Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini dimaksudkan untuk melakukan deskripsi dan analisa terhadap dukungan masyarakat untuk kesejahteraan sosial, dengan mengambil kasus buruh-buruh perkebunan negara di Simalungun Sumatera Utara. Walaupun sistem kesejahteraan sosial yang berasal dari perusahaan perkebunan akan disinggung dalam studi ini, namun perhatian utama akan dicurahkan kepada upaya-upaya bagi kesejahteraan sosial yang berasal dan dikelola oleh para buruh perkebunan dalam kehidupan sehari-hari.Pendirian awal dalam studi ini ialah bahwa walaupun perkebunan mempunyai sistem aturan normatif yang berkenaaan dengan kesejahteraan sosial buruh, namun mereka tetap menjalankan berbagai ragam aktivitas yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan sosial, tak perduli apakah hal itu didasarkan oleh adat?"

"ABSTRAKOrganisasi Sosial yang bekerjasama dengan Christian Children's Fund, pada umumnya mempekerjakan tenaga pekerja sosial yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial. Untuk itu kepada mereka perlu diberikan supervisi sebagai suatu mekanisme untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam memberikan pelayanan kepada keluarga-keluarga miskin dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan. Dalam penlitian ini dicoba untuk dilihat apakah supervisi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi sosial kepada para pekerja sosial telah dilaksanakan dalam organisasi sosial tersebut dan bagaimana gaya kepemimpinan supervisi dari para pimpinan organisasi sosial. Dari gaya kepemimpinan supervisi tersebut kemudian dicoba untuk dilihat pola supervisi yang diterapkan oleh pimpinan organisasi sosial tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif - analitis terhadap 4 organisasi sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara yang tidak berstruktur baik terhadap pimpinan organisasi sosial maupun pekerja sosial serta pihak CCF sendiri. Dari hasil penelitian lapangan dapatlah diketahui bahwa gaya kepemimpinan supervisi dari pimpinan organisasi sosial dipengaruhi oleh asumsi para pimpinan organisasi sosial mengenai manusia dan situasi kerja di dalam organisasi sosial itu sendiri. Sedangkan untuk tingkat kematangan pekerja sosial, dari hasil penelitian ternyata hanyalah mempengaruhi gaya kepemimpinan dari pimpinan proyek PRA. Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka gaya kepemimpinan supervisi yang diterapkan oleh pimpinan proyek Bina Remaja, Marga Sejahtera dan Pelita Harapan adalah participating dan supporting. Sedangkan pimpinan proyek PRA menerapkan gaya kepemimpinan supervise participating dan supporting untuk pekerja sosial yang cepat tanggap dan coaching dan selling untuk pekerja sosial yang lamban. Dari gambaran mengenai gaya kepemimpinan supervisi dari pimpinan organisasi sosial terhadap pekerja sosial serta mekanisme komunikasi yang bersifat dua arah, maka dapat diketahui bahwa pola/model supervisi yang diterapkan oleh pimpinan organisasi sosial adalah model konfrontatif untuk proyek Bina Remaja, Marga Sejahtera dan Pelita Harapan. Sedangkan pimpinan proyek PKA menerapkan model konfrontatif dan diagnostik secara bergantian tergantung pada tingkat kematangan pekerja sosial. Implikasi dari pola supervisi yang bersifat konfrontatif terhadap pekerja sosial , terlihat bahwa pekerja social lebih mampu untuk mengembangkan kemampuannya serta lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan untuk pola supervisi diagnostik nampaknya membuat inisiatif dari pekerja sosial menjadi kurang berkembang."

"Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang penting dilakukan. Pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita juga dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi yang ditunjang pembangunan sumberdaya manusia menjadi sangat penting untuk pembangunan selanjutnya. Pembangunan sumberdaya manusia (human capital) berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan yang dijadikan dasar bagi prakondisi pertumbuhan, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan manusianya.Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pola pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dengan memperhitungkan variabel ekonomi yaitu pangsa non pertanian dan laju inflasi, variabel tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran dan variabel kesehatan yaitu usia harapan hidup menurut tahun. Sumberdata yang digunakan adalah data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996, 1999 dan 2002 menggunakan 26 propinsi sebagai unit analisis. Dari unit analisis yang terbatas maka dibuat submodel dan model keseluruhan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi perekonomian berkaitan dengan pendapatan perkapita, kondisi sosial, demografis dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi ganda yaitu membuat hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas.Hasil penelitian dengan menggunakan tiga submodel, berdasarkan hash submodel I pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel pangsa non pertanian, laju inflasi memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 1999 dan pengaruh yang sama tahun 1996 dan tahun 2002. Berdasarkan submodel II pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabeI tingkat pendidikan (InEDUC), tingkat kelahiran (1nTFR) memiliki pengaruh yang berbeda setiap tahunnya (1996, 1999 dan 2002). Berdasarkan submodel Ill pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel usia harapan hidup (InED) memiliki pengaruh yang sama tiap tahun (1996, 1999 dan 2002).Berdasarkan submodel keselurulian pengaruh pendapatan perkapita (1nPPK) terhadap tingkat kemiskinan (lnPt) dengan memperhitungkan variabel keseluruhan memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 2002 dan pengaruh yang sama untuk tahun 1996 dan 1999. Berdasarkan analisa kuadran pada tiap tahun propinsi dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi berada pada propinsi Papua dan diikuti disaat masa krisis Kalimantan Barat yang bergeser dart klasifikasi propinsi yang berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, pergeseran ini Iebih disebabkan pendapatan perkapita di daerah ini meningkat dan diikuti meningkatnya prosentase penduduk miskin.Berdasarkan klasifikasi ketiga propinsi yang memiliki pendapatan perkapita rendah dan tingkat kemiskinan tinggi sebagian berada di kawasan Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. Berdasarkan klasifikasi keempat dengan tingkat kemiskinan rendah dan pendapatan perkapita rendah berada pada propinsipropinsi dengan pembangunan sosiai yang baik seperti tingkat kualitas kesehatan dan gizi yang baik, tingkat pendidikan dengan pendidikan dasar dan lamanya pendidikan. Inipun dapat dilihat dari nilai IPM yang baik: pada propinsi ini.Berdasarkan klasifikasi kedua dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah berada pada propinsi yang memiliki modal alam, modal manusia dan modal fisik yang baik. Implikasi kebijakan pada daerah dengan pangsa non pertanian dan tingkat pendidikan akan berpengaruh pada pendapatan perkapita untuk dapat mengurangi prosentase penduduk miskin. Kebijakan untuk meningkatkan pangsa non pertanian masih efektif, kebijakan ini lebih diarahkan pada sektor perdagangan dan konstruksi dan kebijakan pendidikan sembilan tahun untuk tingkat pendidikan.Berdasarkan klasifikasi yang dibentuk dari kuadran untuk propinsi dengan klasifikasi pertatna clan klasifikasi ketiga adalah dengan menerapkan kebijakan padat karya (labor intensive) sehingga masyarakat pada klasifikasi ini dapat mengurangi prosentase kemiskinannya atau sesuai dengan trickle down effect (menetes kebawah) dan tidak hanya sebagian kecil masyarakatnya menikmati hasil pembangunan. Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan sembilan tahun, kebijakan ini lebih pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk klasifikasi keempat kebijakan diarahkan pada kewirausahaan dengan mempermudah akses modal dan perluasan pasar."

"Isu kemiskinan telah menjadi masalah kebijakan terutama sejak krisis ekonomi yang direspons melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan, baik di Pusat maupun Daerah. Dalam konteks perumusan kebijakan diperlukan langkah-langkah untuk mengetahui penyebab kemiskinan, yaitu, mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh kuat (determinan) terhadap kemiskinan. Ketidakefektifan kebijakan penanggulangan kemiskinan antara lain disebabkan oleh kelemahan dalam merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan rumah tangga dengan mengambil kasus provinsi Banten. Penelitian dilakukan dengan model logistik yang menggunakan data sekunder yang bersumber dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2004. Dengan menggunakan variabel-variabel tingkat pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga, model secara keseluruhan memiliki signifikansi pada derajat a = 5. Penerapan model dengan memecah pada tingkat Propini, Kota, Desa, dan Kabupaten/Kota dihasilkan variabel penentu pada tiap model berbeda-beda. Namun untuk variabel jumlah anggota rumah tangga memiliki resiko yang besar pada tiap model dalam menentukan kemiskinan rumah tangga."

