Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Timor Leste has been an independent state and is separated from Indonesia after referendum. It does not mean that people of the new state do not have relation with Indonesia such as trade, social and cultural relations, especially people staying in border areas. Beside nostalgia in the past to make both sides always do interactions in many things, trade contact conducted by the communities of the two regions due to the differences in potential resources and manufacture production. With these differences, transnational trading-which is the focus of this study-is something unavoidable both legal and illegal. The transnational trading appears if spesific commodity in a certain country can not be found in other countries, or although this commodity is resulted in the country, the volume is relative small so that the efforts to develop it need production cost which is more expensive than it if it is compared to importing attemps. The same case is the domestic commodity which can be sold to the foreign countries if the price of the commodity abroad is more expensive than it in the country. The above phenomenon happens both to Indonesian and Timor Leste people staying on the border areas. However, trading interaction of both sides is still on traditional system and in small volume. This economic activity is conducted just as subsistent economic and not commercial economic. This paper attempts to answer on why do trading activities be done, what kind of commodities which are traded, and who does get the opportunity from this activity? this paper is based on the field research to Belu District in 2005 and 2006, and is added with my literature study as well. "

"Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks. Banyak sebab mengapa kemiskinan tetap menjadi permasalahan meskipun berbagai macam cara dan usaha telah dilakukan. Permasalahan kemiskinan telah menjadi isu utama dalam permasalahan global dewasa ini. Salah satu penyebab kemiskinan adalah keterbatasan akses pelayanan keuangan bagi mereka yang miskin dan aktif dalam kegiatan ekonomi. Keuangan mikro diyakini sebagai salah satu cara dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan keuangan mikro, penduduk miskin yang aktif secara ekonomi dapat mengembangkan usaha kegiatan ekonomi produktifnya dengan mengakses pelayanan keuangan yang ada. Berbagai macam model pelayanan keuangan mikro telah berkembang dan diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Model Grammen bank, Association for Social Advancement (ASA) sampai pada model Syariah (BMT).Penerapan Model Grameen dan Syariah, pelayanan yang diberikan adalah pada simpanan dan pinjaman serta pendampingan kepada anggotanya. Bangun Mitra Sejati (BMS), sebuah lembaga pengembangan masyarakat yang ada di Cipayung telah memberikan pelayanan keuangan mikro dengan menganut model pelayanan ASA dimana pelayanan yang diberikan salah satunya pelayanan asuransi bagi Para anggotanya di samping pelayanan simpanan dan pinjaman: Pelayanan Lembaga Keuangan Mikro di BMS merupakan salah satu kegiatan dalam program pengembangan masyarakat yang ada di Kecamatan Cipayung. Pelayanan ini untuk anggota program tersebut yang merupakan penduduk miskin di wilayah Kecamatan Cipayung. Pada perkembangannya pelayanan ini diperluas jangkauannya kepada seluruh penduduk di Kecamatan Cipayung yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.Proses pelayanan sangat rnenentukan terpenuhinya kebutuhan akses keuangan bagi penduduk miskin. Untuk mengetahui proses pelayanan keuangan mikro di BMS, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan proses pelayanan keuangan mikro yang ada di BMS kepada anggotanya. Informan ditentukan berdasarkan pada kebutuhan informasi. Dalam penelitian ini Manajer proyek Probangga, Koordinator Program LKM, Koordinator Fasilitator Usaha Mikro, staf lapangan dan Fasilitator Usaha Mikro serta em pat orang anggota dijadikan informan.Pelayanan LKM di BMS dimulai dengan assesment di wilayah Kecamatan Cipayung dan penyiapan para Fasilitatoar Usaha Mikro (FUM). FUM diberikan pendidikan setara Diploma Satu, Pelatihan-Pelatihan dan Peningkatan kapasitas (Capacity Building) yang nantinya memberikan pelayanan kepada anggota. Selanjutnya FUM melakukan Participatory Wealth Ranking (PWR) dan Three Pilafs untuk menentukan anggota dari keluarga yang miskin di RW termiskin di tiap-tiap kelurahan wilayah Kecamatan Cipayung.LKM di BMS memberikan pelayanan dengan persyaratan dan prosedur yang sederhana dan mudah dipenuhi oleh anggota. Survei usaha menentukan dapat tidaknya anggota diberikan pinjaman. Ini dilakukan sebagai penggantian jaminan yang tidak diberlakukan pada pelayanan LKM. Tunggakan merupakan permasalahan dalam pelayanan keuangan di BMS. Tunggakan dikelola dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah serta dilihat kasusnya secara perorangan. Pengadaan Asuransi Jiwa merupakan perlindungan yang diberikan kepada anggota yang meminjam, dengan manfaat penghapusan hutang yang masih tersisa apabila anggota yang meminjam meninggal dunia, sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak menanggung beban.Kenyataan-kenyataan yang ditemukan, keuangan mikro belum menjangkau masyarakat miskin. Keuangan mikro sebagai penyedia pelayanan keuangan simpanan, pinjaman dan asuransi bagi orang miskin, keluarga berpendapatan rendah, belum banyak dimanfaatkan. