Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk (i) menganalisis dasar pertimbangan Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan formulasi penetapan penyederhanaan batasan HJE berdasarkan PMK 179/PMK.011/2012 tahun 2013. (ii) menganalisis Perubahan - perubahan yang ditimbulkan berdasarkan PMK 179/PMK.011/2012 dengan PMK terdahulu. (iii) menganalisis akibat yang ditimbulkan dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa : Dasar pertimbangan pemerintah dalam menciptakan kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau dan batasan penyesuaian harga jual eceran adalah untuk penerimaan negara, untuk menciptakan sistem administrasi yang sederhana, untuk faktor kesehatan, untuk dapat menekan maraknya rokok ilegal,untuk pengurangan konsumsi rokok. Adanya perubahan tarif cukai dan penyederhanaan batasan harga jual eceran, Akibat yang ditimbulkan dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau dari sisi penerimaan negara ,kesehatan ,rokok ilegal, konsumsi rokok, industri hasil tembakau. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ke depannya agar para pembuat kebijakan dapat merumuskan suatu kebijakan yang efektif sesuai dengan filosofi pengenaan cukai, dan untuk menambah pengetahuan di bidang pungutan cukai.

---

This research aimed to (i) analyze basic considerations Government set rate increase tobacco excise and simplification retail price limits based PMK 179/PMK.011/2012 in 2013. (ii) analyze the changes - the changes happens based PMK 179/PMK.011/2012 with the previous. (iii) analyze the impact the increase in tobacco excise rates.

From the results of the study found that the government's discretion in creating a tobacco tax increase policy is to state revenue, to create a simple administration system, for health factors, to be able to suppress the proliferation of illegal cigarettes, for reduction of cigarette consumption. Presence change in tax rates and simplification of retail price restrictions. The impact of tobacco excise rate increase of state revenue, health, illegal cigarettes, cigarette consumption, tobacco industry. This research is expected to be useful for the future so that policy makers can formulate an effective policy in accordance with the philosophy of the imposition of excise, and to increase knowledge in the field of excise levy."

"Penelitian ini membahas tentang penerimaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah di kabupaten bener meriah aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penerimaan retribusi pasar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi pasar, dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan retribusi pasar tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan karena adanya jenis pungutan retribusi lain yang dimasukkan dalam penerimaan retribusi pasar. Fasilitas pasar yang kurang memadai serta masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi merupakan faktor penyebab penurunan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pembenahan tersebut dimulai dari dibentuknya Sub dinas pasar di dalam Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah.

---

The focus of research is to analyze market user charges revenue as local own source income in Bener Meriah Aceh Regency. The purpose of this research is to describe implementation of market user charges revenue, the factors that led to the decline in market user charges revenue, and local government efforts to increase market user charges revenue. This research descriptive qualitative approach. The results of this research stated that the implementation of market user charges revenue does not fit the rules that have been established because of the types of charges other fees included in the market user charges revenue. Facilities are less adequate market and the lack of assertiveness and awareness officer shall market user charges a factor contributing to the decline in the market user charges the Bener Meriah Regency. Local governments should be to reform the management system market user charges in the Bener Meriah Regency. Settling the beginning from the establishment of the market office in Regional Office of Financial Management."

"Penulisan skripsi ini dibuat melalui penelitian di kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok. Penelitian ini bertujuan menganalisa efektifitas Sensus Pajak Nasional pada tahun 2012 serta kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sensus Pajak Nasional pada tahun 2012 kurang efektif, oleh karena itu Sensus Pajak Nasional perlu dilaksanakan lebih baik agar mencapai hasil yang maksimal.

---

This thesis is made through research in Depok Pratama Tax Office. This study aims to analyze the effectiveness of the National Tax Census in 2012 and what the constraints faced in the implementation of the National Tax Census. The method used in this research is descriptive quantitative approach. The results showed that the National Tax Census in 2012 is less effective, therefore, the National Tax Census needs to be implemented better in order to achieve maximum results."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh penerapan good governance dalam pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua. Dalam penelitian yang menjadi variabel bebas adalah good governance dalam pelayanan pajak yang terdiri dari akuntabilitas, efektif dan efisien, daya tanggap, keadilan, partisipatif, dan transparan. Sedangkan, yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara survey. Sample yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis nonprobability sampling dengan teknik purposive/judgemental. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya pengaruh penerapan good governance dalam pelayanan pajak pada kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua. Akuntabilitas, partisipatif, dan transparan merupakan beberapa dari prinsip good governance yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kedepannya lebih baik.

