Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mencari sumber-sumber dana yang baru atau jenis pajak baru dalam masa reformasi ini sangat sulit dilaksanakan, pungutan baru harus disesuaikan dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat tidak membenani masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.Cara yang paling aman adalah dengan mengoptimalkan pungutan pajak yang telah ada dan melaksanakan Tri Dharma Perpajakan secara optimal. Salah satu pungutan yang telah ada khususnya untuk Pajak Daerah adalah Pajak Hotel dan Restoran. Pajak Hotel dan Restoran merupakan satu pungutan pajak yang sangat potensil sehubungan dengan makin majunya usaha di DKI Jakarta, khususnya di Suku Dinas Wilayah Jakarta Pusat. Dimana derah ini merupakan daerah perkantoran dan bisnis yang telah berkembang pesat dikawasan Jakarta Pusat, maka untuk meningkatkan penerimaan dalam sektor ini sangat dibutuhkan suatu administrasi pemungutan perpajakan yang handal.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dan sejauhmana efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat.Tujuan Penulisan tesis ini adalah menjelaskan pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), menggambarkan dan menganalisis efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dikatakan bahwa indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap potensi Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat selama 5 (tahun) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kecuali pada tahun 2000 yang sedikit mengalami penurunan. Indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan terhadap potensi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 0.57 dan terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 0.24. Apabila dirata-ratakan indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan terhadap potensi pajak pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat selama 5 (lima) tahun adalah sebesar 0.32 atau 32%.Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Realisasi penerimaaan Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dari tahun ketahun selalu melebihi dari rencana penerimaan dan rencana penerimaan selalu meningkat. Angka pertumbuhan TPI memperlihatkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat berjalan secara efektif.Adapun saran yang dianjurkan adalah tercapainya rencana penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang dapat dilihat dari tingkat rasio TPI harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Penambahan kuantitas dan kualitas pemeriksa Pajak Hotel dan Restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat sangat dibutuhkan sekali mengingat jumlah Wajib Pajak dan Potensi Pajak yang cukup besar pada wilayah Jakarta Pusat."

