Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Perubahan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang di Wilayah DKI Jakarta yang semula merupakan Objek Pajak Pusat menjadi Objek Pajak Daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 sebagai landasan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta.Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan, perubahan perhitungan PBB terutang sesuai tarif, berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta. dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada masa peralihan Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan Metode Tipologi Penelitian Eksplanatoris dan Preskriptif, dengan menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait sehingga dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI, terjadi perubahan perhitungan PBB Terutang sesuai dengan dasar pengenaan baru yang menyebabkan pajak terutang meningkat. Perubahan wewenang dalam kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan PBB P2diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pada masa peralihan terdapat utang pajak, keberatan, banding dan restitusi yang tetap ditindaklanjuti oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakartaberdasarkan peraturan pelaksananya. Perlu adanya sosialisasi di masing-masing kelurahan dan kecamatan pada saat penyerahan SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak diberikan brosur yang isinya pemberitahuan bagi Wajib Pajak saat ini PBB P2 sebagi Pajak Daerah, Tarif dan Tata Cara Keberatan dan pengurangan terhadap Pajak Terutang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the calculation of change in Land and Building Tax payable in DKI Jakarta which was originally Tax Central Object become Local Tax Object with the issuance of law No. 28 of the year 2009 concercing Regional Tax and Retribution Tax and the establishment of Local Regulation No. 16 of the year 2011 as a foundation to collct for Land and Building Tax in rural and urban areas within the area of DKI Jakarta. Because of such background, then the subject matter of this thesis is how the implementation, the change on land and Building Tax calculation in accordance to the fare based on the Local Regulation DKI jakarta No. 16 of the year 2011 concerning Land and Building Tax for rural and urban areas in the area of DKI Jakarta. The problem addressed by using the method of typology dan Prescriptive Research explanatory, using ResearchMethods Bibliography and coupled with information from sources related to the implementation of the Jakarta Regional Regulation No. 16 year 2011 on Land and Building Tax, Tax calculation changes payable in accordance with the basic imposition of taxes payable increased RecentMost cause. Authourized change in the process of data collection activities, assessment, determination, administration, collection and service Tax on Land ang Building Rural and Urban is organzed by the Goverment of DKI Jakarta Tax Office. In the transitional period there is tax debt, objections, appels and retitution are still in follow-up by the Jakarta Tax office based is implementing regulations. Need for socialization in each region spanned on the delivery SPPT Land and Building Tax taxpayers given notice of the contents of the brochure for Taxpayers current land and building tax of LocalTaxes, Tarif and Objection Procedures for Tax Payable."

"Beberapa karakteristik Hukum Acara Tata Usaha Negara yang membedakannya dari Hukum Acara Perdata, antara lain adalah adanya asas prae sumptio justae causa dan asas erga omnes. Bahwa dalam hukum acara perdata demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum, dan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap berlaku bagi siapa saja, bukan hanya bagi pihak yang bersengketa. Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 49/G/2011/PTUN.JKT, penerapan asas erga omnes terhadap pihak yang disebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, dan penyimpangan atas asas prae sumptio justae causa dengan diterbitkannya penetapan penundaan pelaksanaan atas Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kominfo Nomor 456A/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Besaran dan waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas di Pita Frekuensi Radio 800 MHz dan Surat Nomor: 85/O/DJSDPPI. 3/KOMINFO/1/2011 perihal tagihan kekurangan biaya hak penggunaan ISR untuk periode tahun 2009 dan 2010, menimbulkan potensi kerugian negara dan kerugian keuangan negara.

---

Some characteristic of the administrative law which distinguishes them from private law, were the principles prae sumptio justae causa and erga omnes principle. That in the administrative law, for legal certainty any decision issued an administration country according to law, must be considered the true hence enforceable more advanced for yet to be proved otherwise and expressed by judge as the decision is against the law trial judge ruling and an administration countries that has a fixed law applies to anyone, not only to party to the dispute.

