Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Banda Aceh memiliki warga yang hidup dalam kemiskinan. Pendataan yang dilakukan pada lima kecamatan Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng dan Baiturrahman terhadap 600 kepala keluarga yang dikategorikan miskin secara acak diketahui terdapat beberapa perubahan sosial ekonomi yang mendasar dalam penghasilan, pengeluaran, dan kepemilikan barang. Penghasilan dan pengeluaran rumah tangga dalam sebulan di atas Rp.600.000,- Kepemilikan barang yang dahulu merupakan kebutuhan sekunder dan dimiliki oleh kalangan masyarakat menengah ke atas, sudah merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan mereka, HP dan sepeda motor kebanyakan dimiliki mereka. TV di atas 14 dan kulkas juga dimiliki sebagian besar responden. Listrik sebagai alat penerangan dan kemanfaatan lain dimanfaatkan oleh sebagian besar responden keluarga miskin di lima kecamatan terpilih. Program listrik telah menjangkau dan dinikmati oleh warga masyarakat di Kota Banda Aceh. Fakta empirik tersebut perlu dicermati dan ditelaah sebagai bahan masukan untuk melakukan penyesuaian kriteria kemiskinan oleh lembaga terkait, termasuk peraturan pemerintah, peraturan menteri pemerintah daerah, terkait khusus Kota Banda Aceh."

"Skripsi ini membahas bagaimana dampak Ekowisata yang dikembangkan oleh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bagi kesejahteraan masyarakat desa penyangga khususnya di Desa Sukatani. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik penelitian ini menggunakan Snowball Sampling. Penelitian dilakukan pada tahun 2021, pencarian data dilakukan secara daring dan luring, tinjauan literatur dilakukan secara daring dan wawancara mendalam dilakukan secara daring dan luring dengan lima orang informan. Hasil penelitian menyarankan bahwa pihak pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango perlu mengevaluasi program Ekowisata yang dikembangkan; pemerintah Desa Sukatani juga harus terlibat dalam upaya pengembangan Ekowisata; pengusaha jasa ekowisata dan masyarakat harus segera menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan desa akibat dari adanya Ekowisata.

---

This study discusses how the impact of Ecotourism developed by Gunung Gede Pangrango National Park for the welfare of the buffer village community, especially in Sukatani Village. This study is a qualitative research with a descriptive design. This research technique uses Snowball Sampling. The research was conducted in 2021, data searches were conducted online and offline, literature reviews were conducted online and in-depth interviews were conducted mixed online and offline with five. The results of the study suggest that the manager of the Gunung Gede Pangrango National Park needs to evaluate the developed Ecotourism program; Sukatani Village government should also be involved in efforts to develop Ecotourism; Ecotourism service entrepreneurs and the community must immediately resolve the problems that exist in the village environment as a result of the existence of ecotourism.

"

"Penelitian ini bertujuan mengkaji peran dukungan keluarga dan lembaga rehabilitasi sosial dalam proses pembentukan perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang terlibat permasalahan hukum kerap mengalami tekanan psikososial, sehingga membutuhkan pendampingan yang komprehensif. Rehabilitasi sosial yang melibatkan peran aktif keluarga dan lembaga menjadi bagian penting dalam mendukung pembentukan perilaku anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan ABH, keluarga, dan pekerja sosial di Sentra Handayani. Temuan menunjukkan bahwa dukungan sosial keluarga, yang mencakup aspek emosional, instrumental, informasional, dan penghargaan, membantu anak merasa diterima, dimengerti, dan didampingi dalam menjalani proses rehabilitasi. Di sisi lain, lembaga rehabilitasi memberikan ruang yang aman serta program pembinaan seperti bimbingan sosial, pendidikan keagamaan, pelatihan vokasional, dan layanan psikososial yang membantu anak membentuk perilaku yang lebih adaptif. Namun, keterbatasan komunikasi serta keterlibatan yang belum merata dari pihak keluarga kerap menjadi hambatan dalam keberlanjutan program. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kolaborasi antara keluarga dan lembaga, dengan menumbuhkan komunikasi yang terbuka dan saling mendukung, guna memperkuat proses pemulihan dan mendorong reintegrasi sosial anak ke masyarakat.

