Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini berangkat dari suatu kepentingan pelayanan kesehatan yang paling bawah tingkatannya di lingkungan Angkatan Darat. Kesdam adalah suatu tingkatan pelayanan kesehatan Angkatan Darat di tingkat Kodam, yang sejajar dengan tingkat kesehatan Propinsi di Departemen Kesehatan. Fungsi pelayanan kesehatan ditingkat tersebut akan sangat efektif baik apabila didukung suatu proses manajemen yang baik pula. Adapun permasalahan yang diangkat adalah faktor kebijakan, ketenagaan, sarana dan anggaran memberi arti dalam dukungannya pada sistem pelaporan data kesehatannya. Tujuan dari penelitian adalah memperoleh gambaran tentang manajemen dan faktor-faktor tersebut pengaruhnya terhadap sistem pelaporan data kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kesdam III/Siliwangi Propinsi Jawa Barat, yaitu semua satuan pelapor yang langsung dibawah Kesdam. Pengambilan data dilakukan dengan memakai kwesioner secara cross sectional. Jumlah sampel 48. Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah secara deskriptif (distribusi kwesioner) dan dilengkapi dengan uji statistik khi square pada hubungan antar dua variabel independen dengan dependen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah suatu gambaran tentang proses manajemen pelaporan data kesehatan, yang masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Kekurangan tersebut seperti jenis formulir penyakit yang tidak sesuai, lambatnya pelaporan, pedoman pelaporan yang masih kurang merata penyebarannya. Keadaan ini lebih disebabkan oleh belum adanya unit struktural khusus untuk pencatatan dan pelaporan, peningkatan kualitas, petugas kurang, sarana di tingkat bawah yang masih kurang dan banyaknya petugas yang merangkap tugas-tugas pekerjaan lain. Hasil uji statistik hubungan antara faktor kebijakan tenaga pelaksana, sarana dan anggaran tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap pelaporan data kesehatan. Dengan melihat kondisi yang demikian, tujuan yang sangat baik upaya pelayanan kesehatan perlu dibenahi dengan merujuk pada kekurangan-kekurangan yang direkomendasikan dalam penelitian ini."

"Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program keselamatan kerja yang tepat memerlukan informasi yang lengkap dan tepat isi. Untuk itu diperlukan sistem yang dapat menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan.Tujuan pengkajian ini diarahkan untuk menemukan. rancangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan program keselamatan kerja. Rancangan sistem merupakan pendekatan sistem informasi keselamatan kerja diperusahaan. Pendekatan sistem informasi ini mengambil model disalah satu industri berat di Cilegon-Jawa Barat.Pengkajian ini dilakukan dengan pendekatan pemecahan masalah. Dengan instrumen kuesioner dan wawancara dapat ditemukan masalah pokok dan kebutuhan.Masalah pokok yaitu pengumpulan data di Dinas Keselamatan Kerja tidak semua terkumpul langsung, ada yang tidak terlaporkan, teknik pencatatan dan pelaporan dilaksanakan sendiri-sendiri perbagian, jenis statistik kurang luas, memakai data yang tidak tepat. Kebutuhan yaitu berupa jenis informasi dan rancangan sistem informasi.Jenis informasi terdiri dari angka kecelakaan Frekuensi rate, Severity rate, Safe-T-Score, statistik angka kecelakaan perdivisi, statitik corak kecelakaan, statistik bagian tubuh yang cedera, statistik derajat cedera dan biaya total kecelakaan.Dengan teknik perancangan atas bawah dibangun diagram bertingkat. Tingkat paling atas memberikan fungsi dari keseluruhan sistem. Fungsi pokok diuraikan kebeberapa komponen yang saling berhubungan. Tingkat selanjutnya merupakan proses dari fungsi pada tingkatan sebelumnya. Tingkat yang paling bawah merupakan penjabaran fungsi lebih rinci.Bentuk rancangan yang dihasilkan mengandung enam komponen sumber informasi kecelakaan kerja. Liana sumber mengirimkan laporan kecelakaan secara langsung ke Dinas Keselamatan Kerja. "