---

This study has the objective to obtain empirical evidence regarding the influence of applying good governance in tax service to taxpayer compliance at Pratama Cakung Dua Tax Office. In a study by the independent variable is good governance in the tax services consist of accountability, effective and efficient, responsiveness, fairness, participatory, and transparent. The dependent variable is a tax compliance. This study uses a quantitative approach with techniques of data collection by survey. Sample used in this study is 100 respondents. Technique using a type of nonprobability sampling with purposive / judgmental technique. Results of this study describe that there is significant influence of applying good governance in tax service to taxpayer compliance at Pratama Cakung Dua Tax Office. Accountability, participatory, and transparent are some of the principles of good governance are critical to improved future better."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2009 - 2012, dan juga menganalisis pengaruh efektifitas komite audit dalam mempengaruhi hubungan tax avoidance dan cost of debt dimana penelitian ini menggunakan model discretionary accrual yang digunakan Lim (2010) dalam mengukur tax avoidance dan menggunakan pengukuran cost of debt yang digunakan oleh Lim (2010). Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan yang negatif signifikan antara tax avoidance dan cost of debt dimana terdapat hubungan substitusi antara tax avoidance dan cost of debt. Efektifitas komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi hubungan negatif antara tax avoidance dan cost of debt.

---

This thesis discusses the analysis of the effect of tax avoidance on the cost of debt on manufacturing company in Indonesia in year 2009 - 2012, and also analyze the effect of effectiveness audit committee in influencing the relationship of tax avoidance and cost of debt. This study used model discretionary accrual same used by Lim (2010) to measure tax avoidance.

The result of this study showed a negative significant correlation between tax avoidance and cost of debt and there is a substitution relationship between tax avoidance and cost of debt on manufacturing in Indonesia in year 2009 - 2012. This thesis find that the effectiveness of audit committee had no significant effect in influencing the negative relationship between tax avoidance and cost of debt."

"Sesuai dengan panduan Tata Kelola Pemerintahan yang baik menurut Bappenas 2007 setiap badan publik harus berusaha menerapkan semua asas dan indikator GPG untuk dapat memberikan layanan yang terbaik kepada semua pemangku kepentingan dan mencapai visi misi dan tujuannya Selain itu setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah Pengadilan Pajak sebagai sebuah badan publik juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kedua amanat tersebut Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan keterbukaan informasi publik dalam rangka mendukung asas transparansi di Pengadilan Pajak Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer wawancara dan data sekunder Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak sudah melaksanakan semua asas dan indikator Tata Kelola Pemerintahan yang baik Ada beberapa kelemahan yang penulis temukan di antaranya kurangnya sosialisasi dan publikasi luas tentang Pengadilan Pajak serta kurang optimalnya sarana pengaduan

---

Each public institution has to implement good public governance Bappenas 2007 and be transparent and disclose all of it rsquo s activities and results outcomes of its activities as mandated by Law Number 14 of 2008 concerning public disclosure It shall establish and develop information and documentation systems for managing public information properly and efficiently Tax Court as a public institution has the same obligation The study was conducted in order to analize how the implementation of Good Public Governance in Tax Court institution The study uses the qualitative method by analyzing primari data results of inteview and secondary data from various resources The research concluded that The Tax Court institution has implemented all the GPG priciple indicator established by Bappenas 2007 well We found some weaknessed such as the socialization activity that have to be improved and increased in order for the society to know well The Tax Court its functions its procedures and its activity;"

"Latar belakang penelitian ini didasari oleh pemungutan pajak rumah kost sebagai salah satu pendapatan pajak daerah di Kota Depok yang sangat potensial, namun pendapatannya belum optimal akibat kurangnya pengetahuan masyarakat akan pajak. Secara keseluruhan pelaksanaan, pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi terdapat hambatan selama pelaksanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan implementasi sosialisasi mengenai pajak kost, memaparkan hambatan, serta upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Depok dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam. Sebagai kerangka berpikir peneliti menggunakan teori Kebijakan Publik, Pajak Daerah, Pajak Horel dan Rumah Kost, Komunikasi, serta Sosialisasi Pajak. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi pajak belum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah Kota Depok.

---

The background of this research influenced by boarding house tax collection as one of very potential income local tax in Depok City, but the income not optimum yet caused by lack of community?s tax knowledge. By overall implementation, the Government has been doing few of ways to give socialization to community, but there are obstacle that occurs during implementation. The aims of this study are to describe implementation of tax socialization, to expose the obstacles, also effort that has been done by the government of Depok City using qualitative approach with in-depth-interview data collection technique. As mindframe, researcher is using some of theories such as Public Policy, Local Tax, Hotel and boarding house Tax, Communication, also Tax Socialization. The results of this study explains that Tax Socialization has not optimally conducted by the Government of Depok City."

