Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merencanakan percepatan digitalisasi di sektor kesehatan, yang salah satunya adalah penerapan rekam medis elektronik di seluruh fasilitas kesehatan. Namun, seperti yang kita ketahui dengan semakin berkembangnya proses digitalisasi di dunia kesehatan, semakin besar pula ancaman terhadap kebocoran data medis. Hingga saat ini belum ada suatu standar terkait praktik keamanan sistem informasi rumah sakit yang diatur dalam regulasi. Pada penelitian ini, standar ISO 27001:2013 digunakan sebagai alat evaluasi penilaian praktik keamanan sistem informasi rumah sakit RSIA Bina Medika. Didapatkan pada hasil penelitan bahwa dari 6 kontrol ISO 27001:2013 yang dipilih (manajemen aset, kontrol akses, perlindungan fisik dan lingkungan, keamanan operasional, keamanan komunikasi dan keamanan sumber daya manusia), 4 diantaranya sudah sesuai dengan standar dan 2 masih belum lengkap. Belum adanya kebijakan terkait pelabelan informasi serta belum adanya pelatihan rutin terkait praktik keamanan sistem informasi kepada pegawai menjadi poin yang belum dilaksanakan oleh rumah sakit. Hal ini membuka risiko ancaman kebocoran data medis terutama terkait dengan pengelolaan data medis secara internal rumah sakit.

---

Indonesia’s Ministry of Health is currently enacting a plan to further accelerate the digitalization of the healthcare sector. One of the plans is to ensure the application of Electronic Medical Record (EMR) in all healthcare facilities across Indonesia. Though it is known that the further we accelerate digitalization, the higher the risk of data breaches. The current regulations do not state any standard to adopt as a framework for hospital cybersecurity. Thus, this research aims to implement ISO 27001:2013 standards as one of the means to evaluate the practice of hospital cybersecurity at Bina Medika Maternal and Children Hospital. The results are, according to 6 controls chosen in this research (asset management, access control, physical and environmental security, operational security, communication security, and human resources security), that 4 of the controls are practiced according to the standards. 2 controls that are still not practiced according to the standards, lack the practice and regulation regarding information labeling and routine training of the employees regarding the practice hospital cybersecurity. This opens a risk of medical data breach particularly from inside the organization due to the mishandling of medical information by employees."

"Kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi setiap bulannya yang didasari penilaian kinerja pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bersangkutan dalam rangka upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Namun pada pelaksanaannya banyak faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi capaian KBK. Capaian pembayaran KBK di puskesmas wilayah Kota Depok hanya 2 (5,3%) puskesmas dari 38 puskesmas yang menerima pembiayaan kapitasi sebesar 100%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis validitas dari setiap indikator penilaian KBK menurut persepsi petugas puskesmas di wilayah kerja kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental melalui pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di 4 (empat) puskesmas dengan kriteria 2 (dua) puskesmas dengan capaian capaian tertinggi atau meningkat dan 2 (dua) puskesmas dengan capaian terendah atau tidak mencapai target. Informan pada penelitian ini dipilih dengan aspek kecukupan dan kelayakan yang mana dianggap sesuai dengan topik terdiri dari (i) Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi, BPJS Kesehatan Ka. Cab. Kota Depok, (ii) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kota Depok, (iii) Kepala Puskesmas, (iv) PIC UKP Puskesmas, dan (v) PIC prolanis. Sumber data bersumber dari data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator RRNS benar menggambarkan dari kinerja layanan rujukan yang mana pemberian rujukan dibawah wewenang puskesmas tanpa ada intervensi dari pasien atau keluarga pasien. Indikator angka kontak tidak valid dikarenakan tidak dapat menggambarkan kontak rate, banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu karakteristik peserta (mobilitas, kerentanan, kecenderungan berobat dan kepercayaan), lokasi puskesmas yang mempengaruhi biaya transportasi, sarana prasarana serta sistem kerja. Serta indikator rasio peserta prolanis terkendali (RPPT) tidak valid karena belum tepat menilai kinerja pelaksanaan kegiatan prolanis, banyak faktor yang mempengaruhi yaitu perilaku peserta prolanis terhadap gaya hidup (rutin berobat, pola makan minum, aktifitas fisik) yang banyak dipengaruhi budaya dan lingkungan sosial, sistem pencatatan dan perhitungan indikator, sistem pelayanan puskesmas dan kecenderungan berobat (health belief).