"ABSTRAKMemasuki PJPT II, tugas rumah sakit semakin penuh tantangan, iklim persaingan semakin terasa, di mana masyarakat semakin mengerti akan hak untuk menuntut atau protes apabila sesuatu hal tidak dijalankan dengan benar dan konsisten, sehingga situasi ini menuntut rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanannya ke arah profesionalisme. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit selalu didahului dengan peningkatan mutu asuhan keperawatan.Dengan mempergunakan matriks hubungan antara proses pelayanan yang efektif dengan tindakan pelayanan yang diharapkan (MATRIX DOLL), maka penampilan keprofesian perawat akan dipantau dan dinilai, untuk melihat sampai sejauh mana perawat mempergunakan pengetahuan, sikap, perilaku, pengalaman dan pengamalan sesuai dengan standar pelayanan di dalam menjalankan asuhan keperawatan terhadap pasien.Sejalan dengan itu RSAB "Harapan Kita", sebagai rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan kepada anak & ibu bersalin, tidak luput dari usahanya untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan profesionalitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang keperawatan kebidanan di mana sebagian besar pasien rawat inap (48%) adalah pasien-pasien pasca persalinan.Salah satu kendala yang ditemukan adalah Tindakan Keperawatan Pasca Persalinan pada ibu belum dilaksanakan sesuai dengan standar keperawatan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mencari hubungan antara karakteristik perawat (umur, status perkawinan, pendidikan, lama bertugas, ketrampilan pasca pelatihan tambahan), sistem penugasan pasien, supervisi, serta pedoman kerja, dengan Tindakan Keperawatan Pasca Persalinan pada ibu di Iingkungan ruang rawat inap kebidanan RSAB "Harapan Kita" Jakarta.Penelitian ini sifatnya deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional, dengan pengumpulan data melalui observasi & kuesioner di seluruh ruangan rawat inap kebidanan RSAB "Harapan Kita" Jakarta.Dari hasil observasi ditemukan bahwa Iangkah-langkah Tindakan Keperawatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah "pelaksanaan" dan "R/R", sedangkan Jenis Tindakan Keperawatan Pasca Persalinan yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah "puerpurium"&"memelihara kebersihan vulva".Dari hasil uji statistik regresi linear sederhana dari 8 faktor yang diduga secara teoritis didapatkan hanya satu faktor yang mempunyai hubungan yang bermakna secara statistik yaitu : pelatihan tambahan, sedangkan 7 faktor lainnya kurang terbukti berhubungan secara statistik.Dalam penilaian lebih lanjut didapatkan bahwa kinerja perawat yang melaksanakan tindakan keperawatan secara baik adalah 67,5%.Sangat diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi upaya meningkatkan mutu Tindakan Keperawatan Pasca Persalinan pada ibu di ruang rawat inap kebidanan RSAB "Harapan Kita".

---

ABSTRACT

Entering the Second Long Term Development Plan of the Republic of Indonesia, the mission of Indonesian Hospitals being more challenging, while the competition atmosphere becomes apparent and also people nowadays more understand to their rights to complain or if something done improper or inconsistently and this leads to Hospital to improve the quality of services more professional. The improvement of quality of services should be preceded with the improvement of quality of nursing care.

Using the matrix relation ship between effective services and expected service actions so coiled DOLL matrix, then the professionalism of nurse actions could be observed and evaluated to how they use their knowledge and experience to behave according to hospital service standard as required.

In line with the national mission to achieve public service for mother and children care, the hospital as one of the center of excellence for Mother-Children Care and perintology also has to enhance services in obstetrical area where most of in-patient (48% occupation) were post partum patients.

One of the constraints obtained is that of post partum nursing interventions had not been performed fully according with the privilege nursing standard.

Purpose of this study is to find out the relation among the instruments of nurse characteristic such as age, marital status, education, experience, improved skills after upgrading training, also job assignment, job supervision, standard operating procedure, with nursing cares of post partum particularly in the in-patient facilities of the hospital RSAB "Harapan Kita".

The method of statistical analysis is descriptive with emphasis on cross-sectional approach, by means of data collection trough question aries and observations.

From observation result shows that nursing care action that need to be taken is "pelaksanaan (execution)" and "R&R (Reporting & Recording)" and type of post partum nursing intervention needs to have special care is "puerpurium" and "vulva hygiene".

From statistical result using simple linear regression of 8 factors might be of having relations empirically with nursing interventions empirically with nursing interventions of post partum, yields only one factor indicates to have significant relations statistically that is additional vocational training white the ather 7 factor were less significant to the further result obtained, that nurse performance who perform nursing interventions very well was around 67.5%.

It is desirable that the analysis result could be of assistance and fruit full for the efforts to upgrade and improve qualities of the nursing interventions of post partum within the management of the Hospital RSAB "Harapan Kita"."

