Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSektor usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. UMKM juga memliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, UMKM seringkali terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Untuk itu UMKM perlu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam rangka mengembangkan UMKM. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah seminar dan pelatihan kewirausahaan, serta praktek bisnis bagi kelompok UMKM. Hasil dari kegiatan ini terbukti berdampak positif bagi kemandirian UMKM dan meningkatkan pendapatan keluarga."

"ABSTRAKKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang marketing online dan pencatatan akuntansi sehingga mendukung kegiatan usaha ibu-ibu yang tergabung dalam Yayasan Tugas Ibu (YTI) di Tangerang Selatan. Di samping pelatihan juga dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan tingkat kemampuan mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta para pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang tergabung di YTI maupun partner YTI yang telah memiliki usaha. Peserta sangat antusias dengan materi yang diberikan. Peserta mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan ini dan ingin agar acara yang sama bisa dilakukan kembali dengan materi lanjutan. Peserta memahami arti pentingnya laporan keuangan yang sistematik dalam menunjang usaha yang mereka lakukan. "

"ABSTRAKPeran pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dibuktikan dengan penerbitan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik serta Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (Standar EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Permasalahan dalam pengelolaan usaha bagi usaha mikro secara umum sangat beragam. Permasalahan yang terjadi diantaranya : pemasaran (marketing), pembiayaan, lokasi, keamanan dan pembuatan laporan keuangan sederhana bagi usahanya. Pelatihan pembuatan laporan keuangan merupakan penawaran penyelesaian masalah yang ada.Jumlah usaha mikro yang terdapat di wilayah RW 06 sangat potensial untuk dibantu pengelolaan keuangannya. Pengelolaan yang baik memerlukan dukungan dari laporan usaha, dalam hal ini adalah laporan keuangan. Masyarakat membutuhkan pengetahuan untuk membuat pelaporan sesuai dengan standar yang ada."

"Tujuan kegiatan business coaching yang dilakukan adalah perbaikan logo produk, pemaksimalan kegiatan promosi online dan Perumusan Harga Pokok Penjualan yang selama ini belum ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah UMKM Pawon Fasdiin yang berkecimpung dalam industri makanan. Instrumen penelitian ini menggunakan metode Business Coaching dengan instrumen yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

---

The purpose of the business coaching activities carried out was to improve the product logo, maximize online promotional activities and formulate Cost of Goods Sold that had not been available. This study uses a qualitative approach. The object of this research is UMKM Pawon Fasdiin which is involved in the food industry. This research instrument using Business Coaching method with the instrument used is interview and observation."

"Perseroan Terbatas Perseorangan adalah Badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Usaha Mikro dan Kecil yang mana pendiriannya hanya dilakukan oleh satu orang yang dimunculkan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Namun dalam konsep badan hukum dikenal salah satu teori badan hukum yaitu Teori Kekayaan Bersama (Proprietary Collective Theory) Teori Kekayaan Bersama ini merupakan teori yang menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering, (Jerman) dan memperoleh dukungan dari Utrecht (Indonesia), Marcel Planiol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda) yang diikuti pula oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, dan Apeldoorn. Sejalan dengan hal tersebut, sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia, yang di dalamnya mengatur tentang Perseroan Terbatas, sampai kemudian diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terakhir, diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dan tertanam dalam pendidikan tinggi hukum bahwa perseroan terbatas ialah perkumpulan modal yang mana pemegang saham jumlahnya lebih dari 1 (satu) orang. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana memahami konsep pemegang saham perseorangan berdasarkan teori kekayaan bersama (Proprietary Collective Theory).

