Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Untuk menghadapi masalah tersebut, negara-negara di dunia kemudian membuat dan menandatangani perjanjian internasional yakni United Nation Convention Againts Corruptions UNCAC , dimana didalam UNCAC ini dikenal suatu konsep baru perampasan aset yang dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang memungkinkan negara untuk merampas aset hasil korupsi tanpa memidana pelaku korupsi tersebut. Akan tetapi bagaimana jika terdapat suatu kepentingan dari pihak lain terhadap aset tersebut, dalam hal ini kreditor. Dalam hal ini konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture ini dapat memberikan perlindungan kepada kreditor dalam bentuk pihak ketiga yang beritikad baik dan juga pemberian hak untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset yang diajukan. Hal ini serupa dengan pengaturan tentang perlindungan bagi kreditor di Amerika, Australia dan juga Filipina.

---

Corruption is an issue of concern from the international community. To address these issues, the countries in the world then create and sign international treaties named United Nations Convention Against corruptions UNCAC . There is a new concept of assets forfeiture within UNCAC, known as Non Conviction Based Asset forfeiture which allows the state to seize assets resulting from corruption without convict perpetrators of corruption. But what if there is an interest of the other party to such assets, in this case the creditor. In this case the concept of Non Conviction Based Asset forfeiture is to provide protection to creditors in the form of third parties acting in good faith and also granting the right to raise objections against the petition filed confiscation of assets. This is similar to the setting of protection for creditors in the United States, Australia and the Philippines."

"Secara umum ada 2 dua jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya ditinjau dari segi jaminan yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Salah satu ketentuan yang dimasukkan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan adalah klausul Negative Pledge. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1 akibat hukum dari penggunaan klausul Negative Pledge dalam Perjanjian Kredit dan 2 penyelesaian terhadap masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, pengambilan keputusan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah 1 akibat hukum yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge antara lain merupakan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan, Kreditur berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren, Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung, tidak dilakukannya pendaftaran Fidusia, penguasaan aset dan harta tetap berada di tangan Debitur, Debitur tidak dapat menjaminkan aset dan harta kepada Kreditur lain, serta risiko kemacetan kredit yang berpengaruh bagi Bank dan Negara. 2 penyelesaian masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge adalah dengan menerbitkan Peraturan Pelaksana yang mengatur teknis penggunaan klausul Negative Pledge dan dengan adanya Pembatasan dari Negara.

---

In general, there are two 2 types of loans granted by the bank to its customers in terms of assurance the secured loans and unsecured loans. One of the provisions included in unsecured loan agreement is Negative Pledge clause. Objectives of this research are to determine 1 legal consequences from the use of Negative Pledge clause in Loan agreement and 2 how to resolve the problem which occured from implementation of Negative Pledge. This research is a normative law prescriptive. Data used are secondary datas were analyzed qualitatively while decision making based by deductive logic.

Research result 1 the legal consequences occurs from the use clause Negative Pledge which are Unsecured Loan agreement, Creditors domiciled as a creditor Concurrent, creditors cannot execute the collateral directly, the registration of Fiduciary is not done, control of assets and property remains in the hands of the Debitor, the Debitor shall be committed to ensuring that assets and property will not be taken as mortgage to other creditors, as well as the risk of the credit crunch affecting the Bank and the State. 2 Settlement of problems occurs from the use Negative Pledge clause are by issuing Implementing Regulations governing the technical use and with restriction from the State as well for the implementation of Negative Pledge clause. "

"ABSTRAKDi Indonesia belum ada pengaturan pasti mengenai lembaga jaminan atas pesawat udara. .Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara langsung lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk menjadikan pesawat udara sebagai objek jaminan, dalam praktek fidusia digunakan sebagai lembaga jaminan atas pesawat udara meskipun di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia secara tegas menyatakan fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara namun dalam peraturan tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan bagian dari pesawat udara seperti mesin pesawat udara untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk kualitatif. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur mengenai adanya perlindungan yang diberikan kepada Kreditur asing yaitu kepentingan internasional, dengan adanya kepentingan internasional Kreditur dapat diberikan suatu kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk melakukan deregistrasi penghapusan pendaftaran atas sebuah objek pesawat udara dan melakukan ekspor ke Negara asal Kreditur dengan menggunakan surat kuasa yang tidak kdapat dicabut kembali yaitu IDERA Irrevocable Deregistration Request and Authorization . Surat kuasa/IDERA tersebut hanya dapat berlaku apabila telah didaftarkan /dicatat oleh Menteri Perhubungan. Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia atas bagian pesawat udara dimana pihak kreditur adalah pihak asing maka pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi dapat dilakukan dengan menggunakan IDERA untuk dapat menguasai objek pesawat udara dengan waktu yang relatif singkat tanpa memerlukan penetapan pengadilan dan dilanjutkan dengan menjalankan eksekusi fidusia atas objek fidusia yaitu berupa bagian atas pesawat udara. Peran Notaris dalam penjaminan fidusia atas bagian pesawat udara adalah membuat akta jaminan fidusia dan melakukan pendaftaran fidusia secara online, selain itu Notaris juga dapat bertindak selaku kuasa dari Debitur untuk mendaftarkan IDERA