"Menghadapi desentralisasi upaya kesehatan dasar dan rujukan serta perkembangan sistem pelayanan kesehatan, kemampuan manajemen pada jajaran Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya menjadi salah satu pilar dari derajat pencapaian upaya kesehatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Penelitian yang ada jarang membahas effektifitas manajemen secara berkesinambungan dari propinsi sampai kecamatan. Demikian juga peranan manajer sebagai bawahan belum diteliti secara luas, meskipun diakui peranan khusus manajer menengah dalam fasilitasi ataupun menghambat implementasi. Terdapat berbagai konsep maupun pendekatan yang populer terhadap manajemen; pendekatan tersebut dapat merupakan sistem manajemen yang terintegrasi, kontribusi faktor manajemen terhadap effektifitas organisasi maupun kontribusi individu terhadap prestasi organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan efektifitas fungsi manajemen, ditinjau dari kontribusinya terhadap efektifitas organisasi. Sebagai kriteria efektifitas organisasi diambil dua kriteria yang diperkirakan bersumber pada kontribusi manajemen yaitu fleksibilitas organisasi sistem pelayanan kesehatan serta produktifitas dan adaptifitas implementasi program. Sebanyak sepuluh variabel manajemen yang merupakan agregat aktifitas manajerial disusun sebagai variable bebas. Sedangkan pentingnya faktor lingkungan diwakili oleh satu variabel kendali yaitu pengaruh penetapan target program oleh Departemen Kesehatan Pusat. Konteks manajemen pemerintahan dan manajemen pembangunan tetap perlu diperhatikan dan diuraikan seperlunya, demikian pula gambaran umum dari sistem pelayanan kesehatan ( jaringan, jenis pelayanan kesehatan, masalah -masalah yang dihadapi ) diuraikan secara ringkas agar dapat memberikan gambaran subsistem -subsistem lain yang berinteraksi dengan sistem manajemen. Pengaruh tipe organisasi terhadap perilaku manajemen, dikendalikan dalam bentuk variabel kosong tipe organisasi dan dilihat hubungannya dengan variable tergantung.Penelitian ini dilakukan dengan disain deskriptif dan pendekatan sekat silang, kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesa. Unit analisa adalah organisasi dan unit dalam organisasi, sedangkan para manajer eselon 3 dan 4 kecuali Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Raya) menjadi representan bagi organisasi. Data primer diambil dari kuesioner yang dibagikan kepada para responden beserta wawancara terbatas mengenai tujuan penelitian dan kejelasan pengisian kuesioner. Data sekunder diambil dari dokumen baik pada Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, maupun Suku Dinas Kesehatan. Untuk memperkirakan derajat pencapaian digunakan beberapa rujukan seperti instrumen Karya Utama Nugraha, Profil Kesehatan Indonesia , Warta Puskesmas maupun Repelita V bidang Kesehatan DKI Jakarta Raya dengan modifikasi.Analisa statistik yang digunakan adalah analisa prosentase, tabel silang uji Khi-kuadrat, uji eta, uji d Somers, uji Kolmogorof--Smirnov satu sampel , analisis varian klasifikasi tunggal dan uji korelasi dan regresi linier sederhana maupun regresi linier berganda. Ternyata didapatkan asosiasi positif antara variabel fasilitasi kepemimpinan, karakteristik perencariaan maupun kompleksitas tugas dengan variabel fleksibilitas organisasi sistem pelayanan kesehatan ( pada p = 0,05) serta variabel menyusun hubungan dan fleksibilitas tindakan ( p =0,10). Sedangkan variabel komunikasi formal memberikan kecenderungan berlawanan dengan fleksibilitas sistem pelayanan kesehatan namun dengan kekuatan asosiasi yang sangat lemah. Variabel fleksibilitas tindakan juga berkorelasi posistif dengan variabel proaktifitas dan adaptifitas implementasi program ( p = 0,1 ) demikian juga variabel orientasi karir manejemen, menyusun hubungan, fasilitasi kepemimpinan, proporsi jenis pengendalian, karakteristik perencanaan dan kompleksitas tugas berkorelasi positif dengan proaktifitas dan adaptifitas implementasi program (p=0,05).Dengan demikian kontribusi manajemen pada effektifitas organisasi dapat ditelusuri berdasarkan korelasi dan regresi bivariat, dibandingkan dengan teori yang ada.Kesimpulan tidak langsung mengenai efektifitas fungsi manajemen, didasarkan pada uji hipotesa diantara berbagai variabel manajemen dengan kriteria efektifitas organisasi.Selain itu dapat diamati distribusi frekwensi tiap variabel manajemen. Ternyata tidak semua variabel manajemen berkorelasi dengan efektifitas organisasi.Variabel komunikasi formal dinyatakan sangat penting dalam meningkatkan efektifitas manajemen; sedangkan variabel pendidikan formal, pelatihan dan masa kerja maupun variabel orientasi karir manajemen merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia. Dengan demikian hubungan yang lemah dan berlawanan maupun tidak adanya korelasi antara variabel-variabel tersebut dengan fleksibilitas organisasi sistem pelayanan kesehatan maupun proaktifitas dan adaptifitas implementasi program,cenderung menunjukkan kurang efektifnya fungsi manajemen.Sedangkan korelasi positif antara variabel manajemen lainnya ( selain variabel rentang kendali) dengan fleksibilitas organisasi sistem pelayanan kesehatan dan proaktifitas dan adaptifitas implementasi program cenderung menunjukkan effektifnya fungsi manajemen.Analisis varian klasifikasi tunggal antara kelompok responden berdasarkan tipe organisasi dengan kedua variabel tergantung menunjukkan hasil tidak signifikan. Dengan demikian secara deskriptif pengaruh tipe organisasi terhadap perilaku manajemen belum dapat dibuktikan. Suatu model prediktif yang menggambarkan pentingnya pengaruh fasilitasi kepenimpinan terhadap proaktifitas dan adaptifitas implementasi program diperoleh dari regresi linier berganda antara variable-variabel manajemen dan variabel kosong tipe organisasi dengan variabel proaktifitas dan adaptifitas implementasi program.Sehubungan dengan beberapa asumsi yang belum terpenuhi, maka model ini hanya digunakan untuk menunjukkan penilaian para responden mengenai kelompok aktifitas manajerial yang penting dalam meningkatkan effektifitas organisasi. Penyertaan tiga variabel kosong tipe organisasi tidak menunjukkan hasil yang signifikan.Hasil uji Kolmogorf-Smirnov satu sampel yang signifikan menunjukkan bahwa perbedaan penilaian antara responden pada variabel fleksibilitas organisasi sistem pelayanan kesehatan maupun proaktifitas dan adaptifitas implementasi program bukan disebabkan oleh variasi dalam sampel. Sedangkan uji khi-kuadrat dan uji eta antara variabel rentang kendali dengan variabel criteria efektifitas organisasi tidak bermakna.Pengaruh lingkungan sistem terhadap variabel kriteria efektifitas organisasi belum dapat dibuktikan dari uji hipotesa oleh karena uji khi-kuadrat dan d Somers antara variabel penetapan target program oleh Departemen Kesehatan dengan fleksibilitas organisasi sistem pelayanan kesehatan dan proaktifitas dan adaptifitas implementasi program tidak bermakna.Namun kuatnya pengaruh tersebut masih dapat digambarkan secara deskriptif dari distribusi. frekwensi variabel kompleksitas tugas dan variabel penetapan target program oleh Departemen Kesehatan.Indikator kinerja sistem pelayanan kesehatan terutama derajat pencapaian program dapat menggambarkan penilaian efektifitas organisasi berdasarkan penaksiran keluaran. Namun karena ada berbagai faktor lain yang menentukan efektifitas organisasi seperti teknologi, karakteristik pekerja dan lingkungan sistem, maka berbagai indikator tingkat pencapaian program tidak dapat dianggap sebagai kontribusi dari factor manajemen saja. Dalam penelitian ini berbagai indikator tersebut hanya digunakan untuk memperoleh gambaran tingkat pencapaian dari sistem pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Raya. Akhirnya analisa manajemen ini membahas hasil wawancara terbatas dan dokumen, yang menunjukkan bahwa tidak seluruh program dapat menjadi sektor yang memimpin dalam hubungan antar sektor. Demikian pula faktor teknologi tepat guna dalam program kesehatan lingkungan, kesulitan melibatkan sektor pertanian dan peternakan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat maupun kesulitan mengembangkan JPKM, dapat mengurangi tingkat pencapaian organisasi.Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan kontribusi faktor manajemen terhadap efektifitas organisasi sistem pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, gejala effektif maupun afektifnya fungsi manajemen serta kriteria efektifitas organisasi berdasarkan kontribusi faktor manajemen. Berdasarkan kesimpulan tersebut diajukan saran perbaikan komunikasi organisasi, pemantapan perencanaan dan pengendalian, maupun meningkatkan visi manajerial melalui pelatihan. Menyadari kelemahan validitas dan reliabilitas dari penelitian ini, diusulkan penelitian yang lebih mendalam untuk dapat mengisolasi praktek manajerial kedalam variabel tertentu sehingga dapat digeneralisasi. Perlu digali suatu pendekatan manajemen yang bersumber pada nilai-nilai dalam pertumbuhan sektor kesehatan, keterkaitan dengan manajemen pemerintahan dan manajemen pembangunan, serta pengaruh budaya nasional terhadap keberhasilan teknologi manajemen dalam sistem pelayanan kesehatan. Selain itu diusulkan pula penyusunan indikator kinerja sistem pelayanan kesehatan agar dapat memberikan pegangan yang lebih mantap bagi manajer."

