Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap Corporate Community Involvement (CCI) pada laporan tahunan perusahaan sampel. Independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, dan keberadaan komite CSR, komite pengungkapan, dan komite risiko merupakan proksi dari tata kelola perusahaan.CCID merupakan pengungkapan dalam laporan tahunan mengenai keterlibatan perusahaan dalam inisiatif sosial dalam masyarakat di tempat di mana perusahaan beroperasi. Kegiatan CCI diklasifikasikan menjadi empat kategori utama yaitu kegiatan komunitas; pendidikan dan seni; kesehatan dan kegiatan terkait dan kegiatan komunitas lainnya.Pengujian dilakukan pada 35 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk periode penelitian 2011-2014. Indeks pengukuran tingkat pengungkapan CCI yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pengukuran Yekini et al. (2015). Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dengan analisis konten digunakan. Semua data yang dikumpulkan bersifat panel.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata skor kualitas CCID pada perusahaan sampel adalah 4,05 dari skala 10. Skor tersebut menunjukkan kualitas CCID pada perusahaan sampel masih relatif rendah. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa independensi dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CCI sedangkan variabel lain tidak. Hal ini dikarenakan komisaris independen merupakan kepanjangan tangan dari pemegang saham dan masyarakat komunitas yang cenderung dapat mempengaruhi manajemen untuk mengungkapkan kegiatan CCI terkait kepentingan masyarakat komunitas tempat perusahaan beroperasi.

---

This research aims to analyze the effect of corporate governance on Corporate Community Involvement (CCI) in the annual report of sample company. Board of Commisioner (BoC) Independence, BoC size, BoC meeting frequency, Audit Committee Meeting Frequency, Audit Committee Size, and The Existence of Other Standing Committee such as CSR Committee, Disclosure Committee, and Risk Committee are the proxy of Corporate Governance.

CCID is a disclosure in the annual report on the company's involvement in social initiatives in the communities where the company operates. CCI activities are classified into four main categories: community activities; education and the arts; health and related activities and other community activities.

Test was conducted at 35 listed companies in Indonesia Stock Exchange for the research period 2011-2014. The measurement index for CCI is the measurement index developed by Yekini et al. (2015). In this research, a content analysis data collection method was used. All data collected are of a panel nature.

The results of this study showed that the average CCID quality score of the sample firm was 4.05 out of a scale of 10. The score indicates that the CCID quality of the sample firm is still relatively low. This study also found that the independence of board of commissioners has a significant influence on the level of disclosure of CCI while other variables do not. This is because the independent commissioner is the representative of shareholders and the community that tends to influence the management to disclose CCI activities related to the communities interest where the company operates."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pengungkapan informasi Integrated Report pada nilai perusahaan dan risiko perusahaan di perusahaan Indonesia yang menerapkan secara sukarela. Penelitian sebelumnya banyak dilakukan di Afrika Selatan yang mengadopsi secara wajib. Penelitian ini menggunakan sampel 61 perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 hingga 2020. Pengungkapan informasi diukur melalui analisis konten yang terdapat pada laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan terbuka di Indonesia. Rasio Tobin's Q dipilih mengukur variabel nilai perusahaan karena dapat menggambarkan pengelolaan aset perusahaan dan potensi pertumbuhan investasi. Sementara itu pengukuran risiko perusahaan menggunakan proksi risiko total perusahaan yang dihitung dari standar deviasi pengembalian saham harian perusahaan selama setahun. Penelitian ini menggunakan metode fixed effect setelah dilakukan dengan opsi robust dan hasilnya menunjukkan pengungkapan informasi pada laporan perusahaan Indonesia cukup baik dan meningkat setiap tahun namun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan risiko perusahaan. Bagi perusahaan, penelitian ini menunjukkan bahwa bukan merupakan satu-satunya sinyal dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi regulator hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi atas penyajian informasi oleh perusahaan karena beberapa informasi telah terdapat pada peraturan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.

---

This study aims to analyze the effect of Integrated Report elements disclosure on firm value and firm risk. Previous research are mostly conducted in South Africa which adopts mandatorily. This study involves 61 non-financial public firms listed in Indonesia Stock Exchange during 2016 to 2020. Disclosure is measured based on content analysis on annual reports and sustainability reports of Indonesia public companies. Tobin's Q ratio is chosen to measure firm value due to its ability in picturing companies’ asset management and investment growth potential. Meanwhile risk firm is measured by total risk firm which is derived by standard deviation of daily stock returns for a year. This study applied the fixed effect method with robust option thee result shows that disclosure in Indonesia companies' reports is already high and keeps increasing every year but shows no significant relationship on firm value and firm risk. This study indicates that is not the only signal needed in investment decision making. For regulators, this study can be used as an evaluation matter for company's disclosure since some of information already stated in annual report and sustainability report regulations."