"Latar belakang penulisan tesis ini adalah adanya upaya Wajib Pajak untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih besar. Pengenaan pajak dan perlakuan pajak atas pembayaran imbalan jasa manajemen dan pembagian dividen merupakan hal yang menjadi bahan pertimbangan Wajib Pajak dalam melakukan pembagian dividen.Tujuan penulisan tesis ini untuk mengupayakan agar pembayaran imbalan jasa manajemen kepada pemegang saham yang sebenarnya fiktif dapat dikategorikan sebagai pembagian dividen, membahas perlakuan PPh terhadap imbalan jasa manajemen dan pembagian dividen, perbedaan antara imbalan jasa manajemen dan jasa konsultasi di bidang manajemen serta menguraikan permasalahan yang timbul sekaligus mencari jalan keluarnya.Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu PT'X, Direktorat Peraturan Perpajakan, Direktorat Pajak Penghasilan dan petugas lapangan.Pembagian laba perseroan berasal dari laba veto perusahaan tahun yang bersangkutan ditambah dengan laba ditahan (retained earnings) selama tahun-tahun yang lalu. Pembagian labs perseroan dapat berupa dividen tunai (cash dividend), dividen saham (stock dividend), pemecahan saham (stock split dividend) dan pembelian kembali saham (stock repurchase dividend). Keputusan untuk membagikan dividen perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan dan perlakuan biaya. Jasa manajemen merupakan pembayaran atas jasa manajemen yang diberikan oleh suatu perusahaan dengan syarat ada peningkatan fungsi manajemen dan day to day management. Pembayaran jasa manajemen dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Jasa konsultasi di bidang manajemen atau consultancy services merupakan jasa pemberian nasihat oleh seorang profesional yang mempunyai kualifikasi khusus yang memungkinkan untuk memberikan konsultasi di bidang manajemen. Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari fungsi-fungsi tax management dan merupakan usaha untuk mengefisienkan pembayaran pajak. Perencanaan pajak meliputi penghindaran pajak (tax avoidance), penyelundupan pajak (tax evasion) dan penghematan pajak (tax saving).Pembayaran imbalan jasa manajemen oleh PT X kepada PT Y secara hakekatnya merupakan pembagian dividen secara terselubung karena PT X tidak memenuhi syarat day to day management dan tidak ada pegawai PT Y yang ditempatkan di PT X. Hal ini dapat terjadi karena antara pihak yang memberikan jasa manajemen dan pihak yang seakan-akan menerima jasa manajemen terdapat hubungan kepemilikan. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X termasuk dalam kategori penggelapan atau penyelundupan pajak (tax evasion), karena PT X sengaja . merekayasa pembagian labs sebagai pembayaran jasa manajemen untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih besar. Selama ini, fiskus belum pernah melakukan tindakan tegas, terhadap Wajib Pajak yang terbukti melakukan tax evasion. Sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2).Dari hasil pembahasan dipero!eh kesimpulan bahwa tidak ada pembayaran imbalan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y karena PT Y tidak melakukan pemberian jasa manajemen kepada PT X dan PT Y tidak memenuhi syarat day to day management. Menurut hakekatnya pembayaran dari PT X kepada PT Y merupakan pembagian dividen terselubung. Akibatnya terhadap PT X perlu dilakukan koreksi fiskal dari pembayaran jasa manajemen menjadi pembagian dividen sehingga akan menambah potensi penerimaan negara, yaitu PPh Pasal 23 atas dividen dan PPh Badan. Perilaku PT X yang membagikan dividen dengan menyebutnya sebagai pembayaran imbalan jasa manajemen termasuk penggelapan atau penyelundupan pajak.Wajib Pajak sengaja merekayasa pembagian laba menjadi pembayaran jasa manajemen. Untuk menghindari adanya interprestasi yang berbeda antara fiskus dan Wajib Pajak perlu dilakukan penyempurnaan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak berkenaan dengan pengertian jasa manajemen dengan menambahkan syarat kehadiran atau day to day management. Apabila terhadap PT X belum dilakukan pemeriksaan; maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan guna melakukan koreksi fiskal dari "pembayaran imbalan jasa manajemen" menjadi pembagian dividen dan untuk menentukan besarnya PPh Pasal 23 atas dividen yang seharusnya. Bila PT X telah dilakukan pemeriksaan maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan ulang karena terdapat novum yang belum diungkapkan dan menagih kembali PPh Pasal 23 atas dividen dan PPh Badan yang seharusnya. Untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pemindahbukuan akibat koreksi fiskal disarankan adanya penegasan kembali tentang administrasi pemindahbukuan akibat koreksi fiskal hasil pemeriksaan. Di samping itu fiskus perlu melakukan koreksi fiskal terhadap pembayaran imbalan jasa manajemen menjadi pembagian dividen sehingga yang tadinya deductable management fees menjadi non deductable dividends. Selanjutnya terhadap PT X sebaiknya dilakukan penyidikan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana fiskal yang telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU KUP."

"ABSTRAK Perusahaan pelayaran dalam negeri dan asing memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan globalisasi ekonomi dunia masa mendatang. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan pelayaran dalam negeri tergolong lamban, terbukti dari ketimpangan penguasaan muatan yang masih di dominasi oleh pelayaran asing. Dominasi pelayaran asing khususnya untuk muatan angkutan luar negeri tidak bisa lepas dari persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan pihak Indonesia. Sistem pembayaran untuk transaksi import menggunakan Cost, Insurance and Freight (CIF) dan untuk eksport menggunakan sistem Free On Board (FOB), sehingga penentuan kapal pengangkut berada pada pihak penjual. Pembayaran sewa atau ongkos angkut kapal untuk pengangkutan orang danlatau barang merupakan objek Pajak Penghasilan. Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan analisa teoritis dan analisa deskriptif kwantitatif dengan bantuan program Statistical Package for Social Scientiest, agar dapat diketahui tanggapan para responden dan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat lainnya. Questioner disampaikan secara langsung kepada staf terkait perusahaan pelayaran dalam negeri anggota 1NSA yang berdomisili di DKJ Jakarta mewakili Wajib Pajak. Dari hasil pembahasan di peroleh kesimpulan bahwa dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang ini tidak di landasi dasar hukum yang tepat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak melalui Norma Penghitungan Khusus dan bersifat final memudahkan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak serta mempunyai korelasi yang kuat satu sama lain. Meskipun ketentuan tersebut diakui memudahkan dan meningkatkan kepatuhan pajak, para responder berpendapat bahwa kebijakan tersebut cenderung tidak adil. Sistem pemungutan dan pengenaan pajak PPh bagi Wajib Pajak pelayaran dalam negeri menerapkan global taxation system dan schedular taxation system sekaligus. Bila di tinjau dari sudut pandang keadilan pajak, ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan pajak dan menimbulkan ketidak efisienan bagi Wajib Pajak. Meskipun pihak Direktorat Jenderal Pajak telah beberapa kali mengeluarkan beberbagai peraturan, ketentuan yang berlaku terakhir ini ternyata masih kurang efektif, bahkan semakin menyimpang dari azas-azas perpajakan yang berlaku umum. Untuk itu perlu dicarikan suatu kebijakan baru yang lebih tepat agar di masa-masa mendatang penerimaan pajak dari sektor usaha pelayaran dapat mengambil peran yang lebih besar terhadap pembangunan nasional. "

