Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Adanya Peraturan Presiden ini ialah sebagai respon terhadap kondisi pengadaan barang/jasa pemerintah yang memerlukan inovasi dalam pelaksanaannya, yakni dengan cara pemanfaatan teknologi informasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Analisis dampak dilakukan dengan menyelidiki persepsi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam pengadaan barang/jasa secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi langsung, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya baik itu dari sisi pengusaha sebagai klien maupun pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak bagi klien maupun stakeholder dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yakni melalui e-Procurement yang terdiri atas e-Tendering juga e-Purchasing dengan memanfaatkan sistem e-catalogue. Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PBJP , e-Procurement, Prinsip-Prinsip PBJP, e-Tendering, e-Purchasing, e-catalogue, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

---

ABSTRACTThe Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning of Government Goods Services Procurement has superseded the previous regulation of Presidential Regulation No. 54 of 2010. The existence of this Presidential Regulation is in response to the condition of procurement of goods services of government that require innovation in the implementation, that is by way of utilization of information technology . This study aims to analyze the impact of the implementation of Presidential Regulation No. 4 of 2015. Impact analysis is done by investigating the perceptions of the parties involved in the procurement process of goods services in Tasikmalaya Regency Government against the principles that exist in the procurement of goods services generally. This research uses a post positivist approach with qualitative descriptive method through literature study, direct observation, and in depth interviews with parties that play a role in the procurement of goods services in Tasikmalaya regency either from the side of employers as clients and government as stakeholders who have authority in the procurement of goods services. The result of the research shows that Presidential Regulation No. 4 of 2015 based on the principles of procurement of government goods services has an impact for clients and stakeholders in the implementation of electronic procurement of goods services by e Procurement consisting of e Tendering and e Purchasing with Utilizing e catalogue system. Keywords Policy Impact, Procurement of Government Goods Services PBJP , e Procurement, PBJP Principles, e Tendering, e Purchasing, e catalogue, Tasikmalaya Regency Government. "

"ABSTRAKSejalan dengan berkembangnya masyarakat informasi dan masyarakat berpengetahuan, maka organisasi akan memerlukan lebih banyak pekerja yang berpengetahuan. Reformasi Birokrasi menjadi sebuah keharusan bagi seluruh Kementerian/ Lembaga serta Pemerintah Daerah tak terkecuali bagi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector pembangunan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara serta dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge creation melalui SECI belum sepenuhnya terjadi karena lebih didominasi oleh pengetahuan eksplisit dan lebih dominan pada tahap kombinasi serta terkendala pada pemahaman visi dan belum adanya database. Saran yang diberikan yaitu perlu dibentuk community of practice dan learning by doing, komunikasi visi dan misi serta database diklat.

---

ABSTRACTIn line with the development of information society and knowledge society, the organization will need more knowledgeable workers. Bureaucratic Reform becomes a must for all Ministries Institutions and Local Government is no exception for the Ministry of Manpower Kemnaker as the leading sector of labor development in Indonesia. This study uses qualitative paradigm and data collection through interviews and documents. Informants in this study include druktural officials, widyaiswara and staff at Pusdiklat.The result of the research shows that the process of knowledge creation through SECI has not fully happened because more dominated by explicit knowledge and more dominant in combination stage and lack of vision and lack of databases. This research concludes the need to establish community of practice to encourage the exchange of knowledge, need learning by doing, the need for vision and mission communication and database of education and training."

"Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengguna internet dan media social berada dalam segmen bonus demografi dan rawan terpapar oleh bahaya Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik komunikasi media social dalam proses penurunan prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan untuk mengetahui skenario kebijakan komunikasi pada media ocial dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika untuk menunjang ketahanan nasional. Penelitian menggunakan penelitian kualittatif dengan metode analitik AHP guna menentukan prioritas mana yang tepat dalam skenario kebijakan komunikasi. Berdasarkan hasil analisis AHP, prioritas skenario akibat dari komunikasi media ocial adalah jumlah pengguna Narkotika menurun. Kriteria efek yang yang menjadi prioritas dalam mencapai prestasi komunikasi media social adalah efek moderat. Prioritas kriteria dalam hal strategi ukuran keberhasilan adalah agenda setting, sedangkan kebijakan pilihan adalah kebijakan MAN yaitu dalam hal pengembangan SDM penyebar komunikasi. Komunikasi dengan menggunakan media sosial terutama dalam hal penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dimungkinkan dapat menurunkan prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan penyebaran informasi dengan menggunaan media sosial dapat menjadi metode khusus untuk menurunkan prevalensi pengguna Narkotika.

