Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan transaksi nontunai pada penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah termasuk pembayaran honor surveyor jentik DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018.Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah dokumen yang diperkuat dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Didapatkan informan sebanyak 20 orang dari latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode digunakan untuk cross check data informan. Analisis disajikan dalam bentuk empirical problem tree.Hasil: Evaluasi transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD mengalami keterlambatan hingga 6 bulan. Penelusuran lebih lanjut ditemukan adanya hambatan komunikasi pada un-fully information, sehingga terjadi panic disorder dan denial mechanism. Pada aspek birokrasi ditemukan perubahan SOP pola dan cara pembayaran berdampak berkas-berkas SPJ in-complete, data penerima invalid, dan nomor rekening inactive, serta multi-level verification yang lama. Aspek sumber daya ditemukan kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, sehingga terjadi high workload. Adanya fasilitas internet banking corporate (IBC) dapat mempercepat proses pembayaran, namun masih kekurangan fitur saving, verification, dan validation, serta jumlah ATM yang kurang. Aspek disposisi ditemukan kecenderungan kebijakan Pemkot tanpa tahapan atau zero cashless transaction dan honor surveyor DBD yang rendah. Aspek kondisi lingkungan ditemukan dukungan infrastruktur teknologi, kondisi geografis, dan bank BJB, namun menghadapi hambatan pada poor banking habits. Pada capaian program penanggulangan DBD diketahui terjadi incidence rate penyakit DBD secara signifikan, meskipun capaian Angka Bebas Jentik (ABJ) telah diraih dengan baik.Kesimpulan: Transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD belum berjalan secara efektif yang berakibat terjadinya keterlambatan pembayaran. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menggunakan aplikasi berbasis android atau financial technology (fintech) agar transaksi dapat berjalan lebih cepat dan mudah digunakan, serta menyiapkan support system-nya.

---

Background: To realize good governance, the Government of South Tangerang City implements cashless transaction in revenues and expenditures of regional finance including honorarium payments of dengue larvae surveyor. This study aims to evaluate the implementation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larva surveyors in South Tangerang City in 2018.Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which was strengthened by in-depth interviews and focus group discussion. It was found 20 informants from different backgrounds. It use the techniques of source and method triangulations to cross check the informants data. The analysis was presented by form of empirical problem tree.Result: The evaluation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larvae surveyors has been delayed for 6 months. The advanced searching was found communication problem un-fully information, inducing the panic disorder and denial mechanism. Bureaucratic aspects were found procedure changes of pattern and method payment affecting in-complete SPJ files, invalid recipient data, inactive account numbers, and long-time of multi-level verification. Resource aspects were found inadequate on the quantity and quality of human resources, resulting in high workload. The facility of internet banking corporate (IBC) can speed up the payment process, but lacks of saving, verification, and validation features, and less number of automated machine teller (ATM). Disposition aspects were found Government tendency on zero cashless transaction and low of honorarium of dengue larvae surveyor honorariums. Environmental aspects were found the supports of technology infrastructure, geographical conditions, and BJB bank, but faced obstacles up in poor banking habits. The DHF prevention program were achieve a significant incidence rates of dengue disease, even though larva free amount (ABJ) has been achieved well.

Conclusion: Cashless transactions on honorarium payments of dengue larvae surveyors have not implemented yet effectively which happen delay payments. The recommendation for Government of South Tangerang City to use an Android-based application or financial technology, so that the transactions can be implemented faster and easier to use, and prepare the support system."

"Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut diharapkan dapat memberikan pelayanan paripurna. Dalam prosesnya itu sejalan dengan tujuan Akreditasi Rumah Sakit agar mendapatkan pengakuan mutu serta mengutamakan keselamatan pasien. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan pemenuhan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) menurut Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 di rumah sakit Mitra dengan menggunakan langkah-langkah dalam problem solving cycle. Penelitian ini adalah riset operasional dengan metode kualitatif dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dari sisi input terhadap sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penganggaran dan instrumen sudah maksimal meski dengan berbagai keterbatasan dan kondisi rumah sakit yang masih baru beroperasional. Dalam sisi proses untu pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) sudah cukup meski pembekalan terhadap pelatihan masih minim dan terbatas pelatihan internal ataupun studi banding ke rumah sakit lain. Pengadaan sarana prasana juga masih menggunakan prioritas yang berhubungan langsung dengan pelayanan seperti pengadaan handrub dan hand soap program cuci tangan dan unit Central Sterile Supply Department (CSSD), londri dan gizi untuk peralatan dan ruangan yang sesuai standar PPI. Pembiayaan masih terkendala karena ketersediaan dana yang terbatas namun mampu dioptimalkan. Pelaksanaan instrumen yang meliputi monitoring evaluasi dinilai masih belum maksimal namun sudah berjalan dengan baik. Sebagai output capaian pemenuhan standar PPI melalui self assessment dari semua bagian input dinilai sudah cukup dan mampu untuk menghadapi porses akreditasi rumah sakit. Kesimpulannya kesiapan SDM, sarana prasarana, kebijakan/ regulasi, penganggaran serta instrumen Standar PPI sebagian besar sudah terpenuhi dan telah siap menghadapi survei akreditasi rumah sakit. Saran bagi Komite PPI dan Infection Prevention and Control Nurse (IPCN), Keperawatan, Manajemen Rumah Sakit serta Tim Akreditasi untuk dapat berkoordinasi secara berkesinambungan agar mendapat umpan balik, melakukan sosialisasi rutin terkait edukasi standar PPI baik kepada staf maupun pasien dan keluarga pasien sehingga mutu rumah sakit terhadap PPI dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

---

The hospital as an advanced health facility is expected to provide complete services. In the process it is in line with the objectives of Hospital Accreditation in order to get quality recognition and prioritize Patient Safety. The purpose of this study was to determine the readiness to fulfill Infection Prevention and Control standards according to SNARS first edition in Mitra Jambi Hospital in terms of problem solving cycle. The research method used is qualitative research where the data collection is done by indepth interviews and document review. The research results show that in terms of input to human resources, facilities and infrastructure, budgeting and instruments have been maximized despite various limitations and conditions of hospitals that are still operating. In terms of the process for fulfilling human resources qualifications, it is sufficient even though training on training is still minimal and limited to internal training or comparative studies to other hospitals. Procurement of infrastructure is also still using priority directly related to services such as the procurement of hand rubs and hand soap hand washing programs and Central Sterile Supply Department (CSSD) units, laundry and nutrition for equipment and rooms that comply with Infection Prevention and Control standards. Financing is still constrained due to the limited availability of funds but can be optimized. The implementation of the instrument which includes monitoring evaluation is considered to be still not maximal but has gone well. As an output, the achievement of meeting Infection Prevention and Control standards through self-assessment from all parts of the input is considered sufficient and able to deal with the hospital accreditation process. In conclusion, the readiness of human resources, infrastructure, policies/regulations, budgeting as well as the PPI Standard instruments have been largely fulfilled and are ready to face hospital accreditation surveys. Suggestion to Infection Prevention and Control Committee and Infection Prevention and Control Nurse (IPCN), Nurse Department, Hospital Management and also Accreditation Team to continuous coordination each other to achieve feedback, regularly socialization for educational of Infection Prevention and Control standard to staff and also patient with their family, goals to maintain and increasing hospital quality thorough Infection Prevention and Control."