"Tax Planning is often interpreted as tax evasion. This misperception is rooted in the tax planning conducted often fall in the area of tax evasion, whereas utilizing all means to meet end regardless of the existing tax law and provisions of tax regulation such as reducing sales revenue and increasing cost of goods sold. A good tax planning is always based on the concept of compliance by utilizing tax planning techniques allowed by existing tax law and tax regulations, which is referred to as tax avoidance.

The objective of this research is to analyze how process of preparation and the implementation of tax planning conducted by the PT. X in achieving company's goal, especially in improving cash flow of company. The scope of research is limited the tax planning practice at PT, X.

This research employed a descriptive analytic methodology, with data collecting technique in form of bibliographical study and field study. The analysis performed is qualitative in nature.

From the analysis results, it is found that the tax planning at PT. X especially in the area of value added tax, income tax of raw material importation, the income tax withholding for services conducted by offshore service providers and the income tax on employment still need to be improved in order to save the cash flow and ensuring the going concern of the PT. X.

A conclusion drawn from this survey is that the tax planning of PT. X can improve the company's cash flow. A recommendation given by this research is that it is necessary to improve the understanding of the nature of company's operation, improve the coordination between finance/tax section with operation/maintenance section, and improve the administrative work flows in the company."

"ABSTRAKPenilaian terhadap tanah dan bangunan merupakan kegiatan untuk menentukan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan atas suatu obyek pajak tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai tanah dan bangunan tetapi berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 telah ditetapkan ada 30 variabel yang mempengaruhi penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (Y). Tahun 1991 hasil penelitian tersebut telah digunakan untuk menilai obyek Pajak Bumi dan Bangunan di 30 kota yang telah ditetapkan sebagai kota yang memiliki obyek pajak bernilai tinggi, termasuk salah satunya adalah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung (SE Direktur Jenderal Pajak No: SE-35/PJ.6/1991 tanggal 25 April 1991). Penilaian dengan menggunakan variabel independen yang sangat banyak dalam penilaian tanah dan bangunan diyakini berpengaruh terhadap variabel dependen (NJOP). Penelitian ini akan menganalisis pengaruh ke- 30 variabel independen tersebut terhadap Nilai Jual Obyek Pajak sektor perumahan dan pertokoan di Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung. Sasaran populasi adalah obyek Pajak sektor perumahan dan sektor pertokoan. Sampel diambil secara random dari dua strata tersebut berdasarkan teknik Cluster Sampling (sampling daerah). Hipotesis penelitian yang dikemukakan bahwa : Nilai Jual Obyek Pajak untuk sektor perumahan dan pertokoan di Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung dapat terbentuk dari sebagian besar variabel independen nilai tanah dan bangunan yang korelasi dan signifikan. Juga akan dilihat seberapa besar korelasi antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linier ganda untuk memperoleh model regresi yang paling optimal serta mencari nilai statistik berdasarkan Uji test F dan Uji test T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sektor perumahan pengaruhnya variabel independen nilai tanah dan bangunan terhadap Nilai Jual Obyek Pajak sebesar 97,95 % dan untuk sektor pertokoan sebesar 99,80 %. Berdasarkan hasil penelitian ini hipotesis yang dikemukakan diatas telah terbukti. "

