Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BMT memerlukan sistem informasi yang dapat memfasilitasi bisnis proses utamanya. Tesis ini bertujuan untuk menganalisa dan merancang kebutuhan BMT yang mempunyai karakteristik berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau lembaga keuangan lain yang tidak berbasis syariah. Untuk itu, pada penelitian ini dianalisa dan dirancang menu-menu layanan pada BMT. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumcntasi. Metode analisa dan perancangan sistem informasi menggunakan metode Framework jbr the Application of System Techniques (FAST). BMT mempunyai dua kegiatan utama yaitu sosial dan bisnis, sehingga hasil perancangan mencakup keduanya.Hasil dari penelitian ini adalah adanya rancangan mengenai sistem untuk layanan Anggota, Nasabah, Mitra dan ZISWAF. Untuk aplikasi yang terkait dengan keempat layanan tersebut dianalisa dan dirancang perhitungan SHU untuk anggota, bagi hasil dan bonus untuk nasabah, serla pendapatan bagi hasil, pendapatan ujroh, pendapatan margin yang bcrasal dari pembiayaan miuu

---

BMT requires information system enabling it to facilitate the main business process. This thesis analizes and designs BMT requirements which have different business processes from Rural Banks (Bank Perlcreditan Rakyat (BPR)) and the other non Sharia financial intitutions. Therefore, this research attempts to design and analyze the main services provided by BMT.

This thesis is a qualitative research combining a few methods such as interview, observations and documentations. The research applies the Framework for the Application of System Techniques (FAST) method for analyzing and designing information system.

Basically, BMT has two main activities, social and business activities. Hence, the design should satisfy both activities. As a result, the research su ests the need of services for BMT members, customers, partners and social purposes (ZISWAF). Particular applications regarding to those four services are analyzed and designed for thc purpose of SI-IU distribution for its members,and also revenue!Profit-Loss Sharing, bonus, ujroh revenue, and margin distributions for both customers and partners."

"Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan Whistleblowing System (WBS) pada Tahun 2012.Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan penerapan WBS di DJP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari DJP serta sumber lainnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur. Pelaksanaannya berjalan cukup baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi seperti pemahaman atas Whistleblowing System yang belum merata dan kurang optimalnya sarana pengaduan. Oleh karena itu sosialisasi kepada pegawai dan Wajib Pajak serta penanganan dan tindak lanjut yang nyata dan efektif menjadi kunci atas penyelesaian kendala tersebut.

---

In the year of 2013 State Budget-Revised, tax revenue is expected to reach approximately 76% of state revenues, so the role of the Directorate General of Taxes (DGT) becomes important. DGT needs to make continuous improvements which can be done through bureaucracy reform and applying the principles of Good Public Governance. DGT established Whistleblowing System (WBS) policy in the year 2012.

The study was conducted to determine how the policy and the application of the WBS in the DGT through a qualitative method utilizing primary data (interviews) and secondary data from the DGT and other sources.

The research concluded that almost all aspects of the policy has been in accordance with the guidelines and literature. Implementation went pretty well, but some obstacles still occur like the understanding of whistleblowing system which is not evenly distributed yet and the channel of complaint which is not quite optimal. Therefore socialization to employees and taxpayers as well as complaint management and effective follow-up are the key to handle the obstacles."