---

ABSTRACTThis research discusses the internet and social media users segmented into demographic bonus and they are vulnerable to be exposed to the hazards of Illegal Drugs. This research aims to analyze the characteristic of social media communications in the process of decreasing the prevalence of Illegal Drugs abuse and to acknowledge the scenario of communications policy towards social media for the prevention of Illegal Drugs abuse to support the national resilience. This research is a qualitative research applying a method the so called Analytic Hierarchy Process AHP for determining which precise priority in the scenario of communications policy. Based on such AHP result, scenario priority on account of the social media communications is the decreasing of amount of Illegal Drugs users. The criteria effect as a priority to reach an achievement in the social media communications is a moderate effect. Criteria priority concerning the strategy of successful measurement is a setting agenda, meanwhile the choice policy is MAN policy regarding the Human Resource development as the communications spreader. Communications by using the social media specifically for the information dissemination concerning the dangerous of the Illegal Drugs abuse which such manner is assumed can decrease the prevalence of Illegal Drugs abuse but until the present time an accurate data is not available and no research discussed it. Information dissemination by using the social media can be a specific method for decreasing the prevalence of Illegal Drugs user. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem informasi manajemen dalam pengungkapan jaringan kejahatan narkotika di Deputi Pemberantasan BNN serta menentukan prioritas strateginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta tehnik analisa menggunakan AHP Analytic Hierarchy Process . Hasil analisis implementasi berjalan dengan cukup baik tetapi masih adanya hambatan terkait informasi dan teknologi informasi, sedangkan sumber daya manusia sudah sesuai yang diharapkan. Prioritas strategi sistem informasi manajemen dalam pengungkapan jaringan kejahatan narkotika di Deputi Pemberantasan BNN dengan langkah pertama dengan penilaian 0.30 yaitu pengembangan database untuk menjawab permasalahan yang muncul terkait dengan informasi, yang kedua dengan penilaian 0.28 yaitu pengembangan sistem informasi untuk tingkatan manajerial dan pelaksana operasional, yang ketiga dengan penilaian 0.27 yaitu pengembangan sumber daya manusia secara kualitas serta kuantitas dan yang ke empat dengan penilaian 0.15 yaitu pengembangan hardware dan networking untuk mendukung pengembangan database dan sistem informasi di deputi pemberantasan serta integrasi jaringan dengan instansi terkait. Kemampuan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen pada Deputi Pemberantasaan BNN merupakan salah satu upaya dalam menjaga ketahanan nasional, dikarenakan upaya tersebut merupakan salah satu kekuatan nasional yang digunakan dalam mengatasi ancaman dan gangguan kejahatan peredaran narkotika yang mampu mengancam identitas, integritas serta kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam memperjuangkan tujuan nasional.

---

ABSTRACTThe purposes of this research are to analysis management information system in order to support narcotics crime network investigation in deputy of eradication BNN and to select priority of strategy. This research uses qualitative approach with descriptive method and AHP Analytic Hierarchy Process for analyze technic.The Result of implementation analysis going is quit good but there are still some obstacles regard to information and information technology, while human resource on thhe other side has been running expected.The strategy priority of management information system in order to support narcotic crime network investigation in deputy of eradication BNN. First step with result 0.30 is database development to answer the question regarding to information. Second, with result 0.28 are developing information system for managerial and operational level. Third, with result 0.27 is development human resource quality. Fourth, with result 0.15 are development hardware and networking to support database development and information system in deputy of eradication also integration with related agencies.The ability in developing management information system in deputy of eradication BNN, is one of the effort to maintenance national defense. This effort is a national power used to eliminate threat and intrusion from narcotic illegal activity that able to endanger identity, integrity, life of nation and state in order to fulfill national goals."

