Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan mandatory spending bidang pendidikan terhadap efisiensi belanja daerah di bidang pendidikan. Dalam menganalisis hubungan antara mandatory spending dan efisiensi belanja daerah, studi ini menggunakan teori terkait earmarking terutama model debate prevention yang menyatakan bahwa institusi pemegang dana earmark cenderung tidak efisien dalam melaksanakan belanjanya. Dengan data pendidikan yang diagregasi pada level kabuapten/kota sepanjang tahun 2016-2019 studi ini menemukan hasil yang mengkonfirmasi teori tersebut yaitu daerah-daerah yang memenuhi pengalokasian mandatory spending secara rata-rata memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dibanding daerah-daerah yang belum/tidak memenuhi mandatory spending.

---

This paper aims to study the effect of mandatory spending policy on local government spending efficiency especialy in education sector. We used debate prevention model in the earmarking literature to study the effect of mandatory spending that suggest institutions that have an earmark budget have tendency to make inefficient spending. Using data related to education sector aggregated at district/city level from 2016 to 2019, the result shows that district/city which are complied with minimum spending criterion at average have level of efficiency lower than district/city which are not complied with the minimum spending criterion."

"This study investigates the impact of fiscal spending on social welfare, particularly on healthcare, education, and social expenditure to multidimensional poverty. Employing multidimensional poverty as a measure beyond income underscore the importance of understanding poverty in a multifaceted context. The study employs data from the World Bank Development Indicators and Multidimensional Poverty Index (MPI) by using multiple regression analysis. The findings of this study reveal that increased government spending in healthcare and social expenditure has a significant impact to multidimensional poverty, with healthcare affects negatively and social expenditure affects positively. This study also looks more specifically to Sub-Saharan Africa region, reveals that both healthcare and social expenditure has a more negative significant effect to multidimensional poverty compared to the global data level regression. This study highlights the necessity of targeted and sustained investments in social services to achieve meaningful poverty reduction.

---

Studi ini menginvestigasi dampak dari pengeluaran fiskal terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk kesejahteraan sosial. Mengunakan pengukuran kemiskinan multidimensi sebagai alat ukur selain kemiskinan berdasarkan pendapatan menekankan pentingnya untuk memahami konteks kemiskinan yang berdimensi. Studi ini menggunakan data dari World Bank Development Indicators dan Multidimensional Poverty Index (MPI) dengan analisis regresi berganda. Hasil dari studi ini menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, dengan bidang kesehatan memiliki dampak negatif, sementara bidang sosial memiliki dampak positif. Studi ini juga melihat secara spesifik terhadap Sub-Saharan Africa, mendapat bahwa baik bidang kesehatan maupun sosial memiliki dampak yang lebih negatif yang signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, bila dibandingkan dengan hasil regresi tingkat global. Penelitian ini menekankan pentingnya investasi yang berkelanjutan dan tepat sasaran dalam layanan publik untuk mencapai pemberantasan kemiskinan.

"

"Perilaku belanja kompulsif dewasa ini menjadi salah satu topik menarik bagi sejumlah peneliti di bidang konsumsi maupun bidang pemasaran. Karena dianggap sebagai akibat dari materialisme dan dampak buruk dari konsumerisme. Alasannya, karena kedua hal tersebut berpengaruh sangat serius, baik itu secara perseorangan maupun bagi publik. Perilaku compulsive buying dapat diakibatkan dari beberapa faktor. DeSarbo dan Ewards (1996) membagi dua faktor yang memengaruhi seseorang untuk berperilaku compulsive buying yaitu predispostional factors dan circumstansial factors. Menggunakan aplikasi Lisrel sebagai pengolah data, Emosi yang terdiri dari image consciousness dan compulsive spending berpengaruh signifikan terhadap materialism yang dilakukan pengguna sebagai mediasi untuk mempengaruhi dorongan untuk membeli maupun mempengaruhi dorongan untuk berbelanja sehingga dapat menciptakan sifat compulsive buyer. Hal ini didukung dengan nilai t-value yang sama tinggi antara image consciousness, materialism dan compulsive spending . Sifat materialism tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap credit card usage yang dilakukan pengguna karena orang yang memiliki sifat matrealistik tidak selalu memiliki kecenderungan untuk memakai kartu kredit untuk pemuas kebutuhan pribadinya.

