Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil tentang Telaah terhadap perdebatan antar Fraksi dan proses amandemen pasal 34 UUD'45, tentang peran negara dalam penangan kesejahteraan sosial di dalamnya. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya ketidak pastian bagaimana sebenarnya pananganan fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia, ketidak pastian ini berkaitan dengan ppla institusional dan pola residual dalam penangan kesejahteraan sosial.Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan data-data tentang proses perdebatan dalam amandemen pasal 34 UUD'45, pemilihan informan dengan menggunakan metode purposive sampling meliputi 6 informan dari wakil fraksi dari seluruh 12 fraksi yang ada dan dalam pengumpulan datanya menggunakan tehnik in-depth interview, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi kekaburan dalam penanganan kesejahteraan sosial oleh negara. Kekaburan ini berhubungan bagaimana peran negara, tentang pemeliharaan, bentuk pemeliharan negara dan cara negara dalam penangan kesejahteraan sosial. Konsep tentang negara kesejahteraan sangat penting disini karena dalam pembahasan selalu berhubungan dengan sistem jaminan sosial, jaminan kesehatan dan penyediaan fasilitas umum oleh negara.Kepada siapa pelayanan kesejahteraan sosial itu diberikan merupakan hal yang sangat penting, apakah difokuskan untuk fakir miskin dan anak terlantar atau untuk seluruh masyarakat, hal ini penting karena akan menyangkut pola institusi atau pola residual dalam penanganan kesejahteraan sosial, dan dalam hal ini terjadi kekaburan karena negara tidak memberikan kejelasan tentang pola penanganan fakir miskin dan anak terlantar."

"Program Pembinaan Kesejahteraan sosial masyarakat terasing (PKSMT), merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rawan sosial karena keterasingan dan atau keterbelakangannya, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan menjadi lebih baik sehingga mereka mampu berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk maksud inilah, maka kegiatan PKSMT selalu berorientasikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang karena lokalitasnya terpencil dan terisolasi, mengalami keterbelakngan komunikasi dengan masyarakat lain dan pelayanan Pemerintah sehingga mengakibatkan keterbelaknagan dalam taraf kehidupan dan penghidupan dan tertinggal dalam proses perkembangan kehidupan di bidang keagamaan, ideologi, politik, ekonomi maupun sosial dan budayanya.Dalam konteks inilah, maka pada tahun 1984/1985 Pemerintah Cq. Departemen Sosial Propinsi Maluku telah melakukan aksi kegiatan PKSMT di Desa Honitetu dengan tujuan ialah untuk memukimkan warga binaan (orang-orang Wemale) ke dalam suatu unit pemukiman baru dan yang menetap. Upaya pemukiman bagi orang-orang Wemale dinilai berhasil dalam pelaksanaannya, hal ini tidak hanya ditunjang oleh aksi PKSMT, namun telah diperkuat oleh adanya Missi keagamaan (Protestan) yang masuk ke daerah pemukiman mereka (tahun 1922). Dari sinilah dapat dilihat bahwa pengaruh sistem keagamaan itu turut memberikan andil dalam upaya pemukiman tersebut yang sekaligus dapat mengintegrasikan mereka ke dalam suatu wilayah pemukiman baru dan yang menetap itu sendiri.Ada dua sub problematika yang dikaji dalam penelitian ini, yakni : Pertama, Bagaimanakah pengaruh program PKSMT dalam upaya pemukiman menetap, Kedua, Apakah sistem keagamaan yang diyakini saat ini turut mendukung upaya pemukiman menetap bagi suku Wemale, khususnya dari sudut pandang integrasi masyarakat. Sebagai tujuan dari penelitian ini ialah "Untuk menggambarkan tentang pelaksanaan program PKSMT upaya pemukiman menetap, dipandang dari sudut integrasi masyarakat. Kesemuanya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat kualitatif.Adapun konsep pokok yang berkaitan dengan integrasi masyarakat wemale, berhubungan dengan tahap difusi dan tahap evaluasi dari sipenerima program. Program tersebut baik yang bersumber dari sistem keagamaan maupun pelaksanaan program PKSMT bagi masyarakat Wemale. Sebagai hasil yang diperoleh dari penelitian ini memperlihtkan bahwa kehadiran program PKSMT di tahun 1984/1985, dalam kenyataannya cukup berpengaruh terhadap penataan wilayah pemukiman baru dan yang menetap bagi orang-orang wemale. Adanya sarana umum/sosial yang disertai dengan bantuan stimulus berupa beras, gala, teh, uang dan berbagai peralatan teknologi baru (cangkul, linggis, sekop dan sebagainya) merupakan bahagian terpenting dalam rangka memperbaiki tata kehidupan dan penghidupan sosial yang sebaik-baiknya bagi mereka. Walaupun pada sisi lain masih terlihat bahwa hasil pelaksanaan program PKSMT belum tersentuh berbagai dimensi kehidupan di dalam masyarakat setempat. Hal mana dapat dilihat kelemahannya pada dimensi pendidikan anak, kesehatan masyarakat, sistem ekonomi (mata pencaharian hidup), maupun pada bidang administrasi pemerintahan di desa setempat. Kelemahan tersebut pada satu sisi dapat dipengaruhi akibat kuatya ikatan orang-orang wemale yang cenderung mempertahankan pola hidup yang bersifat tradisionalistik.Kegagalan dari pada belum terealisasikan tahapan bina lanjut, turut mempengaruhi wujud keberhasilan program PKSMT di lapangan. Sedangkan menyangkut dimensi keagamaan memperlihatkan bahwa Sistem Keagamaan yang diyaklni saat ini (protestan) oleh orang-orang wemale di Desa Honitetu berhasil merubah dasar keyakinan agama lama (agama nunusaku) dan menjadikan mereka sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, terhitung semenjak tahun 1922. Dalam konteks inilah, Agama Protestan melalui peran Gereja Protestan Maluku berhasil menempatkan orang-orang Wemale ke dalam suatu wilayah pemukiman baru dengan sasaran menghindari terjadinya pemukiman yang berpindah-pindah (nomaden). Usaha tersebut sekaligus betujuan untuk membuka keterasingan, keterisolasian dan mengintegrasikan mereka ke dalam wilayah pemukiman menetap, maka jadilah masyarakat Wemale sebagai masyarakat yang paripurna."