"Tesis ini membahas tentang organisasi pembelajar yang memungkinkan organisasi dapat beradaptasi lebih baik dan lebih cepat terhadap perubahan lingkungan yang begitu cepat terjadi. Permaslahan dalam penelitian ini bagaimana karakteristik Learning Organization yang mencakup kelima sub-sistem menurut Marquadt : Learning, Organization, People, Knowledge, dan Technology dan mendeskripsikan hambatan-hambatan terselenggaranya organisasi pembelajaran pada Balai Diklat BNN. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Secara metodologis, berdasarkan tujuannya jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan satu variable. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional, dengan tekniknya adalah sensus dengan jumlah sebanyak 36 orang. Adapun instrument yang digunakan adalah kuesioner tentang Learning Organization Profile yang dikembangkan oleh Marquadt dalam bukunya 'Building the Learning Organization : A System Approach to Quantum Improvement and Global Success'. Hasil analisis data dapat diketahui bahwa karakteristik learning organization di Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional diperoleh nilai rata-rata untuk setiap sub-sistem adalah 1 Learning :25,75; 2 Organization :25,53; 3 People : 26,31; 4 Knowledge : 24,83; dan 5 Technology : 24,25. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa di Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional mempunyai karakertistik yang kuat jika dilakukan usaha keras untuk perbaikan-perbaikan yang significant, karena karakterisitknya masih tergolong kuat dan skor rata-ratanya berada di bawah 30 masih dibawah yang direkomendasikan oleh Marquadt. Maka dari itu harus dibangun strategi-strategi yang signifikan dari setiap sub-sistem yang ada. Untuk menjadi organisasi pembelajar diperlukan penyelarasan dan penyesuaian visi pribadi dengan visi organisasi melalui pendalaman diskusi dan mengakomodasi, mendorong dan menghargai segala bentuk kerjasama kelompok. Dengan demikian proses transformasi menuju organisasi pembelajar akan efektif.

---

This tesis learning about learner organization that enables organizations can adapt better and faster toward change of environmental conditions rapidly. The problem on this research is the characteristics of Learning Organization which embrace five sub systems according to Marquadt Learning, Organization, People, Knowledge, and Technology and describe the detentions of learningprocess at Narcotics National Board BNN Education and Training Center. The approach of this research is quantitative approach. Methodologically, based on the purpose of this research is descriptivewhich using one variable. The population of this research is all employees of Education and Training Center Narcotics National Board, with the technique is census with 36 people. This tesis using questionnaire about the Learning Organization Profile for the instrument developed by Marquadt in his book Building the Learning Organization A System Approach to Quantum Improvement and Global Success.

The results of data analysis describing about the characteristics of learning organization at the Education and Training Center Narcotics National Board Obtained the average value for each sub system is 1 Learning 25,75 2 Organization 25,53 3 People 26,31 4 Knowledge 24.83 And 5 Technology 24.25.To sum up, based on these findings, Education and Training Center National Narcotics Board has strong Characteristic by significantly improvements, because it is still relatively strong and the average score is below 30 still below recommended By Marquadt. Therefore, significant strategies must be developed from each sub system. To become a learning organization requires the alignment and adjustment of personal vision with the vision of the organization through the discussion and can accommodate, encourage and appreciate all forms of group cooperation. Thus the process of transformation into the learning organization will be effective."