---

Performance-based capitation (KBK) is a monthly capitation payment system based on an assessment of the service performance of the first level health facility (FKTP) concerned in an effort to increase the effectiveness and efficiency of health financing and improve the quality of health services. However, in practice, there are many external and internal factors that affect KBK achievements. Only 2 (5.3%) out of 38 puskesmas received capitation financing at the Depok City Health Centers for KBK payments. The purpose of this study was to analyze the validity of each KBK assessment indicator according to the perceptions of health center staff in the working area of the city of Depok. This research is a non-experimental research using a qualitative approach. The research locations were conducted in 4 (four) puskesmas with the criteria of 2 (two) puskesmas with the highest or increasing achievements and 2 (two) puskesmas with the lowest achievements or not reaching the target. The informants in this study were selected based on the adequacy and feasibility aspects which were considered appropriate to the topic consisting of (i) Head of Benefit Guarantee and Utilization Section, BPJS Kesehatan Ka. Cab. Depok City, (ii) Head of the Primary Health Service Section of the Depok City Health Office, (iii) Head of the Puskesmas, (iv) PIC UKP Puskesmas, and (v) PIC prolanis. Sources of data come from primary data (in-depth interviews) and secondary data (document review). The results showed that the RRNS indicator correctly described the performance of referral services in which referrals were made under the authority of the puskesmas without any intervention from the patient or the patient's family. The contact number indicator is invalid because it cannot describe the contact rate, many factors influence it, namely the characteristics of the participants (mobility, vulnerability, tendency to seek treatment and trust), the location of the puskesmas which affects transportation costs, infrastructure and work systems. As well as the controlled prolanis participant ratio indicator (RPPT) is invalid because it is not yet appropriate to assess the performance of the implementation of prolanis activities, many factors influence, namely the behavior of prolanis participants towards lifestyle (routine treatment, eating and drinking patterns, physical activity) which is heavily influenced by culture and the social environment, system for recording and calculating indicators, health center service systems and tendencies to seek treatment (health beliefs)."

"Semakin berkembangnya kemajuan teknologi informasi, semakin tingginya persaingan rumah sakit, dan adanya regulasi pemerintah terkait sistem informasi rumah sakit, maka rumah sakit harus terus meningkatkan manajemen informasinya dengan penggunaan teknologi informasi berbasis komputer. Sejak Februari 2022, Charitas Hospital Palembang menambahkan chatting robot atau chatbot sebagai salah satu cara pendaftaran pasien rawat jalan. Dari data rumah sakit tahun 2022 diketahui bahwa sejak awal peluncurannya, penggunaan chatbot mengalami peningkatan setiap bulannya, namun jumlah tersebut belum mencapai separuh (masih dibawah 50%) dari total seluruh pasien rawat jalan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis efektifitas pendaftaran chatbot pada pelayanan rawat jalan di Charitas Hospital Palembang. Analisis dilakukan selama bulan April 2023 dengan menggunakan metode kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Data primer didapatkan melalui kuesioner yang ditujukan kepada pasien rawat jalan yang mendaftar menggunakan chatbot dan mendaftar secara onsite/ datang langsung, dan data sekunder melalui SIMRS yaitu mengambil data waktu tunggu pasien untuk membandingkan waktu tunggu pasien yang mendaftar menggunakan chatbot dengan pasien yang mendaftar secara onsite/ datang langsung.Efektivitas penggunaan chatbot pada pendaftaran rawat jalan dalam penelitian ini diukur dari tingkat kepuasan penggunaan chatbot dan berkurangnya waktu tunggu pasien di rumah sakit. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa dengan adanya chatbot sebagai salah satu cara pendaftaran pasien rawat jalan terbukti efektif di dalam meningkatkan kinerja pelayanan pendaftaran pasien sehingga diharapkan akan semakin banyak pasien yang berobat ke Charitas Hospital Palembang.