---

ABSTRACTIn Indonesia there is no definite arrangements regarding security institutions of the aircraft. Law No. 1 Year 2009 about Aviation does not regulate direct security institutions that can be used to make the aircraft as a security object. In practice, fiduciary guaranty used as a security institutions on aircraft although in Law No. 42 Year 1999 about Fiduciary Guaranty Right express that fiduciary guaranty can not be used on the aircraft, but in these rules there is no prohibition to make part of the aircraft such as aircraft engines for being the object of fiduciary guaranty. This study is a normative juridicial research methods and qualitative analysis methods. Law No. 1 of 2009 regulates the protection to foreign creditors with such interests of international creditors could be given a power that can not be revoked to perform deregistration deletion of registration on an aircraft and export lenders to the country of origin by using the power of attorney namely IDERA Irrevocable Deregistration Request and Authorization . The power of attorney IDERA can only be valid if it has been registered recorded by the Minister of Transportation of Republic of Indonesia. In the event of default, where the creditor is a foreign party, the execution can be done by using IDERA with a relatively short time without requiring a court order. In fiduciary guaranty on part s of the airplane, Notary play the role to make deed of granting fiduciary guaranty and registering fiduciary guaranty by online, in addition Notary can also acting as the endorsee of the borrower to register IDERA."

"ABSTRAKKETERLAMBATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SECARA KESELURUHAN SEBAGAI SARANA KREDITUR MENDAPATKAN PELUNASAN PIUTANG MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN Analisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Desember 2012 Jo. Nomor : 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 November 2012 Tesis ini membahas tentang kewajiban PT Jaya Nur Sukses selaku pengembang rumah susun untuk menyelesaikan pembangunan rumah susun secara keseluruhan. Keterlambatan penyelesaian pembangunan secara keseluruhan merupakan denda yang menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dapat dikualifisir sebagai utang dalam arti luas. Tesis ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain penyerahan unit satuan rumah susun, pengembang berkewajiban menyelesaikan pembangunan rumah susun secara keseluruhan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Keterlambatan penyelesaian pembangunan memberi hak kepada para pembeli unit satuan rumah susun mengajukan tuntutan kepada pengembang melalui pranata hukum kepailitan. Konsep utang sebagai dasar permohonan kepailitan saat ini terlalu luas sehingga Undang-Undang Kepalitan perlu kiranya diperbaharui, dan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana perlu diberikan batasan sehingga tidak terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda-beda yang pada akhirnya dapat dijadikan sarana oleh pihak ketiga yang tidak beritikad baik.

---

ABSTRACTRETARDMENT OF FLATS CONSTRUCTION AS A MEANS FOR CREDITORS IN OBTAINING CREDIT SETTLEMENT ACCORDING TO BANKCRUPTY CODE Analysis Of The Commercial Court In Central Jakarta District Court Number 44 PKPU 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst, 26 Desember 2012 Jo. Number 44 PKPU 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst, 05 November 2012 This thesis elaborating the obligation of PT Jaya Nur Sukses as flats developer in completing the construction of flats. The retardment of flats construction was defined as fine or sanctions, which based on constitution of the Republic of Indonesia Number 37 2004, could be constituted as debts. This thesis could be defined as yuridical normative research which prioritize primary method of research in obtaining secondary data. From the research, it was shown that developer obligated both in completing flats construction as a whole and handing over each flat units. The retardment gave a right for debitors in submiting lawsuit to the developer via legal institution. The concept of debt as the basis of lawsuit is considered too comprehensive so that amandement of the law is needed. Facts or circumstance that has been proved simply need to be restricted equitably to avoid deviation and not to be interpreted differntly by unresponsible parties."

