Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 98 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Zulfakar
"Isu kemiskinan telah menjadi masalah kebijakan terutama sejak krisis ekonomi yang direspons melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan, baik di Pusat maupun Daerah. Dalam konteks perumusan kebijakan diperlukan langkah-langkah untuk mengetahui penyebab kemiskinan, yaitu, mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh kuat (determinan) terhadap kemiskinan. Ketidakefektifan kebijakan penanggulangan kemiskinan antara lain disebabkan oleh kelemahan dalam merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan rumah tangga dengan mengambil kasus provinsi Banten. Penelitian dilakukan dengan model logistik yang menggunakan data sekunder yang bersumber dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2004. Dengan menggunakan variabel-variabel tingkat pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga, model secara keseluruhan memiliki signifikansi pada derajat a = 5. Penerapan model dengan memecah pada tingkat Propini, Kota, Desa, dan Kabupaten/Kota dihasilkan variabel penentu pada tiap model berbeda-beda. Namun untuk variabel jumlah anggota rumah tangga memiliki resiko yang besar pada tiap model dalam menentukan kemiskinan rumah tangga."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T17119
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ikawati
"Pemerintah Indonesia melakukan pengaturan harga jual gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 58 tahun 2017. Peraturan tersebut belum mempertimbangkan daya beli konsumen gas bumi serta zona penetapan harga jual gas bumi ketika harga gas tersebut akan diterapkan. Tujuan studi ini adalah melakukan optimalisasi harga jual gas bumi hilir untuk sektor industri pada wilayah niaga yang ada di 46 kabupaten/kota. Optimalisasi dilakukan dengan memperhitungkan zona penetapan harga gas, net back produsen dan social welfare konsumen. Net back diperoleh dengan mengurangkan revenue penjualan gas bumi dengan biaya produksinya dari hulu sampai dengan hilir. Sedangkan social welfare diperoleh dari willingness to pay konsumen industri dikurangi harga jual gas bumi hilir. Perhitungan harga gas optimal dilakukan dengan metode optimasi multi obyektif untuk memperoleh titik optimum antara fungsi net back dan social welfare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zona gas pool merupakan zona penetapan harga jual gas bumi hilir yang optimal karena memberikan efek minimal bagi konsumen industri dan memberikan kemudahan implementasi bagi pemerintah dan badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi. Selain itu, harga di gas pool dapat mencakup beberapa wilayah jaringan distribusi dengan tingkat kematangan pasar yang berbeda. Harga gas optimal pada zona gas pool berada pada rentang 8,63-16,99 USD/MMBTU dimana sebagian besar dari harga gas dari formula peraturan berada dalam rentang tersebut.

Indonesia regulates the pipeline gas selling price in oil and gas downstream business activities by issuing the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 58 of 2017. It has formulated the gas price by calculating the trading companies' internal rate of return and margin but has not yet considered the purchasing power of their consumers and the gas price zone determination for when the gas price will be implemented. The study aims to optimize the gas price for industrial sector in the existing sales areas in 46 districts. The optimization is conducted by considering the pricing zones, producer net backs, and consumer social welfare. Net back value is calculated by subtracting natural gas sales revenue with upstream and downstream production costs. Social welfare value is calculated from the willingness to pay of industrial consumers minus the pipeline gas selling price. The optimal gas price is calculated using multi-objective optimization method to obtain the optimum point between the net back and social welfare functions. The study found that the gas pool is an optimal pricing zone due to have minimum effect for consumers and easy implementation for trading gas companies and government. The gas pool price can cover several cities that have different levels of market maturity. The optimal gas price in gas pool is around 8,63-16,99 USD/MMBTU that most of gas price from the regulation formulation is on this range."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syadzwina Pramesti Ghassani
"Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait isu perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya aktivitas manusia, terutama pada aktivitas pertanian. Sektor pertanian merupakan segmen penting karena merupakan sumber pasokan pangan masyarakat Indonesia. Pemenuhan pasokan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia akan menentukan taraf kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur untuk menganalisis konsep successful adaptation pada kebijakan adaptasi perubahan iklim kementerian pertanian. Konsep ini digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

This study aims to provide an understanding of climate change issues that disrupts human activities, particularly in agricultural activities. Agricultural sector plays a big role in the nation because this sector mainly provides food supplies for the nation. Meeting the food supply as a basic human need will determine the level of community welfare. This paper uses literature review method to analyze the concept of successful adaptation in the climate change adaptation policy of the Ministry of Agriculture. This concept is used to see the extent of the government's success in maintaining national food security."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Didik Sunarko
"Kebijakan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Proses implementasi kebijakan akreditasi terdapat tiga tahapan, evaluasi diri, pengajuan akreditasi dan penentuan standar kelayakan. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang implementasi kebijakan akreditasi tehadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi berjalan dengan baik, namun ada kendala yang ditemui, kecenderungan LKSA untuk mempertahankan pengasuhan yang berbasis panti dan instrumen penilaian mandiri kurang dapat diterapkan pada semua jenis pelayanan anak. Penelitian ini menyarankan peningkatan peran Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan pekerja sosial dalam pendampingan LKSA dan evaluasi terhadap instrumen penilaian yang digunakan.

