Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenerapan PPh final 1 dari omzet memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak akibat adanya pemotongan PPh dari pihak lawan transaksi. Atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut, diajukan pengembalian ke pihak KPP. Namun, terdapat kendala dalam proses pengembaliannya, sehingga perlu dirumuskan solusi untuk kendala tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan PPh Final 1 dari omzet untuk UMKM memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan menimbulkan kendala dalam pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut. Pada penelitian ini dirumuskan solusi dengan membuat sebuah sistem aplikasi E-Tax PPh 23 yang akan membantu dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

---

ABSTRACTFinal Income Tax Implementation of 1 of turnover has implications of tax overpayment due to the withholding of Income Tax from counterparties. Due to the overpayment of taxes that should not be owed, thus proposed a refund to the Tax Office Kantor Pelayanan Pajak . However, there are obstacles within the refund process therefore solutions need to be formulated to solve these problems. The research method used is qualitative research with data collection technique through in depth interview and literature study. The result of this research shows that Final Income Tax application of 1 of turnover for SMEs Corporate has implications of tax overpayment that should not be owed which resulting in obstacles within the tax refund process. In this research formulated the solution by making an application system E Tax PPh 23 that will help in resolving the obstacles which occurs within the tax overpayment refund."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri. Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka.Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri.Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka. Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.

---

Small and Medium Enterprises SMEs have an important role in the economy of Indonesia. SME has a proportion of 99 of Indonesia rsquo s total entrepreneur. On the other hand, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. Therefore, the demand for halal products in Indonesia is also high. However, there are still many SME entrepreneurs who do not have halal certificate for their product. This study discusses the perpective of the SMEs entrepreneurs who already have halal certification toward the certification itself. This study analyses the motivation of SME entrepreneur to make halal certification, along with the benefits of halal certificate according to them.

The findings of the research show that consumers are the motivation them to make halal certificates. In addition to market demand, they make halal certificates because they want to provide a halal guarantee of their customers."

"Disparitas Upah Minimum adalah kesenjangan upah karena ketimpangan pembagian Upah Minimum antar daerah. Seperti yang terjadi di Jawa Timur, memang ada kesenjangan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) antar wilayah dengan UMK tertinggi dan daerah dengan UMK terendah. Salah satunya terjadi di daerah yang berdekatan seperti Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto dimana Upah Minimumnya disparitas Kabupaten / Kota (UMK) menjadi dua kali lipat. Penelitian ini mengkaji dampaknya perbedaan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ketimpangan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) terhadap UMKM di PT Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, yang kemudian menggunakan software NVIVO untuk pengolahan data kualitatif. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas berdampak pada Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) tidak terlalu dirasakan oleh mayoritas pekerja dan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah, baik di Kota Mojokerto maupun di Kabupaten Mojokerto. Namun terdapat indikasi bahwa sebagian kecil UMKM di Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto merasakan dampak disparitas UMKM, antara lain: (1) kesulitan mencari tenaga kerja; (2) terhambatnya kelangsungan usaha; dan (3) kekuasaan beli pekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas UMK yang terjadi antara Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, antara lain: (1) Kekuatan Persatuan Pekerja; (2) Perbedaan Geografis; dan (3) Perumusan dan Pelaksanaan Peraturan.

---

Minimum Wage Disparity is the wage gap due to inequality distribution of Minimum Wages between regions. As happened in East Java, there is indeed a District / City Minimum Wage (UMK) gap between regions with the highest UMK and regions with the lowest UMK. One of them occurred in adjacent areas such as Mojokerto City and Mojokerto Regency where the Minimum Wage of District / City disparity (UMK) was doubled. This study examines the impact of differences in Regency / City Minimum Wages (UMK) for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Mojokerto City and Mojokerto Regency. This study aims to determine the impact of Regency / City Minimum Wage inequality on MSMEs in PT Kota Mojokerto and Mojokerto Regency. This research uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies, which then use NVIVO software for qualitative data processing. Results The results showed that the disparity impact on the Regency / City Minimum Wage (UMK) was not felt by the majority of workers and entrepreneurs of Micro, Small and Medium Enterprises, both in Mojokerto City and in Mojokerto Regency. However, there are indications that a small proportion of MSMEs in Mojokerto and Mojokerto Regency feel the impact of MSME disparities, including: (1) difficulty finding workers; (2) business continuity is hampered; and (3) workers' purchasing power. Factors affecting MSE disparities that occur between Mojokerto City and Mojokerto Regency, include: (1) Strength of Workers' Unions; (2) Geographical Differences; and (3) Formulation and Implementation of Regulations."