"ABSTRAKPerjanjian kawin merupakan perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon isteri sebelum melangsungkan perkawinan.Substansi dari perjanjian perkawinan salah satunya dapat berupapengaturan harta perkawinan.Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana ketentuan mengenai perjanjian perkawinan menurut peraturan perundang-undangan serta bagaimana penyelesaian sengketa harta benda perkawinan yang memakai nama bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1358K/Pdt/2012 . Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriftif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak diatur secara rinci tentang definisi dan isi mengenai perjanjian kawin. Ketentuan perundang-undangan yang berisi tentang perjanjian kawin terdapat dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam sengketa harta perkawinan yang memakai nama bersama yang berkaitan dengan perjanjian kawin tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Saudari Budiati sebagai pihak yang berhak atas harta benda objek sengketa karena Saudari Budiati dapat menunjukkan bahwa seluruh harta benda objek sengketa adalah hasil pembeliannya. Namun seharusnya Saudara Ruddy Tri Santoso juga berhak atas seluruh harta benda objek sengketa karena nama Saudara Ruddy Tri Santoso tercantum di dalam bukti kepemilikan seluruh harta benda objek sengketa. Kata Kunci : perjanjian kawin, harta perkawinan, nama bersama.

---

ABSTRACTPrenuptial agreement is an agreement made by a prospective husband and a future wife before marriage. The substance of the prenuptial agreement may be the arrangement of marriage property. The prenuptial agreement is made in writing and authorized by the Registrar. The issues discussed are how the provisions concerning prenuptial agreement under the laws and regulations on how to settle dispute on joint matrimony that use share name in connection with a prenuptial agreement analysis of Supreme Court Decision Number 1358K Pdt 2012 . This research is a normative juridical research with analytical descriptive research type. Based on the results of the study can be concluded that in the provisions of legislation is not regulated in detail about the definition and contents of the prenuptial agreement. The provisions of legislation containing the marriage agreement are contained in Article 139 of the Civil Code and Article 29 of Act Number 1 1974 regarding Marriage. In a dispute on joint matrimony that use share name in connection with a prenuptial agreement the Supreme Court of Justice of the Republic of Indonesia declares that Budiati as the party entitled to the property of the disputed object because Budiati can show that all property of the disputed object is the result of her purchase. However, Ruddy Tri Santoso should also be entitled to the entire property of the disputed object because the name of Ruddy Tri Santoso is contained in the proof of ownership of all objects of disputed property. Keywords Prenuptial agreement, joint matrimony, share name. "

"Pembangunan megastruktur jalan tol di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga Pemerintah membutuhkan sumber dana lain untuk mendapat dana segar. Salah satu alternative pembiayaan adalah melalui Pasar Modal. PT Jasa Marga Persero Tbk sebagai BUMN yang bergerak dibidang Jalan Tol merilis instrument baru yang ditawarkan kepada masyarakat dan swasta yaitu berupa Efek Beragun Aset EBA yang diberi nama ldquo;JSMR01 rdquo;. KIK-EBA Mandiri JSMR01 merupakan produk investasi surat berharga sekuritisasi pendapatan Tol Jagorawi Jasa Marga yang berbasis pada Future Revenue Based Securities FRBS berupa surat berharga berbasis potensi pendapatan di masa yang akan datang, yang pertama kali diterbitkan dalam sejarah pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan mikro-komparatif yang bersifat kepustakaan serta jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Sebagai instrument baru, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pengaturan mengenai KIK-EBA dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hukum bagi Pemegang KIK-EBA akan dibahas dalam tesis ini. Dalam pelaksanaan penawaran umum KIK-EBA JSMR01 tersebut dibutuhkan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta-akta KIK-EBA yang merupakan SPV, akta-akta kontrak investasi kolektif dan akta-akta likuidasi atau pembubarannya.

---

Tbk The construction of highway megastructures all across Indonesia rsquo s territory requires a large amount of funding and therefore urges the Government to look for alternatives source of funds. One of the funding alternatives is through capital market. PT Jasa Marga Persero Tbk, as one of the state owned Enterprise who conducts its business activities in Highway Sector issued a new instrumet that is offered to public and private entities. The new instrument is made in a form of Asset Backed Securities Efek Beragun Aset or EBA , and named as JSMR01. KIK EBA Mandiri JSMR01 is an investment product of revenue based securities that is based on Future Revenue Based Securities FRBS of Jagorawi Toll Gate. The instrument will be issued as potential revenue based commercial paper, the first one to be issued in the history of Indonesia Capital market.