"Kota Pariaman merupakan kota tertinggi yang menggunakan sumber air minum dari Depot Air Minum (DAM) yaitu sebesar 56,1% untuk mengatur keberadaan DAM di kota Pariaman pemerintah Kota Pariaman menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No 9 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Depot Air Minum dengan tujuan sebagai upaya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap usaha depot air minum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen pengguna Depot Air Minum dari resiko penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak memenuhi syarat. Akan tetapi pemilik Depot banyak yang tidak melaksanakan Perda, tahun 2021 terdapat 69 DAM di Kota Pariaman yang memiliki izin usaha hanya 15 depot (21,7%). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pariaman No.9 tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) kepada informan serta telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengawas Perda dan pelaku usaha/pemilik depot air minum. Penelitian dilakukan bulan Juni hingga Juli 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan karena, komunikasi yang dilakukan belum optimal. Sumber daya dan fasilitas yang tersedia cukup memadai, untuk sub variabel anggaran belum berjalan dengan baik. Koordinasi belum berjalan dengan, sanksi yang dituangkan dalam Perda juga belum terealisasi dengan optimal. Disposisi terkait dengan komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan belum terlaksana. Kesimpulannya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pariaman No.9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel komunikasi, variabel sumber daya pada sub variabel sumber daya manusia dan anggaran, struktur birokrasi pada sub variabel koordinasi dan sanksi, serta pada variabel disposisi. Dengan demikian pelaksanaan Perda masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar Tim Pengawas Perda. Sosialisasi rutin tentang Perda kepada pemilik depot dan masyarakat 2 kali dalam setahun. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda, dan membuat peraturan turunan terkait Pengawasan depot air minum, agar depot dapat melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai dengan yang tertuang di dalam Perda dan memudahkan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan.

---

Pariaman City is the highest city that uses drinking water sources from Drinking Water Depots (DAM), which is 56.1% to regulate the presence of DAM in Pariaman City. as an effort to develop, supervise, and evaluate the drinking water depot business and provide protection to the public/consumers who use the DAM from the risk of disease due to consuming unqualified air. However, many Depot owners do not implement the Perda, in 2021 there are 69 DAMs in Kota Pariaman that have business permits only 15 depots (21.7%). The purpose of this study was to analyze the implementation of the Pariaman City Regional Regulation No. 9 of 2015 concerning the Drinking Water Depot Business Permit. The type of this research is qualitative. Data were collected through in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with some informants and also reviewing the documents with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the regional regulatiors driving team and business actors/drink water depot owners. This research was conducted from June to July 2022. The results showed that the implementation of the policy had not yet been well implemented because the communication was not optimal. The available resources and facilities are quite adequate, for the sub-variables of budgeting have not been running well. While the coordination has not been going well, accompanied by the sanctions in the Regional Regulation have also not been fully realized. The disposition related to the government's commitment the implementing of policy has not been implemented. In conclusion, the implementation of the Pariaman City Regional Regulation No. 9 of 2015 concerning Drinking Water Depot Business Permits has not run optimally with still constraints on the human resources and budgeting sub-variables, the bureaucratic structure on the coordination and sanctions sub-variables, as well as on the disposition variable. Thus, the implementation of regional regulations still needs to be improved by carrying out coordinating activities between the regional regulation driving teams. Routinely socialization of local regulations to depot owners and the public for 2 times a year. Whereas monitoring and evaluating the implementation of the Regional Regulation, and making derivatives related to the supervision of drinking water depots, so that the depots can carry out routinely inspections in accordance with those contained in the Regional Regulations and make it easier for the public health officer to controlling as a supervisor."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) implementasi program bantuan operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Bekasi, (2) ukuran dan tujuan kebijakan, (3) pelaksanaan program cakupan penanganan komplikasi kebidanan, (4) ketersediaan SDM, (5) disposisi pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi implementasi bantuan operasional kesehatan (BOK) dengan cakupan penanganan komplikasi kebidanan di puskesmas kota bekasi tahun 2019. Variabel penelitian meliputi sumber daya manusia, anggaran, pedoman, fasilitas, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sampel yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Kota Bekasi terdiri dari 9 responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran sudah sesuai dengan juknis, kebijakan sumber daya manusia belum memadai, jumlah dana sudah mencukupi dan proses akuntabilitasnya memerlukan pengawasan dan penyederhanaan pelaporan. Pada tingkat capaian program penanganan komplikasi kebidanan, cakupan layanan ada yang telah meningkat, tetapi ada beberapa layanan yang tidak memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

