Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan sistem penomoran faktur pajak Tahun 2013 di Indonesia. Kebijakan tersebut mengatur prosedur pemberian nomor seri faktur pajak yang disentralisasi dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan beberapa perubahan material serta formal terkait faktur pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan formulasi kebijakan sistem penomoran pada faktur pajak Tahun 2013 di Indonesia dan menjelaskan tinjauan awal atas kebijakan dari asas kemudahan dalam administrasi (ease of administration). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam formulasi kebijakan penomoran faktur pajak mengacu pada identifikasi masalah dari hasil kebijakan sebelumnya. Pemberian nomor seri faktur pajak sebelumnya dibebaskan kepada pengusaha kena pajak sehingga menyebabkan faktur pajak fiktif, yang berdampak pada kebocoran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia pada Tahun 2011-2012. Dari sisi asas kemudahan dalam administrasi (ease of administration), kebijakan sistem penomoran faktur pajak ini telah memenuhi asas kepastian, kemudahan, efisiensi dan kesederhanaan.

---

This study discusses the formulation of tax policy invoice numbering system in 2013 in Indonesia. The policy regulates the procedure for granting the tax invoice serial number from Directorate General of Taxation centralized through the Tax Office and several changes related to material and formal things regarding to tax invoice.The purpose of this research is to explain the decision-making process on the tax invoice numbering system in 2013 in Indonesia and explain the initial review of the policy by ease of administration's principle. This research is a descriptive qualitative approach using qualitative data.

Results of this study concluded that the decision-making process on tax invoice numbering refers to identification problem from the results of previous policy. The previous policy gives freedom to tax payers to make serial numbers on tax invoice, causing lots of fictitious tax invoices which have an impact on VAT revenue leakage in Indonesia in 2011-2012. In terms of the ease of administration's principle, tax invoice numbering system policy is in compliance with the principle of certainty, convenience, efficiency and simplicity."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penagihan pajak reklame di Kota Bandung. Meskipun jumlah reklame di Kota Bandung sangat banyak namun jumlah penerimaannya tidak sebanding. Selain itu terdapat tunggakan pajak reklame yang sangat tinggi dibandingkan dengan tunggakan pajak daerah lainnya. Tingginya angka tunggakan pajak reklame ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah kota harus mengambil tindakan tegas berupa pelaksanaan penagihan pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan, wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penagihan pajak reklame di Kota Bandung baik penagihan pasif maupun aktif masih belum maksimal sebagai upaya untuk melakukan pencairan tunggakan pajak reklame. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Seksi Bidang Penagihan Dispenda Kota Bandung. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi atas keseluruhan proses administrasi pemungutan pajak reklame untuk mencegah timbulnya tunggakan pajak reklame.

---

The aim of this research is to analyze the implementation of tax collection in an attempt of advertisement tax arrears disbursement at Bandung City. Although there is a large number of advertisement media in Bandung City, the fact shows that the revenue from the advertisement tax is not comparable acceptance. In addition, advertisement tax arrears is the highest arrears compared with other local taxes arrears. The advertising agencies seem to be deliberately evades paying their tax delinquent and are unable to fulfill their obligations as it should be. Therefore, the government must take strict measures and actions against these tax payers through the implementation of tax collection.

The approach used in this research is qualitative method with descriptive nature. Data are collected by using study-literature, in-depth interviews and observation. The results of this research is that the implementation of advertisement tax collection both passive and active collection is not maximal as an attempt to make disbursement of advertisement tax arrears. There are several constraints faced by Local Tax Collection Section in Dispenda Kota Bandung. Therefore, it is necessary to evaluate the whole process of advertisement tax administration to prevent the tax arrears."

"Penelitian ini membahas mengenai proses formulasi kebijakan Pajak Lingkungan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dilihat dari prinsip regulerend, yang berangkat dari bagaimana kontribusi kebijakan fiskal yang selama ini ada di DKI Jakarta terkait pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan dikaitkan dengan konsep pajak daerah, green tax/environmental taxation dan pigouvian tax. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal baik pajak maupun retribusi yang ada selama ini belum memberikan kontribusi yang cukup dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Proses formulasi kebijakan pajak lingkungan melalui beberapa proses, namun belum maksimal dalam perumusan konsepnya. Serta disajikan konsep penerapan green tax pada Negara China dan India sebagai informasi tambahan dalam penelitian ini.