"Dalam UUD Pasal 28 H ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan secara utuh sebagai manusia yang berguna. Untuk mewujudkan jaminan sosial tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku bagi semua orang Indonesia. Salah satu jaminan sosial tersebut adalah asuransi kesehatan. yang diimplementasikan oleh PT Askes, namun pada tahun 2014 diubah menjadi BPJS Kesehatan. Di Pada tahun 2019 BPJS Kesehatan memiliki target untuk mencapai Universal Health Cakupan (UHC) di Indonesia sehingga BPJS Kesehatan berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, salah satunya keanggotaan melalui Badan Usaha menjamin kesehatan para pekerja beserta keluarganya. Sedangkan menurut data BPJS Kesehatan KC Depok masih memiliki Badan Usaha yang belum terdaftar sebagai Peserta program JKN dan jumlah badan usaha bisa bertambah setiap bulannya karena badan usaha baru. Sehingga seluruh badan usaha bisa dijangkau oleh BPJS Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya badan usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BUMKM) di pengambilan keputusan untuk mengikuti program JKN di kawasan Depok Town Square 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dalam. Dari hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, sikap, program JKN yang ditawarkan, dan kebijakan yang berlaku. Faktor pengetahuan Iuran dan pelayanan fasilitas kesehatan dari program JKN menjadi faktor terpenting mempengaruhi mayoritas BUMKM. Kemudian perlu adanya sosialisasi tentang program JKN dari BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan pemerintah memberikan subsidi sebagian kepada BUMKM yang kurang mampu, dan melakukannya peningkatan mutu fasilitas kesehatan.

---

In the Constitution Article 28 H, paragraph 3, it is explained that everyone has the right to social security which enables their complete development as a useful human being. To realize social security, the Government of Indonesia enacted Law no. 40 of 2004 concerning the National Social Security System which applies to all people Indonesia. One such social security is health insurance. which was implemented by PT Askes, but in 2014 it was changed to BPJS Kesehatan. In 2019 BPJS Kesehatan has a target to achieve Universal Health Coverage (UHC) in Indonesia so that BPJS Kesehatan tries to reach all levels of society, one of which is membership through Business Entities to ensure the health of workers and their families. Meanwhile, according to data from BPJS Kesehatan KC Depok, there are still business entities that have not been registered as participants in the JKN program and the number of business entities can increase every month. because it is a new business entity. So that all business entities can be reached by BPJS So that the purpose of this study is to find out what factors influence business entities, especially Micro, Small and Medium Enterprises (BUMKM) in decision making to take part in the JKN program in the Depok Town Square 2019 area. This study used a qualitative research method with in-depth interviews. From the research results, the factors that influence are knowledge, attitudes, the JKN program offered, and the prevailing policies. The knowledge factor Fees and health facility services from the JKN program are the most important factors affecting the majority of BUMKM. Then there is a need for socialization about the JKN program from BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan in collaboration with the government to provide partial subsidies to underprivileged BUMKMs, and to improve the quality of health facilities."

"Sektor informal di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari sektor informal. Diketahui bahwa usaha mikro pembuatan batu bata membutuhkan banyak tenaga kerja fisik dan bekerja di lingkungan yang kurang ideal. Postur tubuh yang canggung, udara yang tercemar asap karbon, terik matahari dan asap menjadi ancaman bagi para pengrajin batu bata selama bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor informal khususnya usaha mikro. Pelaksanaan K3 diukur dari observasi di lapangan, didukung dengan angket untuk mengukur pengetahuan, sikap dan perilaku pengrajin bata (n = 60), angket Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) untuk melihat gambaran keluhan gangguan otot rangka pada pengrajin batako dan wawancara dengan instansi pemerintah untuk memvalidasi hasil observasi dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap dan perilaku pengrajin bata terkait K3 masih rendah dan belum ada Pos UKK di Desa Panggisari. Keluhan gangguan otot rangka terbanyak terdapat pada punggung bawah (91,6%), bahu (71,7%), dan punggung atas (71,7%). Instansi pemerintah memiliki kendala dan keterbatasan dalam mendukung pelaksanaan K3 yang tepat di sektor usaha mikro. Perlu komitmen yang kuat untuk menjalankan K3 baik dari pengrajin batako maupun dari pemerintah.