Policies accreditation of Social Welfare Institution is the Government's efforts in improving social welfare services. Process of implementation accreditation policy, there are three stages, self-evaluation, filing accreditation and determination of eligibility standards. This thesis is a qualitative study on the implementation of accreditation policy to Child Welfare Institute.
This study shows that the implementation of accreditation policy is going well, but there are obstacles, tendency to retain the institusional based care and self-assessment instrument shells right to apply to all types of childcare. This study suggests an increase in the role of Social Service District/City and social workers in assistance to Child Welfare Institute and an evaluation of the assessment instruments used.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desiwanti Astuti
"[Kemiskinan merupakan momok bagi pembangunan suatu negara. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah multidimensi. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pemerintah berupaya menggalakkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Saat ini, Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Driven Development-CDD)
telah menjadi salah satu program yang sering dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengelola tingkat kemiskinan. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di Indonesia, pemerintah menerapkan Program CDD melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai dasar dari kampanye pengurangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, program PNPM membutuhkan keikutsertaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sebuah studi dari keberhasilan PNPM dilakukan tak lama setelah program ini diluncurkan pada tahun 2007. Hasil studi terbaru menyebutkan bahwa PNPM
cenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi jumlah orang miskin (pertumbuhan pro-kemiskinan). Namun ironisnya, program ini dihentikan oleh rezim baru di awal tahun 2015. Berangkat dari masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari PNPM sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan yang pro-kemiskinan (pro-poor growth). Cakupan makalah penelitian ini adalah merumuskan peran PNPM di tingkat nasional mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya hanya terfokus pada daerahdaerah
tertentu. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa PNPM adalah instrumen yang bisa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan yang prokemiskinan (pertumbuhan yang menguntungkan orang miskin). Dengan membatasi definisi kemiskinan secara absolut, setiap peningkatan dana PNPM
yang menyertai pertumbuhan ekonomi, cenderung akan mengurangi kemiskinan.

Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD) Program has become one of the systems which is often practiced by developing countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM program requires the poor communities to get involved in such actions as participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs. A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue, this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds, accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more.;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more, Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more]
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T45046
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"This study tries to explain some of the basic reasons behind the Porsean local community's strong demand to close PT Indorayon (now Toba Pulp Lestari- TPL) located in Porsea. The larger community are aware in the past Indorayon had afforded great financial gain to Indorayon's shareholders but the local community has had no such access to these financial gains despite the fact that mill is based on their own land. Wrong management has also contributed to the Indorayon's conflict and consequently, the local community has been greatly antagonised and the antipathy towards Indorayon has slowly but intensively grown. Another finding is the existence of numerous NGO's founded by the Tobanese society's intellectuals which have differing vested interests but all exploit the Indorayon problem as the sole reason for their existence. The research was conducted using the qualitative method. The data in the study was obtained by using participant observation and in depth consultation with certain interviews. For data analysing, the study the descriptive and the triangulation techniques."
