Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini kehadiran para pencari kerja migran dalam jumlah yang tinggi di beberapa kota di Indonesia, membuat kota menjadi semakin padat dan tidak terkendali. Sektor formal yang secara umum memerlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu, berproduktivitas tinggi, modal yang besar, dan pemanfaatan teknologi yang serba canggih dan mutakhir, ternyata tidak menyediakan ruang bagi para migran pencari kerja. Para migran tersebut lalu membentuk usaha baru yang disebut sektor informal. Salah satu kegiatan dari sektor informal yang menjadi jenis pekerjaan yang penting adalah pedagang kaki lima. Pada umumnya nasib pedagang kaki lima kurang menguntungkan. Tidak jarang karena karakteristik yang melekat pada jenis pekerjaan ini membuat mereka sering terkena razia dan dikejar-kejar oleh petugas. Namun di sisi lain, sebagaimana yang ditunjukkan oleh besarnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Pontianak (10.339 orang) mengindikasikan bahwa sektor ini mampu menjadi katup pengaman bagi meledaknya angka pengangguran. Sektor ini juga akan memberikan pemasukan yang tidak kecil bagi PAD Pemerintah Kota Pontianak, roda perputaran uang setiap harinya relatif cukup besar, yaitu mencapai 5,5 milyar rupiah dengan total omset sebesar 1,7 milyar rupiah. Kapabilitas yang ditunjukkan oleh sektor ini tidak lepas dari aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari yang diikat oleh norma-norma informal yang menjadi aturan bagi sikap dan perilaku pedagang kaki lima dengan berbagai pihak sebagai modal sosial. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya modal sosial pedagang kaki lima di Kota Pontianak yang dapat dilihat dari bagaimana mereka dapat mengimplementasikan norma-norma informal secara lugas atau dengan kata lain mereka memiliki kepercayaan (trust) dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar jaringannya. Jika sebagian besar norma-norma tersebut lebih berlandaskan kepada trust, maka dapat dikatakan pedagang kaki lima di Kota Pontianak memiliki modal sosial yang besar. Sebaliknya, jika sebagian besar norma-norma tersebut kurang berlandaskan kepada trust, maka pedagang kaki lima di Kota Pontianak dapat dikatakan memiliki modal sosial yang kecil. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya suatu jaringan dari kerja sama yang terjadi antara pedagang kakilima dengan berbagai pihak dan norma-norma informal apa saja yang terdapat dalam jaringan pedagang kaki lima tersebut.Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian ini dipandang relevan untuk digunakan dalam mengamati perilaku dan kondisi sosial pedagang kaki lima sehari-hari. Dari metode kualitatif ini akan dapat digambarkan keadaan riil di lapangan berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research), observasi, dan wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada informan (indepth interview). Penulis dengan sengaja memilih informan penelitian melalui teknik pemilihan informan purposive sampling, yaitu memilih pedagang kaki lima, baik yang berjualan di pasar-pasar tradisional maupun di pinggiran-pinggiran jalan, yang pada umumnya mereka menggunakan sebagian dari lahan publik. Dari 6 (enam) orang calon informan penelitian yang telah dipilih, ternyata pedagang kaki lima yang memenuhi beberapa kriteria informan yang telah penulis tetapkan, hanya 2 (dua) orang, yaitu pedagang kaki lima yang berjualan telur di Pasar Flamboyan dan pedagang kaki lima berjualan pakaian bekas (lelang) di Pasar Dahlia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terbentuknya jaringan pedagang kaki lima dengan berbagai pihak adalah dari kerjasama yang dilandasi hubungan moral kepercayaan. Temuan di lapangan menunjukkan ada 4 (empat) pedagang kaki lima dengan berbagai pihak, yaitu jaringan dengan keluarga, agen, sesama pedagang kaki lima, dan Iangganan. Keempat jaringan tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jaringan, yaitu jaringan keluarga, jaringan pertemanan, dan jaringan usaha. Ketiga jaringan pedagang kaki lima ini masing-masing memiliki pola hubungan sosial yang berbeda.Hasil analisis temuan menunjukkan bahwa kedua pedagang kaki lima memiliki norma-norma informal yang sama, yaitu 16 (enam belas) norma. Hasil analisis trust terhadap norma-norma informal tersebut, memperlihatkan bahwa norma-norma informal yang lebih berlandaskan trust, yaitu sebanyak 11 (sebelas) norma (68,75%), sedangkan yang kurang berlandaskan trust sebanyak 5 (lima) norma (31,25%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma-norma informal kedua pedagang kaki lima (penjual telur dan penjual pakaian bekas) memiliki modal sosial yang besar. Hasil analisis temuan menunjukkan bahwa norma-norma informal yang kurang berlandaskan kepada trust, ternyata merupakan norma-norma kunci yang dipegang teguh oleh pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya.Disarankan dalam penelitian ini agar Pemerintah Kota Pontianak dapat merencanakan pembangunan sosial di daerah dengan mengembangkan potensi pedagang kaki lima yang terbukti memiliki modal sosial yang besar, termasuk memperluas peruntukan lahan pasar bagi pembangunan pasar-pasar tradisional untuk menampung sebagian besar pedagang kaki lima yang masih berada di pinggiran jalan serta memberikan bantuan modal dengan akses yang lebih mudah kepada pedagang kaki lima. Oleh karena hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan sebagai modal sosial pedagang kaki lima yang berlaku umum, maka disarankan kepada peneliti-peneliti lainnya untuk meneliti modal sosial pedagang kaki lima jenis usaha lainnya, termasuk bagaimana ikatan kekeluargaan dan solidaritas sosial dilihat dari kesukubangsaan pedagang kaki limanya."