"Pajak merupakan tulang punggung penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan pajak dalam negeri dimana pajak penghasilan orang pribadi termasuk didalamnya. Salah satu syarat bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam menunaikan kewajiban perpajakannya adalah dengan mendaftarkan dirinya di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk selanjutnya dianalisis apakah ada hubungan antara jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri tersebut dengan jumlah penerimaan pajaknya.Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.2. Dengan mengetahui besarnya pengaruh dari faktor-faktor tersebut di atas, maka dapat dirumuskan alternatif kebijakan yang mungkin dapat ditetapkan oleh pemerintah.Menurut beberapa ahli diketahui bahwa pajak merupakan salah satu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi pajak ada dua yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend, kedua fungsi tersebut dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan. Salah satu syaratnya adalah Wajib Pajak harus mendaftarkan dirinya di kantor Direktorat Jenderal Pajak diwilayahnya, untuk selanjutnya akan mendaftatkan Nomor Pakok Wajib Pajak (NPWP).Metodologi penelitian ini menggunakan metode survey penjelasan (explanatory survey method). Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui beberapa sumber yaitu kuesioner yang berupa wawancara tertulis dan ataupun langsung, studi dokumentasi dan studi literatur. Sampel diambil sebanyak 100 responden yang mengisi dan atau bersedia diwawancarai yang dipilih secara acak melalui buku tarpon wilayah Jakarta Timur.Perangkat Undang-undang yang digunakan sebagai dasar penulisan ini adalah Pasal 2 UU No. 1512000 tentang pemberian NPWP dan Pasal 2 ayat (1) huruf a.1 dan ayat (3) huruf a UU No. 1712000 tentang pengertian subjek pajak orang pribadi kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian berupa pengumpulan data dari responden melalui pengisian kuesioner, wawancara dengan pihak-pihak terkait serta studi kepustakaan sehingga penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis.Pembahasan dalam penelitian ini lebih diutamakan pada analisis pengaruh variabel-variabel bebas yang berupa (1) Jumlah Penghasilan subjek pajak, (2) Tingkat Pendidikan subjek pajak, (3) Jumlah Penduduk di wilayah Jakarta Timur serta (4) Sistem dan Administrasi Perpajakan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Kemudian dilakukan analisis terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.Alat analisis yang digunakan adalah program software Statistical Package for Social Scientist (SPSS). Melalui analisis statistik ini dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri disertai dengan seberapa tinggi tingkat pengaruhnya. Dari hasil pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa variabel-variabel tersebut di atas ternyata berpengaruh terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri. Secara parsial yang paling dominan dalam pengaruhnya terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri adalah faktor jumlah penghasilan sebesar 93,3% untuk tingkat pendidikan pengaruhnya mencapai 85,3% sementara untuk jumlah penduduk sebesar 63,5%. Variabel sistem dan administrasi perpajakan menduduki peringkat terakhir dalam hal pengaruhnya terhadap jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri yaitu sebesar 57,7%.

---

Tax is acceptance backbone in a state to be used by government to defray activity of government. One of the defrayal source is from acceptance of domestic tax where people income tax is including in it. One of the condition for personal Taxpayer people in giving or obtain cash for the obligation of taxation of is registered themselves in Office Service of local Tax. Therefore, it is required to study the factors influencing the amount of personal Taxpayers which register themselves, and to study the relationship between Taxpayers registered amount with amount of the acceptances of its Tax.

The writer target in this research is

1. To know the factors that influencing the amount of Taxpayers registered to get NPWP

2. Given the level of influence of the factors, hence that could be formulate the possible policy alternatives handled by government.

According to some experts known that Tax are one of the fee to state (which can be forced) that is obliged for people to pay according to laws and regulations. As for Tax function, there are two functions that is budget function and regulator function, both the functions can be executed, if Taxpayer have fulfilled clauses. One of the clauses is the Taxpayer have to registered in Tax Office Service. And then, The Directorate General Tax office henceforth will give the certain number what is called Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

The Methodology Research used method of survey explanation. As for the data collecting of from some sources such as Questionnaire, documentation study and literature study.

Sample taken by counted 100 responders that filling and or held an interview with which selected at random from regional phone-call book East of Jakarta.