---

Due to the growing progress of information technology, increasing hospital competition, and the existence of government regulations related to hospital information systems, hospitals must continue to improve their information management by using computer-based information technology. Since February 2022, Charitas Hospital Palembang has added chat robots, or chatbots, as a way of registering outpatients. From the hospital data for 2022, it is known that since its inception, the use of chatbots has increased every month, but this number has not yet reached half (still below 50%) of the total outpatients of the hospital. This study aims to analyze the effectiveness of chatbot registration in outpatient care at Charitas Hospital Palembang. The analysis was carried out during April 2023 using a quantitative method with a cross-sectional study design. Primary data is obtained through a questionnaire aimed at outpatients who register using chatbots and register onsite by coming in person, and secondary data is obtained through SIMRS, namely patient waiting time data to compare the waiting time of patients who register as chatbot users with patients who register onsite by coming directly.

The effectiveness of using chatbots on outpatient registration in this study measured by the satisfaction level of using chatbots and reduced patient waiting time at the hospital. From the results of this study, it is known that with the chatbot as a way to register outpatients has proven to be effective in increasing patient care patient registration service performance so that it is hoped that there will be more and more patients who seek treatment at Charitas Hospital Palembang."

"Latar Belakang: Pemerintah sejak tahun 2022 telah mendorong seluruh rumah sakit di Indonesia untuk menerapkan RME guna memberikan layanan kesehatan yang lebih baik melalui digitalisasi sistem kesehatan. Penerapan RME di unit rawat inap MRCCC Siloam Hospitals Semanggi telah berjalan sekitar 6 bulan sejak awal tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi formatif terhadap penerapan RME di unit tersebut melalui parameter kepuasan dan cakupan penggunaan RME serta penelusuran faktor-faktor individu dan organisasi yang berperan.Metode: Kuesioner daring dibagikan kepada 140 dokter dan perawat di unit rawat inap yang terpilih melalui simple random sampling. Kuesioner memuat pertanyaan mengenai data demografis, pengukuran kepuasan yang diadaptasi dari End User Computing Satisfaction (EUCS), dan cakupan penggunaan RME. Wawancara mendalam dilakukan kepada 7 informan terpilih (direktur utama, direktur medis, direktur keperawatan, 2 dokter, dan 2 perawat). Analisis data kuantitatif dilakukan di SPSS 25 menggunakan uji T tidak berpasangan dan One-way ANOVA. Analisis konten dilakukan pada hasil wawancara mendalam.Hasil: Rerata skor kepuasan responden penelitian ini adalah 3,43 ± 0,88 sementara cakupan penggunaan mencapai 74,7%. Aspek RME yang mendapatkan skor kepuasan terendah adalah kemudahan penggunaan yang sesuai dengan hasil wawancara mendalam, yaitu banyaknya pengeklikan yang harus dilakukan. Manajemen rumah sakit telah berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan ke depannya.Simpulan: Implementasi RME di unit rawat inap MRCCC Siloam Hospitals Semanggi tahun 2023 cukup berhasil di tingkat individu, namun belum di tingkat organisasi. Diperlukan perbaikan sistem RME dan peningkatan sumber daya IT guna meningkatkan keberhasilan implementasi RME di unit tersebut.

---

Background: The implementation of EMR at the inpatient units in MRCCC Siloam Hospitals Semanggi has been going on for around 6 months since the beginning of 2023. This study aimed to conduct a formative evaluation of the implementation using parameters such as users’ satisfaction and adoption of EMR, as well as individual and organizational factors which influenced the outcome.

Method: Online questionnaire was given out to 140 doctors and nurses at inpatient units, selected through simple random sampling method. The questionnaire contained demographic characteristics, agreement statements about satisfaction adapted from EUCS (End User Computing Satisfaction), and question about EMR adoption. In-depth interviews were conducted with 7 chosen informants (general director, medical director, nursing director, 2 doctors, and 2 nurses). Quantitative data analysis was conducted in SPSS 25 using unpaired T-test or One-way ANOVA. Qualitative data was analysed using content analysis.

Results: The mean satisfaction score of the respondents was 3,43 ± 0,88 while the overall adoption rate was 74,7%. Ease of use received the lowest satisfaction score, which was supported by findings from the interviews, i.e. the system required too many clicks. The hospital managers had attempted to improve the quality and quantity of infrastructure although there was still room for improvement.

