Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai inkonsistensi dan permasalahan hukum yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum didirikannya badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik hukum antara hakikat “perjanjian” dan hakikat “persekutuan” pada Perseroan Terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga mengakibatkan inkonsistensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan lain yang timbul juga terletak pada dihilangkannya peran notaris sebagai verifikator dalam proses pendirian PT UMK yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dikemudian hari. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan antara konsep Perseroan Terbatas dan peran notaris pada PT UMK dengan Single Member Limited Liability di Jerman. Jerman dipilih sebagai negara pembanding karena Jerman merupakan salah satu negara penganut sistem hukum civil law yang telah mengaplikasikan pendiri tunggal dengan konsep yang berbeda dengan PT UMK di Indonesia. Hasil analisis adalah menyarankan ketentuan Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J pada UU Cipta Kerjadicantumkan pada Peraturan Pemerintah PT UMK untuk menghindari inkonsistensi pada UUPT, diwajibkannya pengurusan pernyataan pendirian PT UMK dengan bantuan jasa notaris dan juga menambahkan ketentuan mengenai pengurus pengganti pada pernyataan pendirian dalam hal pendiri tunggal tidak bisa melanjutkan pengurusan PT UMK.

---

This research discusses inconsistency and legal issues that occur after the promulgation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The amendment to the Limited Liability Company Law through the Job Creation Law became the legal basis for the establishment of a single individual limited liability company for micro and small enterprises (PT UMK). This aims to provide convenience for micro and small businesses to establish a business entity in the form of a Limited Liability Company. On the other hand the regulation of PT UMK in the Job Creation Law results in legal conflicts between the essence of "agreement" and the essence of "partnership" in a limited liability company with the concept of a single founder of PT UMK. The addition of provisions regarding PT UMK also resulted in inconsistencies in the Limited Liability Company Law. Another problem that arises lies in the elimination of the role of a notary as a verificator in the process of establishing PT UMK which can cause various legal problems. To describe these problems, a normative legal research method is used with descriptive research type. The analysis was also carried out by comparing the concept of limited liability company and the role of a notary between PT UMK and single member limited liability company in Germany. Germany was chosen as the country of comparison because Germany is a country that adheres to the civil law legal system that has applied a single founder limited liability company with a different concept from PT UMK in Indonesia.The results of the analysis are suggesting that the provisions of Article 153A to Article 153J of the Job Creation Law are included in the Government Regulation regarding PT UMK instead to avoid inconsistencies in the Limited Liability Company Law, requires the preparation of a statement of establishment of PT UMK through a notary service as mandatory and also adding provisions regarding management replacement in the statement of establishment in case the single founder unable to continue the management of PT UMK."

"Selama lebih dari satu dasawarsa BMT telah menjadi sebuah lembaga keuangan berbasis sistem syariah yang menjangkau masyarakat kelas paling bawah dengan cara menopang pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta menyelamatkan masyarakat dari praktik-praktik transaksi keuangan ribawi. Namun ternyata lembaga yang diprakarsai oleh swadaya masyarakat ini masih terbentur dengan berbagai kendala di lapangan, salah satunya adalah kendala pemasaran. Atas dasar itulah maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui arah pemasaran yang tepat. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis faktor ini diketahui bahwa faktor yang menjadi penjelas utama terhadap preferensi masyarakat untuk menjadi nasabah BMT adalah faktor yang terdiri dari variabelvariabel proses, sumberdaya insani, pelayanan, reputasi dan rekomendasi. Sehingga kepada unsur-unsur yang terdapat di dalam faktor inilah seharusnya strategi pemasaran BMT difokuskan.

---

For more than one decade BMT had envolved to be a sharia financial system institute, which helped the grass-root class society by carrying out the developments of small and micro businesses. Thus, BMT had saved the community from the financial transactions practicing riba. However, BMT as a non-governmental institution is still encountered some problems. One of which, is marketing problems. So it is necessary to do a research to find out the right way for marketing strategy, to solve this problem.