Peripheral that is used as this writing base is Section 2 UU No. 16 1 2000 concerning about the Giving of NPWP and Section 2 sentence (1) letter of a.1 sentence and .(3) letter of a UU No. 17 1 2000 concerning understanding of personal Tax subject is later; then related to result of research in the form of data collecting of responder from] admission filling of questionnaire, interview with related parties and also bibliography study so that this research will have the character of analytical descriptive.

Solution in this research is major in the analysis of influence of dependent variables which are (1) Amount of Salary of Taxpayers, (2) Level of Education of Taxpayers, (3) Amount of Residents in the region East of Jakarta and also (4) The System and Administration of Taxation in Office Service of local Tax. Then the writer doing analyze how to Taxpayers amount registering themselves also influence to the acceptance of Tax.

Analyzer used program what is called software Statistical Package Social for Scientist (SPSS). Through this statistical analysis known the factors that influence the amount of Taxpayers registering themselves accompanied how high this influence level. From the result and analysis obtained conclusion that above mentioned variable in the reality have an effect on to Taxpayers amount registering themselves. By separately, most dominant in the influence of to Taxpayers amount registering themselves is the factor amount of salary equal to 93,3% level. The influence of education factor reach 86,3% level. While the amount of residents influence equal to 63,5%. Factor of System and taxation administration occupy last level in the case of the influence of to Taxpayers amount registering themselves that is equal to 57,7%."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dengan mengembangkan suatu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penghitungan potensi PPN. Berdasarkan realisasi penerimaan yang terus bertambah setiap tahunnya serta rasio PPN terhadap PDB di Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan sebagian besar negara di dunia, maka dapat diduga bahwa terdapat potensi PPN yang masih dapat digali. Hasil penghitungan potensi PPN kemudian dibandingkan dengan realisasi penerimaannya untuk mengukur kinerja pemungutan pajak berdasarkan tax coverage ratio.Terdapat beberapa pendekatan/metode yang dapat digunakan untuk menghitung potensi PPN, diantaranya adalah addition method dengan menggunakan data PDB (Pandiangan, 2000), pendekatan dengan menggunakan data pengeluaran nasional yang digunakan di Nepal (Jenkins dan Yan Kuo, 1995), pendekatan dengan menggunakan tabel Input Output yang digunakan oleh McKenzie (1991), dan Stephen V. Marks (2003) serta pendekatan yang menggabungkan data PDB dan tabel 1-0 yang digunakan oleh Pellechio dan Hill (1996). Penghitungan potensi PPN dalam penelitian ini menggunakan formula yang dikembangkan oleh Stephen V. Marks dengan beberapa penyesuaian terhadap porsi Pengusaha Kena Pajak yang diasumsikan sebagai pengusaha kecil dalam tabel Input-Output UKM Indonesia tahun 2000. Potensi PPN yang dihitung adalah potensi tahun 2003 sampai 2005 berdasarkan tabel 1-0 terakhir yang dipublikasikan yaitu tabel 1-0 up-dating 2003. Untuk penghitungan potensi PPN tahun 2004 dan 2005 dilakukan up-dating tabel-1-0 dengan menggunakan data PDB sektoral dan PDB penggunaan pada tahun yang bersangkutan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tabel 1-0 untuk menghitung potensi PPN dapat memberikan gambaran yang mendekati kondisi nyata sebenarnya karena tabel 1-0 dapat memberikan informasi yang komprehensif dan marnpu memperlihatkan hubungan dan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian. Berdasarkan hasil penghitungan terdapat tiga sektor utama dengan potensi PPN terbesar yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan, dan sektor industri alat pengangkutan dan perbaikannya. Perbandingan antara potensi dan realisasi PPN tahun 2003 sampai dengan 2005 menghasilkan rata-rata tax coverage ratio sebesar 74,66%. Berdasarkan hasil tersebut masih terdapat potensi penerimaan PPN yang belum tergali. Oleh karena itu, DJP selaku pemungut pajak perlu melakukan analisa untuk meningkatkan faktor-faktor penunjang suksesnya penerimaan pajak, antara lain adalah melalui peningkatan kepatuhan mengisi SPT oleh Wajib Pajak, peningkatan jumlah Wajib Pajak, pemodernisasian sistem perpajakan, serta peningkatan kesadaran dan kepedulian pajak."