The research method that was adapted for this thesis is a juridical normative with micro comparative approach with literature study characteristics and the data variety used was secondary data. The data appliance applied was literature study, and the analyzing method applied was performed qualitatively. As a new instrument, in its implementation there are several obstacles, one of them is the lack of regulations regarding KIK EBA in the Indonesian legal system. This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities. In the execution of KIK EBA JSMR01 rsquo s public offering, the role of notary as the supportive professional in capital market is needed. It is needed to produce deeds of establishment of a Special Purpose Vehicle, deeds of collective investment scheme and deeds of liquidation or dismissal. "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengembalian agunan di dalam Lembaga Kliring danPenjaminan yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada PerusahaanSekuritas PT. X yang berstatus anggota kliring di Kliring Penjaminan EfekIndonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentahapan pengembalianagunan serta perlindungan hukum terhadap agunan anggota kliring yang diberikanoleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia dalam hal Perusahaan Efek yangbersangkutan tidak terlacak dikarenakan telah bubar terlebih dahulu. Tesis initermasuk ranah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber databerupa data sekunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat 6 (enam) tahapanpengembalian agunan yang dilakukan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia,dimana salah satu tahapannya merupakan tahapan penyelesaian jika terdapatPerusahaan Efek yang tidak terlacak seperti dalam kasus PT. X. Perlindunganhukum terhadap agunan anggota kliring dalam hal Perusahaan Efek tidak terlacakdiberikan secara preventif yang dituangkan secara konkrit dalam PerjanjianPemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa TanpaWarkat. Tesis ini menyarankan kepada Kliring Penjaminan Efek Indonesia untukmembuat aturan khusus perihal pengembalian agunan dengan berdasar kepadaUndang-Undang yang sebelumnya dan diharapkan lebih menekankan kepadapenyelesaian pengembalian agunan apabila subyek hukumnya tidak terlacak.

---

ABSTRACTThe thesis emphasises the repayment of collateral in Clearing and GuaranteeInstitution that appends with issues occuring on PT. X Securities Company whosehold the status as a member of Indonesian Clearing and Guarantee Corporation.The research was intended to analyze the repayment of collateral and legalprotection against collateral for clearing member, given by Indonesian Clearingand Guarantee Corporation in terms of the Security Company become untracked asa result of early closes. The thesis is comprises at normative jurisdiction field forusing secondary data as a source. The research shows that there are 6 (six) steps ofrepayment of collateral done by Indonesian Clearing and Guarantee Corporation,whereas one of the step is the step of resolution if the Security Company untrackedas in the case of PT. X. Legal protection against collateral clearing member whenSecurity Company in terms of untracked given in preventive that poured in concretein the Agreement Granting Services of Clearing and Guarantee Settlement ofExchange Transactions Without Clearance. The thesis suggest to IndonesianClearing and Guarantee Corporation to make particular policy about repayment ofcollateral that refers to the previous laws and is expected to put more emphasisupon the completion about repayment of collateral when the subject of the law isuntracked."

"Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu sistem pelayanan publik secara elektronik (egovernment) pengganti pelayanan perizinan terpadu satu pintu secara konvensional. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang identitas perseroan terbatas yang digunakan untuk mengurus perizinan, ketentuan nasional yang mengatur tentang pelayanan publik secara elektronik (egovernment) khususnya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS), dan implementasi penyelenggaraan sistem OSS terhadap pelaku usaha dan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode analisa data kualitatif yang bertumpu pada data-data sekunder (mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier) serta wawancara para ahli, pelaku usaha dan Notaris. Berdasarkan analisa sistem pelayanan publik secara elektronik (egovernment) dalam penyelenggaraan sistem OSS ini belum dilaksanakan secara mudah, cepat, murah sebagaimana standar pelayanan publik, hal ini dikarenakan antar masingmasing sistem belum terintegrasi dengan baik, sehingga dalam hal penyelenggaraannya belum mencapai tujuan pelayanan publik yang efektif, efesien, serta belum terinteropabilitas dengan baik, peran dan fungsi notaris juga tidak disebutkan dalam peraturan baik dalam PP 24 Tahun 2018 maupun dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 sedangkan notaris merupakan pintu utama bagi pelaku usaha sebelum mengajukan perizinan melalui sistem OSS.

---

The Online Single Submission (OSS) licensing system is one of the surrogate electronic public service systems (e-government) from one-stop integrated licensing services conventionally. The issues raised in this thesis are the provisions governing identity of the limited liability company used to administer permits, the provisions governing of egovernment, the provisions governing of Online Single Submission (OSS), and the implementation of Online Single Submission (OSS) systems for businesses and Notaries. The research method in this thesis is normative juridical with explanatory research type and qualitative data analysis method which is based on secondary data (including primary legal materials, secondary and tertiary) and support by interviewing experts, businesses and Notaries. This thesis examines analysis of electronic public service systems (e-government) in the implementation of the OSS system it has not been implemented easily, quickly, cheaply as a standard public service, this is because between each system has not been well integrated, so that in terms of implementation it has not reached the goal public services that are effective, efficient, and have not been well interoperable, the role and function of the notary public are also not mentioned in the regulations both in PP 24 of 2018 and in the Presidential Regulation No. 95 of 2018 while the notary is the main door for business actors before applying for permits through the OSS system."