"Tesis ini membahas tentang Pengaruh Jaminan Sosial untuk Lansia (Idosos) terhadap Pemenuhan Kebutuhan dasar Lansia, Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Jaminan Sosial untuk Lansia (idosos) terhadap pemenuhan kebutuhan dasar lansia di Distrik Dili, Sub-Distrik Nain Feto, Timor Leste. Melakukan penelitian terhadap 100 orang dari 1,139 orang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh jaminan sosial untuk lansia (idosos) terhadap pemenuhan kebutuhan lansia, melalui Uji Gamma, memiliki derajat kekuatan menengah atau cukup 0,643 dan hubungan ini signifikan.

---

This thesis is discussed about Social Security for Elderly Pension (idosos) to the fulfillment of senior citizens primary needs using quantitative approach. The purpose of this research is to find out the impact of Social Security for Elderly (idosos) towards the fulfillment of senior citizens primary needs in Dili District, Sub-District of Nain Feto, Timor-Leste. This research conducted to 100 people out of 1,139 people, the results of the research is showed that the impact of social security for the elderly (idosos) towards the fulfillment of the primary need of citizens, through Gamma testing, strength and medium degree or only 0.643 and this is a significant relationship."

"Pengelolaan gas bumi merupakan isu yang penting terkait permintaan dan harga bagi kepentingan negara maupun konsumen. Penelitian ini bertujuan melakukan optimisasi terhadap fungsi social welfare mewakili kepentingan konsumen dan fungsi netback produsen mewakili kepentingan negara. Obyek penelitian ini adalah pasar gas bumi Jawa Bagian Barat dengan permintaan terbesar di Indonesia dan infrastruktur terintegrasi. Optimisasi multi obyektif digunakan untuk memperoleh titik optimum kedua fungsi. Formula harga wholesale gas bumi pada titik optimum disusun sebagai fungsi linier terhadap harga minyak bumi dengan slope α dan konstanta k. Nilai α diperoleh dengan rentang 0,1079 - 0,1589 dengan k pada rentang 3,7 - 5,38.

---

Natural gas utilization is an important issue related to the demand and prices for the benefit of country and consumers. This study aims to optimize social welfare represents the interests of consumer and producer netback representing the interests of country. The scope of this research is the natural gas market in Western Java area having the biggest demand and integrated infrastructure. Multi-objective optimization is used to obtain the optimum value of both functions. Wholesale price formula of natural gas at the optimum value is structured as a linear function of the price of crude oil with slope α and constant k. The values of α obtained in the range of 0.1079 to 0.1589 with k in the range of 3.7 to 5.38."

"Anak usia dini yang rentan sosial karena rendahnya pendapatan keluarga, rendahnya pendidikan orang tua, lemahnya modal sosial, buruknya kondisi perumahan, dan tidak memiliki identitas, maka kondisi tersebut dapat mengancam kesejahteraannya. Dalam rangka menggambarkan penyebab dan efek yang dapat merugikan anak usia dini yang rentan sosial, penelitian ini menggunakan kerangka penilaian Triangle for the Assessment of Children in Need and Their Families. Kerangka penilaian tersebut untuk memahami kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini yang rentan sosial dilihat dari tiga dimensi, yaitu kapasitas pengasuhan orang tua, faktor keluarga dan lingkungan dan kebutuhan perkembangan anak. Kesimpulan dari penelitian ini perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini yang rentan sosial belum dapat terpenuhi dengan sepenuhnya. Selain itu, dinamika perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini yang rentan sosial juga digambarkan belum dapat meningkatkan kesejahteraan anak usia dini baik pada keluarga dengan orang tua tunggal, keluarga dengan banyak anak, dan keluarga dengan anak bekerja. Pada akhirnya, meskipun perlindungan dan kesejahteraan pada anak usia dini yang rentan sosial belum sepenuhnya terpenuhi akan tetapi masih adanya dukungan dari faktor keluarga dan lingkungan yang masih dapat diandalkan dalam membantu dan mendukung perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia dini yang rentan sosial.