---

The aims of the research are to find out (1) the implementation of health operational assistance (BOK) at Bekasi City Health Center, (2) the size and objectives of the policy, (3) implementation of coverage programs for obstetric complications management, (4) the availability of human resources, (5) implementation disposition and (6) social, economic and political environment that affect the implementation of health operational assistance (BOK) with coverage of obstetric complications management in the Bekasi City Health Center in 2019. Research variables include human resources, budget, guidelines, facilities, planning, implementation, monitoring and evaluation. The sample involved in implemention of health operational assistance (BOK) with coverage of obstetric complications management in the Bekasi City Health Center consisted of 9 respondents. The results of the research revealed that budget planning was in accordance with technical guidelines, human resource policies were inadequate, the amount of funds was sufficient and the accountability process needed supervision and simplification of reporting. At the level of achievement of the obstetric complications management program, service coverage has increased, but there are some services that do not meet the Minimum Service Standards (MSS) targets."

"Di era globalisasi saat ini, semakin tingginya perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia dan bertambahnya komplain masyarakat membuat harapan masyarakat terhadap rumah sakit menjadi semakin berkualitas dan terjangkau. Pada dasarnya kepuasan pasien adalah suatu hal yang hasilnya sangat bervariasi, dikarenakan terkait dengan harapan/persepsi masing-masing dari personal. Tingkat kepuasan sendiri akan masuk kategori terpenuhi jika pelayanan yang diberikan sudah sesuai atau sudah masuk kategori dengan yang diharapkan oleh pasien. Dimensi yang biasa digunakan untuk mengukur kepuasan pasien adalah teori SERVQUAL dengan melihat kualitas pelayanan dari 6 dimensi yaitu akses (accessbility), proses penerimaan (admission process), waktu tunggu (waiting times), lingkungan fisik (physical environment),konsultasi dokter (physician consultation) dan informasi (information). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan total responden sebanyak 76 responden. Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu pasien dengan pembayaran BPJS rawat jalan/rawat inap yang sedang dan sudah pernah berobat di RSU Sriwijaya Palembang atau wali pasien. Kriteria eksklusi yaitu pasien yang berobat selain menggunakan jaminan PBJS. Data terkumpul dianalisis dengan uji asumsi klasik, uji regresi linear dan uji koefisen determinasi terhadap kepuasan dan analisis bivariat dan multivariat terhadap loyalitas dengan variabel akses, proses, waktu tunggu, lingkungan fisik, konsultasi dokter dan informasi. Dari hasil penelitian, didapatkan hasil distribusi pada dimensi akses (82,6%), proses (70,2%), waktu tunggu (55,1%), lingkungan fisik (96,1%), konsultasi dokter (94,8%) dan informasi (77,4%) merasa puas dengan kualitas layanan yang diberikan dan pada loyalitas pasien didapatkan sebesar (51,2%) pasien loyal pada RSU Sriwijaya Palembang. Terdapat hubungan yang signifikan antara proses penerimaan (p=0,002), waktu tunggu (p=0,003), konsultasi dokter (p=0,029) dan informasi (p=0,012) dengan kepuasan pasien, sedangkan untuk loyalitas terdapat hubungan signifikan pada dimensi waktu tunggu (p=0,035) dan konsultasi dokter (p=0,012). Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, RSU Sriwijaya Palembang perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan evaluasi SIMRS untuk mengatasi masalah prosedur penerimaan, melakukan pelatihan SDM agar memiliki self-monitoring yang tinggi dan melakukan evaluasi secara berkala mengenai kualitas pelayan.