The outcome of this research, which used factor analysis method, that the factor which influenced the most for the community preference to become a member of BMT are factors consisting process, human resources, customer care, reputation, and recommendation variables. These are the factors, which the marketing strategies should be focused on."

"Dana bergulir merupakan program pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka memperluas akses masyarakat untuk memperoleh modal usaha khususnya bagi pengusaha mikro. Di Kota payakumbuh program ini sudah ada semenjak tahun 2003. Sampai akhir tahun 2009 dana yang digulirkan telah mencapai Rp. 29.851.500.000,-. Sasarannya adalah sektor pertanian, perdagangan, industri, peternakan, koperasi dan usaha lainnya. Melihat perkembangan perekonomian Kota Payakumbuh, sektor industri mengalami pertumbuhan yang lambat Kota Payakumbuh, padahal kedepan sektor ini akan menjadi leading sector bagi sektor ekonomi lainnya.Sehingga perlu upaya konkrit dari pemerintah Kota Payakumbuh untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk memberikan kemudahan akses dana bagi sektor industri. Diharapkan dengan adanya program dana bergulir mikro semakin banyak pengusaha mikro khususnya sektor industri memperoleh akses dana untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian bisa lebih meningkatkan pendapatan pengusaha industri dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri.Penelitian ini akan mengevaluasi Program dana bergulir dari segi penggunaan input, perolehan output, outcome, manfaat dan dampak program terhadap masyarakat/nasabah pemanfaat dana bergulir. Di mana dampak program akan dilihat melalui peningkatan pendapatan pengusaha sektor industri dengan melakukan uji beda dua rata-rata. Berdasarkan hasil evaluasi program ternyata ditemukan bahwa penyaluran dana bergulir belum disertai pembinaan oleh pengelola terhadap nasabah (sektor industri) sehingga pengusaha tersebut berkembang secara otodidak saja. Selanjutnya berdasarkan uji beda dua rata-rata pendapatan pengusaha mikro sektor industri meningkat sesudah memperoleh dana bergulir.Dari hasil penelitian, direkomendasikan beberapa kebijakan yang mungkin dapat diterapkan oleh BLUD Dana Bergulir Usaha Mikro Kota payakumbuh dalam usaha peningkatan pendapatan pengusaha mikro sektor industri di Kota payakumbuh.

---

Revolving-Fund Program is a Payakumbuh City Government Program in order to expand access to the community to obtain venture capital, especially for Micro-Ventures. The Program has already existed since the year 2003 in Payakumbuh. By the end of 2009 the funds revolved has reached Rp. 29.851.500.000,- directed towards the agricultural, trade, industry, farming, cooperatives and other sectors.In the future , the industry sector will be the front runner of the economy development in Payukumbuh, but unfortunately it is still developing at a slow rate. It needs concrete efforts of the Payukumbuh Governments to accomplish this, including providing the ease of access to funds for industry sectors. It is expected that The Micro Revolving-Fund Program could provide more microentrepreneurs, particularly in the industry sector, the ease of access to obtain funds to develop their business, thus able to further improve the proceeds of entrepreneurs and the growth in the industrial sector.This Research will evaluate the Revolving-Fund Programs in terms of the input, output, outcome, earnings, benefits and impacts of the program to the community/customer that make use of the program. To evaluate the impact of the program, it will be viewed through the increased in the proceeds of industry sectors entrepreneurs using two-test average.Based on the results of the evaluation, the revolving-fund distribution is not complemented by coaching by the administrator to the customer (industrial sector), as a consequence they developed themselves as self-taught entrepreneurs. Based on the two-test average, the industry sectors? micro entrepreneurs? proceeds increased after acquiring the Revolving-Fund. As a conclusion, it is recommended that some policies may be applied by the Payakumbuh?s BLUD Micro-Ventures? Revolving-Fund in increasing the revenue of micro-entrepreneurs in the industrial sector in Payakumbuh City."