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah masyarakat miskin anggota Probangga yang mengakses layanan keuangan. Pelayanan Keuangan mikro justru berkembang dan memberikan kesempatan bagi penduduk di Kecamatan Cipayung yang belum mendapatkan akses keuangan dari bank untuk mengembangkan usahanya. Adanya pelayanan asuransi jiwa telah memberikan perlindungan terhadap penduduk yang terlibat dalam kegiatan keuangan mikro.Pelayanan Lembaga Keuangan Mikro di BMS mengalami hambatan dalam pengawasan terhadap anggota dan Fasilitator Usaha Mikro (FUM), seperti penyetoran angsuran yang tidak sesuai jadwal, anggota yang menunggak dan kedisplinan FUM dalam menyetor ke koordinator. Keterampilan dan pengetahuan FUM yang terbatas dalam mangakibatkan kesulitan tersendiri dalam penagihan dan menyikapi karakter dari anggota. Sistem bagi hasil dari lembaga dan FUM menjadikan FUM mengejar anggota sebanyak-banyaknya dengan harapan mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi.Lembaga donor berperan panting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan keuangan mikro, di samping antusiasnya masyarakat, peningkatan jumlah pinjaman, bunga yang berbeda dengan para rentenir dan kepercayaan masyarakat atas pemberian pelayanan. Penduduk merasa terbantu dengan adanya pelayanan lembaga keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro di BMS menjadi pilihan altematif dalam memenuhi kebutuhan permodalan dalam usaha mikro bagi penduduk miskin den penduduk di wilayah Kecamatan Cipayung."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang persiapan pelaksanaan musyawarah perencaaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kelurahan Pondang Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dan berpedoman pada Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tabun 2005, yang bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dari tingkat desalkelurahan, untuk dibawa ke tingkat kecamatan hingga kabupaten yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.Saat ini kebijakan yang disusun oleh pemerintah masih banyak yang belum rnenjawab kebutuhan asli masyarakat, pendekatan yang sentralistis membuat kebijakan tersebut menjadi bias dalam pelaksanaannya, sehinga program pembangunan sering tidak menempatkan manusia sebagai pusat dari kegiatan pembangunan (people center development), sehingga perlu untuk melihat bagaimana persiapan kebijakan itu terjadi di tingkat pelaksana terbawah (street level bureaucrat) mempersiapkan implementasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, di tingkat kelurahan dengan jumlah 18 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan mengenai perencanaan pembangunan dan kerangka pemikiran tentang implementasi kebijakan, perencanaan pembangunan partisipatif, serta faktor-faktor yang menghambat persiapan pelaksanaan kebijakan.Langkah-langkah persiapan yang dilakukan di Kelurahan Pondang meliputi pengorganisasian dan interpretasi, langkah pengorganisasian dilakukan dengan membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan, setelah itu tim penyelenggara menyiapkan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan musrenbang. Langkah berikutnya adalah langkah interpretasi yaitu usaha pihak pelaksana dalam memahami isi dari petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tersebut. Sebelum pelaksanaan Musrenbang sebagai bagian dari tahap interpretasi juga diadakan rapat penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan, dimana hasil penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses persiapan pelaksanaan musrenbang di kelurahan Pondang dibagi dalam dua tahapan besar yaitu tahap pengorganisasian dan tahap interpretasi. Dalam tahap pengorganisasian dimana pada tahap tersebut panitia dibentuk dan melaksanakan tugas-tugasnya masih sangat didominasi oleh pihak pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat dalam kepanitiaan. Tidak ada perekrutan sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun struktur organisasinya mengikuti struktur yang ada dalam kelurahan. Sedangkan pada tahap interpretasi, dimulai dari proses kemampuan dari pelaksana untuk memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan musrenbang tersebut dilaksanakan menjadi faktor yang penting dan tidak didasarkan pada pengalaman saja. Hal-hal tersebut adalah pemahaman mengenai tujuan kebijakan, sumber daya yang akan digunakan, proses dalam kebijakan itu sendiri, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana mereka berintraksi. Di Kelurahan Pondang hal tersebut tidak seluruhnya dapat dipahami oleh perangkat kelurahan karena keterbatasan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Sedangkan untuk hambatan terdiri atas kegagalan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Dari hambatan-hambatan tersebut masalah waktu dan dana yang terbatas serta sikap yang tidak antusias terhadap musrenbang menjadi hambatan terbesar dalam persiapan pelaksanaan musrenbang.Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : pertama, peningkatan komunikasi antara pihak kabupaten dan pihak kelurahan. Hal ini penting karena dengan adanya komunikasi maka akan tercipta proses transfer of knowledge yang dapat berdampak pada pemahaman pelaksana di tingkat desa/kelurahan akan semakin baik dan pada akhirnya tercapainya tujuan dari pelaksanaan musrenbang tersebut. Kedua, perlu adanya usaha untuk meningkatkan kapasitas pelaksana Musrenbang terutama di tingkat kelurahan/desa, terutama kemampuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Usaha ini dapat ditempuh dengan cara mengadakan pelatihan atau seminar mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Dengan adanya kemampuan tersebut maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas dari hasil musrenbang itu sendiri dan dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam Musrenbang itu sendiri."

