Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia dengan potensi geografis dan demografi memiliki kesempatan untuk dapat lebih mensejahterakan masyarakatnya yang berada di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil dengan memanfaatkan teknologi keuangan financial technology untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kemampuan finansial secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta strategi pemerintah dalam menghubungkan fragmentasi serta kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat diantara pulau- pulau di Indonesia melalui sektor jasa keuangan yang menggunakan teknologi sebagai jembatan penghubung dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok nusantara. Melalui metode penelitian normatif dalam mengkaji regulasi yang dimiliki serta komparasi terhadap peraturan yang ada di negara-negara lain sebagai pembanding. Hasil penelitian menyarankan agar ditingkatkannya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan untuk memahami penggunaan financial technology agar lebih tepat sasaran serta merata di seluruh wilayah. Kemudian percepatan terhadap pembangunan infrastruktur pendukung layanan keuangan yang berbasis teknologi tersebut agar penetrasi layanan lebih berkualitas dan tidak menghambat perkembangan perekonomian di dalam masyarakat.

---

ABSTRACTIndonesia with geographical and demographic are potentially to be more prosperous from the border areas through remote islands by utilizing financial technology to meet their needs of life and improving financial capability across Indonesia. This thesis discusses how public access to financial services and government strategies in connecting fragmentation and gaps in the welfare among islands in Indonesia through the financial services sector that uses technology as a bridge in reaching the community through the corners of the archipelago. Through normative research methods by reviewing the regulation and comparative regulations from other countries as a comparison. The results suggest that enhancing the public understanding of financial literacy to use financial technology more effective and distributed throughout the region. Then the acceleration of the development of technology based financial services support infrastructure so that service penetration is more qualified and does not hinder the development of the economy in the community."

" ABSTRAKPada saat ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan dalam menjalankan keberlangsungan kegiatannya. Salah satu tantangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sedang dihadapi diantaranya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki keterbatasan dalam menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini dikarenakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menganggap bahwa penerapaan aspek kesehatan dan keselamatan kerja membutuhkan biaya yang mahal. Salah satu upaya perbaikan secara berkala dan progresif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan adalah peningkatan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja dari pekerja dan pengusaha melalui program pelatihan perbaikan lingkungan kerja dengan menggunakan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Skripsi ini membahas bagaimana proses pelaksanaan program, kendala pelaksanaan program, dan pencapaian pelaksanaan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja bagi para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE merupakan program pelatihan yang memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan suatu tindakan yang praktis dan hanya mengeluarkan biaya yang rendah namun dapat memperbaiki kondisi tempat kerja. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hasil perbaikan kondisi tempat kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sudah menerapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja setelah para pekerja dan pengusaha Usaha Mikro, kecil, dan Menengah mengikuti pelaksanaan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE . Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE yaitu keterlibatan unsur tripartit dalam melaksanakan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE , masih rendahnya kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja pada usaha mikro, kecil dan menengah, dan tindak lanjut action plan.

---

ABSTRACTUntil recently, Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia are facing various challenges in carrying out their sustainability. One of the current challenges faced by Micro, Small, and Medium Enterprises is the limitation in applying safety and health aspects according to the expected standards. This limitation is caused by Micro, Small, and Medium Enterprises 39 consideration that the application of health and safety aspects requires high cost. One of the government 39 s progressive improvement efforts are given by the Ministry of Manpower to raise awareness of workers and employers through a work improvement program using the Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program for Micro, Small, and Medium Enterprises. This thesis discusses the process, obstacles, and the achievements from implementation of Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program that are given by the Ministry of Manpower to increase the awareness of safety and health for Micro, Small and Medium Enterprises. This research is a qualitative research with descriptive design. The result shows that the Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program can actually improve workplace conditions as training program for Micro, Small and Medium Enterprises by performing a practical and low cost action. In addition, the results of this study indicate that there are improvements in the workplace conditions of Micro, Small, and Medium Enterprises that have been implemented in accordance with safety and health standards. However, there are still obstacles found in implementing the Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program, which includes the involvement of tripartite elements in implementing the Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program, the low level of safety and health awareness on Micro, Small and Medium Enterprises, and from action plan follow up. "

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri. Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka.Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri.Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka. Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.

---

Small and Medium Enterprises SMEs have an important role in the economy of Indonesia. SME has a proportion of 99 of Indonesia rsquo s total entrepreneur. On the other hand, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. Therefore, the demand for halal products in Indonesia is also high. However, there are still many SME entrepreneurs who do not have halal certificate for their product. This study discusses the perpective of the SMEs entrepreneurs who already have halal certification toward the certification itself. This study analyses the motivation of SME entrepreneur to make halal certification, along with the benefits of halal certificate according to them.