---

Early childhood who are socially vulnerable because of low family income, low parental education, weak social capital, poor housing conditions, and lack of identity, these conditions can threaten their welfare. In order to describe the causes and effects that can adversely affect socially vulnerable early childhood, this study uses the Triangle for the Assessment of Children in Need and Their Families assessment framework. The assessment framework is intended to understand the welfare and protection of socially vulnerable early childhood in terms of three dimensions, namely the capacity for parenting, family and environmental factors, and children's development needs. The conclusion of this research is that the protection and welfare of early childhood who are socially vulnerable has not been fully fulfilled. In addition, the dynamics of the protection and welfare of early childhood who are socially vulnerable are also described as not being able to improve the welfare of early childhood both in single parent families, families with many children, and families with working children. Although the protection and welfare of socially vulnerable of early childhood have not been fully fulfilled, but there is still support from family and environmental factors that can still be relied upon in helping and supporting protection to promote the welfare of socially vulnerable early childhood."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menerapkan prinsip kepersertaan wajib bagi seluruh penduduk di Indonesia, sementara penyelenggara jaminan kesehatan di Indonesia, secara garis besar terdiri dari negara dan swasta. Selain itu, ketentuan kepesertaan wajib tersebut juga disertai dengan sanksi berupa sanksi administratif bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dan bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang dimaksud. Ketentuan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, salah satunya yaitu dengan paradigma hukum persaingan usaha, di Indonesia diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, maka BPJS kesehatan menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar jaminan kesehatan, namun monopoli BPJS tersebut berdasarkan pasal 50 dan pasal 51 UU No.5 Tahun 1999, tidaklah bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1999 atau disebut state action doctrine, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahateraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

This thesis discusses the health insurance arrangements organized by the Social Security Administrators to apply the principle of compulsory membership for the entire population in Indonesia, while the insurance carrier in Indonesia, generally consist of state and private. In addition, the provisions of the membership shall also be accompanied by sanctions in the form of administrative sanctions for employers other than state officials, and for every person who does not carry out its obligations as the provisions in question. The provision is analyzed using juridical normative, one of them is the paradigm of Antitrust Law, in Indonesia as stipulated in Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition. Under the provisions of Law No. 5, 1999, the health BPJS controls more than 50% (fifty percent) share of the health insurance market, but monopoly BPJS under article 50 and article 51 of Law No. 5 of 1999, it is not contrary to the Law No. 5 of 1999 or the so-called state action doctrine, which is intended to achieve social welfare for all Indonesian people."

"Abstract. The implementation of decentralization in Indonesia brings two-fold effects. On the one hand, it has given more autonomy for regions to organize and manage their governmental affairs. However, on the other hand, regional autonomy causes problems in society, such as increased corruption, money politics, and environmental damage. By using descriptive-qualitative approach, the author evaluated the implementation of forestry decentralization in Indonesia with research focus in Manggarai and Central Maluku districts. This study found that the implementation of forestry decentralization ignored community involvement thus brought negative consequences such as the increasing damage to forest ecosystems and the declining public welfare. Therefore, in order to bring benefits for forest conservation and welfare of the community, forestry decentralization needs to fortify community involvement.Abstrak. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah membawa dampak yang mendua. Pada satu sisi, desentralisi telah memberi otonomi yang lebih luas kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan yang dimilikinya. Namun, di pihak lain, otonomi daerah justru telah menimbulkan masalah di dalam masyarakat, seperti meningkatnya korupsi, politik uang, dan kerusakan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penulis mengevaluasi penyelenggaraan desentralisasi kehutanan di Indonesia dengan lokus penelitian di Indonesia Bagian Timur, khususnya kabupaten Manggarai dan Maluku Tengah. Penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan desentralisasi kehutanan mengabaikan keterlibatan masyarakat sehingga membawa akibat negatif berupa meningkatnya kerusakan eksosistem hutan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan desentralisasi kehutanan membawa manfaat bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, perlu diupayakan fortifikasi peran masyarakat dalam desentralisasi kehutanan."