"Skripsi ini membahas pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, rasio pembiayaan hutang, kompleksitas pemerintahan, dan pendapatan per kapita terhadap tingkat aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan pada situs dengan mengambil 257 sampel pemerintah daerah di Indonesia yang dilihat berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi tersebut. Penelitian ini diuji dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode regresi logistik untuk ketersediaan data informasi keuangan dan metode regresi berganda untuk aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menggunakan metode logit menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs. Hasil penelitian menggunakan metode regresi berganda menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan leverage dan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs.

---

The purpose of this study is to examine effect of size, independency of local government, leverage, complexity of government, and income per capita. This study examines the transparency of local government financial information on the website for a sample of 257 local Government in Indonesia based on availability and accessibility of the information.

This study tested using two methods, the logistic regression method for data availability of financial information and multiple regression methods to the accessibility of financial information on the local government official website.

The study using logistic method found that size, independency ratio and complexity of government has positive relationship to the availability of financial information on the official website of the local government in Indonesia. Meanwhile, income per capita has significant negative effect to the accessibility of financial information on the official website in Indonesia.

Then, the study using multiple regression method found that size and complexity of government has positive relationship to the accessibility of financial information on the local government official website. Leverage and income per capita have negative relationship to the accessibility of financial information on the web."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji negative entrenchment dan alignment effect pemegang saham pengendali akhir terhadap tingkat pengungkapan sukarela serta efektifitas dewan komisaris dan komite audit terhadap pengaruh negative entrenchment effect atas tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari entrenchment effect yang menurunkan tingkat pengungkapan sukarela, serta menunjukkan bahwa alignment effect tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil penelitian juga menunjukkan efektifitas dewan komisaris dan komite audit tidak terbukti memperlemah hubungan negative entrenchment effect dengan tingkat pengungkapan sukarela.

---

This research aims to examine the negative entrenchment and alignment effect of the ultimate controlling shareholders on the level of voluntary disclosure as well as board of commissioner and audit committee effectiveness on the relationship of negative entrenchment effect with the level of voluntary disclosure. This research used a sample of companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2013.

The results of this research indicate a negative and significant influence of the entrenchment effect that lowers the level of voluntary disclosure, and show that alignment effect does not significantly influence the level of voluntary disclosure. The research also showed the board of commissioner and audit committee effectiveness are not proven that negative entrenchment effect weakens the level of voluntary disclosure."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaanterhadap terhadap total pengungkapan, pengungkapan non financial measures danpengungkapan financial measures dan untuk mengetahui pengaruh tingkatpengungkapan informasi non financial measures dan financial measures terhadapcost of equity perusahaan publik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yangdilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiatahun 2013-2014. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan,umur perusahaan, persentase kepemilikan publik, tingkat pertumbuhanperusahaan, tingkat utang yang dimiliki perusahaan, dan tingkat profitabilitasperusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik perusahaanberpengaruh terhadap tingkat pengungkapan secara keseluruhan/total disclosure,non financial measures dan financial measures dan pengungkapan totaldisclosure, non financial measures dan financial measures memiliki kolerasinegatif terhadap cost of equity

---

ABSTRACTThe aims of this study are to determine whether there are significant differencesbetween company characteristic on company total disclosure and whether thereare significant differences between non financial measures disclosure andfinancial measures disclosure on cost of equity. This research is an empiricalstudy and conducted on manufacture companies listed on Indonesia StockExchange during the years of 2013-2014. Independent variable of this study arecompany size, company age, percentage of public ownership, company growth,company leverage, and company profitability. This study concludes that thecompany characteristic show a significant effect on company total disclosure andcompany disclosure show a negative coleration on company cost of equity"

"Program Pengungkapan Sukarela merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian yang sempat terguncang pasca pandemi Covid-19. Realisasi program ini masih belum seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akibat rasio pajak yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan atas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dan menggambarkan secara detail faktor-faktor yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak pada pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela telah meningkatkan penerimaan, namun dapat berdampak pada penurunan kepatuhan pajak apabila tidak dukung dengan pengawasan, sistem perpajakan dan penegakan hukum yang baik pasca pelaksanaan kebijakan ini. Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan rasio pajak pada pelaksanaan Pengungkapan sukarela yaitu koordinasi antar instansi dalam menghimpun pajak, tata laksana pemerintah yang baik, serta tingkat kepatuhan dan kepercayaan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian tersebut, pemerintah disarankan untuk tidak menerapkan program yang serupa dalam dekat, memaksimalkan sosialisasi, memberikan fasilitas menarik terkait repatriasi dan investasi, memanfaatkan basis data yang ada dengan data matching, serta meningkatkan pengawasan, sistem perpajakan, dan penegakan hukum yang konsisten pasca Program Pengungkapan Sukarela.