The findings of the research show that consumers are the motivation them to make halal certificates. In addition to market demand, they make halal certificates because they want to provide a halal guarantee of their customers."

"Disparitas Upah Minimum adalah kesenjangan upah karena ketimpangan pembagian Upah Minimum antar daerah. Seperti yang terjadi di Jawa Timur, memang ada kesenjangan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) antar wilayah dengan UMK tertinggi dan daerah dengan UMK terendah. Salah satunya terjadi di daerah yang berdekatan seperti Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto dimana Upah Minimumnya disparitas Kabupaten / Kota (UMK) menjadi dua kali lipat. Penelitian ini mengkaji dampaknya perbedaan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ketimpangan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) terhadap UMKM di PT Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, yang kemudian menggunakan software NVIVO untuk pengolahan data kualitatif. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas berdampak pada Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) tidak terlalu dirasakan oleh mayoritas pekerja dan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah, baik di Kota Mojokerto maupun di Kabupaten Mojokerto. Namun terdapat indikasi bahwa sebagian kecil UMKM di Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto merasakan dampak disparitas UMKM, antara lain: (1) kesulitan mencari tenaga kerja; (2) terhambatnya kelangsungan usaha; dan (3) kekuasaan beli pekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas UMK yang terjadi antara Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, antara lain: (1) Kekuatan Persatuan Pekerja; (2) Perbedaan Geografis; dan (3) Perumusan dan Pelaksanaan Peraturan.

---

Minimum Wage Disparity is the wage gap due to inequality distribution of Minimum Wages between regions. As happened in East Java, there is indeed a District / City Minimum Wage (UMK) gap between regions with the highest UMK and regions with the lowest UMK. One of them occurred in adjacent areas such as Mojokerto City and Mojokerto Regency where the Minimum Wage of District / City disparity (UMK) was doubled. This study examines the impact of differences in Regency / City Minimum Wages (UMK) for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Mojokerto City and Mojokerto Regency. This study aims to determine the impact of Regency / City Minimum Wage inequality on MSMEs in PT Kota Mojokerto and Mojokerto Regency. This research uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies, which then use NVIVO software for qualitative data processing. Results The results showed that the disparity impact on the Regency / City Minimum Wage (UMK) was not felt by the majority of workers and entrepreneurs of Micro, Small and Medium Enterprises, both in Mojokerto City and in Mojokerto Regency. However, there are indications that a small proportion of MSMEs in Mojokerto and Mojokerto Regency feel the impact of MSME disparities, including: (1) difficulty finding workers; (2) business continuity is hampered; and (3) workers' purchasing power. Factors affecting MSE disparities that occur between Mojokerto City and Mojokerto Regency, include: (1) Strength of Workers' Unions; (2) Geographical Differences; and (3) Formulation and Implementation of Regulations."

"Dalam UUD Pasal 28 H ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan secara utuh sebagai manusia yang berguna. Untuk mewujudkan jaminan sosial tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku bagi semua orang Indonesia. Salah satu jaminan sosial tersebut adalah asuransi kesehatan. yang diimplementasikan oleh PT Askes, namun pada tahun 2014 diubah menjadi BPJS Kesehatan. Di Pada tahun 2019 BPJS Kesehatan memiliki target untuk mencapai Universal Health Cakupan (UHC) di Indonesia sehingga BPJS Kesehatan berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, salah satunya keanggotaan melalui Badan Usaha menjamin kesehatan para pekerja beserta keluarganya. Sedangkan menurut data BPJS Kesehatan KC Depok masih memiliki Badan Usaha yang belum terdaftar sebagai Peserta program JKN dan jumlah badan usaha bisa bertambah setiap bulannya karena badan usaha baru. Sehingga seluruh badan usaha bisa dijangkau oleh BPJS Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya badan usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BUMKM) di pengambilan keputusan untuk mengikuti program JKN di kawasan Depok Town Square 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dalam. Dari hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, sikap, program JKN yang ditawarkan, dan kebijakan yang berlaku. Faktor pengetahuan Iuran dan pelayanan fasilitas kesehatan dari program JKN menjadi faktor terpenting mempengaruhi mayoritas BUMKM. Kemudian perlu adanya sosialisasi tentang program JKN dari BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan pemerintah memberikan subsidi sebagian kepada BUMKM yang kurang mampu, dan melakukannya peningkatan mutu fasilitas kesehatan.