"Sampai saat ini pajak adalah penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi penyelenggara perpajakan di tahun 2003 menetapkan sebagai tahun Law Enforcement, yaitu tahun penegakan hukum terhadap para pelangga: perpajakan. Salah Satunya dengan cara penyanderaan. Penyanderaan merupakan salah satu tindakan dalam proses penagihan Penyanderaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ataupun di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, akan tetapi pelaksanaannya baru berjalan saat ini, hal ini disebabkan salah satunya peraturan pelaksanaannya baru disahkan saat ini seperti Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan HAM. Penerimaan negara dari sektor pajak dan tahun ke tahun semakin besar, begitu pula dengan jumlah tunggakan pajak yang belum dicairkan masih terhitung sangat besar. Dengan kebijakan penyanderaan ini maka diharapkan penerimaan negara terutama dari pencairan tunggakan pajak dapat memberi kontribusi yang sangat besar.Berdasarkan hal tersebut di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan penyanderaan sebagai penegakan hukum di bidang perpajak dan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak secara keseluruhan. Di samping itu maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan penyanderaan dalam ranggka penegakan hukum di bidang perpajakan dalarn rangka penerimaan negara.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Adapun tahap penelitian dilakukan melalui Studi kepustakaan serta lapangan, dan data yang diperoleh dalam tahap penelitian tersebut dinalisis secara kualitatif.Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa kebiiakan penyanderaan tidak hanya bersifat penegakan hukum di bidang perpajakan saja, akan tetapi jauh dari itu mempunyai pesan moral sebagai detterent effect (efek jera) bagi para penunggak pajak yang lain, sehingga dalam tahun 2003 pelaksanaan penyanderaan ini dapat dikatagorikan sukses dengan angka pencairan utang pajak yang cukup signifikan dalam mendongkrak penerimaan pajak, selain tindakan konkrit penyanderaan itu sendiri terhadap beberapa penunggak pajak."

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang dikenakan pemerintah kepada para pemilik kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu. Besarnya pengenaan. PKB dihitung berdasarkan perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat penggunaan kendaraan. Jumlah PKB yang harus dibayar pemilik kendaraan bukan umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 1,5% dari nilai dasar pengenaan PKB.Pembahasan selanjutnya akan dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan besarnya pembayaran PKB di DKI Jakarta yang harus dibayar pemilik kendaraan setiap tahunnya serta bagaimana pelaksanaan pembayaran PKB ini dapat mengakomodir pembayaran PK5 sebagai pajak alas kekayaan, kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Dalam estimasi yang dilakukan, junlah besarnya PKB yang dibayarkan pemilik kendaraan digunakan sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah unsur-unsur yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap besarnya jumiah PKB yaitu nilai jual kendaraan, usia kendaraan, kapasitas mesin serta jenis bahan bakar kendaraan yang bersangkutan. Pemungutan PKB di DKI Jakarta didasarkan atas Kepmendagri Nomor 11 tahun 2002 yang dalam pelaksanaannya diberlakukan dengan keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2002. Jeriis kendaraan yang termasuk ke dalam pembahasan ini adalah kendaraan bukan umum yang diproduksi tahun 2002 dan sebelumnya dan tidak termasuk sepeda motor, truk, kendaraan di atas air serta alat-alat berat. Terhadap data yang tersedia dilakukan pengolahan data dengan meng gunakan bantuan program komputer E-views untuk memperoleh hasil perhitungan yang akurat.Setelah dilakukan pengolahan data dengan memperhatikan asumsi-asumsi dalam perhitungan yang digunakan, hasil yang didapat menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini ternyata signifikan dalam turut mempengaruhi jumlah pembayaran PKB. Hasil penelitian ini menunjukkan masih adanya penyimpangan¬penyimpangan dalam pelaksanaan pembayaran PKB di DKI Jakarta. Disamping itu pemerintah lebih menekankan PKB sebagai pajak yang dibayarkan sebagai pajak atas kekayaan dan pajak atas kerusakan/ penggunaan jalan. Sedangkan masalah polusi udara kurang mendapat perhatian yang memadai dalam perhitungan besarnya pembayaran PKB di DKI Jakarta.Pemerintah seyogyanya melakukan perhitungan secara lebih cermat mengenai masalah polusi udara sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotar tersebut yang mungkin dapat dilakukan melalui perhitungan besaran bobot yang lebih baik. Koordinasi yang lebih baik dari pihak-pihak yang terkait juga diperiukan dalam penetapan PKB ini supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan peraturan yang terbaru bagi masyarakat."

