions that affected the barista training activities and activities."

"Adanya ketimpanga antara indeks pembangunan manusia perempuan dan laki-laki dan juga amanat RPJMN mengenai kesetaraan gender perlu diperhatikan. Pemberdayaan perempuan melalui keuangan mikro sudah lama dijalankan dan memang merupakan sasaran utama bagi lembaga keuangan mikro yang menjalankannya. Dengan Banyaknya penelitian mengenai pemberdayaan perempuan, perlu adanya suatu analisis mengenai bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro. Penulisan ini menggunakan metode literatur review yang membahas mengenai lima lembaga keuangan mikro dari penelitian yang sudah ada, kemudian dianalisis mengenai bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi perempuan yang menerimanya. Tulisan ini menghasilkan sebuah temuan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh keuangan mikro adalah intermediasi keuangan, intermediasi sosial, serta pelatihan pengembangan kapasitas. Model lembaga keuangan mikro yang menyediakan lengkap disebut sebagai pendekatan integratif, dampak dari adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini antara lain terbukanya akses perempuan terhadap layanan keuangan, meningkatnya pendapatan dan usaha yang dijalankan, serta meningkatnya kapasitas diri dan sosial. Dengan layanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini, perempuan menjadi lebih berdaya setidaknya dalam level ekonomi seperti peningkatan pendapatan yang selaras dengan kemampuan untuk membeli, namun demikian pemberdayaan belum sampai pada level sosial politik yang lebih tinggi. Lembaga keuangan mikro ini merupakan batu loncatan bagi perempuan untuk dapat berdaya di level level yang lebih tinggi.

---

The existence of disparities between the human development index of women and men and the mandate of the RPJMN regarding gender equality needs to be considered. Empowerment of women through microfinance has long been implemented and is indeed the main target for microfinance institutions that run it. With so many studies on women's empowerment, there needs to be an analysis of how the forms of empowerment are carried out by microfinance institutions. This writing uses a literature review method which discusses five microfinance institutions from existing research, then analyzes how the forms of women's empowerment are carried out by these financial institutions and how the impact on women who receive them. This paper produces a finding that the empowerment carried out by microfinance is financial intermediation, social intermediation, and capacity building training. The model of microfinance institutions that provides a complete set is referred to as an integrative approach, the impact of the empowerment carried out by these microfinance institutions include opening up women's access to financial services, increasing income and running businesses, as well as increasing self and social capacity. With the services provided by these microfinance institutions, women become more empowered at least at the economic level, such as an increase in income that is in line with the ability to buy, however empowerment has not yet reached a higher socio-political level. This microfinance institution is a steppingstone for women to be empowered at a higher level"

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana strategi advokasi Lingkar Ganja Nusantara dalam usaha pemanfaatan ganja di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi advokasi Lingkar Ganja Nusantara dalam usaha pemanfaatan ganja di Indonesia dan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi advokasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif melalui studi literatur dan wawancara yang dilakukan pada tahun 2021 ditengah situasi pandemi serta berlokasi di Sekretariat LGN, BNNK Depok, dan beberapa tempat dalam proses pengambilan data. Hasil penelitian ini menunjukan adanya dua pandangan terhadap ganja yang saling bertolak belakang antara pemanfaatan atau penggolongan narkotika, dan temuan pada strategi advokasi LGN dengan cara mengedukasi masyarakat dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah LGN telah menggunakan strategi advokasi seperti prinsip-prinsip dan tahapan advokasi. Faktor pendukung berasal dari dukungan publik, LGN regional, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Sedangkan, faktor penghambat berasal dari pemerintah yang menjadi hambatan utama dan internal dari LGN itu sendiri.

---

This research discusses about the advocacy strategy of Lingkar Ganja Nusantara for cannabis utilization in Indonesia. The purpose of this study is to explain how the Lingkar Ganja Nusantara advocacy strategy in the business of using cannabis in Indonesia and the supporting and inhibiting factors that influence advocacy. This research is a qualitative research with a descriptive study through literature studies and interviews conducted in 2021 in the midst of a pandemic situation and located at the LGN Secretariat, BNNK Depok, and several places in the data collection process. The results of this study indicate that there are two conflicting views on marijuana between the use or classification of narcotics, and findings on LGN's advocacy strategy by educating the public and influencing policy makers. The conclusion of this study is that LGN has used advocacy strategies such as principles and stages of advocacy. Supporting factors come from public support, regional LGN, and the Civil Society Coalition. Meanwhile, the inhibiting factor comes from the government which is the main and internal obstacle for LGN itself."

"Lansia merupakan bagian dari masyarakat yang mampu berperan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai manfaat penerima program Bina Keluarga Lansia (BKL) Impaladalam mengatasi permasalahan lansia, khususnya di wilayah RW 04, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan yang telah berjalan sejak tahun 2018 hingga 2021. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa, wawancara mendalam bersama delapan informan menggunakan media digital secara daring (aplikasi Whatsapp) dan studi literatur. Hal ini dilakukan karena situasi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan penelitian untuk dilakukan dengan observasi langsung. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa program Bina Keluarga Lansia (BKL) memberikan manfaat dalam mengatasi permasalahan lansia melalui pemenuhan kebutuhan lansia dengan melakukan kegiatan pengembangan yang dilakukan lansia, keluarga, dan masyarakat setempat. Program Bina Keluarga Lansia (BKL) Impala ini juga memberikan manfaat sebagai upaya menghadapi tantangan bonus demografi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan adanya Bina Keluarga Lansia (BKL), masyarakat memahami bagaimana menghadapi masa usia lanjut sehingga dapat menciptakan kondisi lansia yang tangguh dan tidak menjadi beban pembangunan.

---

The elderly are part of the community who can play a role according to their abilities. This study aims to describe the benefits of recipients of the Impala Elderly Family Development (EFD) program in overcoming the problems of the elderly in the RW 04, Pancoran Village, South Jakarta in the period from 2018 to 2021. The study was conducted using descriptive qualitative methods with data collection techniques. In the form of in-depth interviews with eight informants using online digital media (Whatsapp application) and literature studies. This was done due to the Covid-19 pandemic situation which did not allow research to be carried out by the elderly, families, and local communities. The Impala Family Development Program also provides benefits as an effort to face the challenges of the demographic bonus in the next few years. With Elderly Family Development (EFD) the community understands how to deal with aging so, they can create conditions for the elderly who are taught and not a burden on development.

"