---

This study aims to explore the role of family support and social rehabilitation institutions in shaping the behavior of Children in Conflict with the Law (CICL). Children who face legal issues often experience significant psychosocial challenges, requiring comprehensive support during their recovery. Social rehabilitation that involves both family and institutional roles is essential in supporting behavioral recovery. This research uses a qualitative approach through in-depth interviews with CICL, their families, and social workers at Sentra Handayani. The findings reveal that family support covering emotional, instrumental, informational, and appraisal aspects helps children feel accepted, understood, and accompanied throughout the rehabilitation process. On the other hand, the rehabilitation center provides a safe space and structured programs such as social guidance, religious education, vocational training, and psychosocial services that assist children in developing more adaptive behavior. However, limited communication and uneven family involvement often become obstacles to the continuity of these programs. Therefore, efforts to strengthen collaboration between families and institutions are necessary by fostering open, mutual communication and support, in order to enhance the recovery process and promote the social reintegration of children into their communities."

"ABSTRAKLaju pertumbuhan penduduk di Jakarta yang cukup pesat dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi, memberi dampak ke segala sektor kehidupan masyarakat, seperti : sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tersebut, antara lain disebabkan Jakarta menciptakan daya tarik (full factor) bagi Daerah lain, ini karena besarnya peluang bagi dunia usaha (lihat label 1), dan juga Jakarta berperan sebagai penampung akibat dari daya dorong (push factor) kemiskinan desa yang menyebabkan perpindahan penduduk desa ke kota. Kedua faktor tersebut menjadi trigger off (pemicu) masyarakat berurbanisasi ke Jakarta.Urbanisasi tersebut mengakibatkan adanya kompetisi dan pertarungan kehidupan yang keras yang pada gilirannya menimbulkan masalah (problem) sosial, seperti PMKS. Orang-orang yang dikategorikan PMKS adalah orang-orang yang dikarenakan berbagai faktor, baik faktor dalam dirinya maupun faktor dari luar, kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dalam melaksanakan peranan sosialnya (disfungsi sosial).Salah satu Daerah yang masyarakatnya banyak berurbanisasi ke Jakarta dan banyak menjadi PMKS, antara lain Propinsi Jawa Tengah. Itulah sebabnya masalah sosial (PMKS) yang ada di DKI Jakarta tidak bisa ditangani secara sepihak DKI Jakarta saja, tapi hams secara komprehensif artinya ditangani dari hulu ke hilir. Konsep penanganan PMKS secara komprehensif inilah, yang melahirkan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah.Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS, dievaluasi dari aspek Visi, Program, Anggaran dan Pengawasan. Adapun responden yang dijadikan informan dalam penelitian adalah pejabat/unit sebagai penentu kebijakan (policy), pelaksana program, pendukung program dan partisan.Untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama tersebut, digunakan metode evaluasi yakni membandingkan sesuatu dengan suatu standard. Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif, karena penelitian ini hendak melihat dan meneliti pelaksanaan program penanganan PMKS, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa temyata kesamaan visi sangat diperlukan dalam penanganan PMKS dalam kaitan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah. Kesamaan visi tersebut dapat dijadikan arah/pedoman di dalam melaksanakan kegiatan penanganan PMKS.Oleh karena itu, sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini, maka sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Tengah dapat diperbaiki hal-hal sebagai berikut :1. Untuk sub variabel Visi, perlu :a. Ditingkatkan koordinasi antar unit/instansi yang terkait dalam penanganan PMKS.b. Disosialisasikan visi penanganan PMKS kepada pejabat pimpinan unit serta ditetapkan strateginya2. Untuk sub variabel Program, perlu :a. Dibentuk Pokja Daerah yang khusus meneliti kebutuhan Daerah yang layak untuk dikerjasamakanb. Ditegaskan bahwa program kerjasama antar Daerah harus terlebih dahulu dilakukan studi kelayakanlkajian.3. Untuk sub variabel Anggaran, perlu :Persamaan persepsi tentang masalah PMKS, artinya PMKS di perkotaan tidak dapat diselesaikan secara single ended harus diselesaikan secara komprehensif.4. Untuk sub variabel Pengawasan, perlu :Ditetapkan satu prosedur dan mekanisme pengawasan tentang pelaksanaan/kegiatan/proyek kerjasama antar Daerah, artinya apakah programnya, hasilnya atau pelaksanaannya yang akan di evaluasi."

"Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa kemiskinan tidak akan teratasi tanpa mengedepankan peranan masyarakat sebagai agen perubahan. Peranan ini ditandai dengan seberapa besar kelompok/organisasi swadaya melakukan kinerja. Dengan menguatnya paradigma pembangunan sosial yang berorientasi pada `community based activity', maka kinerja kelompok/organisasi swadaya menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sementara itu, kegagalan Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial adalah ketidakmampuannya mewujudkan target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 50% pada akhir pelita VII ternyata hanya sekitar 3 % yang menunjukkan keberhasilannya. Penelitian ini berusaha menelusuri sasaran yang dianggap berhasil. Dengan mempergunakan pemikiran dari Schler dan R. Batten sebagai piranti analisisnya, permasalahan yang diungkap adalah (1) kinerja Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial (2) pengaruh Proyek terhadap kinerja Kelompok usaha bersama (3) kinerja Kelompok Usaha Bersama dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat (4) intervensi yang dilakukan dan hasilnya. Jenis Penelitian adalah deskirptif dengan -pendekatan kualitatif dan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Desa Wonorejo sebagai sasaran. Dari penelitian terungkap, bahwa Proyek Bantuan Kesejahteraan sosial tidak `sustainable'. Pendekatan yang digunakan lebih direktif, Strateginya adalah membangun kelompok usaha bersama sebagai sarana keswadayaan. Peranan petugas sangat dominan. Sementara masyarakat kurang memperoleh kesempatan untuk melakukan pilihan dalam pemecahan masalah, karena merupakan `paket', Keberadaan Kelompok Usaha Bersama dikatakan efektif jika diukur dari daya tahan (survival), walaupun tingkat perkembangannya berbeda. Indikator keberhasilan proyek baru mencapai 25%. Faktor keberhasilan (a) pengetahuan dan komitmen (b) Peranan ketua (b) fasilitas (c) reward (d) Peranan Pendamping dan campur tangan Kepala Desa. Kelompok yang memiliki `otonomi' justru menunjukkan perkembangan lebih lamban. Temuan lainnya adanya persaingan yang tidak sehat' antar KUB yang secara potensial menimbulkan konflik. Intervensi lanjutan ternyata mampu memperbaiki kondisi tersebut dengan menghasilkan insitutusi baru yang berperan sebagai 'social safety net'. Kekhasan Pengembangan keswadayaan masyarakat (a) diawali intervensi pihak luar. (b) terbentuknya institusi sosial baru (c) keanggotaan kelompok swadaya yang bersifat heterogen dan didukung oleh kekuatan lain menyebabkan tetap survival (d) penerapan pengembangan masyarakat secara sustainable telah mempercepat proses keswadayaan."

"Studi ini dimaksudkan untuk melakukan deskripsi dan analisa terhadap dukungan masyarakat untuk kesejahteraan sosial, dengan mengambil kasus buruh-buruh perkebunan negara di Simalungun Sumatera Utara. Walaupun sistem kesejahteraan sosial yang berasal dari perusahaan perkebunan akan disinggung dalam studi ini, namun perhatian utama akan dicurahkan kepada upaya-upaya bagi kesejahteraan sosial yang berasal dan dikelola oleh para buruh perkebunan dalam kehidupan sehari-hari.Pendirian awal dalam studi ini ialah bahwa walaupun perkebunan mempunyai sistem aturan normatif yang berkenaaan dengan kesejahteraan sosial buruh, namun mereka tetap menjalankan berbagai ragam aktivitas yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan sosial, tak perduli apakah hal itu didasarkan oleh adat?"

