Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus . Penerapan SAP berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti peraturan-peraturan pendukung, sumber daya manusia, sistem informasi, komitmen pejabat dan laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada peraturan yang mendukung baik dari Pemerintah Pusat, Kementerian terkait, maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri untuk SAP berbasis akrual, komitmen juga telah diberikan oleh pimpinan tertinggi. Namun masih terkendala kurangnya kuantitas SDM yang tersedia dan sistem informasi akuntansi yang digunakan.

---

This study aimed to analyze the application of accrual based governmental accounting standard in DKI Jakarta Provincial Government. The method used is qualitative research methods case study. The application of accrual based governmental accounting standard can be judged on the readiness of supporting infrastructure, such as supporting regulations, human resources, information systems, and a commitment by the leader, and resulting financial statements.

The results of this study indicate that there are already regulations that support both from the Central Government, relevant ministries, as well as from the Government of Jakarta itself to accrual based governmental accounting standard, the commitment has also been given by the supreme leader. But still constrained by lack of available quantity of human resources and accounting information systems used."

"Termotivasi oleh isu-isu terkini pada akuntansi untuk cryptocurrency, makalah ini mencoba untuk membahas perkembangan cryptocurrency di Indonesia, bagaimana standar akuntansi saat ini dapat mengakomodasi cryptocurrency, bagaimana perlakuan akuntansi normatif cryptocurrency berdasarkan pendapat para ahli dan yang terakhir membahas isu dan tantangan terkait penerapan standar akuntansi untuk cryptocurrency. Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan oleh studi literatur dan wawancara. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan cryptocurrency masih terbilang kecil dibandingkan aset lain dan di Indonesia cryptocurrency akan diregulasi oleh BAPPEBTI dimana cryptocurrency diperlakukan sebagai komoditas. Lalu standar akuntansi yang ada saat ini tidak mengakomodasi hakikat ekonomi cryptocurrency. Sifat ganda dari cryptocurrency sebagai alat tukar dan sebagai investasi mungkin menjadi faktor mengapa tidak ada standar akuntansi yang berlaku untuk aset unik ini. Selain itu dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi normatif adalah mengukurnya dengan nilai wajar melalui model pengukuran laba dan rugi FVTPL. Studi ini juga menemukan bahwa selain peran IASB yang berpengaruh dalam kegiatan standard-setting, peran pemerintah dalam menangani isu-isu terkait juga berdampak pada kegiatan pengaturan standar yang dilakukan oleh standard-setter.

---

Motivated by current issues in accounting for cryptocurrency, this paper tries to discuss the development of cryptocurrency in Indonesia, how current accounting standards can accommodate cryptocurrency, normative cryptocurrency accounting treatments based on expert opinions and discusses issues and challenges related to the application of accounting standards for cryptocurrency. Data for this study will be collected by literature studies and interviews.

It can be concluded that the use of cryptocurrency is still relatively small compared to other assets and in Indonesia cryptocurrency will be regulated by BAPPEBTI where cryptocurrency will be treated as a commodity. Then the current accounting standards do not accommodate the economic nature of cryptocurrency. The dual nature of cryptocurrency as a medium of exchange and as an investment may be the factor why there are no accounting standards applicable to this unique asset.

In addition, it can be concluded that the normative accounting treatment is to measure it with fair value through profit and loss measurement model FVTPL . The study also found that in addition to the influential IASB role in standard setting activities, the role of government in dealing with related issues also impacts on standard setting activities by standard setters."

"Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai piutang pajak dalam tujuh tahun terakhir mengindikasikan bahwa Pemerintah belum dapat menatausahakan piutang pajaknya dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan penatausahaan piutang pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melakukan perbandingan dengan negara lain, dan memberikan usulan guna mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan penatausahaan piutang pajak antara lain sistem yang tidak terintegrasi dan real-time, tidak adanya aplikasi taxpayer account, belum terdapat payung hukum atau interpretasi akuntansi atas beberapa proses bisnis DJP, kurangnya disiplin SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan minimnya supervisi atasan. Guna mengatasi permasalahan tersebut,penelitian ini menyarankan agar DJP mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di DJP, mengembangkan taxpayer account, meningkatkan kualitas SDM dan melakukan supervisi secara berkala, menyusun regulasi berupa revisi PER-08/PJ./2009 dan aturan penegasan untuk proses bisnis DJP yang bersifat recurring,serta membangun sistem pertukaran data yang memadai antara DJP dan Pengadilan Pajak maupun antara DJP dan DJPb."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Bagian Keuangan, Lembaga Sandi Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi Bagian Keuangan, Lemsaneg. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan berupa dokumentasi dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan dua narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum SAP berbasis akrual telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala dari sisi petunjuk teknis, komitmen pimpinan, sistem informasi, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan kegiatan sosialisasi.

---

This research discussing about implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard on the Financial Division of National Crypto of Institute. Purpose of this study is to discover implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard and identifying obstacles that Finance Division of Lembaga Sandi Negara faced. Method of the study is a field observation using documentation, structured and unstructured interview with two interviewees as the main tools. Result shows that implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard has been good in general, but there are still obstacles that Lembaga Sandi Negara face, from the technical instructions, leadership commitment, accounting information systems, availability and competence of the human resource, and socialization aspects."

"SA untuk rencana akuisisi PT KAMA oleh PT PBI. Evaluasi dilakukan dengan meninjau transaksi akuisisi dan membandingkan dengan standar akuntansi yang berkaitan dengan akuisisi yaitu PSAK 22 (Kombinasi Bisnis), PSAK 38 (Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali) dan PSAK 65 (Laporan Keuangan Konsolidasian). Evaluasi menunjukkan bahwa standar akuntansi yang direkomendasikan oleh KAP SA dalam proses akuisisi telah dibuat berdasarkan penilaian terhadap standar-standar yang berlaku. KAP SA merekomendasikan PSAK 38 (Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali) sebagai standar akuntansi yang relevan karena transaksi akuisisi PT KAMA oleh PT PBI adalah transaksi entitas sepengendali.

---

This internship report evaluates the accounting standards recommended by KAP SA for the proposed acquisition of PT KAMA by PT PBI. The evaluation is conducted by reviewing the transaction and comparing it against the relevant accounting standards on acquisition namely PSAK 22 (Business Combination), PSAK 38 (Business Combination of Entities Under Common Control) and PSAK 65 (Consolidated Financial Statements). The evaluation shows that the accounting standards recommended by KAP SA for the acquisition process were made based on their assessment of the prevailing standards. KAP SA recommends PSAK 38 (Business Combination of Entities Under Common Control) as the relevant accounting standard because the acquisition transaction of PT KAMA by PT PBI is a transaction of entities under common control."

"Karya akhir ini membahas peranan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai aparat pengawasan intern, ITJEN Kementerian Keuangan telah mulai nmenjalankan fungsinya sebagaimana fungsi pengawas intern dengan paradigma baru, yaitu memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi, dengan menjalankan fungsi sebagai pemberi assurance dan advisory consulting (konsultatif). Hal ini memberikan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan peningkatan dari semula "Tidak Memberikan Pendapat" untuk LKKL tahun 2006 dan 2007 menjadi "Wajar Dengan Pengecualian" untuk LKKL tahun 2008. Pencapain hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada.Meskipun pelaksanaan peran ITJEN telah memberikan hasil yang signifikan dengan peningkatan opini sebagaimana tersebut di atas, agar lebih optimal, menurut penulis perlu dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengatasi hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal. Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