Conclusion: The implementation of EMR at the inpatient units in MRCCC Siloam Hospitals Semanggi was successful at the individual level, but unsuccessful at the organizational level. It would be beneficial to make constant improvements on the EMR itself and increase the number of staff at the IT department."

"Tesis ini membahas kepuasan pasien JKN berdasarkan mutu pelayanan rawat jalan di RS “X” Jakarta yang diukur melalui 5 dimensi mutu pelayanan kesehatan, terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kepuasan pasien JKN berdasarkan mutu pelayanan rawat jalan di RS “X” Jakarta tahun 2023. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode campuran (mix methode) dengan melakukan pengambilan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diperkuat dengan data kualitatif kepada stakeholder pemberi pelayanan kesehatan. Berdasarkan analisis deskriptif statistik diketahui bahwa 29 item sudah mendapatkan nilai kesesuaian diatas 90%, artinya pasien sudah puas dengan dimensi mutu pelayanan rawat jalan secara keseluruhan. Dari hasil analisis diagram kartesius didapatkan 14 item pada kuadran II yang perlu dipertahankan prestasinya karena dinilai sangat baik dan melebihi harapan pasien, 11 item pada kuadran IV, 8 item pada Kuadran III dan 5 item pada kuadran I yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan. Hasil studi kualitatif menunjukkan bahwa manajemen rumah sakit juga telah melakukan inovasi dan improvement secara berkelanjutan dalam pemberian layanan kesehatan kepada pasien JKN. Pengukuran NPS menunjukkan bahwa sebanyak 53,8% pasien sudah berada pada level. Untuk meningkatkan kualitas layanan, rumah sakit dapat terus melakukan impelentasi manajemen mutu terpadu yang berfokus pada penjenjangan prioritas secara simultan sehingga dapat disusun upaya mempertahankan prestasi dimensi yang sudah baik dan meninjau efektivitas upaya-upaya perbaikan yang dilakukan dapat memenuhi harapan pasien.

---

This thesis discusses the satisfaction of National Health Insurance (JKN) patients based on the quality of outpatient care at Jakarta “X” Hospital, which is measured through 5 dimensions of healthcare quality: tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The aim of this research is to examine and analyze the satisfaction of JKN patients based on the quality of outpatient care at Jakarta “X” Hospital in the year 2023. This study utilizes a mixed methods approach, starting with the collection of quantitative data, followed by qualitative data from healthcare service stakeholders. Based on descriptive statistical analysis, it is revealed that 29 items have achieved suitability scores above 90%, indicating that patients are satisfied with the overall quality dimensions of outpatient care. The Cartesian diagram analysis results in 14 items located in Quadrant II, which need to maintain their excellent performance as they are evaluated to exceed patient expectations, there are 11 items in Quadrant IV, 8 items in Quadrant III, and 5 items in Quadrant I, which are prioritized for improvement efforts. The qualitative findings indicate that the hospital management has consistently engaged in innovation and continuous improvement in providing healthcare services to JKN patients. The NPS measurement indicates that 53.8% of patients are already at the promoters level. The hospital should continue implementing integrated quality management, focusing on prioritization strategies concurrently, to sustain the dimensions that perform well and assess the effectiveness of improvement efforts to meet patient expectations."

"Latar belakang: Kejadian klaim pending rawat inap JKN di RS Pelni pada tahun 2022 dari 29.100 berkas yang diajukan pada pengajuan klaim tahap pertama sebanyak 949 berkas (3,26%). Hal ini dapat menghambat operasional, pengembangan pelayanan dan mengganggu arus kas, sehingga perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap penyebab klaim pending. Tujuan: Diidentifikasi variabel penyebab klaim pending sehingga dapat memperbaiki sistem pengajuan klaim JKN di RS Pelni. Metode penelitian: Desain penelitian deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap 8 informan dan telaah terhadap 459 berkas untuk diidentifikasi penyebab masalah berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian: Alasan berkas klaim yang pending adalah konfirmasi coding diagnosis dan prosedur sebanyak 38,7%, kesalahan pengisian resume medis sebanyak 23,8%, ketidaklengkapan berkas penunjang sebanyak 13,6%, konfirmasi pembayaran oleh Jasa Raharja sebanyak 5,1%, kesalahan grouping sebanyak 0,4%. Walaupun persentase klaim pending relatif rendah (3.26%), tetapi pembiaran akan mengakibatkan kesehatan arus kas operasional serta potensi keterlambatan arus kas masuk senilai minimal 2% dari total pendapatan per bulan. Kesimpulan: Alasan klaim pending berhubungan dengan tenaga coder baru, clinical pathway belum dijalankan dengan baik, kurangnya supervisi DPJP dalam membuat resume medis. Dibutuhkan pelatihan dan supervisi terhadap SDM, membangun komunikasi efektif antar stakeholder dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan klaim.