---

This research discusses the tax policy formulation process of Environmental taxation as one of the Government instrument to managed and protect the environment according to regulerend principle, which depart from how fiscal policy give a contributions in DKI Jakarta. This research was conducted by a qualitative approach and cross-sectional study with literature review and field research as a data collection techniques. This study used qualitative data analysis techniques refer to theory of Local Tax, green tax/environmental taxation and Pigouvian Tax.

The result shows that fiscal policy whether in tax or levies, have not contributed enough so far for the environment protection. Environmental tax formulation has been through several processes, but has not been fullest in the formulation concept. Therefore, this study presented the application concept of green tax in China and India as additional information in this study."

"Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional khususnya yang berbentuk subsidiary company salah satunya adalah melalui transfer pricing. Praktik transfer pricing yang lazim dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah pemberian jasa atau yang disebut dengan intra group services. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi perencanaan pajak perusahaan multinatisonal yang berbentuk subsidiary company dengan skema transfer pricing atas intra group services dan permasalahan yang timbul akibat dari penerapan skema tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah dalam melakukan implementasi perencanaan pajak melalui skema transfer pricing atas intra group services perusahaan harus memerhatikan mengenai manfaat komersial atas pemberian jasa tersebut dan apakah biaya atas intra group services yang dibebankan telah sesuai dengan prinsip harga pasar wajar. Permasalahan yang timbul akibat implementasi skema transfer pricing atas intra group services adalah timbulnya perbedaan presepsi antara wajib pajak dan otoritas pajak karena peraturan yang belum terlalu detail mengatur mengenai transfer pricing khususnya atas transaksi intra group services.

---

Tax planning by multinational companies especially in the form of subsidiary company through transfer pricing. Transfer pricing practices commonly by multinational companies is the provision of services or the so-called intra-group services. This study aims to provide an overview of the implementation tax planning of transfer pricing schemes on intra-group services in subsidiary company and the problems arising from the implementation of the scheme. The method used was a qualitative study with qualitative data analysis. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews.

The results of doing this is through the implementation of tax planning schemes on intra-group services companies should pay attention to the commercial benefits of the provision of such services and whether the cost of the intra-group services are charged in accordance with the principle of a fair market price. Problems arising from the implementation of the scheme on intragroup transfer pricing services is differences in perception between the taxpayer and the tax authorities because of the regulations concerning transfer pricing in particular on intra-group transactions services has not been properly regulated."

"Di Indonesia penerapan Self Assessment System menimbulkan permasalahan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Hal ini karena kesadaran pajak masih rendah, yang disebabkan kurangnya pengetahuan perpajakan pada masyarakat. Penelitian ini membahas pentingnya penanaman pengetahuan perpajakan sejak kecil untuk menciptakan kesadaran pajak dengan mengambil studi kasus siswa didik pada Sekolah Menengah Pertama di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMP dan sederajat di DKI Jakarta belum memahami sepenuhnya hakikat fungsi pajak yaitu mengenai peranan pajak terhadap negara dan pemerintah.

---

In Indonesia, the implementation of Self Assessment System raises taxpayer noncompliance issues. This is because the tax awareness is still low due to lack of knowledge of taxation in society. This study discusses the growing importance of tax knowledge from childhood to create awareness of the tax by taking a case study of students at the junior high school students in Jakarta. The approach used in this study is qualitative with descriptive method. Results of this study showed that junior high school students and equal in Jakarta do not fully understand nature function of the tax which is has important role for country and government."