---

In the Constitution Article 28 H, paragraph 3, it is explained that everyone has the right to social security which enables their complete development as a useful human being. To realize social security, the Government of Indonesia enacted Law no. 40 of 2004 concerning the National Social Security System which applies to all people Indonesia. One such social security is health insurance. which was implemented by PT Askes, but in 2014 it was changed to BPJS Kesehatan. In 2019 BPJS Kesehatan has a target to achieve Universal Health Coverage (UHC) in Indonesia so that BPJS Kesehatan tries to reach all levels of society, one of which is membership through Business Entities to ensure the health of workers and their families. Meanwhile, according to data from BPJS Kesehatan KC Depok, there are still business entities that have not been registered as participants in the JKN program and the number of business entities can increase every month. because it is a new business entity. So that all business entities can be reached by BPJS So that the purpose of this study is to find out what factors influence business entities, especially Micro, Small and Medium Enterprises (BUMKM) in decision making to take part in the JKN program in the Depok Town Square 2019 area. This study used a qualitative research method with in-depth interviews. From the research results, the factors that influence are knowledge, attitudes, the JKN program offered, and the prevailing policies. The knowledge factor Fees and health facility services from the JKN program are the most important factors affecting the majority of BUMKM. Then there is a need for socialization about the JKN program from BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan in collaboration with the government to provide partial subsidies to underprivileged BUMKMs, and to improve the quality of health facilities."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penentu moral pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini termotivasi karena UMKM mempunyai kontribusi sebesar 60% terhadap PDB Indonesia, namun hanya berkontribusi 0,67 persen terhadap penerimaan pajak. Rendahnya penerimaan pajak salah satumya disebabkan karena moral pajak yang rendah. Moral pajak adalah motivasi intrinsik wajib pajak untuk membayar pajak. Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan terhadap 217 UMKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage sampling. Hasil analisis melalui Structural Equation Model dengan program Smart PLS menunjukkan bahwa sentimen terhadap pajak, keadilan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, persepsi barang publik, dan sikap terhadap hukuman mempengaruhi moral pajak UMKM di Jabodetabek secara positif. Kepercayaan terhadap otoritas pajak signifikan terhadap moral pajak pelaku usaha mikro, sedangkan pada pelaku usaha kecil dan menengah tidak signifikan. Moral pajak pelaku UMKM Jakarta dipengaruhi oleh sentimen terhadap pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan persepsi terhadap barang publik. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi moral pajak pelaku UMKM luar Jakarta adalah sentimen terhadap pajak dan sikap terhadap hukuman. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sentimen terhadap pajak menunjukkan koefisien jalur yang paling kuat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa otoritas pajak harus menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan penyampaian informasi tentang penggunaan uang pajak dan manfaatnya kepada publik, tidak hanya oleh otoritas pajak dari sisi penerimaan, tetapi juga oleh instansi lain sebagai pengguna uang pajak.

---

This study aims to discover the determining factors of Micro, Small, and Medium Enterprises tax morale. The study is encouraged to be executed because Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) contributes 60% to Indonesias GDP, but contributes only 0.67% to tax revenue. One of the causes of the low level of tax revenue is the low level of tax morale. Tax morale refers to intrinsic motivation of the tax payers in paying the tax. The level of tax morale is predicted to give impact on the level of tax compliance. The population in the research is MSMEs in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek). The sampling technique used is multistage sampling. The survey is done by conducting direct interview with the respondents. There are 217 MSMEs that participated in this study. The result of Structural Equation Model (SEM) analysis, which incorporates Smart PLS program, shows that the sentiments towards tax, justice, trust with the tax authority, public good perception, and attitude towards punishment affect the tax morale of MSMEs in Jabodetabek positively. The investigation also unveils that the sentiments towards tax proves to be the strongest path coefficient. The study recommends that tax authority manage its integrity, improve the service quality, and ensure the easy process to taxpayers. In addition, the government must enhance its transfer of information related to tax money spending as well as tax benefit to public, not only by tax authority which accepts tax payment, but also by other institutions as the users of tax money."