---

Background: The incidence of JKN inpatient pending claims at Pelni Hospital in 2022 out of 29,100 files submitted in the first stage of claim submission was 949 files (3.26%). This can hinder operations, service development and disrupt cash flow, so it is necessary to identify and analyze the causes of pending claims. Objective: To identify the variables that cause pending claims so that they can improve the system for submitting JKN claims at Pelni Hospital. Research method: Descriptive research design through in-depth interviews with 8 informants and analysis of 459 files to identify the causes of problems based on the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn. The results of the study: The reasons for pending claim files were confirmation of diagnosis coding and procedures as much as 38.7%, medical resume filling errors as much as 23.8%, incomplete supporting documents as much as 13.6%, payment confirmation by Jasa Raharja as much as 5.1%, grouping error of 0.4%. Even though the percentage of pending claims is relatively low (3.26%), neglecting it will result in a healthy operational cash flow and potential delays in cash inflows of at least 2% of total income per month. Conclusion: The reasons for pending claims are related to new coder staff, clinical pathways that have not been implemented properly, lack of DPJP supervision in making medical resumes. HR training and supervision is needed, building effective communication between stakeholders and monitoring and evaluating related to claim management."

"Latar Belakang: Sistem remunerasi bagi pegawai RSUD Tebet telah ditetapkan sejak tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebet, mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2021. Kebijakan remunerasi ini diantaranya bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas kinerja bagi pegawai. Penerapan kebijakan remunerasi ini  belum memberikan dampak yang signifikan dari capaian kinerja pegawainya, khususnya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak PNS tampak kurang peduli dan ada juga yang menyatakan kurang transparan sistem dan perhitungan remunerasi di RSUD Tebet.Metode: Penelitian ini adalah studi kasus menggunakan desain kualitatif yang mengangkat tema tentang pelaksanaan kebijakan sistem remunerasi di RSUD Tebet. Telaah dokumen kebijakan dan wawancara mendalam dilakukan termasuk melibatkan sembilan (9) informan kunci. Lokasi penelitian terletak di lingkungan DKI Jakarta dengan status kelas C.Hasil: Transmisi komunikasi dan kejelasan sistem remunerasi di RSUD Tebet sudah dilaksanakan tetapi belum optimal, sehingga menghambat pemahaman tentang perhitungan formula remunerasi khususnya bagi PNS. Dalam pelaksanaan sistem remunerasi, keterbatasan sumber daya pengelola data, baik secara kuantitas dan kualitas dirasakan sudah cukup walau masih membutuhkan peningkatan substansi melalui pelatihan dan/atau sosialisasi perhitungan yang lebih komprehensif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem remunerasi yang dijalankan di RSUD Tebet saat ini mengkondisikan PNS berada di zona nyaman karena insentif belum memasukkan variable kinerja dan kompleksitas pekerjaan dalam formula remunerasi. Kendati demikian, pegawai PNS siap memberikan dukungan untuk peningkatan pendapatan  RSUD yang juga akan menjadi dasar besarnya remunerasi. Dalam mendukung implementasi sistem remunerasi di RSUD Tebet, ketersediaan SOP serta regulasi yang berkaitan dengan kebijakan masih harus di integrasikan untuk menghindari bureaucratic fragmentation.Kesimpulan: Komunikasi adalah hal terpenting dalam implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Tebet, sehingga proses perhitungan remunerasi dapat dijelaskan secara transparan kepada para PNS. Kedepan, dibutuhkan perbaikan terhadap sistem pemberian insentif kepada seluruh pegawai dengan menerapkan insentif berbasis kinerja agar tercapai rasa keadilan dan kelayakan remunerasi bagi pegawai dan dapat memacu motivasi dan kinerja pegawai menjadi lebih baik.