"Pemerintah Indonesia melakukan pengaturan harga jual gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 58 tahun 2017. Peraturan tersebut belum mempertimbangkan daya beli konsumen gas bumi serta zona penetapan harga jual gas bumi ketika harga gas tersebut akan diterapkan. Tujuan studi ini adalah melakukan optimalisasi harga jual gas bumi hilir untuk sektor industri pada wilayah niaga yang ada di 46 kabupaten/kota. Optimalisasi dilakukan dengan memperhitungkan zona penetapan harga gas, net back produsen dan social welfare konsumen. Net back diperoleh dengan mengurangkan revenue penjualan gas bumi dengan biaya produksinya dari hulu sampai dengan hilir. Sedangkan social welfare diperoleh dari willingness to pay konsumen industri dikurangi harga jual gas bumi hilir. Perhitungan harga gas optimal dilakukan dengan metode optimasi multi obyektif untuk memperoleh titik optimum antara fungsi net back dan social welfare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zona gas pool merupakan zona penetapan harga jual gas bumi hilir yang optimal karena memberikan efek minimal bagi konsumen industri dan memberikan kemudahan implementasi bagi pemerintah dan badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi. Selain itu, harga di gas pool dapat mencakup beberapa wilayah jaringan distribusi dengan tingkat kematangan pasar yang berbeda. Harga gas optimal pada zona gas pool berada pada rentang 8,63-16,99 USD/MMBTU dimana sebagian besar dari harga gas dari formula peraturan berada dalam rentang tersebut.

---

Indonesia regulates the pipeline gas selling price in oil and gas downstream business activities by issuing the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 58 of 2017. It has formulated the gas price by calculating the trading companies' internal rate of return and margin but has not yet considered the purchasing power of their consumers and the gas price zone determination for when the gas price will be implemented. The study aims to optimize the gas price for industrial sector in the existing sales areas in 46 districts. The optimization is conducted by considering the pricing zones, producer net backs, and consumer social welfare. Net back value is calculated by subtracting natural gas sales revenue with upstream and downstream production costs. Social welfare value is calculated from the willingness to pay of industrial consumers minus the pipeline gas selling price. The optimal gas price is calculated using multi-objective optimization method to obtain the optimum point between the net back and social welfare functions. The study found that the gas pool is an optimal pricing zone due to have minimum effect for consumers and easy implementation for trading gas companies and government. The gas pool price can cover several cities that have different levels of market maturity. The optimal gas price in gas pool is around 8,63-16,99 USD/MMBTU that most of gas price from the regulation formulation is on this range."

"Kebijakan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Proses implementasi kebijakan akreditasi terdapat tiga tahapan, evaluasi diri, pengajuan akreditasi dan penentuan standar kelayakan. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang implementasi kebijakan akreditasi tehadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi berjalan dengan baik, namun ada kendala yang ditemui, kecenderungan LKSA untuk mempertahankan pengasuhan yang berbasis panti dan instrumen penilaian mandiri kurang dapat diterapkan pada semua jenis pelayanan anak. Penelitian ini menyarankan peningkatan peran Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan pekerja sosial dalam pendampingan LKSA dan evaluasi terhadap instrumen penilaian yang digunakan.

---

Policies accreditation of Social Welfare Institution is the Government's efforts in improving social welfare services. Process of implementation accreditation policy, there are three stages, self-evaluation, filing accreditation and determination of eligibility standards. This thesis is a qualitative study on the implementation of accreditation policy to Child Welfare Institute.

This study shows that the implementation of accreditation policy is going well, but there are obstacles, tendency to retain the institusional based care and self-assessment instrument shells right to apply to all types of childcare. This study suggests an increase in the role of Social Service District/City and social workers in assistance to Child Welfare Institute and an evaluation of the assessment instruments used."