"ABSTRAKKomite Medik RS. Pertamina Jaya Jakarta Pusat yang telah berjalan selama satu tahun, merupakan wadah fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai peningkatan multi pelayanan medik di rumah sakit. Melalui pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Komite Medik yang dilaksanakan selama 1 tahun dari periode 1 April 1997 s/d 31 Maret 1998 dibandingkan periode 1 April 1996 s/d 31 Maret 1997. Untuk mengetahui apakah masukan, proses, dan keluaran dari kegiatan Komite Medik berdasarkan SK Kepala RSPP/RSPJ dengan membandingkan pelayanan medik tindakan bedah RSPJ pada periode sebelum dan sesudah terbentuk Komite Medik.Penelitian ini merupakan studi kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus pada Komite Medik RS. Pertamina Jaya dengan membandingkan sebelum dan sesudah terbentuk Komite Medik, menggunakan instrumen penelitian untuk pengumpulan data primer dari informasi, data sekunder dari dokumentasi serta penggunaan kuesioner untuk penilaian tingkat kepuasan pasien, dengan meneliti masukan, proses dan keluaran yang sudah memiliki bentuk, khususnya yang berhubungan dengan masukan, proses dan keluaran kegiatan Komite Medik pada tindakan bedah di RS. Pertamina Jaya.Dari hasil penelitian, didapat suatu gambaran pengorganisasian Komite Medik berdampak positif terhadap masukan, proses, keluaran tindakan bedah sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan Komite Medik di RS.Pertamina Jaya.Selanjutnya pada peningkatan multi pelayanan medik di RS. Pertamina Jaya, perlunya Komite Medik membantu dan bekerja sama dengan Kepala Rumah Sakit dalam mengawasi dan evaluasi masukan, proses, keluaran secara berkesinambungan.