---

Compulsive buying today become one of the topics of interest to a number of researchers in the field of consumer and field marketing. Since it is considered as a result of the adverse effects of materialism and consumerism. The reason is, because both of these are very serious effect, either individually or for the public. Compulsive buying behavior can result from several factors. DeSarbo and Ewards (1996) divides the two factors that influence a person to behave compulsive buying are predispostional factors and circumstansial factors.

Using Lisrel applications as data processor, Emotions which consists of image consciousness and compulsive spending a significant effect on a user's materialism as mediation to influence or affect the urge to buy an urge to shop so it can create compulsive nature of the buyer. This is supported by the value of the t-value is equally high among image consciousness, materialism and compulsive spending. The nature of materialism is not too significant effect on credit card usage as the user who made the matrealistic properties do not always have the tendency to use credit cards for satisfying personal needs."

"ABSTRAKPembangunan adalah upaya membangun masyarakat secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Pembangunan dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni: 1 pembangunan fisik mdash;yang bersifat infrastruktur atau prasarana, seperti bangunan fisik atau lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik, pemasaran barang dan jasa mdash;dan 2 pembangunan non-fisik dapat juga disebut pembangunan manusia. Dalam penelitian ini, karakteristik wilayah digunakan sebagai pengaruh terhadap pembangunan fisik dan non-fisik dan terbagi atas wilayah urban dan wilayah non-urban. Pembangunan fisik dalam hal ini adalah infrastruktur listrik. Pembangunan manusia adalah kondisi kesehatan dan pendidikan. Untuk melihat infrastruktur listrik digunakan rasio elektrifikasi, sedangkan kondisi kesehatan dan pendidikan dilihat berdasarkan indeks kesehatan dan pendidikan. Indeks kesehatan dibangun atas dasar model determinan kesehatan yang terdiri atas kesehatan perorangan, kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat, dan sistem pelayanan kesehatan, sedangkan indeks pendidikan berdasarkan rasio murid ndash; sekolah atau kepadatan sekolah dan perbandingan siswa antar jenjang pendidikan. Penelitian ini menggunakan unit analisis kecamatan dan dilakukan dengan metode analisis spasial Overlay dan Query serta analisis statistik Chi Square. Dari hasil analisis spasial dan statistik didapatkan bahwa tidak terdapat suatu pola tertentu terhadap kondisi kesehatan dan kondisi pendidikan. Selain itu, didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara rasio elektrifikasi dan karakteristik wilayah dengan kondisi kesehatan, namun terdapat hubungan antara rasio elektrifikasi dan karakteristik wilayah dengan kondisi pendidikan.

---

ABSTRACTDevelopment is an effort to build a community inan organized and sustainable way with using all the potential resources, such as natural resources or human resources. Development can be divided into two types 1 physical development infrastructure, such as physical buildings or institutions that have production, logistics, goods and services and 2 non physical development or human development. In this research, regional characteristics are used as an influence to physical and non physical development and divided into urban and non urban areas. Physical development is the electricity infrastructure. Human development is the condition of health and education. Electrification ratio is used to see the electrical infrastructure, while health and education conditions are seen based on health and education index. The health index is built on a health determinant model consisting of individual health, family health, public health, and health care systems, while the education index is based on student school ratios or school density and student to school comparisons. This research used the subdistrict as an analysis unit and done by Overlay and Query spatial analysis method and Chi Square statistical analysis method. From the results of spatial and statistical analysis, there is found that no particular pattern of health conditions and educational conditions. In addition, it is found that there is no relation between electrification ratio and regional characteristic with health condition, but there is relation between electrification ratio and regional characteristic with education condition."