"Penelitian ini menguji kualitas informasi manajemen, melalui tiga proksinya, yaitu earnings announcement speed, internal control, dan no error restatement, terhadap praktik penghindaran pajak dan risiko pajak. Penelitian ini memasukkan variabel pemoderasi, yaitu persebaran geografis dan ketidakpastian. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 102 perusahaan industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan periode penelitian 2010-2014 (487 firm-year). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi manajemen, yang diproksikan dengan internal control dan no error restatement, berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak dan berpengaruh negatif terhadap risiko pajak. Lebih lanjut, pengaruh positif kualitas informasi manajemen terhadap penghindaran pajak lebih terlihat pada perusahaan dengan geografis yang tersebar. Namun, pengaruh positif tersebut tidak terlihat pada perusahaan yang berada dalam kondisi ketidakpastian.

---

This research tests the impact management information quality, through its proxies, which are earnings announcement speed, internal control, and no error restatement, on tax avoidance and tax risk. This research includes moderating variables: geographical dispersion and uncertainty.This research uses panel data with 102 listed companies in Indonesia Stock Exchange, with research period 2010-2014 (487firm-year). The results indicate that management information quality, which is proxied by internal control and no error restatement,have positive effect on tax avoidance practice and negative effect on tax risk. Moreover, positive impact of management information quality on tax avoidance is stronger for firms with geographically dispersed. Nevertheless, that positive impact is not visible for firms operating in uncertain environment."

"Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang turut mengelola pajak restoran. Masalah kepatuhan pajak restoran di Kota Padang Panjang berdampak pada jumlah dan realisasi penerimaan pajak daerah. Untuk mengatasi masalah kepatuhan dan penerimaan pajak tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak restoran dari 10% menjadi 5% pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang, serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak setelah kebijakan ini diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan teori Implementation as A Political and Administrative Process oleh Grindle (1980). Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan tujuan penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang sudah baik. Namun, ketersediaan dana, perubahan jangkauan pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana penerimaan penerapan kebijakan ini masih butuh perhatian. Sedangkan kondisi kepatuhan pajak restoran sudah lebih baik dengan hadirya kebijakan penurunan tarif pajak restoran ini. Namun demikian, faktor penegakan hukum dan regulasi mengenai sanksi yang belum diatur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

---

Restaurant tax is a type of tax regulated in Law Number 28 of 2009. Padang Panjang City, West Sumatra Province is one of the areas that also manages restaurant taxes. The problem of restaurant tax compliance in Padang Panjang City has an impact on the amount and realization of local tax revenues. To overcome the problem of compliance and tax revenue, the Regional Government issued a policy to reduce restaurant tax rates from 10% to 5% in 2018. The purpose of this study was to analyze the implementation of a policy of reducing restaurant tax rates in Padang Panjang City, as well as describe the factors that influence taxpayer compliance after this policy is implemented. This research uses the theory of Implementation as A Political and Administrative Process by Grindle (1980). This research approach is post positivist with descriptive research objectives and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the policy of reducing restaurant tax rates in the city of Padang Panjang has been good. However, the availability of funds, changes in the scope of implementation of the policy, as well as the acceptance of the implementation of this policy still need attention. While the condition of restaurant tax compliance has improved with the presence of this restaurant tax rate reduction policy. However, law enforcement and regulatory factors regarding unregulated sanctions are one of the factors influencing taxpayer non-compliance."

"Salah satu bentuk pengalokasian dari penerimaan daerah sektor pajak adalah kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta batas minimum pengalokasian tersebut adalah 70% dari penerimaan Pajak Rokok yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukumoleh aparat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implemetasi kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta.Pendekatanpenelitianyang digunakan adalahkualitatifdengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta belum terpenuhi karena alokasi dana dari pajak rokok tidak dianggarkan khusus melainkan sudah digabungkan dengan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah. Permasalahan yang timbul adalah kebijakan tersebut tidak terlaksana di Provinsi DKI Jakarta karena atas pengalokasian dana untuk alokasi dana pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat berasal dari keseluruhan penerimaan daerah, bukan hanya berdasarkan penerimaan dari Pajak Rokok.

---

The allocation of the reception area is the tax sector earmarking tax policy on Cigarette Taxes in Jakarta minimum allocation limit is 70% of the Cigarette Tax revenues used for public health services and law enforcement by the authorities. This study aims to describe the implementation of earmarking tax policy on Cigarette Taxes in Jakarta. The research approach used is qualitative with qualitative data collection techniques. The results of this study showed that the implementation of the policy of earmarking tax on Cigarette Taxes in Jakarta has not been met because the allocation of funds from cigarette taxes are not specifically budgeted but has been merged with the Regional Expenditure Budget Planning. The problem that arises is the policy did not take place in Jakarta due to over allocation of funds for health care and the allocation of funds by the law enforcement officers come from the entire reception area, not only by the reception of Cigarette Taxes."