---

In the current era of globalization, the increasing development of health services in Indonesia and the increase in public complaints have made people's expectations of hospitals become more qualified and affordable. Basically, patient satisfaction is something whose results vary widely because it is related to the expectations/perceptions of each person. The level of satisfaction itself will be categorized as fulfilled if the services provided are appropriate or have entered the category expected by the patient. The dimension commonly used to measure patient satisfaction is the SERVQUAL theory by looking at service quality from 6 dimensions, namely accessibility, admission process, waiting times, physical environment, physician consultation and information. This research is a quantitative study with a cross-sectional study design with 363 respondents. The collected data were analyzed by classical assumption test, linear regression test and coefficient of determination test for satisfaction and bivariate and multivariate analysis on loyalty with variables of access, process, waiting time, environment. physical, physician consultation and information. From the results of the study, the distribution results obtained on the dimensions of access (82.6%), process (70.2%), waiting time (55.1%), physical environment (96.1%), pyhsician consultation (94.8%) and information (77.4%) were satisfied with the quality of services provided and on patient loyalty obtained (51.2%) loyal patients at Sriwijaya Hospital Palembang. There was a significant relationship between the process (p = 0.002), waiting time (p = 0.003), doctor consultation (p = 0.029) and information (p = 0.012) with patient satisfaction, while for loyalty there is a significant relationship on the dimensions of waiting time (p = 0.035) and physician consultation (p = 0.012). In conclusion, based on the results of this study, Sriwijaya Hospital Palembang needs to maintain and improve service quality by evaluating SIMRS to overcome the problem of admission procedures, conducting HR training to have high self-monitoring and conducting periodic evaluations of service quality."

"Peraturan Menteri Kesehatan RI No.24 tahun 2022 tentang Rekam Medis mewajibkan setiap fasilitas kesehatan untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik. Rumah Sakit Permata Depok telah memiliki aplikasi rekam medis elektronik sejak Juli 2019, namun hingga tahun 2022 kemajuan implementasi RME secara keseluruhan baru mencapai 57%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi RME di Rumah Sakit Permata Depok pada tahun 2022 sebagai bahan rancangan strategi untuk optimalisasi implementasi RME. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui kuisioner modifikasi DOQ-IT, check list observasi, observasi langsung, Diskusi Kelompok Terarah (DKT), dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menghasilkan usulan kebijakan untuk implementasi RME di Rumah Sakit Permata Depok. Hasil interpretasi kuisioner menunjukkan Rumah Sakit Permata Depok sudah cukup siap dalam implemetasi RME, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu alur proses pengadaan fitur RME dari pihak vendor SIMRS, komunikasi antar manajemen dan PPA untuk pengisian RME, pembuatan petunjuk teknis RME untuk seluruh PPA dari pihak TI, penambahan SDM, dan masih ada sarana yang bisa dipenuhi oleh pimpinan. Tindak lanjut jangka pendek yang dapat dilakukan yaitu membuat SPO dan petunjuk teknis manual di setiap unit, mengadakan fitur privasi, dan meningkatkan koordinasi antar unit untuk pelatihan PPA. Tindak lanjut jangka panjangnya berkaitan dengan anggaran yaitu melakukan pengambilalihan sistem RME setelah dilakukan penambahan programmer dalam tim TI sehingga modifikasi RME dapat dilakukan oleh internal rumah sakit.

---

Indonesian Ministry of Health Regulation No. 24 in 2022 obligates every health facility in Indonesia to implement Electronic Medical Records (EMR). Permata Depok Hospital has had EMR since July 2019, but until 2022 the overall progress of implementing EMR has only reached 57%. The purpose of this study is to evaluate the implementation of EMR at Permata Depok Hospital in 2022 as material for designing strategies for optimizing RME implementation. This research was conducted in a descriptive analytic manner with a qualitative approach through modified DOQ-IT questionnaires, observation checklists, direct observations, focus group discussions (FGDs), and in-depth interviews. The results of this study resulted in policy proposals for the implementation of EMR at Permata Depok Hospital. The results of the questionnaire interpretation show that Permata Depok Hospital is quite ready for EMR implementation, but there are still a number of things that needs to be improved, namely the EMR feature procurement process flow from the HIS vendor, communication between management and user for filling in EMR, making EMR technical instructions for all user from the IT side, additional human resources, and there are still facilities that can be fulfilled by the leadership. Short-term activation that can be done is to make manual book instructions for each unit, provide privacy EMR features, and improve coordination between units for user training. The long-term activation is related to the company budget, namely taking over the EMR system after adding programmers to the IT team so that RME modifications can be carried out internally in the hospital."