"ABSTRAKHMI adalah organisasi yang melakukan investasi sumber daya manusia human investment melalui perkaderan yang bertujuan melahirkan kader umat dan kader bangsa sebagai insan cita HMI. Tantangan yang dihadapi oleh HMI saat ini dan masa-masa mendatang adalah pengelolaan SDM yang diperluas dengan menyesuaikan dinamika lingkungan eksternal. Kehadiran dan eksistensi HMI harus diperkuat dengan human capital untuk mempersiapkan diri memasuki era globalisasi dengan segala dampaknya. Agenda strategis bangsa Indonesia dalam era globalisasi menuntut HMI dapat merumuskan strategi manajemen SDM untuk mewujudkan kader umat dan kader bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif demi mempertahankan eksistensi HMI, baik secara organisatoris, aktivitas, pemikiran dan pengaruhnya sesuai mission dan tujuan HMI.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen SDM HMI dalam proses kaderisasi kepemimpinan melalui peran strategis perkaderan HMI dalam menjalankan model peran ganda Multiple Role Model . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan dipilih dengan cara tekhnik purposive sampling untuk menentukan informan awal dan selanjutnya menggunakan teknik snowball sampling. Informan tersebut berasal dari unsur Pengurus Besar PB HMI dan Korps Alumni HMI KAHMI .Hasil penelitian mendapatkan data dan fakta bahwa peran strategis perkaderan HMI menggunakan konsep Multiple Role Model sehingga unit perkaderan menjadi bussiness partner organisasi melalui peran strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Strategi manajemen SDM HMI mengkombinasikan seluruh peran dalam Multiple Role Model sehingga perkaderan dapat menjadi ldquo;mitra rdquo; HMI dalam mewujudkan tujuan HMI. Perwujudan Multiple Role Model tersebut didukung dengan doktrin ideologi HMI yaitu Nilai-Nilai Dasar Perjuangan NDP dan Independensi HMI sehingga dapat membentuk watak kader yang memiliki karakter sebagai kader umat dan kader bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif demi mempertahankan eksistensi HMI, baik secara organisatoris, aktivitas, pemikiran dan pengaruhnya sesuai mission dan tujuan HMI

---

ABSTRACTHMI is an organization that invests human resources through a madamad that aims to give birth to cadres of the nation and cadres of the nation as human beings of HMI. The challenge faced by current and future HMIs is the expanded human resource management by adjusting the dynamics of the external environment. The presence and existence of HMI must be strengthened with human capital to prepare to enter the era of globalization with all its impact. Indonesia 39 s strategic agenda in globalization era requires HMI to formulate human resource management strategy to realize cadre of nation and cadre of nation that have competitive advantage in order to maintain HMI existence, organizational, activity, thought and influence according to mission and purpose of HMI.This purpose of this research to analyze HR management strategy of HMI in the process of leadership cadreization through strategic role of HMI irrigation in running multiple role model. This research uses descriptive research type through qualitative approach. The data obtained in this study comes from in depth interviews and documentation studies. The informant was chosen by means of purposive sampling technique to determine the initial informant and then using the snowball sampling technique. The informant is from the elements of the Executive Board PB HMI and HMI Alumni Corps KAHMI .The results of this research show data and the fact that the strategic role of HMI utilizes the concept of Multiple Role Model so that the unit becomes bussiness partner of the organization through the role of strategic partner, administrative expert, employee champion, and change agent. Human Resource Management Strategy HMI combines all roles in Multiple Role Model so that Perkaderan can become partner HMI in realizing the purpose of HMI. Multiple Role Embodiment The model is supported by the doctrine of HMI ideology namely Basic Values of Struggle NDP and HMI Independence so as to form the character of cadres who have the character as cadres of the nation and cadres of the nation that have a competitive advantage in order to maintain the existence of HMI, both organisatically, thought and influence according to mission and purpose of HMI"

"ABSTRAKKebijakan pembinaan sepak bola usia dini merupakan solusi bagi menurunnya prestasi sepak bola nasional di berbagai level kompetisi yang diikuti, hal disebabkan karena lemahnya pembinaan sepak bola usia dini di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan Kemenpora dalam pembinaan sepak bola usia dini dari enam aspek implementasi kebijakan yaitu kepentingan kebijakan, jenis manfaat, sumber daya,pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, derajat perubahan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan teknik penyajian data analisis diskripftif, selanjutnya dalam penggalian data menggunakan instrumen wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Hasil penelitian pada tataran implementasi kebijakan Kemenpora dalam pembinaan sepak usia dini sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki Kemenpora yaitu dengan menyelenggarakan berbagai kompetisi berjenjang sesuai dengan kelompok usia. Sementara dalam hal ketersediaan pelatih sepak bola yang memiliki kapasitas serta sertifikasi licence untuk membina atlet-atlet muda sepak bola Kemenpora terus melakukan koordinasi dengan PSSI selaku federasi sepak bola di Indonesia untuk melaksanakan kursus kepelatihan secara masif.