"ABSTRAKTesis ini membahas upaya pemenuhan kesejahteraan anak pemulung terkait kebutuhan dibidang pendidikan dan kesehatan anak yang dilakukan di Pusat kegiatan BelajarMasyarakat PKBM yang ada di komunitas pemulung di area Tempat Pembuangan Akhir TPA Sumur Batu Bantar Gebang Bekasi serta faktor risiko dan faktor pelindung padaanak pemulung yang mempengaruhi pemenuhan kesejahteraan anak pemulung. Penelitianini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan informan darikepala sekolah dan guru PKBM, anak pemulung serta orangtua pemulung. Hasil penelitianmenggambarkan kondisi pendidikan dan kesehatan anak pemulung kemudian upaya yangdilakukan PKBM dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, sertaadanya faktor risiko dan faktor pelindung yang mempengaruhi anak di setiap tingkatan darimicro-, meso- dan exo-system.

---

ABSTRACTThis thesis discusses fulfillment effort for child scavengers welfare that related to the needsin education and health, that conducted at Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Community Learning Center in the scavenging community in the dumpsite area atSumur Batu Bantar Gebang Bekasi. discussed well as risk factors and protective factors inchild scavengers that affect the fulfillment of the child scavengers welfare. This researchused qualitative method with descriptive approach, the informant for this research is fromprincipal and teacher of PKBM, child scavengers and parent from child scavenger. Theresult of the study describes the condition of child scavengers education and health, andthan the efforts made by PKBM in order to fulfill the educational and health needs, as wellas the existence of risk factors and protective factors affecting children at every level ofmicro system, meso system and exo system"

"Dua puluh tahun sejak transisi politik Indonesia pada tahun 1998, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru belum dapat diselesaikan. Indonesia menghadapi situasi impunitas, sementara agenda keadilan transisi semakin hilang dari diskursus publik. Disertasi ini meneliti dan menganalisa bagaimana pendekatan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terhadap kebijakan Bantuan Medis dan Psikososial BMP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK , tidak hanya memperbaiki prosedur dan pelaksanaan kebijakan BMP tetapi juga dapat mendorong kelanjutan agenda keadilan transisi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pemulihan dari kebijakan BMP ditentukan oleh koherensi internal dan eksternal dari kebijakan tersebut. Advokasi yang dilakukan oleh LSM dan Komnas HAM terhadap kebijakan BMP telah menyentuh hal-hal yang menjadi masalah di dalam koherensi kebijakan BMP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ilmu kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat komplementer terhadap pendekatan hukum dalam memandang korban dan hak-hak korban, melainkan justru memberikan perspektif baru dalam memandang fungsi kelembagaan LPSK dan Komnas HAM sebagai Lembaga Pelayanan Manusia.

---

Twenty year after Indonesia rsquo;s political transition in 1998, gross human rights violations that occurred during the New Order have not yet being settled. Indonesia is facing impunity, meanwhile the transitional justice agendas are disappearing from public discourse. This dissertation studies and analyses how the advocacy approach, which have been used by Non Governmental Organizations NGOs and the National Human Rights Commission of Indonesia Komnas HAM towards the Medical and Psychosocial Assistance rsquo;s policy BMP of the Victims and Witness Protection Agency LPSK , could not only improve the procedures and the implementation of BMP policy, but could also further drive the transitional justice agendas in Indonesia. This research found that the quality of reparation provided by BMP policy was determined by the internal and external coherence of the policy. Advocacy that were conducted by NGOs and Komnas HAM towards BMP policy have addressed the coherences of BMP policy. This research concludes that social welfare approach is not just a complementary to the legal approach in looking at the victims and the rights they are entitled. Instead, it gives new perspective in looking at the institutional role of LPSK and Komnas HAM as Human Service Organizations HSO ."