---

The Voluntary Disclosure Program is one of the government's efforts to revive the economy, which was affected by the Covid-19 pandemic. The realization of this program has not met the expectations outlined in the Harmonization of Tax Regulations due to persistently low tax ratio. This research aims to analyze the policy evaluation of the Voluntary Disclosure Program and provide a detailed description of the challenges faced by the government in increasing the tax ratio during the implementation of the program. The research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through literature review and in-depth interview. The research findings concluded that the Voluntary Disclosure Program has increased revenue but may have a negative impact on tax compliance if not supported by effective supervision, taxation systems, and law enforcement following the implementation of this policy. The challenging factors in improving the tax ratio during the implementation of the Voluntary Disclosure Program include inter-agency coordination in tax collection, good governance practices, and the level of taxpayer compliance and trust. Based on the research findings, it is recommended that the government avoids implementing similar programs in the near future, maximize socialization efforts, provide attractive incentives related to repatriation and investment, utilize existing databases through data matching, and enhance supervision, tax systems, and consistent law enforcement post-implementation of the Voluntary Disclosure Program."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas organisasi non pemerintah dengan melihat pengaruh pengungkapan informasi melalui situs internet yang dilakukan organisasi non pemerintah terhadap penerimaan donasi atau sumbangan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan total observasi penelitian sebanyak 52 organisasi non pemerintah pada tahun 2011-2012. Tingkat pengungkapan melalui situs internet diukur dengan menggunakan model Gandia (2011) dan pengaruhnya terhadap donasi diukur dengan menggunakan model Saxton, Neely & Guo(2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan informasi melalui situs internet memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan pada pendapatan donasi. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal seperti tingkat penetrasi internet yang masih rendah di Indonesia. Selain itu, pengungkapan informasi mengenai tata kelola dan laporan keuangan di Indonesia juga memiliki nilai yang rendah.

---

The objective of this study is to analyze the accountability of Nongovernmental Organization (NGOs) by assessing the extent web disclosure and its implication to the donations received. This is a quantitative research with 52 observations of Nongovernmental Organizations for the year 2011. The web disclosure is measured using model constructed by Gandia (2011) and the implication of the donations received is measured using model constructed by Saxton, Neely & Guo (2014). The result shows that the web disclosure is negatively associated with donations received. This finding maybe due to several reasons including the the low internet penetration in Indonesia. In addition, NGOs in Indonesia in average have low score on disclosure of financial and governance information."

"Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan pengampunan pajak yang menuai pro kontra di tengah masyarakat. Setelah pelaksanaannya, penting untuk dilihat evaluasi Wajib Pajak terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan theory of planned behavior yang dapat menggambarkan respon individu dalam menanggapi suatu stimulus beserta intensi berperilaku yang ditimbulkan. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh sikap atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan; 2) menganalisis pengaruh norma subjektif atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan, dan 3) menganalisis pengaruh persepsi kendali atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden di KPP Pratama Jakarta Pluit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dapat diketahui bahwa sikap positif individu dalam merespon dan mengevaluasi PPS akan mempengaruhi intensi individu agar dapat mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan secara sukarela; 2) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dalam hal ini, lingkungan sosial individu juga berperan penting dalam memberikan penilaian positif terkait PPS dan sekaligus memberikan dorongan bagi intensi individu dalam mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan sebagai tujuan utama dari kebijakan tersebut, dan 3) persepsi kendali tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Sementara itu, persepsi individu terkait kemudahan dalam PPS tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk menumbuhkan intensi perilaku kepatuhan pajak berkelanjutan bagi individu pasca dilaksanakannya program tersebut.

---

Voluntary Disclosre Program (VDP) is a tax amnesty policy that raised pros and cons for the society. Following its implementation, it is important to recognize the Taxpayer’s evaluation of this policy that aimed to generate a sustainable tax compliance. In this research, theory of planned behavior is used to describe individual responses toward a stimulus along with the behavioral intention that is generated. As for the purposes of this research are: 1) analyzing the influence of attitude toward behavior over VDP towards the sustainable tax compliance intention; 2) analyzing the influence of subjective norm over VDP towards the sustainable tax compliance intention, and 3) analyzing the influence of perceived behavioral control over VDP towards the sustainable tax compliance intention. This research was conducted in a quantitative approach using survey as the instrument in the form of questionnaires which were distributed to the respondents at KPP Pratama Jakarta Pluit. The results of this research show that: 1) attitudes toward behavior has a positive and significant impact on behavioral intention. It can be known that the positive attitude of individuals in evaluating and responding to VDP will influence the individual intentions to generate a voluntary sustainable tax compliance; 2) subjective norm has a positive and significant impact on behavioral intention. In this case, the individual’s social environment is also plays an important role in providing a positive judgement towards VDP while at the same time provides an ecouragement for individuals to have the intention of generating the sustainable tax compliance behavior as the main objective of this policy, and 3) perceived behavioral control doesn’t have a positive and significant impact on behavioral intention. On the other hand, individual perceptions regarding the convenience of VDP did not have a sufficient influence to foster the sustainable tax compliance behavioral intentions for individuals after the implementation of this program."