---

ABSTRACT

The Medical Committee of Pertamina Jaya Hospital at Central Jakarta was a functional organization that had an obligation to implement progress on the quality of the medical service at the hospital. Through observations and evaluations, the performance of the two periods of Medical Committee, 1 April 1996 to 31 March 1997 and 1 April 1997 to 31 March 1998, were compared. To find out whether the input, the process, and the output of the Medical Committee activities were based on the decree of the Head of Pertamina Hospital Centre or Pertamina Jaya Hospital, the medical service of surgical action of the hospital on the periods before and after the Medical Committee formed was compared.

This research is a quality study using a case study approach on the Medical Committee of Pertamina Jaya Hospital. The research instruments were used to collect primary data from information, secondary data from documentation and questioner in evaluating the degree of patients satisfaction, and then used to examine the input, the process and the output that had a shaped, especially related to the input, the process and the output of the Medical Committee's activities on the surgical actions at the hospital.

In the findings, a description of the organizing of the Medical Committee was discovered that it had a positive impact onto the input, the process and the output of the surgical action. Thus the findings of this research can be used as a foundation to improve the performance of the Medical Committee of Pertamina Jaya Hospital in the future.

To increase the quality of the medical service of Pertamina Jaya Hospital, Medical Committee need to assist and cooperate with the Head of the Pertamina Jaya Hospital in observing and evaluating the input, the process, and the output continually."