---

The informal sector in Indonesia absorbs a large number of workers and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are part of the informal sector. It is known that brick-making microbusinesses require a lot of physical labor and work in less than ideal environments. The awkward posture, the air polluted with carbon smoke, hot sun and smoke pose a threat to the bricklayers while working. This study aims to determine the extent to which the application of Occupational Safety and Health (K3) in the informal sector, especially micro businesses. The implementation of K3 is measured from observations in the field, supported by a questionnaire to measure the knowledge, attitudes and behavior of brick craftsmen (n = 60), the Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) questionnaire to see a description of complaints of skeletal muscle disorders among brick-block craftsmen and interviews with government agencies to validate it. the results of observations and questionnaires. The results showed that the knowledge, attitudes and behavior of bricklayers related to K3 were still low and there was no UKK Post in Panggisari Village. The most complaints of skeletal muscle disorders were on the lower back (91.6%), shoulders (71.7%), and upper back (71.7%). Government agencies have constraints and limitations in supporting proper OSH implementation in the micro business sector. It needs a strong commitment to run K3 both from brick-making craftsmen and from the government."

"Bank X telah meluncurkan produk digital yaitu Produk Digital Y berfokus pada penyediaan pinjaman multiguna kepada debitur, khususnya UMKM. Namun demikian, pelaksanaan produk digital ini dapat menimbulkan risiko keamanan, risiko operasional, dan lainnya bagi Bank dan debiturnya. Pokok permasalahan adalah 1) apa saja peraturan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemberian kredit melalui layanan perbankan digital oleh bank umum kepada UMKM di Indonesia? dan 2) bagaimana kesesuian pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM di Bank X melalui Produk Digital Y dengan peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan adalah 1) pengaturan mengenai pemberian kredit melalui layanan perbankan digital untuk UMKM setara dengan pengaturan tentang pemberian kredit secara konvensional sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PBI No. 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kewajiban pemberian pinjaman produktif kepada UMKM, program APU-PPT, manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, implementasi layanan perbankan digital, dan lain sebagainya; 2) Bank X telah menerapkan kewajiban penyediaan kredit dan manajemen risiko dalam penilaian kredit yang menyeluruh terhadap debitur UMKM berdasarkan teknologi informasi yang disampaikan oleh calon debitur. Rekomendasi penulis adalah agar Bank X menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada Digital Product Y dan agar OJK mengeluarkan pedoman mengenai pemberian kredit tanpa anggunan melalui layanan perbankan digital.

---

Bank X has enforced digital product namely Digital Product Y that focuses on providing multipurpose loans to debtors, specifically MSMEs. Nevertheless, the operation of this digital product may give rise to security risks, operational risk and others to the Bank and its debtors. Research questions are 1) what are the applicable laws and regulations in regard to credit provision to MSMEs through digital banking services by commercial banks in Indonesia? and 2) how is the compatibility in the implementation of credit provision to MSMEs in Bank X through Digital Product Y with banking laws and regulations in Indonesia? Form of research is juridical-normative and analytical descriptive research typology. The conclusions are 1) the regulation on credit provision through digital banking service to MSMEs is equivalent to the regulation on credit provision in conventional way as governed in Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 and PBI No. 14/22/PBI/2012 as amended by PBI No. 17/12/PBI/2015 by implementing prudential principle, obligation of extending productive loans to MSMEs, APU-PPT programs, risk management in the use of information technology, digital banking service, and others; 2) Bank X has implemented obligation of credit provision and risk management in extensive credit assessment of MSME debtors based on information technology that submitted by debtors. Author’s recommendations are for Bank X to implement use of digital signature upon Digital Product Y and for OJK to banking policy in on provision of unsecured loan through digital banking service."

"Pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi pelaku UMKM. Sebagai bentuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) untuk para pelaku UMKM bidang ekonomi kreatif di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan gambaran pelaksanaan bimbingan teknis CHSE untuk melihat sejauh mana penerapan yang dilakukan pelaku UMKM setelah mengikuti bimbingan teknis serta perubahan yang mereka alami. Dari disiplin Ilmu Kesejahteraan sosial bimbingan teknis ini sejalan dengan konsep pemberdayaan sebagai sebuah program agar mampu mempersiapkan pelaku UMKM menghadapi pandemi COVID-19. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang terdiri dari penanggung jawab program dan tiga orang peserta bimbingan teknis. Waktu rangkaian penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan pada bulan November 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam ruang lingkup jangka pendek. Materi CHSE menjadi solusi untuk tetap dapat menjalankan usaha dengan aman. Para pelaku UMKM telah menerapkan CHSE dan Digital branding sebagai cara bertahan saat pandemi COVID-19, antara lain dengan mewajibkan pengunjung menggunakan masker, menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan, mengatur jarak meja, dan menyemprotkan disinfektan. Dari segi Digital branding, para pelaku UMKM sudah mulai menggunakan platform Online untuk promosi. Faktor pendukung program ini diantaranya ialah teknis pelaksanaan seperti lokasi kegiatan, perlengkapan serta motivasi peserta. Hal tersebut masuk dalam modal fisik dan modal teknologi dalam pendukung pemberdayaan. Sementara penghambat program ialah tidak ada pendampingan dan sdm yang merupakan ketergantungan kepada orang lain. Program yang telah berjalan pada tahun sebelumnya membuat informan kemungkinan mengalami recall bias dalam memberikan informasi sehingga menjadi keterbatasan penelitian ini. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan agar bisa berjalan secara maksimal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi disiplun Ilmu kesejahteraan sosial khususnya bagi mata kuliah Intervensi Komunitas.

---

The COVID-19 pandemic has had an impact on MSME players. As a form of handling COVID-19 and economic recovery, the South Jakarta Tourism and Economy Office carried out Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) Technical Guidance activities for MSME players in the creative economy sector in the South Jakarta area. This research aims to explain the description of the implementation of CHSE technical guidance to see the extent of the implementation carried out by MSME actors after participating in the technical guidance and the changes they experience. From the discipline of Social Welfare Science, this technical guidance is in line with the concept of empowerment as a program to be able to prepare MSME players to face the COVID-19 pandemic. The informants in this study were four people consisting of the person in charge of the program and three technical guidance participants. This research was conducted for one month in November 2022. This research uses a descriptive approach in a short-term scope. CHSE material is a solution to continue running a business safely. MSME players have implemented CHSE and Digital branding to survive during the COVID-19 pandemic, including by requiring visitors to wear masks, providing facilities for washing hands, setting table distances, and spraying disinfectants. In terms of digital branding, MSME players have started using online platforms for promotion. Supporting factors for this program include technical implementation such as the location of activities, equipment, and motivation of participants. This is included in physical capital and technological capital in supporting empowerment. While the inhibitors of the program are no assistance and human resources which are dependent on others. The program that has been running in the previous year makes informants likely to experience recall bias in providing information so that it becomes a limitation of this research. This research could be a reference for the government in running empowerment programs so that they can run optimally. The results of this study would be a contribution to social welfare studies, especially in community intervention course."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi performa keuangan UMKM, yaitu dari sisi gaya pengambilan keputusan wirausahawan, dan faktor mediasinya, yaitu entrepreneurial ecosystem. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan para wirausahawan atau pelaku UMKM di Indonesia yang berada di Jakarta, Jawa, dan Bali dan tergabung dalan komunitas IBAN (Indonesia Brand Activist Network). Terdapat 165 responden yang terkumpul dengan menggunakan metode purposive sampling. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan Partial Least Square - Structural Equation Method (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan dampak gaya pengambilan keputusan pada performa keuangan UMKM dan membantu para UMKM memahami pentingnya ekosistem dan latar belakang individu dalam keberlangsungan usaha. Gaya pengambilan keputusan direpresentasikan oleh rational, intuitive, dependent, spontaneous, dan avoidant. Dimana, wirausahawan dengan gaya pengambilan keputusan rational, intuitive, dependent, dan spontan memiliki dampak yang lebih kuat pada performa keuangan UMKM yang baik, dibandingkan avoidant. Walaupun, tidak ada gaya pengambilan keputusan yang paling menonjol, karena memiliki lebih dari satu gaya bukan fenomena umum. Entrepreneurial ecosystem disini direpresentasikan oleh educational institutional support, regional entrepreneurial culture, dan business and social network, dimana terbukti menjadi mediasi antara gaya pengambilan keputusan dan performa keuangan, kecuali regional entrepreneurial culture. Penelitian ini diharapkan dapat membantu UMKM memahami penggunaan gaya pengambilan keputusan terhadap keputusan bisnisnya.