"ABSTRAKHubungan antara pembeli dengan pemasok pada korporasi besar dapat terjalin dengan mudah dan lebih sistematis. Perdebatan muncul ketika pembeli bukanlah korporasi besar melainkan usaha mikro kecil menengah. Penelitian ini membahas hubungan antara pembeli dengan pemasok serta pengaruhmya terhadap performa organisisasi tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh peningkatan hubungan antara pembeli dengan pemasok terhadap performa usaha mikro kecil dan menengah. Dengan mengetahui hal ini diharapkan usaha mikro kecil menengah dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh UMKM selaku pembeli terhadap supplier serta manfaatnya terhadap kebaikan organisasi UMKM tersebut. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis PLS (Partial Least Square). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan buyer specificity, peningkatan supplier specificity berpengaruh positif terhadap hubungan jangka panjang antara pembeli dan pemasok serta hubungan jangka panjang antara pembeli dan pemasok berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah.

---

ABSTRACTThe relationship between the buyers and suppliers in a large corporation can be established easily and more systematically. The debate arises when the buyer is not the big corporations but small and medium micro enterprises. This study examines the relationship between buyer and supplier and their impact towards organizational performance. Researchers want to know how to influence the improvement of relations between the buyers and suppliers to the performance of micro, small and medium enterprises. Knowing these SMEs are expected to know the things that need to be considered and carried out by SMEs as buyers and the benefit against SME organizations. The data analysis techniques used PLS (Partial Least Square). The results of this study indicate that increased buyer specificity, increased supplier specificity have a positive effect on long-term relationships between buyers and suppliers as well as long-term relationships between buyers and suppliers have a positive and significant impact on the performance of micro, small and medium enterprises."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peran besar dan memiliki potensi sebagai alat penunjang dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Perbankan masih dianggap kurang dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Bank Syariah dapat dijadikan sebagai alternatif bagi perkembangan UMKM untuk memecahkan masalah akses pembiayaan karena saat ini pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah didominasi oleh pembiayaan kepada UMKM. Dengan pertimbangan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Data Penelitian ini diolah menggunakan program Eviews 6.0 dengan metode data panel dan hasil penelitian menjelaskan ROA, NPF, dan PDB tidak mempengaruhi porsi pembiayaan mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan sedangkan ukuran bank (size) signifikan mempengaruhi dengan prob. sebesar 0.0002.

---

Micro, Small and Medium Enterprises has a big role and has potential as a means of supporting the growth of the national economy. Banking is still considered to be less in lending to MSMEs. Islamic Banking can be used as an alternative for the development of SMEs to solve the problem of access to financing due to the current financing disbursed by Islamic banks dominated financing to SMEs. with these considerations, the aim of this study is to discuss the factors that influence the financing disbursed by Islamic banks in Indonesia.

The research data was processed using Eviews 6.0 program with panel data methods and results of the study describes the ROA, NPF, and GDP does not affect the portion of financing micro, small, and medium enterprises. Whereas bank size (size) significantly positive affect with a probability of 0.0002."

"ABSTRAKUsaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang berkembang di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman UMKM mulai memanfaatkan teknologi internet sebagai saluran distribusi dan promosi. Banyaknya jumlah pengguna media sosial di internet menjadi manfaat utama bagi entrepreneur UMKM. Hal itu membuat para Entrepreneur mulai memanifestasikan bisnis atau usaha di media sosial online. Saat ini, Kaskus sebagai media sosial online juga forum terbesar di Indonesia telah memiliki jumlah pengguna lebih dari 4,5 juta yang memiliki forum UMKM dan Jual Beli yang bermanfaat untuk pengembangan UMKM. Dari para responden yaitu entrepreneur UMKM Kaskus, penelitian ini menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang entrepreneur dalam memanifestasikan kewirausahaan media sosial online yang berasal dari faktor Internal yang membentuk sikap positif dalam mewujudkan kewirausahaan dan lingkungan Eksternal yang mampu meningkatkan ambisi juga pemahaman situasi dari lingkungan yang bermanfaat bagi peramalan usaha dimasa yang akan datang.