---

Sole Proprietorship Company is an individual legal entity that meets the criteria for micro- and small-scale businesses as set forth in laws and regulations on micro- and small-scale businesses that the establishment is only carried out by one person based on Law Number 6 of 2023 on Enactment of Regulation of The Government In Lieu of Law Number 2 Of 2022 On Job Creation Into Law. However, in the concept of legal entity, there is one of the legal entity theories namely the Proprietary Collective Theory. This Proprietary Collective Theory is a theory that considers legal entity as a group of people. The interests of a legal entity are the interests of all its members. This theory was stated by Rudolf von Jhering, (Germany) and supported by Utrecht (Indonesia), Marcel Planiol (France) and Molengraaff (Netherlands) also followed by Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, and Apeldoorn. In line with this, since the enactment of Wetboek van Koophandel voor Indonesie, which regulates Limited Liability Companies, until the promulgation of Law No. 1 of 1995 on Limited Liability Companies. Finally, the promulgation of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies which is regulated and embedded in higher legal education that a limited liability company is a capital association in which the number of shareholders is more than 1 (one) person. Using doctrinal research methods, this article will discuss how to understand the concept of Sole Proprietorship Company based on the Proprietary Collective Theory."

"Tesis ini membahas strategi market development yang dijalankan oleh coach dalam bentuk kegiatan sales promotion di Bengkel XYZ. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Bengkel XYZ bergerak di bidang industri otomotif dan terletak di Margonda, Depok, Jawa Barat, menyediakan layanan penjualan aksesoris dan onderdil, perawatan berkala dan perbaikan, serta peningkatan peforma mobil. Untuk mengetahui kendala, khususnya dibidang pemasaran, yang dialami oleh Bengkel XYZ, coach melakukan proses observasi lapangan, wawancara dengan pemilik, dan penyebaran kuesioner terhadap pelanggan. Hal ini dilakukan agar data-data tersebut dapat menjadi dasar dari strategi market development yang akan diterapkan di Bengkel XYZ.

---

This thesis discusses the strategy of market development which is run by coach in the form of sales promotion activity in Bengkel XYZ. MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) XYZ's workshop is engaged in the automotive industry and is located in Margonda, Depok, West Java, providing sales service of accessories and spare parts, periodic maintenance and repair, and improved car performance. To know the obstacles, especially in the field of marketing, experienced by XYZ Workshop, the coach conducts field observation, interviews with the owner, and distributes questionnaires to customers. This is done so that these data can be the basis of market development strategy that will be applied in XYZ Workshop."

"In July 2013, Indonesia implemented the presumptive tax regime on micro, small and medium enterprises (MSMEs) by assigning Government Regulation No.46/2013. This regulation simplified the tax administration and provides tax cuts to MSMEs to help them grow and encourage voluntary tax compliance, which eventually will increase their contribution to state revenue. This thesis provides an analysis of the implementation of this new tax regime by comparing related literature on practices of this tax regime in many countries with the recent conditions in Indonesia after this regulation was applied. It seems that the new tax regime encourages voluntary tax compliance and stimulates the contribution of MSMEs to state revenue. However, some challenges, such as different definitions, lack of tax knowledge, impartiality to business losses, and the indication of tax avoidance must be overcome by the government by improving policies that favor MSMEs.

---

Sejak bulan Juli 2013, Indonesia menerapkan sistem pajak presumsi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No.46/2013. Ketentuan ini menyederhanakan administrasi pajak dan memberikan pemotongan pajak kepada UMKM untuk membantu mereka tumbuh dan mendorong kepatuhan pajak sukarela, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Tesis ini memberikan analisis implementasi sistem pajak baru ini dengan membandingkan literatur terkait praktik-praktik rezim pajak ini di banyak negara dengan kondisi terkini di Indonesia setelah peraturan ini diterapkan. Secara umum, rezim pajak yang baru berhasil mendorong kepatuhan pajak sukarela dan merangsang kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara. Namun, beberapa tantangan, seperti definisi yang berbeda, kurangnya pengetahuan perpajakan ketidakberpihakan terhadap kerugian bisnis, dan indikasi penghindaran pajak, harus diatasi oleh pemerintah dengan merumuskan kebijakan yang dapat mendukung UMKM."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelaku usaha mikro dalam menentukan keinginan dan partisipasi kredit pada lembaga keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta menggunakan model regresi probit untuk menganalisa 91 data sampel usaha mikro yang diambil pada bulan Mei 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lama usaha, rencana pengembangan usaha, dan status sebagai penduduk Jakarta memiliki pengaruh signifikan pada keinginan untuk meminjam. Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh signifikan pada partisipasi kredit adalah lama usaha, tingkat penghasilan, dan status miskin dari pelaku usaha mikro.