---

The focus of this research is the role of Inspectorate General (IG) as an Ministrial Internal Auditor in Improving the Quality of the Ministry Financial Statement (Case study in Ministry of Finance). This research is qualitative descriptive interpretive. As the result, this research discovers that IG of Ministry of Finance has conducted as a modern Internal Auditor that gives value added to organization and assisted to achieve the organization?s objectives, and to conduct a role as a consultative management or advisory consulting. This role has been implemented in Ministrial of Finance Financial Statement review activity.The significant result of this activity is the improvement opinion of Ministry of Finance Financial Statement which formerly "Disclaimer Opinion" to "Quaified Opinion". Besides the result, there are still some internal and external obstacles in optimizing the role of IG, especially in Human Resources, concern with competencies in review technical, sytem and government accounting standard. This research recommends to enhance the IG Ministry of Finance?s auditors competence and disseminates to other offices under Ministry of Finance to build their awareness in accountability especially in Financial Reporting."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi PT Bank XYZ Tbk. pada instrumen keuangan yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh penerapan PSAK 71 mengenai Instrumen Keuangan, serta memberi masukan kepada industri perbankan dan regulator untuk mengatasi masalah-masalah tersebut kelak. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa (1) Penerapan PSAK 71 mengenai Instrumen Keuangan membutuhkan persiapan yang memadai dan partisipasi seluruh stakeholder demi kelancaran penerapan standar tersebut, (2) model baru penurunan nilai expected loss mempengaruhi perhitungan CKPN, yang menurunkan pendapatan dan rasio permodalan (CAR) Bank, dan (3) perlunya kesiapan infrastruktur, penyelenggarakan pelatihan dan workshop, identifikasi dampak, pengembangan sistem, dan partisipasi dalam penyusunan regulasi industri perbankan untuk mempermudah penerapan standar tersebut.

---

This study aims to determine and analyze the accounting treatment of PT Bank XYZ Tbk. on financial instruments recorded on the company's financial statements. This study also aims to determine the differences and discuss the impacts of the application of PSAK 71 on Financial Instruments, and provide input to the banking industry and regulators to address these issues in the future. This research uses a qualitative approach with case study method. This study results conclude, that: (1) The application of PSAK 71 on Financial Instruments requires adequate preparation and participation of all stakeholders, (2) The new expected loss impairment model affects the calculation of CKPN, which decreases the Bank's revenue and capital adequacy ratio (CAR), and (3) the need of infrastructure readiness, organizing training and workshops, impact identification, system development, and participation in banking industry regulation are critical to ease the standards implementation."

"Laporan ini bertujuan untuk memperlihatkan penerapan SAK ETAP pada PT DEF dan kelayakannya, serta berfokus pada beberapa akun yang signifikan pada PT DEF yakni piutang, investasi, dan ekuitas. Pembahasan mencakup kewajaran pencatatan saldo PT DEF melalui prosedur audit yang dilakukan, kesesuaian penyajian laporan keuangan menurut aturan SAK ETAP dan kelayakan PT DEF dalam menggunakan SAK ETAP sesuai aturan yang berlaku. Hasilnya, PT DEF telah memenuhi syarat dalam menggunakan SAK ETAP, begitu pula kesesuaian pencatatan saldo dan bentuk penyajian laporan keuangan PT DEF menurut SAK ETAP.