---

ABSTRACTSME is one of business which developed in Indonesia. As the time development, SMEs started using Internet technology as a distribution channel and promotion. The large user numbers of social media on the internet is becoming the main benefit for SME?s entrepreneurs, it makes the entrepreneur starts to manifest their business or enterprise in online social media. Nowdays, Kaskus as online social media and the biggest forum in Indonesia has more than 4.5 million users, its provide forum for SME and Buy-Sell that useful for the development of SMEs. From respondens entrepreneur Kaskus, this research found factors that influencing entrepreneurship manifest in online social media, the first is internal factors that can affect a positive attitude for creating entrepreneurship and then external environment can enhance to understanding and increasing ambition of the entrepreneur that beneficial for forecasting the environment future situation of entrepreneur's business."

"Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik dari segi kontribusi terhadap PDB dan penciptaan lapangan pekerjaan. UMKM juga harus menghadapi tantangan global, yaitu menanggapi peluang bisnis dan mempertahankan bisnisnya untuk mencapai keberlanjutan. Namun, sebagian besar dari mereka belum memperhatikan aspek keberlanjutan dan memiliki beberapa masalah dalam mengukur pencapaian keberlanjutan bisnisnya. Pengukuran kinerja harus dilakukan untuk mengetahui kondisi dan posisi bisnis dalam industri. Metode analytical hierarchy process AHP digunakan pada penelitian ini untuk mendapatkan pembobotan pada indikator kinerja utama yang selanjutnya digunakan untuk pengukuran pencapaian keberlanjutan. Penelitian ini menghasilkan rancangan indikator kinerja utama untuk mengevaluasi keberlanjutan bisnis yang sesuai dengan usaha mikro carica di Wonosobo Dieng berdasarkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta rekomendasi strategi.

---

Micro, small, and medium enterprises SMEs have a vital role in the growth of economy in Indonesia, both in terms of contribution to GDP and creation of employment opportunities. They also should face global challenges, which are respond to business opportunities and maintain their business to achieve sustainability. But, most of them haven rsquo t paid attention to sustainability aspects and have some problems to measure their sustainability achievement. Performance measurement should be conducted to know the situation and position of the business. Analytical hierarchy process AHP was used in this study to obtain the weighting of key performance indicators are then used to measure sustainability achievement. This paper proposes a set of Key Performance Indicators KPIs for evaluating sustainable business believed to be appropriate for the micro enterprises carica industry in Wonosobo Dieng based on the triple bottom line of sustainability, which are economy, social, and environment, as well as giving strategy recommendations."

"Penelitian ini mendeskripsikan kondisi kualitas hidup pelaku usaha mikro sektor makanan dan minuman yang menjalankan usahanya di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Kondisi kualitas hidup yang diteliti difokuskan pada aspek pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, serta keuangan keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan format studi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kualitas hidup dalan aspek pendidikan terjadi peningkatan kualitas hidup pada anak pelaku usaha dibandingkan dengan pelaku usaha dan pasangannya yang umumnya putus sekolah. Sedangkan di Bidang kesehatan dijumpai bahwa pelaku usaha mikro memiliki risiko terkena penyakit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga intinya. Sedangkan dari segi keuangan umumnya mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah dan menghadapi beberapa hambatan eksternal seperti mahalnya biaya pendidikan dan pangan.This study describes the quality of life conditions of micro and food businesses that run their businesses in Pekayon Jaya Sub-District, South Bekasi District, Bekasi City. The quality of life conditions studied were focused on aspects of family education, family health, and family finances. This research uses qualitative research by using a descriptive study format. The results showed that the quality of life condition in the aspect of education increased the quality of life of children of business actors compared to business actors and their partners who generally dropped out of school. Whereas in the health sector, it was found that micro-entrepreneurs had a higher risk of contracting the disease compared to their core families. While in financial terms they generally come from the lower middle class and face several external obstacles such as the high cost of education and food."