"Sektor informal di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari sektor informal. Diketahui bahwa usaha mikro pembuatan batu bata membutuhkan banyak tenaga kerja fisik dan bekerja di lingkungan yang kurang ideal. Postur tubuh yang canggung, udara yang tercemar asap karbon, terik matahari dan asap menjadi ancaman bagi para pengrajin batu bata selama bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor informal khususnya usaha mikro. Pelaksanaan K3 diukur dari observasi di lapangan, didukung dengan angket untuk mengukur pengetahuan, sikap dan perilaku pengrajin bata (n = 60), angket Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) untuk melihat gambaran keluhan gangguan otot rangka pada pengrajin batako dan wawancara dengan instansi pemerintah untuk memvalidasi hasil observasi dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap dan perilaku pengrajin bata terkait K3 masih rendah dan belum ada Pos UKK di Desa Panggisari. Keluhan gangguan otot rangka terbanyak terdapat pada punggung bawah (91,6%), bahu (71,7%), dan punggung atas (71,7%). Instansi pemerintah memiliki kendala dan keterbatasan dalam mendukung pelaksanaan K3 yang tepat di sektor usaha mikro. Perlu komitmen yang kuat untuk menjalankan K3 baik dari pengrajin batako maupun dari pemerintah.

---

The informal sector in Indonesia absorbs a large number of workers and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are part of the informal sector. It is known that brick-making microbusinesses require a lot of physical labor and work in less than ideal environments. The awkward posture, the air polluted with carbon smoke, hot sun and smoke pose a threat to the bricklayers while working. This study aims to determine the extent to which the application of Occupational Safety and Health (K3) in the informal sector, especially micro businesses. The implementation of K3 is measured from observations in the field, supported by a questionnaire to measure the knowledge, attitudes and behavior of brick craftsmen (n = 60), the Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) questionnaire to see a description of complaints of skeletal muscle disorders among brick-block craftsmen and interviews with government agencies to validate it. the results of observations and questionnaires. The results showed that the knowledge, attitudes and behavior of bricklayers related to K3 were still low and there was no UKK Post in Panggisari Village. The most complaints of skeletal muscle disorders were on the lower back (91.6%), shoulders (71.7%), and upper back (71.7%). Government agencies have constraints and limitations in supporting proper OSH implementation in the micro business sector. It needs a strong commitment to run K3 both from brick-making craftsmen and from the government."

"Penelitian ini menganalisa dampak kompetisi industri perbankan terhadap penyaluran kredit dan suku bunga kredit usaha UMKM di tiap provinsi Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan 2018. Banyak studi empiris yang menyatakan bahwa tingkat kompetisi berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Penelitian ini menggunakan dua ukuran kompetisi yaitu concentration ratio dan Herfindahl-Hirschman Index, namun hasil dari kedua ukuran tersebut berbeda terhadap penyaluran kredit UMKM. Adapun, kompetisi industri perbankan tidak berpengaruh terhadap suku bunga kredit UMKM. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang mempertimbangkan contestability dalam industri perbankan sebagai ukuran kompetisi dan adanya rigiditas perubahan suku bunga kredit dalam pasar yang berkonsentrasi tinggi.

---

This paper address the affect of banking industry competition on credit distribution and interest rates for micro, small and medium enterprises (MSME) in Indonesia during the period of 2013 until 2018. Many studies has proven that competition in bank level affect the credit distribution. This study uses two competition measures namely concentration ratio and the Herfindahl-Hirschman Index, but the results of the two measures differ from the distribution of MSME loans. Meanwhile, the banking industry competition has no effect on MSME credit interest rates. This supports previous research that considers contestability in the banking industry as a measure of competition and the rigidity of changes in lending rates in highly concentrated markets."

"Bank X telah meluncurkan produk digital yaitu Produk Digital Y berfokus pada penyediaan pinjaman multiguna kepada debitur, khususnya UMKM. Namun demikian, pelaksanaan produk digital ini dapat menimbulkan risiko keamanan, risiko operasional, dan lainnya bagi Bank dan debiturnya. Pokok permasalahan adalah 1) apa saja peraturan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemberian kredit melalui layanan perbankan digital oleh bank umum kepada UMKM di Indonesia? dan 2) bagaimana kesesuian pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM di Bank X melalui Produk Digital Y dengan peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan adalah 1) pengaturan mengenai pemberian kredit melalui layanan perbankan digital untuk UMKM setara dengan pengaturan tentang pemberian kredit secara konvensional sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PBI No. 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kewajiban pemberian pinjaman produktif kepada UMKM, program APU-PPT, manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, implementasi layanan perbankan digital, dan lain sebagainya; 2) Bank X telah menerapkan kewajiban penyediaan kredit dan manajemen risiko dalam penilaian kredit yang menyeluruh terhadap debitur UMKM berdasarkan teknologi informasi yang disampaikan oleh calon debitur. Rekomendasi penulis adalah agar Bank X menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada Digital Product Y dan agar OJK mengeluarkan pedoman mengenai pemberian kredit tanpa anggunan melalui layanan perbankan digital.

