Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas sistem online dalam pemungutan pajak hiburan di propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan system online dalam pemungutan pajak hiburan di propinsi DKI Jakarta menurut tujuh indikator pengukur yang digunakan peneliti, yaitu strategi, struktur, system, gaya kepemimpinan, staff, skill dan nilai bersama sudah efektif walaupun masih ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

---

The purpose of this study is to analyze the effectivity of online system in the collection of entertainment tax in the province of DKI Jakarta. This research is a descriptive research using quantitative approach with qualitative data collection method.

The results of this research conclude that the implementation of online system in the entertainment tax collection in the province of DKI Jakarta which refer to seven indicators (strategy, structure, system, style, staff, skill and shared value) are already effective although still found a few flaws."

"Skripsi ini membahas tentang Formulasi Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan BPHTB Di DKI Jakarta. Dan juga membahas tentang Analisis Implementasi Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan BPHTB Di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah : Untuk Formulasi peraturan tersebut dibuat berdasarkan adaptasi dari peraturan terlebih dahulu, hal ini juga merupakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh Wajib Pajak dan merupakan wewenang dari pemerintah daerah setempat. Kemudian untuk Implementasinya dapat dinimati oleh Wajib Pajak yang mengajukan terlebih dahulu untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan, akan tetapi untuk Warisan dan Hibah Wasiat Wajib Pajak tidak perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.

---

This thesis discusses about Formulation for Granting Reduction, Incentives and Exemption BPHTB in DKI Jakarta and it discusses about Analysis of Implementation Policy for Granting Reduction, Incentives and Exemption BPHTB in DKI Jakarta. The result of this research are : For the Formulation, those regulation is made based on adopting from earlier regulation, this case is also as a facilities that Tax Payer can enjoy and this regulation is the local government authority. And then for the Implementation that Tax payer can enjoy is the Tax Payer is required to submit the application first to have Reduction, Incentives and Exemption of BPHTB, nevertheless for heritage and grant will is no need to submit the application first."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet serta memaparkan proses formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet di dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet di latar belakangi agar meminimalisir jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum rawan macet, untuk merubah penggunaan transportasi dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan transportasi umum, dan memindahkan kendaraan yang parkir ke tepi jalan umum tidak rawan macet. Proses formulasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 melalui 6 tahap yaitu : Tahap Perencanaan, Tahap Penyusunan, Tahap Pembahasan, Tahap Evaluasi, Tahap Penetapan/Pengesahan, dan Tahap Pengundangan dan Penyebarluasan.

---

The purpose of this study is to analyze the background of policy rate increase parking fees on street parking with high visit ratio in Bogor and describe the process of policy formulation parking levy rate increase fees on-street parking with high visit ratio that stated in regulation No. 4 of 2012 on public service retribution. This study uses a qualitative approach with field studies, literature and observational studies as data collection method and qualitative data analysis technique.

The result of this study showed that the background of increasing parking fees on street parking with high visit ratio is to minimize the number of vehicles parked in that street and also expected to change the use of private vehicles to public transport dan stimulate the vehicle to parked in regular street. The process of formulation of the Regional Regulation No. 4 of 2012 through 6 stages: Stage Planning, Preparation Phase, Phase Discussion, Evaluation Phase, Phase Determination / Validation, and Stage promulgation and dissemination."

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan sistem penomoran faktur pajak Tahun 2013 di Indonesia. Kebijakan tersebut mengatur prosedur pemberian nomor seri faktur pajak yang disentralisasi dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan beberapa perubahan material serta formal terkait faktur pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan formulasi kebijakan sistem penomoran pada faktur pajak Tahun 2013 di Indonesia dan menjelaskan tinjauan awal atas kebijakan dari asas kemudahan dalam administrasi (ease of administration). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam formulasi kebijakan penomoran faktur pajak mengacu pada identifikasi masalah dari hasil kebijakan sebelumnya. Pemberian nomor seri faktur pajak sebelumnya dibebaskan kepada pengusaha kena pajak sehingga menyebabkan faktur pajak fiktif, yang berdampak pada kebocoran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia pada Tahun 2011-2012. Dari sisi asas kemudahan dalam administrasi (ease of administration), kebijakan sistem penomoran faktur pajak ini telah memenuhi asas kepastian, kemudahan, efisiensi dan kesederhanaan.

---

This study discusses the formulation of tax policy invoice numbering system in 2013 in Indonesia. The policy regulates the procedure for granting the tax invoice serial number from Directorate General of Taxation centralized through the Tax Office and several changes related to material and formal things regarding to tax invoice.The purpose of this research is to explain the decision-making process on the tax invoice numbering system in 2013 in Indonesia and explain the initial review of the policy by ease of administration's principle. This research is a descriptive qualitative approach using qualitative data.

Results of this study concluded that the decision-making process on tax invoice numbering refers to identification problem from the results of previous policy. The previous policy gives freedom to tax payers to make serial numbers on tax invoice, causing lots of fictitious tax invoices which have an impact on VAT revenue leakage in Indonesia in 2011-2012. In terms of the ease of administration's principle, tax invoice numbering system policy is in compliance with the principle of certainty, convenience, efficiency and simplicity."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penagihan pajak reklame di Kota Bandung. Meskipun jumlah reklame di Kota Bandung sangat banyak namun jumlah penerimaannya tidak sebanding. Selain itu terdapat tunggakan pajak reklame yang sangat tinggi dibandingkan dengan tunggakan pajak daerah lainnya. Tingginya angka tunggakan pajak reklame ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah kota harus mengambil tindakan tegas berupa pelaksanaan penagihan pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan, wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penagihan pajak reklame di Kota Bandung baik penagihan pasif maupun aktif masih belum maksimal sebagai upaya untuk melakukan pencairan tunggakan pajak reklame. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Seksi Bidang Penagihan Dispenda Kota Bandung. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi atas keseluruhan proses administrasi pemungutan pajak reklame untuk mencegah timbulnya tunggakan pajak reklame.

---

The aim of this research is to analyze the implementation of tax collection in an attempt of advertisement tax arrears disbursement at Bandung City. Although there is a large number of advertisement media in Bandung City, the fact shows that the revenue from the advertisement tax is not comparable acceptance. In addition, advertisement tax arrears is the highest arrears compared with other local taxes arrears. The advertising agencies seem to be deliberately evades paying their tax delinquent and are unable to fulfill their obligations as it should be. Therefore, the government must take strict measures and actions against these tax payers through the implementation of tax collection.

The approach used in this research is qualitative method with descriptive nature. Data are collected by using study-literature, in-depth interviews and observation. The results of this research is that the implementation of advertisement tax collection both passive and active collection is not maximal as an attempt to make disbursement of advertisement tax arrears. There are several constraints faced by Local Tax Collection Section in Dispenda Kota Bandung. Therefore, it is necessary to evaluate the whole process of advertisement tax administration to prevent the tax arrears."