"Latar belakang masalah dari tesis ini adalah berkenaan dengan pemberian insentif perpajakan sebagai salah satu implementasi fungsi pajak untuk mengatur. Fungsi utama pajak adalah menghasilkan penerimaan negara sebagai penggerak roda pembangunan adapun fungsi lainya pajak adalah fungsi mengatur sebagai instrumen untuk mendorong atau memproteksi sektor - sektor tertentu yang diinginkan pemerintah. Pemberian insentif perpajakan harus dilakukan dengan hati - hati mengingat bila salah sasaran , akan dapat mengamputasi fungsi mengatur pajak itu sendiri . Adapun salah satu implementasi fungsi mengatur Pemerintah tersebut di realisasikan pada awal tahun 2007, melalui PP Nomor 7 /2007, dimana pemerintah memberikan insentif perpajakan dibidang PPN berupa pembebasan PPN untuk komodti primer hasil pertanian. Pada saat yang bersamaan terlihat bahwa tahun 2005 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 346,8 triliun dan lebih rendah Rp 5,2 triliun dari sasaran yang diharapkan sebesarRp.352 triliun. dan pada tahun 2006 shortfall antara 8,5 triliun hingga 17 triliun atau hanya mencapai 96 sampai dengan 98% dari target yang direncanakan. Keadaan diatas tentunya mengharuskan pemerintah menghitung secara cermat berapa potensial loss penerimaan apabila akan mengeluarkan suatu kebijakan.Pokok permasalahnya dari tesis ini adalah Berapa besar pengaruh pemberian insentif perpajakan berupa dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan dan impor produk pertanian yang bersifat strategis terhadap potensi penerimaan PPN dan Faktor - faktor apa yang mendorong sektor pertanian untuk meminta pemberian insentif PPN atas penyerahan dan impor produk pertanian.Metode penelitian dari tesis ini adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Metoda pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan , buku- buku karya ilmiah dan sumber - sumber lainnya seperti jurnal dan internet. Adapun penghitungan perkiraan potensi pajak yang hilang akibat pemberlakuan PP no. 7 tahun 2007 tersebut menggunakan metoda perhitungan yang pernah dilakukan oleh Stephen V Marks dengan menggunakan tabel - Input Output. Perhitungan besarnya potensi PPN yang hilang dilakukan dengan menghitung selisih antara perhitungan potensi PPN dengan menggunakan tabel input - output dengan kondisi sebelum PP Nomor 7 /2007 dan setelah diterapkan PP no. 7 tahun 2007.Argumentasi yang digunakan agar Produk pertanian mendapat perlakuan dikecualikan dari pengenaan PPN antara lain karena umumnya petani bergerak pada sektor informal dan kebanyakan dari mereka tidak menyelenggarakan pembukuan. Kalaupun mereka telah menyelenggarakan pembukuan pada umumya pembukuan mereka tidak teradministrasi dengan baik. Disamping itu ada persepsi pada masyarakat bahwa pengenaan PPN pada produk pertanian akan menyebabkan harga jual komoditi tersebut menjadi lebih mahal atau dari sisi produsen akan menyebabkan keuntungan menjadi lebih kecil. Disamping itu pengenaan PPN pada produk pertanian adalah suatu hal yang sensitif secara politik.Secara teori sesuai dengan legal character PPN, Pajak ini bersifat netral terhadap pilihan seseorang untuk mengkonsumsi suatu barang/jasa. Adapun permasalahan penyelenggarakan pembukuan yang tidak teradministrasi dengan baik bukan hanya dialami oleh petani tetapi adalah masalah pengusaha kecil pada umumnya. Memberikan fasilitas pembebasan pada produk pertanian pada akhirnya akan menambah beban biaya pada petani. Karena pajak masukan untuk menghasilkan produk tersebut seperti pupuk, petisida, mesin pertanian, makanan ternak, dan pajak masukan lainya tidak dapat dikreditkan dan dibebankan sebagai biaya. Pada akhirnya semua beban pajak masukan tersebut akan menjadi komponen biaya yang akan menaikan harga pokok produk final pertanian. Adapun untuk mengatasi masalah administratif pembukuan PPN kuncinya ada pada mengatur batasan pengusaha kena pajak yang pas yang pas buat penguasaha kecil.Mengingat peranan penerimaan pajak yang semakin dominan dan penting bagi kelangsungan hidup bangsa maka pemberian insentif perpajakan tersebut harus benar - benar dipertimbangkan dengan matang dan hati - hati karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tetapi saaran utamanya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian tidak juga tercapai, penting pula untuk digarisbawahi bahwa potensial loss penerimaan pajak berarti juga akan hilangnya hak rakyat untuk memperoleh barang dan jasa publik yang seharusnya disediakan oleh negara Total potensi penerimaan PPN sebelum diberlakukanya PP No. 7 tahun 2007 adalah sebesar Rp 178,84 Triliun dan setelah diberlakukanya PP tersebut potensi penerimaan PPN menurun menjadi Rp 173,10 triliun atau perkiraan potensi PPN yang hilang karena pemberlakuan PP No. 7 tahun 2007 adalah sebesar Rp 5,74 triliun Angka sebesar ini merupakan 3,21% dari total potensi penerimaan PPN. atau kalau memperhitungkan coverage ratio PPN potensial loss adalah sebesar sebesar Rp 4,40 triliun