"ABSTRAKPenyimpangan terhadap pengaturan divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batu bara telah terjadi di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana hal ini memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia. Praktik yang digunakan untuk menyimpangi pengaturan tersebut tak lain dan tak bukan melalui konsep beneficial ownership yakni suatu konsep kepemilikan yang berasal dari sistem hukum common law mengenai pemisahan kepemilikan antara pemilik secara hukum legal owner dan pemilik sebenarnya beneficial owner . Skripsi ini membahas konsepsi beneficial owner, kaitan antara penguasaan tambang dengan kesejahteraan rakyat, urgensi pengaturan beneficial owner dalam kewajiban divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batubara, dan usulan pada pengaturan divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengutamkan data sekunder.

---

ABSTRACTBreach on the arrangement of foreign share divestment in mineral and coal mining companies have occurred in Indonesia in previous years, which has had an impact on the Indonesian economy. The practice used to distort the arrangement is nothing but the concept of beneficial ownership that is a concept of ownership derived from the common law system of legal separation of ownership between the legal owner and the beneficial owner. This thesis discusses the conception of beneficial owner, the link between mine control and social welfare, the urgency of beneficial owner arrangement in the obligation of foreign share divestment in mineral and coal mining company, and a recomendation on foreign share divestment in mineral and coal mining company by using juridical research method normative secondary data. "