---

The objective of this study is to identify the factors that influence the decision of microenterprises in determining willingness to borrow and credit participation to financial institutions. The research was conducted by case study on the Pasar Minggu sub-district, in South Jakarta city. The method used in this research is descriptive qualitative as well as using a probit regression model to analyze 91 sample data microenterprises taken in May 2014. The results of this study indicate that length of business, business plans, and satus as Jakarta's resident have a significant influence on the willingness to borrow. While the variables that have a significant influence on credit participation is length of business, income level, and status as a poor."

"Tesis ini membahas preferensi usaha mikro kecil (UMK) di Provinsi DKI Jakarta dalam menambah modal usaha dengan mengagunkan sertifikat tanah miliknya ke bank. Tesis ini mensurvei 85 UMK di wilayah di DKI Jakarta. Metode probit digunakan dalam analisis. Hasil analisis menemukan bahwa terdapat 32,94% dari responden sampel berminat mengagunkan sertifikat tanahnya dalam rangka mendapatkan kredit permodalan perbankan. Variabel yang mempengaruhi preferensi UMK mengagunkan sertifikat tanah adalah luastanah, kepemilikan rencana usaha, dan lingkup pemasaran. UMK yang tidak berminat mengagunkan sertifikat tanahnya dikarenakan tidak memiliki ijin usaha.

---

This thesis discusses the preferences of small micro enterprises (MSEs) in the Province of DKI Jakarta to collateralize land certificate for bank loan. This thesis surveyed 85 MSEs in DKI Jakarta. Probit methods used in the analysis. The results of the analysis found that there were 32.94% of the sample interest in collateralizing his land certificate in order to get credit banking capital. Variables affecting preference MSE collateralize land certificate is broad land, ownership of a business plan, and marketing scope. MSEs which are not interested because they does not have a business license."

"Usulan Penelitian ini diawali karena adanya liberalisasi pasar ritel melalui Keppres No. 99 tahun 1998 dan SK Menteri Investasi No. 29/SK/1998 serta Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dimana melalui kedua Undang-Undang ini peritel asing bukan saja boleh membuka gerainya diseluruh wilayah Indonesia, bahkan secara agresif investor asing mulai menggeser peritel-peritel lokal. Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika ditetapkannya perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai efektif pada tahun 2015. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia UMKM dianggap sektor yang memiliki peran penting. Sebagaian besar jumlah penduduk Indonesia tidaklah memiliki pendidikan tinggi, sehingga kegiatan usaha yang dapat dilakukan merupakan usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern. Melihat kondisi ini diperlukan peran pemerintah melalui hukum yang dibuatnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM khususnya sektor ritel. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi UMKM sektor ritel dan langkah preventif dalam menghadapi MEA serta bagaimana peran Komisi Ppengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi kegiatan usaha disektor ritel. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan berfokus pada sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menyarankan bagi pemerintah untuk membuat peraturan setingkat Undang-Undang di sektor ritel agar pemberian sanksi bisa lebih optimal dan menyarankan pemerintah untuk meningkatkan peran KPPU agar dapat maksimal dalam melakukan pengawasan.

---

This research proposal begins by liberalization of the retail market through Presidential Decree No. 99 of 1998 and Minister of Investment decree No.29/SK/1998 and Investment Act No.25 of 2007 and Limited Company Act No. 40 of 2007 in which through those Act, not only allowed foreign retailers opened outlets across Indonesia but also even aggressive investors began to shift local retailers. It is increacsingly worry while the ASEAN Economic Comunity had been agreed which became effective in 2015. In the economic development of Indonesia SMEs sector is considered to have an important role. Most of the Indonesian population is poorly educated, so that business activities can be done is a good small business sector, traditional and modern. Seeing this condition necessary the role of government through laws which is made to provide legal protection to SMEs especially in retail sector. The problem formulated in this study are how abaout government policy to make protection for SME?s in retail sector in facing AEC and how the role of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in conducting surveillance in retail sector. This research is a normative method by focusing on secondary data sources are divided into primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The result of this thesis is suggest for the government to make the regulation as equal as act in retail sector so that sanction can be optimized and suggest the government to improve the role of KPPU to be more levarage in controlling competition in retail sector."