"Pemerintah menetapkan kebijakan kuota pencalonan perempuan di parlemen atas kesadaran bahwa perempuan masih sering mengalami banyak tantangan ketika ingin memasuki area politik. Kebijakan kuota perempuan pada dasarnya baik untuk mendorong partisipasi perempuan di parlemen, tetapi pertanyaan penting yang mesti diangkat adalah apakah perempuan di parlemen saat ini telah mampu membawa perubahan pada lingkungan parlemen yang didominasi oleh laki-laki. Pada studi ini, penulis menguji apakah perempuan di parlemen memiliki pengaruh pada level korupsi dan anggaran untuk bantuan sosial, menggunakan data panel sebanyak 363 kabupaten/kota tahun 2009-2017 and menggunakan metode fixed effects dan model logit.Studi sebelumnya pada umumnya menemukan hasil yang tidak konsisten dan lebih banyak menggunakan unit analisis antar-negara. Secara umum, penulis menemukan bahwa di Indonesia proporsi perempuan di parlemen tidak memiki pengaruh pada korupsi, tetapi perempuan memiliki pengaruh secara positif pada anggaran untuk bantuan sosial di pulau non-Jawa. Apabila dilihat secara komposisi berdasarkan jenis partai dan pulau, ditemukan hasil yang berbeda. kabupaten/kota dengan alokasi kursi untuk partai Islam yang lebih besar di parlemen mengalami korupsi anggaran yang lebih sedikit, sementara hal yang sebaliknya terjadi pada kabupaten/kota dengan alokasi kursi yang lebih banyak untuk partai nasionalis.

---

The gender quota in parliament was implemented in response to the realization that women have often experienced inclusion from formal political processes. While the gender quota is in itself a good policy, one question that must be raised is whether women in parliament can make a substantive difference in a male-dominated network in a legislative body. In this study, I investigate whether the ratio of female in parliament is related with lower corruption and bigger spending on social assistance, utilizing panel data of about 363 districts/cities from 2009-2017 and employing fixed effects method and logit model.

Previous studies results are generally mixed, not universal, and mostly employ cross-country level. In general, I find that in Indonesia the share of women in parliament is not associated with less corruption, but in terms of social assistance spending, their participation can influence government spending to allocate the budget more for social assistance in non-Java island. Breaking down the result to women from Islamic parties, Java and non-Java, the pattern yields interesting result. Localities with greater votes for Islamic parties in local parliament experience lower budget corruptions, while the reverse is the case for nationalist secular parties."

"Penganggaran merupakan aktivitas paling sentral dan berpengaruh terhadap seluruhaspek kegiatan pemerintah, yang salah satu tugasnya adalah mengalokasikan anggarandengan tepat. Dalam prakteknya, walaupun pemerintah telah melaksanakan reformasipengelolaan keuangan negara, proses pengalokasian anggaran yang dilakukan selama inibelum merefleksikan langkah-langkah dan mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip dalamreformasi penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis allocative efficiency diKementerian Pertanian yang tidak berjalan, serta menemukan rumusan allocative efficiencyyang tepat agar dapat dicapai belanja berkualitas. Dalam penelitian ini digunakan paradigmapost-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif dan mengambil obyekkasus Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan : i allocativeefficiency tidak berjalan di Kementerian Pertanian disebabkan : a pengalokasian anggaranKementerian Pertanian belum berdasarkan pada skala prioritas; b perencanaanpenganggaran belum mencantumkan skala prioritas; c alokasi anggaran KementerianPertanian tidak sesuai dengan skala prioritas; dan d tidak adanya keterkaitan antara RPJMN,Renstra, RKP, Renja dan RKAKL/ DIPA; serta ii tidak adanya rumusan allocativeefficiency yang tepat di Kementerian Pertanian, disebabkan : a Kementerian Pertanianbelum melakukan realokasi anggaran dengan baik; b penerapan performance-basedbudgeting PBB baru sebatas terminologi dengan informasi kinerja yang belum dapatmemberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerjapenganggaran kurang dilaksanakan dengan baik serta penerapan standar biaya belum ideal; c pelaksanaan medium term expenditure framework MTEF tidak disiplin denganpemahaman mengenai forward estimate masih kurang serta belum adanya titik temu antaratop down dengan bottom up budgeting; dan d kelembagaan Kementerian Pertanian terkaitpenganggaran tidak mendukung pencapaian allocative efficiency.