"Penelitian ini membahas kebijakan pajak kendaraan bermotor yang berlaku di DKI Jakarta Seoul dan Metro Manila Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana kebijakan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta Seoul dan Metro Manila Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif Hasil penelitian yaitu kebijakan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta dari segi tarif menggunakan tarif progresif berdasarkan nama dan atau alamat yang sama dari segi penggunaan dasar pengenaan pajak menggunakan berat kotor kendaraan horse power cylinder capacity dan harga kendaraan serta dari segi penggunaan hasil pajak merupakan partial earmarking tax dan Tipe B Selanjutnya yaitu Seoul menggunakan tarif progresif yang mengikuti dari dasar pengenaan pajak Sementara itu dasar pengenaan pajak yang digunakan berdasarkan tipe kendaraan berat kotor kendaraan cylinder capacity dan ownership Dan kota terakhir yaitu Metro Manila menggunakan tarif pajak progresif yang juga mengikuti dasar pengenaan pajak dengan dasar pengenaan pajak itu sendiri menggunakan tipe kendaraan bermotor dan berat kendaraan bermotor Penggunaan hasil pajak termasuk kedalam full earmarking tax.

---

This study discusses policy of motor vehicle tax which is applicable in DKI Jakarta Seoul and Metro Manila The purpose of this study is to describe how is the policy of motor vehicle tax in DKI Jakarta Seoul and Metro Manila This research use a quantitative approach with a type of the research is descriptive research The results of this research are the policy of motor vehicle tax which is applicable in DKI Jakarta in terms of rate using progressive rate based on name and or address of the same in terms of base taxation using the gross vehicle weight horse power cylinder capacity and the price of the vehicle as well as in terms of the use of the revenue of motor vehicle tax using partial earmarking tax and Type B Furthermore Seoul is using progressive tax rate based on their base taxation which is determined from type of vehicle gross vehicle weight cylinder capacity and the ownership of the vehicle And the last city is Metro Manila which is using progressive tax rate also based on the base of the taxation with the base of taxation itself use a type of motor vehicle and gross vehicle weight The use of the revenue of motor vehicle tax can be deemed as a full earmarking tax with Type B "

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan tarif PBB di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi latar belakang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan kebijakan tarif PBB dan proses perumusan dari kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan tarif ditujukan untuk mengakomodir semua usulan tarif, keberpihakkan kepada masyarakat dan memenuhi fungsi budgetair. Tahap formulasi kebijakan tarif sudah sesuai dilakukan walaupun mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan kesepakatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

---

This thesis discusses about policy formulation of rates in property tax in DKI Jakarta. This research purposed was to know and analyze the reasons behind formulation of the policy about rates in tax property by DKI Jakarta provincial government and the formulation of this policy. This research are research with qualitative approach and qualitative data collection method.

The results of this study are intended to accommodate the policy rates all proposed rates, stands to the community and fulfill the budgetair function. Stages of policy formulation of rates is appropriate do despite having some problems in getting the agreement in accordance with the objectives to be achieved."

"Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk efisiensi biaya di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi karena biaya tersebut merupakan pengeluaran bagi pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melaksanakan sharing facility. Sharing facility merupakan kegiatan pemakaian fasilitas secara bersama-sama di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan prinsip pembebanan biaya (cost sharing) secara proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan perbedaan pendapat Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan pengenaan pajak pertambahan nilai atas sharing facility dan menganalisis pengenaan pajak pertambahan nilai atas sharing facility berdasarkan ketentuan pajak pertambahan nilai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapat dengan studi lapangan, melalui wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian adalah dasar Direktorat Jenderal Pajak mengenakan pajak pertambahan nilai atas sharing facility yaitu sharing facility termasuk ke dalam penyerahan jasa kena pajak berdasarkan peraturan pajak pertambahan nilai di Indonesia sedangkan dasar Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi adalah sharing facility bukan merupakan penyerahan jasa kena pajak dan perjanjian yang diatur dalam kontrak Production Sharing Contract. Sharing facility dilihat dari teori dan konsep pajak pertambahan nilai tidak termasuk ke dalam penyerahan jasa kena pajak. Pemerintah harus membuat peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi kontraktor di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

---

Government makes efforts for cost efficiency in the upstream activities of oil and gas due to the cost of expenditure for the government. One of the efforts made by the government is implementing sharing facility. Sharing facility is a facility usage activities jointly in the upstream activities of oil and gas with the principle of charging (cost sharing) proportionally.