"This research is intended to identify the description of the performance and factors that effect the performance of the drugs personnel in managing report of drug request utilization (LPLPO). The research method use cross-sectional design. The research location are all community health centers that available in distrcit of Padang Pariaman and district of Agam with respondents of 46 drug personnel of community health centers. Data collection is done by filling-up questionaire, and continued with monthly checking of documents of report of drug request utilization (LPLO).Results of the research indicate that performance of the drug personnel of the community health is 67,4%. The results of research regarding the description of performance level of drug personnel of the community health centers is viewed in terms of internal and external factors. Regarding significant variables after chi-square test, the internal factor related with the performance of drug personnel is the work tenure and level of education, while knowledge does not show significant relationship. Within the external factors, only training is significantly related to the performance. While othe factors, i.e., remuneration, support of coworkers, supervision, and work load do not have significant relationship. From the multivariate analysis the most dominant variable is education. The suggestion from the result of this reseacrh is that it is ecxpected that the province needs to recommend personnel recruitment to manage the drug at the community health centers with formal education of assitant pharmacist. the suggestion for districts is that refreshing training for drug personnel needs to be done periodic meetings need to be done."

"Penilaian kinerja adalah suatu proses menilai hasil karya personel dalam suatu organisasi dengan merupandingkannya pada standar baku penampilan. Untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja personel yang obyektif, akurat dan transparan, maka instrumen penilaian kinarla tersebut harus obyektif dalam mengukur fungsi dan tugas pokok personel yang dinilai, memenuhi konsep validitas dan realibilitas pengukuran dan dapat mengukur hasil karya personel. Hasil penilaian kinerja personel digunakan oleh organisasi untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan personel yang bersangkutan sedangkan bagi atasan yang menilai untuk mengetahui kinerja unit yang dipimpinanya dan upaya perbaikan bagi bawahan sementara itu bagi personel yang diniIai sebagai umpan balik guna mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menilai kinerja bidan di unit pelayanan kebidanan pada suatu rumah sakit, selama ini baik pemerintah ( Depkes) maupun instansi swasta belum mempunyai standar yang baku tentang penilaian kinerja bidan di rumah sakit. Oleh karena itu untuk meniiai kinerja bidan di RSUD kota Bekasi digunakan beberapa instrumen penilaian kinerja yang ada yaitu instrumen DP3, Evaiuasi Penerapan Standar Asuhan Keperavyatan (EPSAK) dan Format Evaluasi Perawat (FEP).

---

Performance appraisal is a process to evaluate individual task in the organization which compares individual performance with the standard. To have an objective, accurate and transparent result, therefore the appraisal instrument should measure job discription and fuction objectivelly, must meet criteria validity and realibility and sensitive or easy to appraise personnel`s work result.

Performance appraisal result is used for organization to make a decision for personnel development and for personnel is appraised as feedback to know their competency. Currently, Health Departement as well as other non govemment health care organization have not applied any evaluation standard to appraise midwives performance in hospitals. Hence, RSU Bekasi has initiated to apply three types of performance appraisals i.e ; DP3, Standard Applied Evaluation for Nursing ( EPSAK ) and Nursing Evaluation Form ( FEP ).

The existing problem is that the instruments are not optimally used to evaluate midwives performance. With respect to the above phenomenon, researcher is interested in exploring some possible causes from multiple sources in RSU Bekasi to get the idea how the instmments have been implemented."

"Gerakan Jumat Bersih adalah suatu Gerakan Nasional yang bermaksud mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara menggalakkan pembangunan dan penggunaan jamban, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat, disertai bimbingan pemerintah. Melalui kegiatan ini upaya mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara membangun dan mendorong masyarakat menggunakan jamban, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya yang semula hanya dimotori oleh sektor kesehatan, telah mendapat dukungan politis menjadi gerakan yang menampilkan masyarakat Iuas sebagai pelaku utama, disertai bimbingan dan pengendalian oleh pemerintah. Presiden pada tanggal 12 Nopember 1994 bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke 30, telah memberikan dukungan komitmen politis dengan mencanangkan Gerakan Jumat Bersih. Dukungan komitmen politis tersebut secara berjenjang ditindak lanjuti oleh para Gubemur dan para Bupati seluruh Indonesia. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis komitmen politis tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tmgkat II Ciamis nomor 25 tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih di Kabupaten Ciamis. Pada kenyataannya komitmen politis tersebut. kurang menuunjukkan daya tingkit yang berarti dalam-percepatan pembangunan dan penggunaan sarana kesehatan lingkungan. Penggalakkan hunian saran kesehatan lingkungan oleh masyarakat Ciamis yang agamis, ternyata juga tidak menunjukkan adaaya pemberdayaan yang nyata. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah kurangnya bimbingan secara serentak, terus-menerus dan berkesinambungan yang diberikan oleh Pemerintah setempat. Penelitian ini mencoba menganalisis pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam wadah Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis, yang berdasarkan. Petunjuk Pelaksanaan, diberi tugas untuk .membantu Bupati Kepala Daerah dalam membina, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih di Kabupaten Ciamis. Dan studi kualitatif yang dilakukan, ternyata Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis, menghadapi berbagai kendala pads masukan dan proses organisasi POKJANAL GIB, terutama sebagai akibat adanya keterbatasan sumberdaya serta kurangnya perolehan informasi, penyebarluasan informasi, dan pengolaban informasi. Hal dapat terlibat dari gambaran kelemahan dan hambatan koordinasi lintas sektor dalam wadah tersebut. Mengingat koordinasi lintas sektor dalam wadah tersebut belum menggarnbarkan Prinsip-prinsip Koordinasi dan belum menggambarkan suatu Koordinasi yang Efekti£ maka perlu ada upaya revitalisasi dan refungsionalisasi secara menyeluruh dan terpadu terhadap peran, tugas serta fungsi para pengelola Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis.