2004
340 JEPX 24:1 (2004)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sreerekha, M.S.
"This book is an attempt towards a fresh understanding of the political economy of womens work in India and its relationship with the Indian state. The study critically analyses the concept and politics of work, worker, and women workers. The politics of the social, social welfare, and social policy is defined very close to how the public and the private are defined. There is an extension of the domestic into the public in the context of women workers in the social welfare schemes like the honorary workers. The study analyses the history and politics of work and womens work in the Indian context through a case study of honorary workers in the Integrated Child Development Services (ICDS) scheme. The book examines how women figure in the states social welfare policies, making a link between the politics around womens work and social welfare policies. It contributes towards a better understanding of the broader political framework constructed by the political economy of the state within which womens work gets defined as honorary. The study examines the complexities around the weakening of social sector services with the withdrawal of state support under globalization coinciding with the need and demand for expansion of the horizon of state welfare schemes and programmes like the ICDS and its anganwadis. With more and more women especially from poor or lower-middle-class background employed in new social welfare schemes where the form of work is defined as voluntary social service, the book brings into attention the issue of further marginalization and exploitation of women workers especially from the lower or middle class by the Indian state.
"
Oxford: Oxford University Press, 2017
e20470389
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Ivonne
"This study investigates the impact of fiscal spending on social welfare, particularly on healthcare, education, and social expenditure to multidimensional poverty. Employing multidimensional poverty as a measure beyond income underscore the importance of understanding poverty in a multifaceted context. The study employs data from the World Bank Development Indicators and Multidimensional Poverty Index (MPI) by using multiple regression analysis. The findings of this study reveal that increased government spending in healthcare and social expenditure has a significant impact to multidimensional poverty, with healthcare affects negatively and social expenditure affects positively. This study also looks more specifically to Sub-Saharan Africa region, reveals that both healthcare and social expenditure has a more negative significant effect to multidimensional poverty compared to the global data level regression. This study highlights the necessity of targeted and sustained investments in social services to achieve meaningful poverty reduction.

Studi ini menginvestigasi dampak dari pengeluaran fiskal terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk kesejahteraan sosial. Mengunakan pengukuran kemiskinan multidimensi sebagai alat ukur selain kemiskinan berdasarkan pendapatan menekankan pentingnya untuk memahami konteks kemiskinan yang berdimensi. Studi ini menggunakan data dari World Bank Development Indicators dan Multidimensional Poverty Index (MPI) dengan analisis regresi berganda. Hasil dari studi ini menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, dengan bidang kesehatan memiliki dampak negatif, sementara bidang sosial memiliki dampak positif. Studi ini juga melihat secara spesifik terhadap Sub-Saharan Africa, mendapat bahwa baik bidang kesehatan maupun sosial memiliki dampak yang lebih negatif yang signifikan terhadap kemiskinan multidimensi, bila dibandingkan dengan hasil regresi tingkat global. Penelitian ini menekankan pentingnya investasi yang berkelanjutan dan tepat sasaran dalam layanan publik untuk mencapai pemberantasan kemiskinan.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Abdul Karim
"Beragamnya permasalahan kesejahteraan sosial telah mendorong pendekatan pembangunan sosial menjadi bagian dari solusi. Ketidaksesuaian kemampuan angkatan kerja dengan pemberi kerja menjadi isu yang kritis dalam peningkatan jumlah pengangguran, fakta ini menyebabkan permasalahan kesejahteraan sosial semakin kompleks. Munculnya berbagai macam wirausaha sosial dengan berbagai macam fokus permasalahan sosial yang ditangani menjadikan istilah Social Enterpreneurship seolah tak asing bagi khalayak. Penggabungan jenis aktivitas nirlaba dan laba yang dihubungkan dengan misi sosial membutuhkan semangat kewirausahaan dalam setiap geraknya. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan hasil analisa dari proses pengembangan wirausaha sosial dengan menganalisis strategi dan kegiatan dalam usaha pembangunan sosial melalui peningkatan kapasitas manusia serta dampak yang terjadi pada perusahaan dan peserta pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Informan yang diperoleh dengan metode purposive sampling terdiri dari tim manajemen perusahaan dan peserta pelatihan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Peserta pelatihan adalah mereka yang mengikuti program pelatihan manufaktur bidang pengelasan dan permesinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah bertransformasi menjadi wirausaha sosial. Kepekaan terhadap tingginya angka pengangguran usia efektif kerja di daerah perusahaan berada, mendorong perusahaan merubah paradigma profit-oriented menjadi purpose-oriented. Pergeseran nilai fundamental ini menjadi hal yang menarik dari studi ini, terjadinya transformasi sebuah perusahaan yang kemudian akhirnya menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitarnya.