This study aims to analyze the basic considerations dissent Special Unit Oil and Gas and the Directorate General of Taxes in determining the imposition of value added tax on facility sharing and analyzing the imposition of value added tax on facility sharing under the terms of the value added tax.

The method used was a qualitative study with qualitative data analysis. The qualitative data obtained by field studies, in-depth interviews, and literature.

The results are the basis of the Directorate General of Taxes impose value added tax on facility sharing is sharing facility included in the delivery of services taxable under the rules of the value added tax in Indonesia while the Special Task Force basic Oil and Gas are sharing facility is not a taxable service delivery and agreements set forth in the Production Sharing Contract. Sharing facility seen from the theory and the concept of value-added tax are not included in taxable service delivery. Government should pass legislation to provide legal certainty for contractors in the upstream activities of oil and gas."

"Penelitian ini bertujuan untuk (i) menganalisis dasar pertimbangan Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan formulasi penetapan penyederhanaan batasan HJE berdasarkan PMK 179/PMK.011/2012 tahun 2013. (ii) menganalisis Perubahan - perubahan yang ditimbulkan berdasarkan PMK 179/PMK.011/2012 dengan PMK terdahulu. (iii) menganalisis akibat yang ditimbulkan dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa : Dasar pertimbangan pemerintah dalam menciptakan kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau dan batasan penyesuaian harga jual eceran adalah untuk penerimaan negara, untuk menciptakan sistem administrasi yang sederhana, untuk faktor kesehatan, untuk dapat menekan maraknya rokok ilegal,untuk pengurangan konsumsi rokok. Adanya perubahan tarif cukai dan penyederhanaan batasan harga jual eceran, Akibat yang ditimbulkan dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau dari sisi penerimaan negara ,kesehatan ,rokok ilegal, konsumsi rokok, industri hasil tembakau. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ke depannya agar para pembuat kebijakan dapat merumuskan suatu kebijakan yang efektif sesuai dengan filosofi pengenaan cukai, dan untuk menambah pengetahuan di bidang pungutan cukai.

---

This research aimed to (i) analyze basic considerations Government set rate increase tobacco excise and simplification retail price limits based PMK 179/PMK.011/2012 in 2013. (ii) analyze the changes - the changes happens based PMK 179/PMK.011/2012 with the previous. (iii) analyze the impact the increase in tobacco excise rates.

From the results of the study found that the government's discretion in creating a tobacco tax increase policy is to state revenue, to create a simple administration system, for health factors, to be able to suppress the proliferation of illegal cigarettes, for reduction of cigarette consumption. Presence change in tax rates and simplification of retail price restrictions. The impact of tobacco excise rate increase of state revenue, health, illegal cigarettes, cigarette consumption, tobacco industry. This research is expected to be useful for the future so that policy makers can formulate an effective policy in accordance with the philosophy of the imposition of excise, and to increase knowledge in the field of excise levy."

"Penelitian ini membahas tentang penerimaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah di kabupaten bener meriah aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penerimaan retribusi pasar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi pasar, dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan retribusi pasar tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan karena adanya jenis pungutan retribusi lain yang dimasukkan dalam penerimaan retribusi pasar. Fasilitas pasar yang kurang memadai serta masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi merupakan faktor penyebab penurunan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pembenahan tersebut dimulai dari dibentuknya Sub dinas pasar di dalam Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah.

---

The focus of research is to analyze market user charges revenue as local own source income in Bener Meriah Aceh Regency. The purpose of this research is to describe implementation of market user charges revenue, the factors that led to the decline in market user charges revenue, and local government efforts to increase market user charges revenue. This research descriptive qualitative approach. The results of this research stated that the implementation of market user charges revenue does not fit the rules that have been established because of the types of charges other fees included in the market user charges revenue. Facilities are less adequate market and the lack of assertiveness and awareness officer shall market user charges a factor contributing to the decline in the market user charges the Bener Meriah Regency. Local governments should be to reform the management system market user charges in the Bener Meriah Regency. Settling the beginning from the establishment of the market office in Regional Office of Financial Management."