---

The Clean Friday Movement is a nation wide movement, which has goals to develop clean and healthy behavior by stimulation to use and to build the simple water closet, and the other environment sanitation structure by community based upon the value of the religion as well as community the community culture and tradition with government supervision. Through this activity there are effort the hygienic and healthy behavior with the establish and stimulation community based to use the simple water closet, and also the other sanitation structure with at beginning was attending by the health sector, but today have again political support and have become the movement of the entire community based with acting as the other sector, with supervision and control by the government. The President on November 12th 1994, at 30th celebration of The National Health Day had give His Political commitment support with proclaiming "The Clean Friday Movement" acting as the national movement. His political movement support with be followed by the ladder Governors and the Regents whole country of Indonesia.

In the Ciamis regency the political commitment was brought in reality by the letter issue of The Ciamis Regent by number 26th at 1995 regarding the direction and guidance of The Clean Friday Movement implementation in Ciamis regency. The political commitment with were proclaimed in the ladder manner was obviously evidenced as a weak stimulation toward to build and using the environment sanitation structure in community based. The inciting action with goals for establishing to clean and sanitation hygienic structure in religious society of Ciamis did not produced the intended result.

This research uncloses there are weakness continues supervision and inconsistent direction doing by "Operational Working Committee of The Clean Friday Movement" at Ciamis regency level that Regent authorized them for supervising, directing and controlling this movement. From this qualitative study it is obvious that the Operational Working Committee of The Clean Friday Movement at Ciamis regency level is undergone several obstacles the input and the process that committee, especially as limited resource as well be little information, very low transmission information, and not processing information. That condition can be show us weakness and obstacle in that inter-sector cooperation in `The Operational Working Committee for The Clean Friday Movement' at Ciamis Regency level.

It can be showed that committee didn't full applied "Coordination Principle" and there are not effective coordination. The committee need revivalism and refunctions for act, duty, and function all of the board managers."

"ABSTRAKObat merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit, menurut data yang ada di Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI., sekitar 30-40% anggaran belanja dipeiuntukan bagi belanja obat, sedangkan di luar negeri, komponen anggaran bagi belanja obat berkisar 15-20%. Hal tersebut meyakinkan kita semua bahwa terdapat penggunaan anggaran yang sangat berlebihan bagi belanja obat di rumah sakit, atau dengan perkataan lain, adanya penggunaan obat yang sangat berlebihan dalam arti jumlah maupun jenisnya bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap beban biaya obat bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan.Untuk menangani masalah tersebut Depkes telah meageluarkan peraturan tentang kewajiban dokter untuk menuliskan resep obat generik, membentuk Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) dan menyusun formularium (FRS) di rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dan penulisan resep obat generik terhadap biaya obat di rumah sakit. Penelitian menggunakan metoda deskriptif pada empat rumah sakit kelas B non-pendidikan, pemerintah dan swasta di Jakarta. Amoksisilin digunakan sebagai contoh dalam penelitian.Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh kebijakan dan penulisan resep obat generik. Pengaruh tersebut bersifat terbalik, yaitu makin besar jumlah nilai kebijakan, PFT, FRS dan dokter makin kecil biaya obat yang diakibatkannya. Agar biaya obat di rumah sakit menjadi lebih rendah, disarankan pihak rumah sakit rmenerapkan kebijakan obat rendah, memperdayakan PFT, menyusun FRS sesuai kriteria WHO serta melakukan KIE terhadap dokter.