"Penelitian dengan judul tersebut di atas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan ibu dan anak pada periode konflik, serta bagaimana dampak konflik dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan 5 informan yang terdiri dari 2 informan petugas kesehatan dan pejabat pemerintahan, serta 3 informan dari tokoh masyarakat. Teknik pemilihan informan ini dilakukan dengan purposive sampling. Dari temuan lapangan dan ungkapan-ungkapan 5 orang Informan Penelitian diketahui bahwa, kondisi kesehatan ibu dan anak, arah kebijakan pembangunan kesehatan ibu dan anak, program pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan obat dan sarana kesehatan ibu dan anak, peran petugas dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak, partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan ibu dan anak, diperoleh kesimpulan bahwa kondisi kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh belurn sepenuhnya mencapai sasaran pelayanan kesehatan. Teknis pelayanan kesehatan pun belum optimal karena terbatasnya tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan di Kecamatan Ulee Kareng. Disamping itu, belum optimalnya kondisi kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng diketahui dari data masalah kesehatan di sebagai berikut :Pertama, Masih tingginya angka ibu hamil resiko tinggi yang mencapai 73 ibu atau melebihi dari sasaran awal yang ditetapkan sebanyak 36 ibu hamil ; Kedua, Capaian imunisasi balita dan anak usia sekolah rata-rata tidak mencapai 75 persen dari populasi sasaran pelayanan imunisasi ; Ketiga, Hanya ada 3 Puskesmas Pembantu di 9 desa yang ada di wilayah Kecamatan Ulee Kareng, dan hanya ada 2 orang dokter di Kecamatan Ulee Kareng ; Keempat, Jumlah kematian kasar pada tahun 2001 mencapai 0,40 persen dari populasi 14.759 penduduk, dan pada tahun 2001 jumlah kematian kasar mengalami peningkatan hingga mencapai 0,44 persen dari populasi 15.891 penduduk.Menurunnya intensitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Utee Kareng pada pasca konflik tidak hanya disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan pembiayaan, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, dan keterbatasan tenaga kesehatan, namun disebabkan juga oleh dampak konflik yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Situasi konflik ini diketahui dari ungkapan-ungkapan 5 orang Informan Penetitian mengenai hubungan lembaga masyarakat dengan lembaga pemerintah, situasi kehidupan sosial masyarakat, pandangan dan harapan masyarakat terhadap konflik. Situasi konflik ini tercermin dari adanya perasaan kurang aman di kalangan petugas kesehatan, kurang harmonisnya kerjasama lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, dan besarnya harapan masyarakat agar konflik tidak ada lagi. Situasi konflik tidak sampai menghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, karena terbukti berbagai program pelayanan kesehatan ibu dan anak tetap terlaksana. Keadaan ini berlangsung karena kesehatan ibu dan anak dipandang sebagai kepentingan dan kebutuhan semua pihak, terutama kebutuhan warga masyarakat Kecamatan Ulee Kareng itu sendiri."

"ABSTRAKMasalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti, dan bagaimana kerjasama antar lembaga dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra tersebut di masyarakat, serta bagaimana pemahaman para pelaksana program terhadap kebijakan hukum, khususnya kebijakan kesejahteraan sosial yang melandasi pelaksanaan tugasnya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapainya adalah memahami dan menjelaskan penerapan teknologi pelayanan sosial dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti dan dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra di masyarakat melalui kerjasama antar lembaga, serta dalam upaya meningkatkan pemahaman petugas panti terhadap kebijakan hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang undangan dan kebijakan kesejahteraan sosial.Oleh karena penelitian ini bersifat deskriprif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif empiris, maka pengumpulan datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga dengan studi lapangan melalui kegiatan pengamatan peserta (participant observation) dan wawancara tidak berstruktur, yang sampelnya ditentukan dengan purposive sampling.Dari hasil penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian tersebut, maka diketahui bahwa proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung telah menggunakan teknologi pelayanan sosial. Teknologi tersebut, lebih banyak diperoleh dari sumber inforrnasi dasar kebijakan hukum (legal policy) melalui proses penemuan penafsiran hukum (legal interpretation) yang tipe-tipenya antara lain nampak dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti, yaitu bahwa semua tahapan kegiatan pelayanannya mendasarkan diri pada kehijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan teknologi pelayanan sosial, karena dapat mem-berikan pedoman kepada para pelaksana program untuk melaksanakan tugasnya secara benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Kebijakan yang digunakan tersebut antara lain adalah UU No. 6 Tahun 1974, PP. No. 36 Tahun 1980, Keppres No. 39 Tahun 1983, Kepmensos No. 22/HUKII995, Kepmensos No. 55/HUKIKEPIVMl 1981, dan kebijakan kesejahteraan sosial lain sebagai pelaksananya. Program pelayanan untuk menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah program rehabilitasi sosial berseta pelayanan-pelayanan lainnya yang terkait. Sistem pelayanan yang digunakannya adalah rehabilitasi sosial melalui sistem panti. Metoda intervensi yang digunakan dalam setiap tahapan pelayanan adalah metoda intervensi pekerjaan sosial. Dari tipe teknologi pelayanan sosial yang memanfaatkan struktur organisasi, nampak dari sikap pimpinan dan para petugas pelaksananya yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya pimpinan panti menetapkan kebijakan intern panti dan melakukan supervisi dalam upaya meningkatkan pemahaman petugasnya terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan mampu menerapkan teknologi pelayanan sosial lainnya dengan baik. Dan para petugas yang khusus diberikan wewenang menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah pekerja sosial fungsional sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal S Kepmensos 221HUK11995 jo. PP. No. 16 Tahun 1994 jo. Pasal 17 UU. No. 8 Tahun 1974.Tahapan kegiatan setelah pelayanan rehabilitasi sosial adalah resosialisasi dan pembinaan lanjut. Cara yang ditempuh untuk mengintegrasikan penyandang cacat netra dalam tahapan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui upaya pemasaran sosial. Pemasaran sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar lembaga, pendekatan terhadap perusahaan atau lembaga yang bersedia menerima tenaga kerja penyandang cacat netra, dan mengadakan penyuluhan sosial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menerima tenaga kerja dari penyandang cacat netra atau tidak memperlakukannya secara berbeda. Dalam tahapan kegiatan ini, semua teknologi pelayanan sosial seperti dalam proses pelaksanaan program, dapat digunakan.Berkaitan dengan pemahaman petugas terhadap kebijakan kesejateraan sosial yang berkaitan dengan program rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawabnya, sebenarnya telah dipahaminya dengan baik. Tetapi pemahaman tersebut dalam pelaksanaan kegiatan resosialisasi dan pembinaan lanjut belum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan sosial pendukung lainnya. Sehingga seringkali upaya yang dilaksanakan dalam mengintegrasikan eks penerima pelayanan di masyarakat masih menemukan banyak hambatan. Hambatan tersebut dapat datang dari pihak perusahaan yang tidak bersedia menerima penyandang cacat netra, atau karena kemampuan/keahlian penyandang cacat netra sendiri yang masih di bawah standar pasar kerja. Dalam masalah ini, tipe teknologi pelayanan sosial yang belum digunakan secara maksimal adalah perpaduan kebijakan sosial dan metoda intervensi. Artinya jenis keterampilan yang diberikan harus benar-benar dibutuhkan dalam pasaran kerja, para petugas juga perlu aktif melakukan kerjasama atau penyadaran masyarakat dengan mempergunakan kebijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial lainnya yang terkait.

---

ABSTRACT

The Juridical Contemplation Of The Social Welfare Policy To The Activities Of Social Rehabilitation Program Over The Blind People At The Blind Service Institution Wyata Guna Bandung

The problem being researched in this thesis was how the realization process of the social rehabilitation in integrating the blind people in society, and how the program activities to the legal policy, especially the social welfare policy which bases the process. The goal of this research is to comprehend and to explain the application of the social service technology in the process of social rehabilitation program activities to the blind person at the institution and in integrating them in the society through the corporation among institutions, and the effort of improving the comprehension of the institutions officers to the legal policy in the term as rules of the legal and social welfare policy.

For the reasons, the research is analytic descriptive by using the empirical-normative approach, so the data collection either by literature study or field study through the observation of the activities and the unstructured interview, where the samples we defined by purposive sampling.