"Rumah Sakit Umum Amira sebagai rumah sakit swasta profit kelas C di Kabupaten Purwakarta menghadapi berbagai peluang dan tantangan untuk mewujudkan visi dan misi demi keberlangsungan organisasi. Rencana strategis RSU Amira perlu dikembangkan untuk memberikan arah strategi guna mencapai tujuan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis critical success factor dari lingkungan internal dan eksternal rumah sakit, menentukan di mana posisi strategis rumah sakit, merumuskan strategi alternatif, sasaran, dan indikator kinerja terukur untuk RSU Amira.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, dan Conesus Decision Making Group (CDMG). Pada tahap input, analisis data menggunakan metode SWOT, matriks IFE dan EFE. Tahap pencocokan digunakan matriks IE dan matriks TOWS dan untuk memprioritaskan alternatif strategi dalam tahap pengambilan keputusan menggunakan matriks QSPM. Tahap implementasi rencana strategis tergambar dalam kanvas kerangka Business Model Canvas dan kerangka Balanced Scorecard. Penelitian dilakukan di RSU Amira pada Oktober hingga November 2022.RSU Amira berada pada tingkat respon menengah atau rata-rata dengan faktor kekuatan dan peluang lebih menonjol daripada kelemahan dan ancaman. RSU Amira berada dalam sel V (Hold and maintain) dengan alternatif strategi yang berfokus pada penetrasi pasar dan pengembangan produk. Dirumuskan 5 prioritas, 9 sasaran strategis dan 23 indikator kinerja utama.

---

Amira General Hospital (RSU Amira) as a class C profit private hospital in Purwakarta Regency faces various opportunities and challenges to realize the vision and mission for the sustainability of the organization. RSU Amira strategic plan needs to be developed to provide strategic direction to achieve the hospital's goals. This study aims to analyze the critical success factors of the internal and external environment of the hospital, determine where the strategic position of the hospital is, formulate alternative strategies, goals, and measurable performance indicators for RSU Amira.

This research is qualitative research with data collection conducted through in-depth interviews, document review, and Conesus Decision Making Group (CDMG). At the input stage, data analysis uses the SWOT method, IFE and EFE matrices. The matching stage is used IE matrix and TOWS matrix and to prioritize alternative strategies in the decision-making stage using the QSPM matrix. The implementation stage of the strategic plan is depicted in the Business Model Canvas and the Balanced Scorecard framework. The research was conducted at RSU Amira from October to November 2022.

RSU Amira are at an intermediate or average response level with strengths and opportunities factor more stand out than weaknesses and threats. RSU Amira is in V cell (Hold and maintain) with an alternative strategy focused on market penetration and product development. In this research, 5 priorities, 9 strategic goals and 23 key performance indicators were formulated."

"Penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan cenderung mengalami penurunan, sedangkan di pedesaan sebaliknya, disisi lain jumlah penduduk di wilayah perkotaan semakin banyak, dan lebih mudah memiliki akses terhadap informasi, fasilitas kesehatan, dan transportasi, selain tingkat pendidikan dan status ekonomi yang juga lebih tinggi dibanding pedesaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor penggunaan kontrasepsi modern dan faktor apa paling dominan serta menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder SKAP KKBPK tahun 2019 yang dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen kebijakan dan menganalisis kebijakan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern. Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh variabel independen berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan kecuali kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,370) untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB (p-value=0,066) dan kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,347) untuk di pedesaan. Hampir seluruh variabel juga merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penggunaan kontrasepsi modern baik di perkotaan dan pedesaan, kecuali keterpaparan sumber informasi melalui media dan institusi serta kepemilikan jaminan kesehatan untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB, keterpaparan sumber informasi melalui institusi dan kepemilikan jaminan kesehatan untuk di pedesaan. Hasil analisis kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern, pada perumusan kebijakan masih belum menggambarkan secara jelas kebijakan yang berdasarkan segmentasi sasaran dan wilayah terutama di perkotaan dan pedesaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam pelaksanaanya juga masih ada kendala dalam pemenuhan kuantitas, persebaran dan kapasitas tenaga lini lapangan terutama penyuluh KB yang menjadi ujung tombak program KB. Disisi lain belum semua pihak dapat menerima program KB karena bervariasinya komitmen pelaksana kebijakan di wilayah tertentu dan masih adanya hambatan sosial dan budaya. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan komunikasi kebijakan dan masih adanya anggapan program KB hanya tanggung jawab BKKBN mempengaruhi peningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Adapun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah perlu merumuskan kembali pada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern dan memperkuat strategi komunikasi yang efektif menurut segmentasi sasaran dan wilayah.