---

Background: In 2022, RSUD Tebet, a class C Regional General Hospitals in DKI Jakarta, implemented a remuneration system for its workforce following the guidelines set in DKI Governor Regulation Nomor 51 of 2021. Contrary to the aim of this policy, the adoption of this remuneration system did not yield substantial enhancement in employee performance quality, particularly among civil servants. Some civil servants appeared disinterested, highlighting a lack of transparency in the remuneration process at RSUD Tebet. Employing a qualitative approach, this study examines how the 2022 implementation of this remuneration system policy at RSUD Tebet using the policy implementation theory by Edward III (1980).

Methods: Researchers analyzed the implementation of the remuneration system policy by reviewing documents and conducting in-depth interviews with nine informants from RSUD Tebet, all within the framework of Edward III (1980)’s policy implementation theory.

Results: The outcomes of this qualitative study underscored that communication transmission and clarity surrounding the remuneration system at RSUD Tebet fell short of optimazation, thus hindering transparency. While the data management resources for the remuneration system's implementation were adequate in quantity, there was a noticeable need for improvements in training and/or the dissemination of more comprehensive calculation methodologies. Furthermore, it was revealed that the remuneration system in place at RSUD Tebet tended to maintain civil servants within their comfort zones, as the incentives failed to assess performance variables and the intricacy of job roles in the remuneration formula. Nevertheless, civil servants were inclined to support revenue generation, as it is directly correlated with the extent of remuneration obtained. The study also highlighted the necessity of integrating operational standards and regulations related to the policy, with the objective of preventing bureaucratic fragmentation and reinforcing the implementation of the remuneration system at RSUD Tebet.

Conclusion: Effective communication emerged as a central theme to ensure the successful implementation of the remuneration policy at RSUD Tebet. Transparent articulation of remuneration calculations is pivotal to engage civil servants. Moving forward, it is imperative to improve the incentive distribution system for all employees, incorporating performance-based mechanisms to cultivate a sense of equity and appropriateness in remuneration. Such reforms can ignite employee motivation and subsequently drive enhanced performance levels."

"Pengelolan klaim pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus dilakukan dengan optimal agar keberlangsungan bisnis rumah sakit berjalan lancar. Besarnya klaim yang tertahan karena alasan satu dan lain hal akan berpengaruh pada arus kas bisnis rumah sakit. RSU Kota Tangerang Selatan mengalami klaim pending rata-rata 27,96% per bulan selama tahun 2022. Tujuan penelitian adalah identifikasi penyebab terjadinya klaim pending di RSU Kota Tangerang Selatan sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan klaim JKN. Penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada 10 informan terpilih. Telaah dokumen dan observasi juga dilakukan untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan penyebab klaim pending disebabkan oleh ketidaksesuaian pengisian resume medis (33,97%), konfirmasi koding diagnosa dan prosedur (30,01%), ketidaksesuaian administrasi klaim sebanyak 24,90%, konfirmasi karena ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (9,83%) dan konfirmasi grouping (1,02%). Komponen sumber daya, komunikasi antar unit, karakteristik organisasi dalam fungsi pengawasan, sikap pelaksana dan faktor eksternal (sosial, ekonomi dan politik) mempengaruhi kejadian klaim pending RS. Rekomendasi dari penelitian ini adalah merevisi dan melakukan sosialisasi atas SOP dalam proses pengajuan klaim dan SOP penyelesaian klaim pending. Catatan penting lain adalah memberikan umpan balik kepada DPJP dan dokter di unit rawat inap tentang penyebab klaim pending. Pertemuan rutin antara tim casemix rumah sakit dengan BPJS Kesehatan juga menjadi pertimbangan dalam rekomendasi sebagai upaya mengaktifkan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) dan Tim Fraud.