"Beragamnya permasalahan kesejahteraan sosial telah mendorong pendekatan pembangunan sosial menjadi bagian dari solusi. Ketidaksesuaian kemampuan angkatan kerja dengan pemberi kerja menjadi isu yang kritis dalam peningkatan jumlah pengangguran, fakta ini menyebabkan permasalahan kesejahteraan sosial semakin kompleks. Munculnya berbagai macam wirausaha sosial dengan berbagai macam fokus permasalahan sosial yang ditangani menjadikan istilah Social Enterpreneurship seolah tak asing bagi khalayak. Penggabungan jenis aktivitas nirlaba dan laba yang dihubungkan dengan misi sosial membutuhkan semangat kewirausahaan dalam setiap geraknya. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan hasil analisa dari proses pengembangan wirausaha sosial dengan menganalisis strategi dan kegiatan dalam usaha pembangunan sosial melalui peningkatan kapasitas manusia serta dampak yang terjadi pada perusahaan dan peserta pelatihan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Informan yang diperoleh dengan metode purposive sampling terdiri dari tim manajemen perusahaan dan peserta pelatihan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Peserta pelatihan adalah mereka yang mengikuti program pelatihan manufaktur bidang pengelasan dan permesinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah bertransformasi menjadi wirausaha sosial. Kepekaan terhadap tingginya angka pengangguran usia efektif kerja di daerah perusahaan berada, mendorong perusahaan merubah paradigma profit-oriented menjadi purpose-oriented. Pergeseran nilai fundamental ini menjadi hal yang menarik dari studi ini, terjadinya transformasi sebuah perusahaan yang kemudian akhirnya menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitarnya.

---

The diversity of social welfare problems has placed social development approach to be part of the solution. The mismatch of the ability of workforce with employer’s expectation is a critical issue in increasing the number of unemployed, this fact causes problem of social welfare become more complex. The emergence of various kinds of social entrepreneurship with various kinds of focus on social problems being handled makes the term social entrepreneurship seems familiar to the public. Combining the types of nonprofit and profit activities associated with social mission requires an entrepreneurial spirit in every move. This research seeks to obtain a description and analysis results from the process of developing social entrepreneurship by analyzing strategies and activities in social development efforts through increasing human capacity and the impact for the company and participants.

This research study used a qualitative approach with descriptive research type. Research informants obtained through purposive sampling method consisted of corporate’s management team and training participants. Data collection was conducted through observation and in-depth interview. The trainees were those who followed manufacturing program, especially in the fields of welding and machining. The results show that the company has transformed into social entrepreneurship. Sensitivity to the high unemployment rate of working age in the area of the company is located, encouraging companies to change the profit-oriented paradigm to be purpose-oriented. This fundamental value shift becomes an interesting aspect of this study, the transformation of a company then finally presents a sustainable positive impact on the surrounding environment."

"Penguasaan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945.Indonesia yang merupakan negara agraris mayoritas wilayah merupakan hutan, danhutan merupakan sebahagian besar sumber peghidupan masyarakat. Dewasa ini,peralihan fungsi dan status hutan konservasi mejadi dilema bagi masyarakat yangmenggantunkan hidupnya pada hutan, dimana akses pemanfaatan hutan sebagaisumber penghidupan masyarakat kawasan hutan dibatasi. Tulisan ini adalah sebuahreaksi atas pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun oleh masyarakatsekitar kawasan hutan. Secara khusus, tulisan ini menganalisis pemanfaatankawasan hutan sebagai pencetakan kebun, dan bagaimana hubungannya denganasas keadilan, hukum progresif dan teori hukum pembangunan. pemanfaatandimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penghapusan kemiskinan.Tetkait pemanfaatan kawasan hutan, skema yang dapat dilakukan terdiri dari aspeklandreform dalam UUPA, aspek perhuatanan soisal, aspek sosial ekonomi danbudaya, dan aspek hukum lainnya. Terkait sistem penguasaan dan pengusahaantanah dalam kawasan hutan harus memperhatikan sudut pandang kepastian hukum,keadilan, dan kemanfaatan. Terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunandibidang pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun burtujuan untukmeningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakata kawasanhutan untuk mewujudkan cita-cita kesahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia

---

Land tenure is regulated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the

Republic of Indonesia. Indonesia, which is an agricultural country, has the majority

of its territory as forests, and forests constitute a large part of the community's

livelihoods. Nowadays, the change of function and status of conservation forests is

a dilemma for community who depend on the forest for their livelihoods, where the

access of forest utilization as a source of livelihood for forest area communities is

limited. This article is a reaction to utilization of forest areas for printing plantations

by communities around forest areas. In particular, this article analyzes utilization

of forest areas for garden printing, and how it relates to the principle of justice,

progressive law and legal theory of development. The utilization is intended to

improve welfare through poverty alleviation. Regarding the use of forest areas,

schemes that can be implemented consist of land reform aspects in the

UUPA,aspect of social foresty, socio-economic and cultural aspects, and other legal

aspects. Regarding the system of land tenure and exploitation in forest areas, it must

pay attention to the point of view of legal certainty, justice and benefit. Regarding

community participation in development in the field of utilization of forest areas as

a garden printing for the purpose of improving welfare and improving the standard

of living of forest area communities to realize the ideals of social welfare in the

Indonesian constitution."