Based on an examination of the Adminstration Court Number 49/G/2011/PTUN.JKT, application of principle of erga omnes towards the party that referred to in the decision the State sued, and irregularities on the basis of prae sumptio justae causa with publication delays implementation of the assignment of Ministerial Decisions Decision the Minister Requested Number 456A/PER/M.KOMINFO/12/2010 on The Quantity and Time of Payment of The Costs of The Use of Radio Frequency Spectrum Band Permission (IPSFR) for Cellular Mobile Network Provider in the Radio frequency Bands 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz and Local Fixed Network Provider Without A Cable With Limited Mobility at 800 MHz Radio Frequency Bands and the letter number: 85/O/DJ-SDPPI. 3/KOMINFO/1/2011 subject Deficiency Payment for the ISR for the period of 2009 and 2010, leading to a potential loss of State and financial loss to the State."

"ABSTRAKDalam rangka memaksimalkan kegiatan produksi material, PT Sirtu Karya Utama berencana melakukan penambahan barang modal pada Perusahaan dengan melalui leasing sebagai sumber pendanaannya. Dalam perjanjian leasing tersebut PT SKU menerapkan sistem Perencanaan pajak untuk mengurangi beban Pajak yang ditanggung oleh Perusahaan. Pada umumnya, sistem perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Tindakan sistem perencanaan pajak yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengadaan barang modal. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) melalui penerapan metode perencanaan pajak yang benar. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer dan ditunjang dengan penelitian kepustakaan untuk data sekunder (penelitian hukum normatif) terkait dengan pokok permasalahan, beserta penyelesaiannya. Hal ini guna menjawab lebih dalam pokok permasalahan mengenai suatu perjanjian leasing serta sistem perencanaan pajak terkait penerapannya dalam perusahaan PT SKU. Leasing merupakan bagian dari tax planning. Tax planning merupakan rangkaian metode serta tahapan yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa tindakan penghindaran pajak, menjadi satu kesatuan sistem yang dapat meringankan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

---

ABSTRACTIn order to maximize the production of material, PT Sirtu Principal Works plans to conduct additional capital to the Company by way of leasing as a financing source. In the lease agreement PT SKU implement tax planning system to reduce the tax burden borne by the Company. In general, the system of tax planning (tax planning) refers to engineer the business processes and transactions that taxpayers are in the amount of the tax debt is minimal, but still within the framework of the taxation laws. Tax planning can also be interpreted as the fulfillment of tax obligations are planning a complete, correct, and timely so as to be optimally avoid waste of resources. Action planning system of tax, related potential tax consequences to the pressure to the procurement of capital goods. The goal is to streamline how the control of the amount of taxes to be transferred to the government, through legal tax avoidance and not smuggling taxes (tax evasion) through the application of proper tax planning methods. Methods of research conducted by the normative juridical field research in order to obtain primary data and supported by the research literature for secondary data (normative legal research) related to the subject matter, and its completion. It is essential to solve the deeper problem of a lease agreement and related tax planning system application in PT SKU. Leasing is part of tax planning. Tax planning is a series of steps that function as well as the method for combining multiple measures of tax avoidance, into one unified system to ease the tax burden without breaking existing tax regulations."

"ABSTRAKPajak adalah sumber utama penerimaan Indonesia, pada tahun 2011 pajak menyumbang 75,01% penerimaan APBN. Jika dilihat rasionya terhadap PDB, Tax Ratio Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lain. perkembangan Tax Ratio Indonesia 12 tahun terakhir cenderung stagnan diangka 11-12%. Tesis ini melihat variabel-variabel apa yang mempengaruhi perkembangan Tax Ratio Indonesia selama periode 1970-2011 termasuk pengaruh dari reformasi perpajakan ditahun 1983, 1994, 1997, dan 2000 menggunakan metode Ordinary Least Square. Hasilnya menunjukkan bahwa KPP Ratio, openness, dan prosentase uang beredar berpengaruh positif sementara tingkat suku bunga simpanan, share sektor pertanian dan industri berpengaruh negatif terhadap perkembangan Tax Ratio Indonesia.