"Kemitraan adalah bentuk kerjasama berdasarkan kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang bentuk kemitraan antara UMKM dengan Perusahaan Besar. Pokok bahasan dalam tesis ini adalah kemitraan di bidang peternakan, lebih tepatnya peternakan ayam. Oleh karena itu, tesis ini akan mengkaji implementasi kemitraan di bidang peternakan dalam kaitannya dengan UU No. 20 Tahun 2008, dimana kasus kemitraan PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) dan PT Anjawani Mitra Madani (AMM) dianalisis sebagai dua contoh kemitraan dalam industri peternakan ayam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pada hakekatnya pengaturan kemitraan di bidang Peternakan telah mengacu dan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008, sehingga pelaksanaannya juga telah sesuai dengan asas-asas kemitraan. Namun masih terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya dimana Perusahaan Besar masih sering memiliki posisi dominan terhadap mitranya sehingga menyebabkan unsur pengendalian seperti pada kasus PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) dan PT Anjawani Mitra Madani ( AMM). Unsur pengendalian dalam kasus PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) terlihat dari perjanjian kemitraan dengan mitra. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan adanya urgensi bagi instansi pemerintah terkait untuk lebih memperketat pengawasan dengan tidak hanya mengawasi kemitraan tetapi juga perjanjian kemitraan

---

Partnership is a form of cooperation based on agreement and a sense of mutual need in increasing the capacity and capability of certain businesses. Law No. 20 of 2008 regulates the form of partnership between MSMEs and Large Companies. The subject matter in this thesis is the partnership in the animal husbandry sector, more precisely, chicken farming. Therefore, this thesis will examine the implementation of partnership in the animal husbandry sector in regard to the Law No. 20 of 2008, whereas the partnership case of PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) and PT Anjawani Mitra Madani (AMM) were analyzed as two partnership instances in the chicken farming industry. The method used in this study is juridical-normative legal research. The research results found that in essence the regulation of partnership in the Animal Husbandry Sector has referred and in accordance with Law No. 20 of 2008, consequently the implementation has also been in accordance with the principles of partnership. However, violations have still occurred in its implementation whereas Large Companies are still often to have a dominant position over their partners, causing the element of controlling to be present such in the cases of PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) and PT Anjawani Mitra Madani (AMM). The element of controlling in the case of PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) can be seen from the partnership agreement with partners. Therefore, this research shows that there is an urgency for the related government agencies to further tighten the supervision by supervising not only the partnership but also the partnership agreement."

"Perkembangan ekonomi nasional yang terjadi saat ini tentu menciptakan peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat Indonesia, salah satu sektor yang bermunculan saat ini adalah sektor pangan. Produsen pangan memiliki tanggung jawab utama terhadap produk pangan yang diedarkan dan dipasarkan, menyangkut gangguan kesehatan dan kematian orang yang mengkonsumsinya. Maka dari itu, perlu adanya pelindungan bagi para konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat tiga pokok rumusan permasalahan yaitu pengaturan kewajiban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang produk pangan, perlindungan bagi konsumen, dan upaya pemerintah terhadap pelaku UMKM yang tidak memenuhi standarisasi. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan untuk UMKM Pangan terhadap SNI. Lebih lanjut penulisan ini menggunakan metodologi yuridis-normatif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah, cara untuk meningkatkan keamanan untuk para konsumen adalah dengan meingkatkan pengawasan oleh lembaga pengawas makanan.

---

The development of the national economy that is currently happening certainly creates great economic opportunities for the people of Indonesia, one of the sectors that is emerging at this time is the food sector. Food producers have primary responsibility for the food products that are distributed and marketed, regarding health problems and deaths of people who consume them. Therefore, there is a need for protection for consumers. Based on this, the authors raise three main problem formulations, namely regulation of obligations of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) against the provisions of the Indonesian National Standard (SNI) regarding food products, protection for consumers, and government efforts against MSME actors who do not meet standardization. The purpose of this writing is to find out and analyze the arrangements for Food SMEs against SNI. Furthermore, this writing uses a juridical-normative methodology. The conclusion drawn from this research is that the way to improve security for consumers is to increase supervision by food supervisory agencies. In addition, the government can conduct outreach to business actors and consumers about the importance of SNI so that people can better understand and be more careful in buy food products."