"Profesi Notaris ada dan berkembang karena kebutuhan masyarakat akan jasanya untuk membuat akta otentik mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum. Untuk membuat akta otentik tersebut, Notaris mengumpulkan, memproses serta menyimpan data pribadi kliennya. Seiring dengan perkembangan teknologi, hadirlah suatu sistem elektronik perkantoran Notaris yang berbasis cloud computing yang dapat membantu tugas Notaris khususnya terutama dalam hal pengelolaan data klien, arsip, dan keuangan. Adanya sistem elektronik berbasis cloud ini melahirkan tanggung jawab baru kepada Notaris terkait data pribadi kliennya yang tersimpan di cloud. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai ketentuan nasional yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan tanggung jawab Notaris terhadap perlindungan data pribadi pengguna jasanya yang tersimpan dalam sistem elektronik perkantoran Notaris, khususnya yang berbasis cloud computing system. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan metode analisa data kualitatif. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi. Walaupun demikian Notaris harus bertanggung jawab terhadap data pribadi kliennya mulai dari pengumpulan, penyimpanan dan pemrosesan data pribadi tersebut dalam sistem elektronik perkantorannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional.

---

Notary Profession exists and evolves due to the society 39 s need for its services to make an authentic deed of circumstances, events and legal actions. To create such an authentic deed, the Notary collects the personal data of his client, deposits and processes the personal data to be included in the deed. Along with the development of technology, there is electronic office system for Notary based on cloud computing that can help and assist notary assignment especially in terms of client data management, archives, and finance.

The existence of this cloud based electronic office system give new responsibilities to the Notary related to client rsquo s personal data stored in the cloud. The issues raised in this thesis are the provision of national law governing the protection of personal data in Indonesia and the responsibility of Notary to the protection of client rsquo s personal data stored in Notary 39 s electronic office system, especially those based on cloud computing system.

The research method in this thesis is normative juridical with explanatory research type and qualitative data analysis method. Until now, Indonesia does not yet have a regulation that specifically regulates the protection of personal data. Notary shall, however, be responsible for the personal data of its clients from collecting, storing and processing of such personal data in its electronic office systems in accordance with applicable laws and regulations and follow the principles of protection of personal data which applicable internationally."

"Bank sebagai penyelenggara layanan sistem elektronik untuk nasabah dapat terhenti akibat tidak diselenggarakannya layanan sistem elektronik yang handal, aman dan terpercaya. Terhentinya layanan perbankan dapat merugikan masyarakat yang menjadi nasabah bank sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 38/POJK.3/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank Umum. Selain POJK tersebut sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adanya peraturan yang sama yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui masalah tersebut maka metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan membandingkan ketentuan tersebut dan melakukan penelitian terhadap pelaksanaannya pada kegiatan perbankan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengelolaan kode sumber program komputer dimana dalam POJK No.38/POJK.3/2016 tidak mengharuskan bank sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk memiliki perjanjian penyimpanan kode sumber sementara dalam PP No. 82 Tahun 2012 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk mempunyai perjanjian penyimpanan kode sumber dengan pihak ketiga apabila tidak memiliki kode sumber program komputer yang dipergunakannya. Adanya perbedaan ini mengakibatkan sebagian bank mempunyai perjanjian penyimpan kode sumber dan sebagian tidak.

---

Banks as providers of electronic system services for customers can be stopped due to the absence of reliable, safe and reliable electronic system services. The cessation of banking services can be detrimental to the people who become bank customers so the Financial Services Authority issues Regulation of the Financial Services Authority POJK No. 38 POJK.3 2016 concerning Guidelines for Application of Risk Management in the Use of Information System Technology by Commercial Banks. In addition to the POJK, there is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The existence of the same regulations issued by different agencies has the potential to cause problems in its implementation. To find out the problem, the research method used is to compare the provisions and conduct research on the implementation of banking activities. The results of the study indicate that there are differences in treatment of the management of computer program source code where in POJK No.38 POJK.3 2016 does not require banks as providers of electronic systems to have a temporary storage agreement for source code in PP No. 82 of 2012 requires electronic system operators to have an agreement to store source code with third parties if they do not have the computer program source code used. The existence of this difference results in some banks having agreements to store the source code and some not."