---

Bank X has enforced digital product namely Digital Product Y that focuses on providing multipurpose loans to debtors, specifically MSMEs. Nevertheless, the operation of this digital product may give rise to security risks, operational risk and others to the Bank and its debtors. Research questions are 1) what are the applicable laws and regulations in regard to credit provision to MSMEs through digital banking services by commercial banks in Indonesia? and 2) how is the compatibility in the implementation of credit provision to MSMEs in Bank X through Digital Product Y with banking laws and regulations in Indonesia? Form of research is juridical-normative and analytical descriptive research typology. The conclusions are 1) the regulation on credit provision through digital banking service to MSMEs is equivalent to the regulation on credit provision in conventional way as governed in Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 and PBI No. 14/22/PBI/2012 as amended by PBI No. 17/12/PBI/2015 by implementing prudential principle, obligation of extending productive loans to MSMEs, APU-PPT programs, risk management in the use of information technology, digital banking service, and others; 2) Bank X has implemented obligation of credit provision and risk management in extensive credit assessment of MSME debtors based on information technology that submitted by debtors. Author’s recommendations are for Bank X to implement use of digital signature upon Digital Product Y and for OJK to banking policy in on provision of unsecured loan through digital banking service."

"Pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi pelaku UMKM. Sebagai bentuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) untuk para pelaku UMKM bidang ekonomi kreatif di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan gambaran pelaksanaan bimbingan teknis CHSE untuk melihat sejauh mana penerapan yang dilakukan pelaku UMKM setelah mengikuti bimbingan teknis serta perubahan yang mereka alami. Dari disiplin Ilmu Kesejahteraan sosial bimbingan teknis ini sejalan dengan konsep pemberdayaan sebagai sebuah program agar mampu mempersiapkan pelaku UMKM menghadapi pandemi COVID-19. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang terdiri dari penanggung jawab program dan tiga orang peserta bimbingan teknis. Waktu rangkaian penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan pada bulan November 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam ruang lingkup jangka pendek. Materi CHSE menjadi solusi untuk tetap dapat menjalankan usaha dengan aman. Para pelaku UMKM telah menerapkan CHSE dan Digital branding sebagai cara bertahan saat pandemi COVID-19, antara lain dengan mewajibkan pengunjung menggunakan masker, menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan, mengatur jarak meja, dan menyemprotkan disinfektan. Dari segi Digital branding, para pelaku UMKM sudah mulai menggunakan platform Online untuk promosi. Faktor pendukung program ini diantaranya ialah teknis pelaksanaan seperti lokasi kegiatan, perlengkapan serta motivasi peserta. Hal tersebut masuk dalam modal fisik dan modal teknologi dalam pendukung pemberdayaan. Sementara penghambat program ialah tidak ada pendampingan dan sdm yang merupakan ketergantungan kepada orang lain. Program yang telah berjalan pada tahun sebelumnya membuat informan kemungkinan mengalami recall bias dalam memberikan informasi sehingga menjadi keterbatasan penelitian ini. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan agar bisa berjalan secara maksimal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi disiplun Ilmu kesejahteraan sosial khususnya bagi mata kuliah Intervensi Komunitas.

---

The COVID-19 pandemic has had an impact on MSME players. As a form of handling COVID-19 and economic recovery, the South Jakarta Tourism and Economy Office carried out Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) Technical Guidance activities for MSME players in the creative economy sector in the South Jakarta area. This research aims to explain the description of the implementation of CHSE technical guidance to see the extent of the implementation carried out by MSME actors after participating in the technical guidance and the changes they experience. From the discipline of Social Welfare Science, this technical guidance is in line with the concept of empowerment as a program to be able to prepare MSME players to face the COVID-19 pandemic. The informants in this study were four people consisting of the person in charge of the program and three technical guidance participants. This research was conducted for one month in November 2022. This research uses a descriptive approach in a short-term scope. CHSE material is a solution to continue running a business safely. MSME players have implemented CHSE and Digital branding to survive during the COVID-19 pandemic, including by requiring visitors to wear masks, providing facilities for washing hands, setting table distances, and spraying disinfectants. In terms of digital branding, MSME players have started using online platforms for promotion. Supporting factors for this program include technical implementation such as the location of activities, equipment, and motivation of participants. This is included in physical capital and technological capital in supporting empowerment. While the inhibitors of the program are no assistance and human resources which are dependent on others. The program that has been running in the previous year makes informants likely to experience recall bias in providing information so that it becomes a limitation of this research. This research could be a reference for the government in running empowerment programs so that they can run optimally. The results of this study would be a contribution to social welfare studies, especially in community intervention course."