---

This research was conducted with the aim of knowing the factors that influence the financial performance of MSMEs, namely in terms of entrepreneurial decision-making style, and the mediating factor, namely entrepreneurial ecosystem. The sample used in this study are entrepreneurs or MSMEs in Indonesia who are in Jakarta, Java and Bali and are members of the IBAN community (Indonesia Brand Activist Network). There were 165 respondents collected using purposive sampling method. Then processed and analyzed using Partial Least Square - Structural Equation Method (PLS-SEM). The results of this study show the impact of decision-making style on the financial performance of MSMEs and help MSMEs understand the importance of ecosystems and individual backgrounds in business continuity. Decision making styles are represented by rational, intuitive, dependent, spontaneous, and avoidant. Where, entrepreneurs with rational, intuitive, dependent, and spontaneous decision-making styles have a stronger impact on the good financial performance of MSMEs, compared to avoidants. Although, there is no predominant decision-making style, because having more than one style is not a common phenomenon. Entrepreneurial ecosystem here is represented by educational institutional support, regional entrepreneurial culture, and business and social networks, which are proven to mediate between decision-making style and financial performance, except for regional entrepreneurial culture. This research is expected to help MSMEs understand the use of decision-making styles for their business decisions."

"

Perekonomian Indonesia akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan yang pesat ini perlu dimaksimalkan dengan disertai pengembangan inovasi di sektor industri. Inovasi yang secara luas mencakup produk baru, layanan baru, atau proses baru, memiliki peran besar dalam menciptakan peluang bagi berbagai bisnis atau layanan untuk bersaing di pasar global, sehingga perlu ada cara untuk mendorong industri untuk berinovasi. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas ke database paten domain publik untuk memfasilitasi praktik bisnis yang lebih baik, mendorong inovasi, dan merampingkan proses penelitian dan pengembangan baik untuk publik maupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah System Development Life Cycle (SDLC). Proses pengembangan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara ahli dan tinjauan literatur yang relevan dari artikel sebelumnya. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi yang terdiri dari database yang bersumber dari berbagai negara, dilengkapi dengan fitur untuk menghubungkan para ahli dan pelaku usaha yang memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi dan mendapatkan bantuan terkait dengan dokumen paten yang diperlukan. Dengan meningkatkan ketersediaan informasi paten, sistem ini dapat berkontribusi pada ekosistem inovasi yang lebih inklusif dan dinamis, yang bermanfaat bagi masyarakat secara menyeluruh.

 

---

Indonesia's economy will continue to grow for the upcoming years. This rapid growth certainly needs to be maximized accompanied by the development of innovation in the industrial sector. Innovation that broadly covers new products, new services, or new processes, has a big role in creating opportunities for different businesses or services to compete in the global market, thus, there needs to be a way to encourage the industry to innovate. This study aims to enhance accessibility to the public domain patent database, thereby facilitating improved business practices, fostering innovation, and streamlining the research and development process for both the public and micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs). The method used in this research is System Development Life Cycle (SDLC). The design process involved the collection of data through expert interviews and a comprehensive review of relevant literature from previous articles. This resulted in information system that consists of databases sourced from multiple countries, complemented by a feature to connect experts and the public users which enables users to seek consultations and receive assistance related to the required patent documents. By increasing the availability of patent information, the system can contribute to a more inclusive and dynamic innovation ecosystem, which benefits society as a whole.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini melalui adanya Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey yang disebarkan kepada 61 pemilik UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS 20 dan dianalisis dengan korelasi pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya adalah faktor kepercayaan kepada pemerintah dan kompleksitas pajak. Sementara faktor lainnya seperti moral pajak, keadilan pajak, kekuatan otoritas, informasi pajak, dan kesadaran pajak, secara statistik menunjukkan tidak adanya signifikasi pada pengaruh tersebut. Dari hasil ini, pembuat kebijakan atau pemerintah dapat memperhatikan kembali kompleksitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan niat Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Karena pada insentif tersebut, pemerintah membutuhkan niat Wajib Pajak untuk mau melaporkan realisasi PPh Finalnya.

---

This study aims to identify factors that influence the compliance intention of MSME taxpayers in reporting their tax obligations, in this case through the Government-borne MSME Final Income Tax Incentive. This study uses a quantitative approach by conducting a survey that is distributed to 61 MSME owners in the Pasar Minggu Subdistrict. The data obtained were processed using the SPSS 20 program and analyzed by Pearson correlation. The results of this study indicate that the factors that influence taxpayer compliance intentions in reporting their tax obligations are the factor of trust in the government and tax complexity. While other factors such as tax morale, tax justice, power of authority, tax information, and tax awareness, statistically shows no significant effect on this. From these results, policy makers or the government can pay attention to the complexity of tax administration to increase the intention of taxpayers to report their tax obligations. Because in this incentive, the government needs the intention of the taxpayer to report the realization of the Final PPh."