From the research result which used the methodology, was observed that the process of social rehabilitation on The Blind Service Institutions Wyata Guna Bandung has used the social service technology. This technology, gained the information more from the basis information resource of the legal policy through the process of legal interpretation which the types appeared in the process of the social rehabilitation program to the blind in the services institution, that all the service for the activities based on the social policy and social welfare policy. This policy is the social service technology, because it is able to give the guidelines to the program doers to conduct their duty in the right way and rescindable in the term of law. The policy used are UU. No. 6/1974, PP. No. 36/1980, Keppres No. 39/1983, and Kepmensos No. 55/HUK/KEP/VIIU1981, and other social welfare policies.

The service program for hardling the blind person's social problem is the social rehabilitation program with other related service. The service system used is the social workers intervention method. The type of social service technology which is using the organization structure, showed from the principle stated the institution intern policy and did the supervision in order to improve his employees comprehension to the policy and capable to apply the social service technology in the right way. The workers who has the authority to overcome the blind person's problem, is the functional social worker stated in article 8 of the Minister of social affairs decree (Kepmensos) No. 22/HUK/1995 jo. Gouvernment rule (PP) No. 16/1994 jo. article 17 UU No. 8/1974.

The procedure of the activities after the social rehabilitation service is resosialization with the further establishment. The way to integrate the blind person into the process can be done through a social marketing. This social marketing can be applied through cooperation among the institutions, the approach to the companies or institutions who are willing to employ the handicapped, and give the social orientation program in order to improve the society awareness so they can employ the blind person or doesn't treat them differently. In this step, all of the social service technology in the process of conducting the program can be used.

Relating to the comprehension of the workers to the social welfare policy which is related to the social rehabilitation that is their responsibility, has been understood indeed. But this comprehension in the act of the further realization and the construction has not been connected to the legal regulation or the orthel connected social policy, so it often become an obstruction for the old costumers to integrate. The problem can be resourced from the Companies who don't want to employ the blind person, or because of the blind person's skill themselves whose the work is still under standard. In this matter, the type of the service technology that hasn't been used maximally, is the mixing of the social policy and the intervention method. It means that the skill given is really needed in the field of work, the officials are also needed to be active in the cooperation or the society awareness by using the social policy and others related social welfare policy."

"Penelitian ini membahas mengenai salah satu model pelaksanaan CSR pada perusahaan di Indonesia yang dilihat dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah terdapat bentuk nyata yang dilakukan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui program CSR. Penelitian ini mendeskripsikan salah satu program CSR dari PT. Astra International Tbk yang bekerja sama dengan Yayasan Peduli Lingkungan Semut Merah yaitu program Kampung Berseri Astra (KBA) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan di Kampung Rawajati, Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari pelaksanaan program KBA pada pilar lingkungan di KBA Rawajati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2022 hingga November 2022 melalui studi literatur dan wawancara mendalam secara langsung terhadap 7 informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak CSR Astra International telah melakukan program CSR pada pilar lingkungan berupa pemberdayaan masyarakat seperti pemberian pelatihan, pendampingan, pembinaan masyarakat, serta memberikan fasilitas sarana yang menunjang peningkatan kualitas lingkungan di wilayah KBA Rawajati. Namun, pelaksanaan program tersebut belum dilakukan secara maksimal dikarenakan partisipasi masyarakat tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan program sehingga program yang dihasilkan kurang efektif terhadap peningkatan kualitas masyarakat dan lingkungan KBA Rawajati. Faktor pendukung program KBA pada pilar lingkungan di KBA Rawajati meliputi adanya partisipasi aktif dari penggiat kampung dan masyarakat, terdapat dukungan dari mitra program, adanya dukungan penuh dari pemerintah, dan terdapat lingkungan dan infrastruktur yang memadai. Sedangkan, faktor penghambat programnya adalah kurangnya sosialisasi program kepada seluruh masyarakat di KBA Rawajati yang menyebabkan masyarakat menolak keterlibatan dengan program CSR milik Astra, terdapat konflik perbedaan kepentingan antar masyarakat, pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan adanya pembatasan aktivitas sosial masyarakat pada lingkungan KBA Rawajati, dan adanya permasalahan terkait pemberian dana dan bantuan program dari pihak Astra. Hasil penelitian ini diharapkan bersumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial berupa pengayaan mata kuliah Kesejahteraan Sosial dalam Sektor Industri dan intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat.