---

ABSTRACT

Drug is one of the most crucial components in health care on hospital. According to the data from Directorate General for Medical Care Department of Health, about 30-40% budget are allocated to medicine alone, compared to other countries that only spent about 15-20% of the total health budget. These data assured us that there is excessive spending on medicine in hospital. In other words, there are excessive uses of medicine in hospitals here in terms of amount and type. In turn, it will affect cost to the public.

To address this matter, the Ministry of Health already issued regulations. These regulation not only recommend medical doctors to prescribe generic drugs, but also oblige the hospital to form Pharmacy and Therapeutic Committee (PTC ) and set up formulary.

The purpose of the study is to observe the impact of policy, PTC, Formulary and doctor to the medicine cost in hospital. The study used descriptive methodology at four class B non teaching government and private hospitals in Jakarta. Amoxicillin used as a sample.

The results of the study show the impact of drugs policy, PTC, formulary and doctor to the cost it generates. It has inverse impact, the bigger policy, PTC, formulary and doctor weight, the lower is the cost implied. The researcher suggest to the hospital for low cost drug policy implementation, to empowerment PTC and set up the formulary as WHO criteria and provide communication, information and education."

"Sejak pertama kali Puskesmas dicanangkan pada tahun 1968 terus dikembangkan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya pelayanan Puskesmas yang paling mendapatkan perhatian masyarakat adalah pelayanan pengobatan. Banyak faktor yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi pemilihan pengobatan pada Puskesmas. Masalah Penelitian adalah masih rendahnya pemanfaatan pengobatan ke Puskesmas baik secara Nasional maupun Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut merupakan Daerah Tingkat ll di Jawa Barat yang penduduknya tergolong banyak serta ratio Puskesmas terhadap penduduk lebih rendah dibandingkan standard Nasional. Sehingga selayaknya mendapatkan prioritas di dalam menangani masalah-masalah kesehatannya karena masalah yang ada di daerah ini dapat berpengaruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Jawa Barat dan Nasional. Tujuan penelitian ini diperolehnya informasi hubungan karakterislik kepala rumah tangga dengan pemilihan pengobatan di Puskesmas Kabupaten Garut tahun 1995. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian diskriptif analitik untuk mencari hubungan karakteristik kepala rumah tangga dengan pemilihan pengobatan pada puskesmas. Kecenderungan masyarakat lebih banyak memilih pengobatan pada Puskesmas menandakan semakin meningkatnya fungsi Puskesmas serta pola pikir masyarakat Kabupaten Garut yang lebih moderat. Hasil penelitian memberikan indikasi bahwa pemilihan pengobatan akan ke Puskesmas bila sikap pelayan Puskesmas baik, Jarak ke Puskesmas dekat, sakitnya ringan dan pendapatan rumah tangga lebih rendah dari pendapatan rata-rata rumah tangga di Kabupaten Garut. Maka perlu dipikirkan untuk memperbaiki manajemen Puskesmas terhadap faktor-faktor yang berpengaruh ini, diantaranya :- Meningkatkan sikap para petugas yang kurang baik menjadi lebih baik agar disenangi oleh konsumennya- Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pedesaan yang jauh dari Puskesmas disertai mempunyai pendapatan yang rendah.

---

Since the first time Public health centre declared in 1968 the goverment always try to improve quality and quantity service to community. One of public health services that got most attention by the community is health service to get curation. Many factor in the community influence curation preference in public health centre. One of the problem of Research utilization curation is still low to visit public health centre in national level or west java province. Kabupaten Garut is one of crowded population but Public health centre ratio is lower than National standard. So that this Kabupaten has to get priority dial with health problems because this problem influence to health service system in West Java or National.

Aims of the research is getting information of head in household characteristic relationship with curation preference in public health centre Kabupeten Garut 1995. This research carried out with descriptive analisize to found characteristic realtionship of head in household to curation preference in public health centre. The community tendency to go to public health centre for getting curation preference indicate that public health centre function isincreasing and the community mind of Kabupaten Garut is more moderate.

The result of this research indicate that curation preference to public health centre if public health centre provider attitude is good, distance to public health centre is near, illness is mild and income household lower than household income average in Kabupaten Garut. Result of this research suggest in order to solve the problem improve management againts this influenced factors as follow:

- Improve for better attitude of the provider for the consumers convinience

- To expand health service coverage for the rural community who live far from public health centre and still have low income."