---

Effective management of Jaminan Kesehatan National (JKN) patient claims is crucial to ensure efficient operations of the hospital's business operations, a backlog of pending claims can significantly impact hospital’s cash flow. RSU Kota Tangerang Selatan experienced an average pending claims rate of 27.96% per month throughout 2022. The studi aims to identify the causes of these pending claims at RSU Kota Tangerang Selatan and subsequently offer recommendations to enhance JKN claim management. Employing a qualitative method, utilizing a case study approach through in-depth interviews with ten informants, document review and observational data. The finding highlighted several root causes of pending claims, including inconsistencies in completing medical records (33.97%), inaccurate coding of diagnoses and procedures (30.01%), incompatibility of claim administration (24.90%), incomplete supporting claim documents (9.83%) and confirmation issues tied to grouping (1.02%). A combination of factors including resource allocation, inter-departmental communication, organizational dynamics in oversight functions, staff attitudes, and external influences (social, economic, and political) collectively contribute to the occurrence of pending claims. One of the crucial recommendations that emerge from this study is the need to review and disseminate Standard Operating Procedures (SOPs) related to claims submission and the resolution of pending claims. Establishing a feedback loop with attending physicians and inpatient doctors to address the causes of pending claims is also of paramount importance. Furthermore, routine meetings between the hospital's casemix team and BPJS Health is necessary as a strategic measure to activate both the Quality Control Cost Control Team (TKMKB) and the Fraud Team, aiming to mitigate future claim discrepancies."

"Besaran biaya satuan tindakan Bedah Sesar merupakan komponen penting bagi manajemen sebagai salah satu upaya efisiensi strategis ke depan, terutama dalam upaya keberlangsungan rumah sakit Prima yang melayani 90% pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Secara geografis, rumah sakit ini merupakan salah satu andalan untuk layanan persalinan di pulau Ternate yang menampung rujukan dari beberapa pulau kecil di sekitarnya. Hal ini menyebabkan tingkat Bedah Sesar relatif tinggi, yaitu 55% dari total tindakan persalinan. Rendahnya tarif JKN menjadi pemicu bagi manajemen untuk mengetahui komponen biaya rinci atas tindakan Bedah Sesar, agar upaya efisiensi dan strategi keberlangsungan usaha dapat terus ditingkatkan. Penelitian melalui pendekatan kualitatif, mengolah data sekunder pasien Bedah Sesar dengan wawancara dan melihat laporan keuangan rumah sakit. Analisis biaya dilakukan berdasarkan aktivitas pada seluruh tindakan Bedah Sesar pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya total tindakan Bedah Sesar sebesar Rp 6.659.302,- Kesenjangan paket biaya satuan Bedah Sesar dengan tarif INA CBGs kelas 3 sebesar Rp (1.723.102), kelas 2 sebesar Rp (859.302), dan kelas 1 sebesar Rp (59.302). Tindakan efisiensi yang telah dilakukan oleh RS Prima adalah dengan mengurangi lama rawat, serta penyediaan BMHP dengan harga lebih rendah. Disarankan juga untuk melakukan ekspansi layanan dengan menjalin kerjasama dengan layananan primer agar angka rujukan ke rumah sakit dapat terkendali. 

---

The unit cost of Cesarean Section (C-section) is a crucial factor in the strategic management of hospitals, particularly for Rumah Sakit Prima where 90% of patients are Jaminan Kesehatan Nasional’s participants. Geographically, Rumah Sakit Prima serves as a pivotal healthcare facility for delivery and labor services not only for Ternate Island, but also as a referral center for nearby islands. Consequently, the hospital experienced a relatively high C-section rate, accounting for 55% of total deliveries. The existing challenge is in the discrepancy between the low tariff provided by JKN for C-section and the actual costs incurred. To address this issue and support operational efficiency, the hospital’s management seeks to understand the detailed cost component of C-sections. A qualitative research approach was employed, utilizing caesarean section patients’ secondary data, conducting staff interviews, and analyzing hospital’s financial statements. An in-depth analysis was peformed for all C-section procedures performed in 2022. The findings revealed that the total cost for C-section in 2022 is Rp 6.659.302,-, significantly surpassing reimbursement rates provided by JKN. The difference in tariff per class from INA-CBGs and the actual costs has led to financial defisits of Rp 1.723.102 for 3rd class, Rp 859.302 for 2nd class, and Rp 59.302 for 1st class procedures. Many efficiency measures, such as reducing the length of stay, using consumables with lower price, etc have been done. Expansion of C-section services, potentially through collaboration with local midwives and front line healthcare providers, can help minimize hospital references and minimize the strain on hospital resources. "