---

The back ground of this thesis is concerning the tax incentives as one implementation of the tax regulated function. The main function of tax is to generate the state revenue as the wheel turning energy for development, while the other function is the regulated function as an instrument to push or to protect certain sectors the government wanted. The tax incentives must be given with careful thoughts, other wise it will miss its target and eventually will amputate the regulated function of tax it self. One of the implementation of the regulated function of tax is started on the beginning of 2007 through PP No 7/2007, in which the government gave the VAT tax incentives in the form of VAT Exemptions for primer commodity of farming goods. In the same time it was shown that the 2005 tax revenue realization is 346,8 trillion rupiah which is 5,2 trillion lower than the target expected as much as 352 trillion rupiah. In the year 2006 the short fall continued between 8,5 trillion to 17 trillion or only 96 to 98% of the target planned. This condition should make the government carefully count how much is the revenue potential loss when releasing a regulation.The main problem of this thesis is how much the impact of tax incentive in the form of VAT exemption on of strategic farming goods to the VAT potential revenue and what are the factors that supported and blocked the implementation of it.This thesis uses a descriptive analytic method. The data collection consists of the library study, scientific literatures, and other resources such as journals from the internet. The estimation of the lost revenue potential due to the implementation of PP No 7 is calculated using the Stephen V. Marks model based on the Input - Output Table. The estimation of the lost VAT potential is calculated by the different between the VAT potential before and after the implementation of the PP No. 7 /2007.The Argument used to exempt the farming goods from VAT are because most farmers are in informal sectors and they do not used book keeping. Even if they used book keeping, they are usually not administered well enough. Another Argument is that it's the people perspective that the VAT on farming goods will raise the selling price of that commodity and from the producer's side it will lower their profit. Addition to that, the VAT on farming goods is indeed a very sensitive political issue.Theoretically, based on the legal character of the VAT, it is neutral to a person's choice whether to consume a good or service. In the case of good book keeping it does not only happen to farmers but also to other small business in general. The exemptions of farming products will in the end add more burden for farmers. It is because the input tax from fertilizer, pesticides, farming machines, and livestock's foods, and other input tax used for productions are not creditable and will become a cost. In the end all the inputs tax will become cost that will increase the price of the final farming products. The way to overcome the problem of VAT administrative book keeping is on the right setting threshold for small business.Considering the more dominant role of the tax revenue for this country well being, the implementation of tax incentives must be considered in a very mature and careful way because the wrong tax incentives will not only decrease the tax revenue but will also miss its main target, it is very important to note that revenue potential loss will also mean the lost of people's right for the public goods and services that this country's suppose to provide.Total Revenue potential estimation before the implementation of PP No 7 /2007 is178,84 trillion Rupiahs and after the implementation that number is decreased to 173,10trillion or the total potential loss estimation due to the implementation of PP no 7 /2007 is 5,74 trillion rupiahs. It is about 3,21% of the total VAT revenue potential estimation, or considering the VAT coverage ratio, the potential loss is 4,40 trillion rupiahs."