---

The use of modern contraceptives in urban areas tends to decrease, while in rural areas it is the opposite, on the other hand, the population in urban areas is more numerous, and has easier access to information, health facilities, and transportation, in addition to higher levels of education and economic status than rural areas. The purpose of this study was to determine the relationship between the factors of modern contraceptive use and the most dominant factors and to analyze and provide evidence-based policy recommendations to increase the use of modern contraceptives in urban and rural areas. This study is a quantitative study using secondary data from SKAP KKBPK in 2019 which is complemented by qualitative research by reviewing policy documents and analyzing policies to increase the use of modern contraceptives. The results showed that almost all independent variables were associated with modern contraceptive use in urban and rural areas except ownership of health insurance (p-value=0.370) for urban areas, and family planning knowledge variables (p-value=0.066) and ownership of health insurance (p-value=0.347) for rural areas. Almost all variables are also the most dominant factors affecting modern contraceptive use in both urban and rural areas, except exposure to information sources through media and institutions and ownership of health insurance for urban areas, and variables of family planning knowledge, exposure to information sources through institutions and ownership of health insurance for rural areas. The results of the analysis of policies related to increasing the use of modern contraceptives, in the formulation of policies still do not clearly describe policies based on target segmentation and areas, especially in urban and rural areas that have different characteristics. In its implementation, there are still obstacles in fulfilling the quantity, distribution and capacity of field personnel, especially family planning extension workers who are the spearhead of the family planning program. On the other hand, not all parties can accept the KB program because of the varying commitment of policy implementers in certain areas and the existence of social and cultural barriers. In addition, the implementation of policy communication has not been optimal and there is still an assumption that the family planning program is only the responsibility of BKKBN affecting the increase in the use of modern contraceptives in urban and rural areas. The policy recommendations based on the research results are the need to reformulate some policies related to increasing the use of modern contraceptives and strengthening effective communication strategies according to target segmentation and region."

"Peningkatan jumlah pasien JKN ke Poli gigi RSU Kota Tangerang Selatan setelah kasus COVID-19 mulai jauh menurun, menuntut penyedia layanan memberikan pelayanan berkualitas  sesuai standar dan aman bagi pasien. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas layanan pasien JKN di Poli gigi RSU Kota Tangerang Selatan menurut pihak penyedia layanan (RS) dan dari persepsi pasien. Disain penelitian Convergent Mixed Methods. Disain studi kasus digunakan pada penelitian kualitatif dengan  wawancara terhadap penyedia layanan dan disain cross sectional untuk mengetahui persepsi pasien tentang kualitas layanan peserta JKN di Poli Bedah Mulut dan Penyakit Mulut. Pengambilan sampel secara consecutive sampling didapatkan 40 responden. Hasil penelitian mendapatkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian jumlah dan jenis SDM, jumlah ruangan, alat dan alat penunjang medis, kebijakan peningkatan mutu layanan, monitoring pelaksanaan SPO dan pemberian layanan sesuai indikasi. Faktor-faktor yang mendapat penilaian sangat baik dari pasien yaitu: ketersediaan obat, kemampuan dokter, pemanfaatan JKN tanpa biaya tambahan untuk tindakan, karyawan yang responsif, ramah dan perhatian, serta kebersihan peralatan dan prosedur tindakan. Faktor-faktor yang masih dapat ditingkatkan diantaranya: kebersihan ruangan, alat penunjang medis, kejelasan informasi dan waktu tunggu pasien. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas layanan peserta JKN di Poli gigi RSU Kota Tangerang Selatan.