---

This study discusses one model of implementing CSR in companies in Indonesia, which is seen from the discipline of Social Welfare. The urgency of conducting this research is that there are concrete forms carried out by companies that work with foundations in improving the welfare of society and the environment through CSR programs. This study describes one of the CSR programs of PT. Astra International Tbk, in collaboration with the Peduli Lingkungan Semut Merah Foundation, namely the Kampung Berseri Astra (KBA) program as an effort to empower environment-based communities in Rawajati Village, Jakarta. The purpose of this research is to describe the implementation of the program and the factors that influence the implementation of the KBA program on the environmental pillar in Rawajati KBA. This research uses a qualitative approach with a descriptive study. Data collection was carried out from March 2022 to November 2022 through a literature study and direct in-depth interviews with 7 informants who were selected using a purposive sampling technique. Data analysis carried out in this study was data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results of the research show that Astra International's CSR has carried out CSR programs on the environmental pillar in the form of community empowerment such as providing training, mentoring, community development, as well as providing facilities that support environmental quality improvement in the Rawajati KBA area. However, the implementation of the program has not been carried out optimally because community participation was not involved in the program planning stage so that the resulting program was less effective in improving the quality of the community and environment of the Rawajati KBA. The supporting factors of the KBA program in the environmental pillar at Rawajati KBA include active participation from village and community activists, support from program partners, full support from the government, and adequate environment and infrastructure. Meanwhile, the inhibiting factors for the program were the lack of socialization of the program to the entire community at Rawajati KBA which caused the community to refuse involvement with Astra's CSR program, there were conflicts of interest between communities, the COVID-19 pandemic had caused restrictions on community social activities within KBA Rawajati, and there are problems related to the provision of funds and program assistance from Astra. The results of this research are expected to contribute to the Social Welfare Science study program in the form of enrichment of Social Welfare courses in the Industrial Sector and community intervention and community development."

"This SpringerBrief investigates and reviews the development and various applications of mobile crowd sensing (MCS). With the miniaturization of sensors and the popularity of smart mobile devices, MCS becomes a promising solution to efficiently collect different types of information, such as traffic conditions, air quality, temperature and more, which is covered in this brief. The features, novelty, and applications of MCS are elaborated in detail in this brief. In addition, the basic knowledge about auction theory and incentive mechanism design is introduced.Incentive mechanism design plays a key role in the success of MCS. With an efficient incentive mechanism, it is possible to attract enough mobile users to participate in a MCS system, thus enough high quality sensing data can be collected. Two types of incentive mechanisms with different system models are introduced in this brief. One is the reputation-aware incentive mechanism, and another is the social-aware incentive mechanism.This SpringerBrief covers the significance and the impacts of both reputation and social relationship of smartphone users (SUs) in MCS and presents extensive simulation results to demonstrate the good performance of the proposed incentive mechanisms compared with some existing counterparts.The target audience for this SpringerBrief is researchers and engineers in the area of wireless communication and networking, especially those who are interested in the mobile crowd sensing or incentive mechanism design. Meanwhile, it is also intended as a reference guide for advanced level students in the area of wireless communications and computer networks."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh proses pendampingan sosial yang dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK terhadap pencapaian tujuan kelompok usaha bersama fakir miskin KUBE-FM . Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan di antara proses pendampingan sosial TKSK dan pencapaian tujuan KUBE-FM. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal Ho yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan di antara proses pendampingan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK terhadap pencapaian tujuan KUBE-FM Anggota KUBE rdquo; H0 : p = 0, 0.

---

ABSTRACTThis thesis was discussed the influence of the social assistance process conducted by the social welfare workers of the sub district TKSK towards the achievement of the poor cooperative business group KUBE FM objectives. The method research is quantitative approach. This result of research indicates that there is no relationship between TKSK social assistance process and the achievement of KUBE FM objectives. This result is in accordance with the initial hypothesis Ho which states that there is no relationship between the process of assisting of social welfare workers of the sub district TKSK on the achievement of KUBE FM objectives KUBE FM Members H0 p 0,0 ."