---

ABSTRACTEarly soccer coaching policy is a solution to the decline of national football achievement in various levels of competition that followed, due to the weakness of early soccer coaching in Indonesia. The purpose of this research is to know the implementation of Kemenpora policy in early soccer coaching from six aspects of policy implementation, namely policy interest, benefit type, resources, policy maker, policy implementer, degree of change. This research uses qualitative research design with data presentation technique of descriptive analysis, then in extracting data using in depth interview instrument and documentation study. The results of research at the level of implementation of Kemenpora policy in early football coaching has been implemented in accordance with the authority and capacity of Kemenpora that is by holding various tiered competition according to age group. Meanwhile, in terms of availability of soccer coaches who have the capacity and certification license to build young athletes Kemenpora football continues to coordinate with PSSI as a soccer federation in Indonesia to carry out a massive coaching course."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan organizational citizenship behavior terhadap kinerja karyawan pada The Indonesian Capital Market Institue TICMI . Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan jenis metode campuran sekuensial eksplanatori. Pendekatan penelitian ini melibatkan dua fase, fase kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner dan fase kualitatif dengan wawancara. Sampel yang diambil adalah total sampel, yaitu karyawan The Indonesian Capital Market Institute yang berjumlah 30 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, organizational citizenship behavior berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, dan kepuasan kerja dan organizational citizenship behavior secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan The Indonesian Capital Market Institute.

---

The research aims to analyse the effect of job satisfaction and organizational citizenship behavior on employee performance in The Indonesian Capital Market Institute TICMI . This research approach used mixed method approach with type explanatory sequential mixed method. This research approach involves two phases, the first phase quantitative with survey using questionnaires and the second phase qualitative with interview method. The survey with total sampling, all employee in The Indonesia Capital Market Institute which amounts to 30 respondent. Data analysis techniques used in this study is multiple linier regression.

The results showed that job satisfaction don rsquo t have significant effect to employee performance. Organizational citizenship behavior have effect is significant to employee performance, and job satisfaction and organizational citizenship behavior simultaneously and significant in improving the employee performance at The Indonesian Capital Market Institute. "

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruhOrientasi Pasar terhadap Kecepatan Inovasi dan Kinerja Produk Baru jasa pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk (head office). Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah karyawan PT BFI Finance Indonesia Tbk (head office) pada level manajerial yang memiliki kontribusi langsung dengan proses manajemen produk BFI Syariah. Instrumen penelitian yangdigunakan adalah survei dengan kuesioner dan kemudian dianalisis dengan metode Regresi Linier. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara Orientasi Pasar terhadap Kecepatan Inovasi, terdapat pengaruh antara Orientasi Pasar dengan Kinerja Produk Baru, serta terdapat pengaruh antara Kecepatan Inovasi dengan Kinerja Produk Baru pada jasa pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk (head office).This research was conducted with the aim of analyzing the effect ofMarket Orientation to the Speed ​​of Innovation and New Product Performance of PT BFI Finance Indonesia Tbk's financing services (head office). This type of research is explanatory with a quantitative approach. The sampling technique used is non-probability sampling with purposive sampling technique. The sample criteria in this study are employees of PT BFI Finance Indonesia Tbk (head office) at the managerial level who have a direct contribution to the BFI Syariah product management process. The research instrument thatused is a survey with a questionnaire and then analyzed by the method of Linear Regression. The results obtained from this study indicate that there is an influence between Market Orientation on the Speed ​​of Innovation, there is an influence between Market Orientation and New Product Performance, and there is an influence between the Speed ​​of Innovation and New Product Performance in the financing services of PT BFI Finance Indonesia Tbk (head office)."