"[Kemiskinan merupakan momok bagi pembangunan suatu negara. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah multidimensi. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pemerintah berupaya menggalakkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Saat ini, Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Driven Development-CDD)telah menjadi salah satu program yang sering dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengelola tingkat kemiskinan. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di Indonesia, pemerintah menerapkan Program CDD melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai dasar dari kampanye pengurangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, program PNPM membutuhkan keikutsertaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sebuah studi dari keberhasilan PNPM dilakukan tak lama setelah program ini diluncurkan pada tahun 2007. Hasil studi terbaru menyebutkan bahwa PNPMcenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi jumlah orang miskin (pertumbuhan pro-kemiskinan). Namun ironisnya, program ini dihentikan oleh rezim baru di awal tahun 2015. Berangkat dari masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari PNPM sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan yang pro-kemiskinan (pro-poor growth). Cakupan makalah penelitian ini adalah merumuskan peran PNPM di tingkat nasional mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya hanya terfokus pada daerahdaerahtertentu. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa PNPM adalah instrumen yang bisa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan yang prokemiskinan (pertumbuhan yang menguntungkan orang miskin). Dengan membatasi definisi kemiskinan secara absolut, setiap peningkatan dana PNPMyang menyertai pertumbuhan ekonomi, cenderung akan mengurangi kemiskinan.

---

Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD) Program has become one of the systems which is often practiced by developing countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM program requires the poor communities to get involved in such actions as participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs. A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue, this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds, accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more.;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more, Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more]"

"This book is an attempt towards a fresh understanding of the political economy of womens work in India and its relationship with the Indian state. The study critically analyses the concept and politics of work, worker, and women workers. The politics of the social, social welfare, and social policy is defined very close to how the public and the private are defined. There is an extension of the domestic into the public in the context of women workers in the social welfare schemes like the honorary workers. The study analyses the history and politics of work and womens work in the Indian context through a case study of honorary workers in the Integrated Child Development Services (ICDS) scheme. The book examines how women figure in the states social welfare policies, making a link between the politics around womens work and social welfare policies. It contributes towards a better understanding of the broader political framework constructed by the political economy of the state within which womens work gets defined as honorary. The study examines the complexities around the weakening of social sector services with the withdrawal of state support under globalization coinciding with the need and demand for expansion of the horizon of state welfare schemes and programmes like the ICDS and its anganwadis. With more and more women especially from poor or lower-middle-class background employed in new social welfare schemes where the form of work is defined as voluntary social service, the book brings into attention the issue of further marginalization and exploitation of women workers especially from the lower or middle class by the Indian state."

"The Timor Leste has been an independent state and is separated from Indonesia after referendum. It does not mean that people of the new state do not have relation with Indonesia such as trade, social and cultural relations, especially people staying in border areas. Beside nostalgia in the past to make both sides always do interactions in many things, trade contact conducted by the communities of the two regions due to the differences in potential resources and manufacture production. With these differences, transnational trading-which is the focus of this study-is something unavoidable both legal and illegal. The transnational trading appears if spesific commodity in a certain country can not be found in other countries, or although this commodity is resulted in the country, the volume is relative small so that the efforts to develop it need production cost which is more expensive than it if it is compared to importing attemps. The same case is the domestic commodity which can be sold to the foreign countries if the price of the commodity abroad is more expensive than it in the country. The above phenomenon happens both to Indonesian and Timor Leste people staying on the border areas. However, trading interaction of both sides is still on traditional system and in small volume. This economic activity is conducted just as subsistent economic and not commercial economic. This paper attempts to answer on why do trading activities be done, what kind of commodities which are traded, and who does get the opportunity from this activity? this paper is based on the field research to Belu District in 2005 and 2006, and is added with my literature study as well. "

"This paper shows the economic effects after Korea-US FTA through panel model and simultaneous equation model. First of all, the panel analysis results of industrial trade creation effects due to the tariff elimination after Korea-US FTA are as below."