---

The increase in the number of JKN participant patients attending the dental clinic at RSU Kota Tangerang Selatan after COVID-19 cases began to decline, considerably requires service providers to provide quality services that meet standards and are safe for patients. This thesis discusses the factors related to the quality of service for JKN participant patients at the dental clinic at RSU Kota Tangerang Selatan in 2022 according to the provider (RS) and from patient perceptions. This research uses Convergent Mixed Methods design. The case study design was used in qualitative research by conducting interviews with service providers and a cross-sectional research design was carried out to determine patient perceptions of the quality of services for JKN participants at the Oral Surgery and Oral Medicine Polyclinic. The samples were 40 patients by using consecutive sampling technique.  The results of the study found that  the number of human resources, the availability of facilities and infrastructure, policies to improve service quality, monitoring the implementation of SOP and providing services according to indications are related to service quality. Factors received very good evaluations from patients, namely: availability of medicines, ability of doctors, utilization of JKN without additional costs for procedures, the responsiveness, friendly and caring employees, as well as sterilized of equipment and procedures. Factors that can still be improved include: cleanliness of the room, additional costs for supporting examinations outside the hospital, clarity of information and patient waiting times. Knowing these factors can be useful for efforts to improve  the quality of service for JKN participant at dental poly clinic at RSU Kota Tangerang Selatan. "

"Permenkumham No.217/2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham dan kebijakan turunan Dirjenpas No.PAS.32.PK.01.07.01/2016 Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Rutan-Lapas merupakan kebijakan utama untuk menyelesaikan masalah kesehatan di UPT Rutan-Lapas yang merupakan tempat Tahanan dan Narapidana menjalani proses hukum. Rutan-Lapas di Indonesia memiliki jumlah penghuni yang melebihi kapasitas/overcrowded sampai 109%, wilayah Banten mencapai 211% sehingga termasuk dalam populasi rentan dan kunci dalam penyebaran penyakit. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan model Van Metter Van Horn (1975). Kesimpulannya kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Rutan-Lapas wilayah Banten belum dilakukan secara komprehensif dilihat dari variabel yang mempengaruhi impementasi Van Metter Van Horn (1975) ditemukan kendala-kendala dalam mendukung proses kinerja implementasi kebijakan yaitu: (1) pelayanan promotif dan rehabilitatif belum sesuai standar, (2) Pemanfaatan sumber daya anggaran belum maksimal, SDM kesehatan belum merata, fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan belum lengkap dan dengan kondisi rusak, (3) Komunikasi dan koordinasi belum memiliki kontrol, (4) karakter dan sikap pelaksana yang belum memiliki penilaian baku. (5) ekonomi, sosial, dan politik memerlukan komitmen lintas kementerian yang perlu dipenuhi, (6) kecenderungan dan disposisi belum ada penguatan dan monitoring evaluasi yang berkesinambungan. Hal tersebut harus dipenuhi agar implementasi kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Rutan-Lapas dapat dilakukan secara maksimal.

---

Guideline Permenkumham No.217/2011 for Health Services within the Ministry of Law and Human Rights and derivative policy from Dirjenpas Number PAS.32.PK.01.07.01/2016 concerning Basic Service Standards for Health Care in Prisons Prison and Detention Center which is a place where them in violation of the law. Prisons condition in Indonesia has an overcrowded population up to 109%, Banten area it reaches 211%, so in the vulnerable and key population easily spread of disease. This study used qualitative descriptive research method from Van Metter Van Horn's (1975) model theory. The conclusion is health service policies in UPT Rutan-Prisons in Banten region haven’t been carried out comprehensively, judging from the variables that affect the implementation of Van Metter Van Horn (1975), obstacles were found to supporting the process of policy implementation, there are: (1) Promotive and rehabilitative services aren’t like standard, (2) Utilization of budget resources haven’t been maximized, health human resources aren’t distributed well, health service infrastructure facilities are incomplete and in damaged condition, (3) Communication and coordination haven’t control yet, (4) character and attitude of implementers don’t have a standard assessment, (5) Economic, social, and political require cross-ministerial commitments, and tendency, (6) disposition haven’t been strengthened and monitored by continuous evaluation. These are must be fulfilled so the implementation of health service policies in Prison and Detention Center Banten Region can be running optimally."