---

Budgeting is the most central and influencing activity of a whole aspects in the governmentthat one of its duty is to allocate budget approriately. In practice, the government hasimplemented a reform in state finance management. However, current process of budgetallocating has not reflected measures and mechanisms that meet the principles in budgetingreform. This research aims to analyze allocative efficiency in Ministry of Agriculture that hasnot well performed and to determine the most appropriate formula of allocative efficiency inorder to achieve a high quality spending. This research applies a post positivism paradigmthat employs qualitative data collecting and Ministry of Agriculture as case object. This paperconcludes that i allocative efficiency is not well implemented in Ministry of Agriculture,the reasons are a budget allocating in the Ministry has not based on scale of priorities b its budget planning has not included scale of priorities c budget allocation in the Ministrydoes not conform to the scale of priorities and d there is not a linkage on Medium TermsPlan, Strategic Plan, Annual Government Plan, Annual Plan and Budget Document ofMinistry of Agriculture ii a proper concept of allocative efficiency has not appplied in theMinistry, due to a Ministry of Agriculture has not well reallocated its budget b performance based budget is implemented at a terminological level, which is defined as aperfomance information that cannot provide a clear direction in budget execution, moreover,monitoring and evaluation of the budget performance has not properly conducted andstandard cost has not been ideally implemented c MTEF is not optimally implemented,since its understanding on the concept of forward estimate remains low and meeting point oftop down and bottom up budgeting has not been established and d the budgetinginstitutions in Ministry of Agriculture do not support in achieving allocative efficiency."

"Industri kuliner di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan, didorong oleh globalisasi, perubahan perilaku konsumen, dan kesadaran akan keberlanjutan. Data Badan Ekonomi Kreatif menunjukkan kontribusi kuliner sebesar 41,4% terhadap ekonomi kreatif pada 2016. Penelitian ini mengkaji pengaruh karakteristik influencer media sosial (intimate self-disclosure, environmental concern, dan spending self-control) terhadap nilai konsumsi (social value dan epistemic value) dan niat beli konsumen, serta peran moderasi pendapatan dan generasi. Data dikumpulkan dari 260 responden di Jabodetabek melalui kuesioner dan dianalisis dengan Structural Equation Model (SEM) menggunakan SmartPLS. Hasil menunjukkan intimate self-disclosure signifikan mempengaruhi epistemic value, sementara environmental concern mempengaruhi social value dan epistemic value. Spending self-control tidak signifikan mempengaruhi kedua nilai konsumsi. Social value dan epistemic value signifikan mempengaruhi purchase intention. Income tidak memoderasi hubungan tersebut, sedangkan generation memoderasi pengaruh intimate self-disclosure terhadap social value dan social value terhadap purchase intention. Studi ini berkontribusi pada literatur pemasaran digital dan perilaku konsumen, serta memberikan panduan praktis bagi industri kuliner dalam strategi pemasaran melalui influencer.

---

The culinary industry in Indonesia has experienced significant growth driven by globalization, changes in consumer behaviour, and increased awareness of sustainability. Data from the Indonesian Creative Economy Agency shows that the culinary sub-sector contributed 41.4% to the creative economy in 2016. This study examines the influence of social media influencers' characteristics (intimate self-disclosure, environmental concern, and spending self-control) on consumption values (social value and epistemic value) and consumer purchase intention, as well as the moderating roles of income and generation. Data were collected from 260 respondents in the Greater Jakarta area using questionnaires and analysed with Structural Equation Modeling (SEM) via SmartPLS. Results show that intimate self-disclosure significantly influences epistemic value, while environmental concern affects both social value and epistemic value. Spending self-control does not significantly influence either consumption value. Both social value and epistemic value significantly impact purchase intention. Income does not moderate these relationships, whereas generation moderates the influence of intimate self-disclosure on social value and social value on purchase intention. This study contributes to digital marketing and consumer behaviour literature, providing practical guidance for the culinary industry in designing marketing strategies through influencers."