"ABSTRAKOrganisasi Sosial yang bekerjasama dengan Christian Children's Fund, pada umumnya mempekerjakan tenaga pekerja sosial yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial. Untuk itu kepada mereka perlu diberikan supervisi sebagai suatu mekanisme untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam memberikan pelayanan kepada keluarga-keluarga miskin dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan. Dalam penlitian ini dicoba untuk dilihat apakah supervisi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi sosial kepada para pekerja sosial telah dilaksanakan dalam organisasi sosial tersebut dan bagaimana gaya kepemimpinan supervisi dari para pimpinan organisasi sosial. Dari gaya kepemimpinan supervisi tersebut kemudian dicoba untuk dilihat pola supervisi yang diterapkan oleh pimpinan organisasi sosial tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif - analitis terhadap 4 organisasi sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara yang tidak berstruktur baik terhadap pimpinan organisasi sosial maupun pekerja sosial serta pihak CCF sendiri. Dari hasil penelitian lapangan dapatlah diketahui bahwa gaya kepemimpinan supervisi dari pimpinan organisasi sosial dipengaruhi oleh asumsi para pimpinan organisasi sosial mengenai manusia dan situasi kerja di dalam organisasi sosial itu sendiri. Sedangkan untuk tingkat kematangan pekerja sosial, dari hasil penelitian ternyata hanyalah mempengaruhi gaya kepemimpinan dari pimpinan proyek PRA. Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka gaya kepemimpinan supervisi yang diterapkan oleh pimpinan proyek Bina Remaja, Marga Sejahtera dan Pelita Harapan adalah participating dan supporting. Sedangkan pimpinan proyek PRA menerapkan gaya kepemimpinan supervise participating dan supporting untuk pekerja sosial yang cepat tanggap dan coaching dan selling untuk pekerja sosial yang lamban. Dari gambaran mengenai gaya kepemimpinan supervisi dari pimpinan organisasi sosial terhadap pekerja sosial serta mekanisme komunikasi yang bersifat dua arah, maka dapat diketahui bahwa pola/model supervisi yang diterapkan oleh pimpinan organisasi sosial adalah model konfrontatif untuk proyek Bina Remaja, Marga Sejahtera dan Pelita Harapan. Sedangkan pimpinan proyek PKA menerapkan model konfrontatif dan diagnostik secara bergantian tergantung pada tingkat kematangan pekerja sosial. Implikasi dari pola supervisi yang bersifat konfrontatif terhadap pekerja sosial , terlihat bahwa pekerja social lebih mampu untuk mengembangkan kemampuannya serta lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan untuk pola supervisi diagnostik nampaknya membuat inisiatif dari pekerja sosial menjadi kurang berkembang."

"The Timor Leste has been an independent state and is separated from Indonesia after referendum. It does not mean that people of the new state do not have relation with Indonesia such as trade, social and cultural relations, especially people staying in border areas. Beside nostalgia in the past to make both sides always do interactions in many things, trade contact conducted by the communities of the two regions due to the differences in potential resources and manufacture production. With these differences, transnational trading-which is the focus of this study-is something unavoidable both legal and illegal. The transnational trading appears if spesific commodity in a certain country can not be found in other countries, or although this commodity is resulted in the country, the volume is relative small so that the efforts to develop it need production cost which is more expensive than it if it is compared to importing attemps. The same case is the domestic commodity which can be sold to the foreign countries if the price of the commodity abroad is more expensive than it in the country. The above phenomenon happens both to Indonesian and Timor Leste people staying on the border areas. However, trading interaction of both sides is still on traditional system and in small volume. This economic activity is conducted just as subsistent economic and not commercial economic. This paper attempts to answer on why do trading activities be done, what kind of commodities which are traded, and who does get the opportunity from this activity? this paper is based on the field research to Belu District in 2005 and 2006, and is added with my literature study as well. "

"Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang penting dilakukan. Pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita juga dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi yang ditunjang pembangunan sumberdaya manusia menjadi sangat penting untuk pembangunan selanjutnya. Pembangunan sumberdaya manusia (human capital) berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan yang dijadikan dasar bagi prakondisi pertumbuhan, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan manusianya.Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pola pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dengan memperhitungkan variabel ekonomi yaitu pangsa non pertanian dan laju inflasi, variabel tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran dan variabel kesehatan yaitu usia harapan hidup menurut tahun. Sumberdata yang digunakan adalah data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996, 1999 dan 2002 menggunakan 26 propinsi sebagai unit analisis. Dari unit analisis yang terbatas maka dibuat submodel dan model keseluruhan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi perekonomian berkaitan dengan pendapatan perkapita, kondisi sosial, demografis dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi ganda yaitu membuat hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas.Hasil penelitian dengan menggunakan tiga submodel, berdasarkan hash submodel I pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel pangsa non pertanian, laju inflasi memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 1999 dan pengaruh yang sama tahun 1996 dan tahun 2002. Berdasarkan submodel II pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabeI tingkat pendidikan (InEDUC), tingkat kelahiran (1nTFR) memiliki pengaruh yang berbeda setiap tahunnya (1996, 1999 dan 2002). Berdasarkan submodel Ill pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel usia harapan hidup (InED) memiliki pengaruh yang sama tiap tahun (1996, 1999 dan 2002).Berdasarkan submodel keselurulian pengaruh pendapatan perkapita (1nPPK) terhadap tingkat kemiskinan (lnPt) dengan memperhitungkan variabel keseluruhan memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 2002 dan pengaruh yang sama untuk tahun 1996 dan 1999. Berdasarkan analisa kuadran pada tiap tahun propinsi dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi berada pada propinsi Papua dan diikuti disaat masa krisis Kalimantan Barat yang bergeser dart klasifikasi propinsi yang berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, pergeseran ini Iebih disebabkan pendapatan perkapita di daerah ini meningkat dan diikuti meningkatnya prosentase penduduk miskin.Berdasarkan klasifikasi ketiga propinsi yang memiliki pendapatan perkapita rendah dan tingkat kemiskinan tinggi sebagian berada di kawasan Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. Berdasarkan klasifikasi keempat dengan tingkat kemiskinan rendah dan pendapatan perkapita rendah berada pada propinsipropinsi dengan pembangunan sosiai yang baik seperti tingkat kualitas kesehatan dan gizi yang baik, tingkat pendidikan dengan pendidikan dasar dan lamanya pendidikan. Inipun dapat dilihat dari nilai IPM yang baik: pada propinsi ini.Berdasarkan klasifikasi kedua dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah berada pada propinsi yang memiliki modal alam, modal manusia dan modal fisik yang baik. Implikasi kebijakan pada daerah dengan pangsa non pertanian dan tingkat pendidikan akan berpengaruh pada pendapatan perkapita untuk dapat mengurangi prosentase penduduk miskin. Kebijakan untuk meningkatkan pangsa non pertanian masih efektif, kebijakan ini lebih diarahkan pada sektor perdagangan dan konstruksi dan kebijakan pendidikan sembilan tahun untuk tingkat pendidikan.Berdasarkan klasifikasi yang dibentuk dari kuadran untuk propinsi dengan klasifikasi pertatna clan klasifikasi ketiga adalah dengan menerapkan kebijakan padat karya (labor intensive) sehingga masyarakat pada klasifikasi ini dapat mengurangi prosentase kemiskinannya atau sesuai dengan trickle down effect (menetes kebawah) dan tidak hanya sebagian kecil masyarakatnya menikmati hasil pembangunan. Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan sembilan tahun, kebijakan ini lebih pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk klasifikasi keempat kebijakan diarahkan pada kewirausahaan dengan mempermudah akses modal dan perluasan pasar."

"This paper shows the economic effects after Korea-US FTA through panel model and simultaneous equation model. First of all, the panel analysis results of industrial trade creation effects due to the tariff elimination after Korea-US FTA are as below."