---

ABSTRACTTax is the main sourse for Indonesia’s revenue, in the year of 2011 tax accounted for 75,01% in APBN. But if we see its ratio to GDP, Indonesian Tax Ratio is still low compare to other contries. Indonesian Tax Ratio in the last 12 years stagnant in 11-12%. This thesis give attention to the variables that influence the Indonesian Tax Ratio during the period 1970-2011, including the affect of the tax reform in 1983, 1994, 1997, and 2000 using the Ordinary Least Square. The result show that the KPP Ratio, openness, and M2/GDP has positif effect while interest rate, share of agriculture and industry negatively affected the Tax Ratio."

"Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai salah satu jenis pajak yang memberikan andil dan peranan dalam penerimaan negara, menganut sistem pemungutan self assessment. Sistem self assessment tersebut masih memungkinkan terjadinya potensi penerimaan pajak yang hilang. Belajar dari pelaksanaan kebijakan sunset policy, mencerminkan bahwa Wajib Pajak belum sepenuhnya melaksanakan self assessment secara baik dan benar, terlepas disengaja atau tidak. Seandainya kebijakan sunset policy tidak diberlakukan dan Wajib Pajak tersebut tidak diperiksa sampai dengan batas daluwarsa penetapan pajak, maka pajak-pajak tersebut tidak pernah masuk dalam penerimaan negara, hilang sia-sia. Sebagai salah satu sumber peneriman negara, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi peranannya harus meningkat setiap tahunnya, dengan meminimalisir atau bahkan menghilangkan sama sekali kesalahan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Untuk itu diperlukan suatu upaya pengamanan penerimaan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi dari kemungkinan hilangnya potensi penerimaan.Penulisan tesis ini, menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala dan keadaan. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Data kuantitatif diperoleh melalui data sekunder untuk mengetahui seberapa besar peranan PPh Pasal 25/29 baik Badan maupun Orang Pribadi.Melalui penelitian ini dapat diketahui seberapa besar peranan PPh Pasal 25/29 baik Badan maupun Orang Pribadi, memastikan bahwa PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi menganut sistem pemungutan self assesment, serta upaya untuk meminimalisir kemungkinan hilangnya potensi penerimaan. Account Representatif dan Pemeriksa Pajak dituntut untuk lebih fokus dalam melakukan fungsi pembinaan, penelitian, dan pengawasan.Corporate and personal taxes are ones of the taxes that give significant contribution for tax revenue, which is based on self assessment system. In fact, the system itself might open the opportunity for losing taxes that should be received as tax revenue, especially the possibility of lost taxes on corporate and personal taxes article 25/29 of Income Tax Rule. Sunset policy implementation proves that most of tax payers take this policy, In addition, the tax analysis reports that the tax payers do not apply the self assessment system as required. So if sunset policy was not implemented and there was limited check for the tax payers, that the taxes would not be received as the tax revenue, especially at Pratama Jakarta Gambir Dua Tax Office. As one of national revenue sources, the contribution of corporate and personal taxes are expected to be improved each year, by reducing or eliminating the tax payers errors of tax reports in order to minimalize the lost of tax.

This thesis uses descriptive analytical method, the purpose of this research is to describe or expose one case as the way it is. It is not in the purpose of testing certain hypothesis, yet only for describing a variable, evidence, and condition. Qualitative approach is based on literature review and indepth interview with the respondents related to the topic of this research, meanwhile the other approach uses secondary data.

This research is to find out the significance of corporate and personal taxes role article 25/29. This research ensures that corporate and personal taxes are based on the self assessment collection system, In addition, it also exposes the efforts to minimalize the possibilty of losing tax revenue. So that, the role of corporate and personal taxes article 25/29 can be greatly improved. It is found that Account Representatives and Tax Editors are required to pay more attention in doing their responsibilities, such as development, observation, and supervision, low enforcement which are deeply discussed on chapter IV including the analysis of tax base reported on tax payers reports."

"Tesis ini membahas tentang pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap penyerahan apartemen mewah meliputi identifikasi terhadap praktek-praktek penghindaran pajak oleh pelaku usaha serta perlunya dibuat batasan-batasan hukum yang jelas sebagai solusi strategis untuk menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan adanya pemeriksaan pajak (tax audit) secara menyeluruh kepada pelaku usaha serta perubahan-perubahan mendasar pada pasal tertentu yang berkenaan dengan PPnBM."

""