The diversity of social welfare problems has placed social development approach to be part of the solution. The mismatch of the ability of workforce with employer’s expectation is a critical issue in increasing the number of unemployed, this fact causes problem of social welfare become more complex. The emergence of various kinds of social entrepreneurship with various kinds of focus on social problems being handled makes the term social entrepreneurship seems familiar to the public. Combining the types of nonprofit and profit activities associated with social mission requires an entrepreneurial spirit in every move. This research seeks to obtain a description and analysis results from the process of developing social entrepreneurship by analyzing strategies and activities in social development efforts through increasing human capacity and the impact for the company and participants. This research study used a qualitative approach with descriptive research type. Research informants obtained through purposive sampling method consisted of corporate’s management team and training participants. Data collection was conducted through observation and in-depth interview. The trainees were those who followed manufacturing program, especially in the fields of welding and machining. The results show that the company has transformed into social entrepreneurship. Sensitivity to the high unemployment rate of working age in the area of the company is located, encouraging companies to change the profit-oriented paradigm to be purpose-oriented. This fundamental value shift becomes an interesting aspect of this study, the transformation of a company then finally presents a sustainable positive impact on the surrounding environment. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zul Husni
"Penelitian dengan judul tersebut di atas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan ibu dan anak pada periode konflik, serta bagaimana dampak konflik dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan 5 informan yang terdiri dari 2 informan petugas kesehatan dan pejabat pemerintahan, serta 3 informan dari tokoh masyarakat. Teknik pemilihan informan ini dilakukan dengan purposive sampling.
Dari temuan lapangan dan ungkapan-ungkapan 5 orang Informan Penelitian diketahui bahwa, kondisi kesehatan ibu dan anak, arah kebijakan pembangunan kesehatan ibu dan anak, program pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan obat dan sarana kesehatan ibu dan anak, peran petugas dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak, partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan ibu dan anak, diperoleh kesimpulan bahwa kondisi kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh belurn sepenuhnya mencapai sasaran pelayanan kesehatan. Teknis pelayanan kesehatan pun belum optimal karena terbatasnya tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan di Kecamatan Ulee Kareng. Disamping itu, belum optimalnya kondisi kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng diketahui dari data masalah kesehatan di sebagai berikut :
Pertama, Masih tingginya angka ibu hamil resiko tinggi yang mencapai 73 ibu atau melebihi dari sasaran awal yang ditetapkan sebanyak 36 ibu hamil ; Kedua, Capaian imunisasi balita dan anak usia sekolah rata-rata tidak mencapai 75 persen dari populasi sasaran pelayanan imunisasi ; Ketiga, Hanya ada 3 Puskesmas Pembantu di 9 desa yang ada di wilayah Kecamatan Ulee Kareng, dan hanya ada 2 orang dokter di Kecamatan Ulee Kareng ; Keempat, Jumlah kematian kasar pada tahun 2001 mencapai 0,40 persen dari populasi 14.759 penduduk, dan pada tahun 2001 jumlah kematian kasar mengalami peningkatan hingga mencapai 0,44 persen dari populasi 15.891 penduduk.
Menurunnya intensitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Utee Kareng pada pasca konflik tidak hanya disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan pembiayaan, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, dan keterbatasan tenaga kesehatan, namun disebabkan juga oleh dampak konflik yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Situasi konflik ini diketahui dari ungkapan-ungkapan 5 orang Informan Penetitian mengenai hubungan lembaga masyarakat dengan lembaga pemerintah, situasi kehidupan sosial masyarakat, pandangan dan harapan masyarakat terhadap konflik. Situasi konflik ini tercermin dari adanya perasaan kurang aman di kalangan petugas kesehatan, kurang harmonisnya kerjasama lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, dan besarnya harapan masyarakat agar konflik tidak ada lagi.
Situasi konflik tidak sampai menghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, karena terbukti berbagai program pelayanan kesehatan ibu dan anak tetap terlaksana. Keadaan ini berlangsung karena kesehatan ibu dan anak dipandang sebagai kepentingan dan kebutuhan semua pihak, terutama kebutuhan warga masyarakat Kecamatan Ulee Kareng itu sendiri."
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T2517
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   4 5 6 7 8 9 10   >>