---

This report aims to show implementation of SAK ETAP (IFRS for SMEs) in PT DEF and its appropriateness, whilst also focusing on significant accounts in PT DEF: receivables, investment, and equity. The analysis consists of fairness of balance stated with the audit procedures, the appropriateness of the presentation of financial statement according to SAK ETAP, and the appropriateness of using SAK ETAP by PT DEF according to prevailing regulations. It is assured that PT DEF has fulfilled the requirements of using SAK ETAP, along with the balance stated and the format of financial statement according to SAK ETAP."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis pengendalian di PT. ABC terkait dengan kegiatanoperasional dan persediaan batubara di daerah tambang. Selain itu, tesis inimenganalisis dampak yang akan dihadapi PT. ABC terkait dengan adanyaperubahan standar akuntansi keuangan terkait pertambangan umum dalamaktivitas pengupasan lapisan tanah. Hal-hal tersebut dianalisis guna melihatketerkaitan dalam tujuan umum suatu sistem pengendalian internal yaitu efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dari data-data perusahaan maupun referensi lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. ABC masih harus meningkatkan pengendalian atas kegiatan operasionalnya serta mempersiapkan diri secara perlahan untuk mengadopsi perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the controling activities in PT. ABC related to operationalactivities and coal pit inventory. Moreover, this thesis analyzes the impact thatwould be faced by PT. ABC regarding the change of accounting standards related to general mining in stripping cost. The analysis is done in order to see the connection of a general-purpose internal control system which are the efficiency and effectiveness of operations, reliability of financial reporting, and compliance with regulations. The collecting data process in this thesis is done by interviewing, observation, and study of document method such as company working paper or other references. Results of this analysis indicate that the PT. ABC still has to improve the operation control and prepares to adopt the standards with the current accounting standards."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena pengakuan dan pengukuran basis akrual dengan menggunakan dokumen nota dinas Fungsi Konsuler atas PNBP pelayanan pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan kerangka akuntabilitas publik dan cost benefit analysis. Dokumen nota dinas Fungsi Konsuler merupakan dokumen resmi yang berisi rincian penerimaan PNBP pelayanan yang dihasilkan selama rentang periode pengakuan PNBP pelayanan. Pengakuan dan pengukuran dengan menggunakan dokumen tersebut menyebabkan nilai pendapatan-LO yang disajikan dalam Laporan Keuangan menjadi over atau understated karena terdiri dari 5 (lima) frekuensi atau periode pengakuan dan pengukuran, yaitu setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu, setiap bulan, dan setiap tiga bulan. Unit analisis adalah 5 (lima) unit kerja Perwakilan RI. Data diperoleh melalui wawancara dan analisa dokumen. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pengakuan dan pengukuran PNBP pelayanan berdasarkan nota dinas telah sesuai dengan SAP dikarenakan transaksi yang terjadi telah berdasarkan keterjadian dengan pertimbangan biaya dan manfaat yang terjadi di Perwakilan RI. Selain itu, perlakuan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan telah mempertimbangkan biaya dan manfaat berupa komponen berwujud dan tidak berwujud. Komponen biaya berwujud berupa biaya mutasi pegawai dan administrasi bank, sedangkan manfaat berwujud berupa jumlah transaksi yang sedikit, keterjadian jumlah transaksi pelayanan, dan selisih penyajian nilai Pendapatan LO tidak material. Komponen biaya tidak berwujud berupa biaya waktu dan psikologis, sedangkan manfaat tidak berwujud berupa kemudahan penginputan transaksi, fleksibilitas tugas, meminimalisir risiko salah saji, serta jumlah reviu yang sedikit.

---

This study aims to evaluate the phenomenon of recognition and measurement of accrual basis using Consular Function memorandum document on non-tax services revenue at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia based on public accountability framework and cost benefit analysis. The Consular Function memorandum document is an official document that contains details of non-tax revenue generated during the period of non-tax revenue recognition. Recognition and measurement using this document causes the value of revenue-LO presented in the Financial Statements to be over or understated because it consists of 5 five frequencies, namely every day, every week, every two weeks, every month, and every three months. The unit of analysis is five Indonesia Representative mission. Data were obtained through interviews and documentation. The data analysis method uses descriptive qualitative techniques and content analysis. The results showed that the phenomenon of recognition and measurement of revenue services based on official notes was in accordance with SAP because the transactions that occurred were based on events with consideration of the costs and benefits that occurred in the Indonesia Representative mission. In addition, the recognition and measurement treatment carried out has considered the costs and benefits in the form of tangible and intangible components. The tangible cost component is in the form of mutation of employee and bank administration costs, while the tangible benefits are in the form of a small number of transactions, the occurrence of the number of service transactions, and the difference in the presentation of the LO Revenue value is not material. The intangible cost component is in the form of time and psychological costs, while the intangible benefits are in the form of ease of inputting transactions, flexibility of tasks, minimizing the risk of misstatement, and smaller number of reviews."