"Memasuki PJP II saat ini, salah satu program utama pemerintah yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh adalah program pengentasan kemiskinan.Sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, para nelayan/petani ikan, termasuk juga yang berada di DKI Jakarta masih jauh tertinggal dibanding dengan kelompok-kelompok masyarakat berprofesi lainnya dan termasuk dalam golongan masyarakat miskin.Berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, seluruh sektor/subsektor yang ada, segala kegiatannya diarahkan untuk menunjang program IDT, dalam rangka turut memacu dan mempercepat program pengentasan kemiskinan tersebut.Oleh karena itu, Dinas Perikanan DKI Jakarta, selaku dinas otonom Pemda DKI Jakarta melalui subsektor perikanannya juga mengarahkan programprograinnya untuk menunjang pengentasan kemiskinan, khususnya diutamakan bagi para nelayan/petani ikan beserta masyarakat perikanannya.Selama ini, disamping program pembinaan, penyuluhan, pembangunan sarana dan prasarana perikanan, juga diberikan bantuan-bantuan kepada para nelayan/petani ikan DK.I Jakarta balk berupa permodalan maupun dalam bentuk sarana produksi, seperti kapal penangkap, mesin kapal ataupun peralatan budidaya rumput laut.Apabila bantuan berupa pinjaman yang diberikan kepada para nelayan/petani ikan terdahulu dilakukan seperti yang umum dilakukan (non bergulir) dan diarahkan pada perorangan, maka tiga tahun terakhir ini bantuan tersebut lebih diarahkan kepada kelompok-kelompok binaan dan dilaksanakan melalui sistim "dana bergulir".Dari hasil penelitian, ternyata melalui sistem "dana bergulir" lebih mempunyai prospek yang baik dibanding dengan yang pernah dilakukan selama ini. Oleh karena itu sistem ini perlu dipertahankan serta dikembangkan untuk masa mendatang, dan apabila diperlukan sesuai kondisi yang ada dapat disempurnakan lebih lanjut.Dalam kaitan dengan hal ini, hambatan-hambatan yang terjadi, seperti aspek ketidaksesuaian dengan keinginan nelayan, aspek perilaku dan tanggung jawab nelayan itu sendiri, aspek pemasaran, kelompok penerima bantuan ataupun kordinasi antar instansi terkait perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk berhasilnya pengelolaan bantuan "dana bergulir" di masa mendatang.Hal ini jelas akan memacu para nelayan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan produktivitas dan pendapatannya."

"The article examines the current political development of the integration process of the EU. The author takes a closer look at the electoral voles of three very important EU members of the EU. The result of the EU referendum in three EU member countries shows a different opinion and ideology of the European citizen. Spain's weak and meek "yes" to the EU constitution obtained through a massive campaign by the political establishment and jointly by government and opposition alike. The result "no " in the Netherlands has shown signs nationalistic backlash towards EU constitution. A part from Holland social decline, the "no "from the left was this time based on the ELI lack of appeal. And the French "no" with high electoral participation was based on the excesses of the free market system within the EU constitution., necessarily implying a lessening of the French social welfare system, increased unemployment, and lowering of living standards. The author concludes with the questions: what the EU will be to the European Union? and where the process of the EU integration or disintegration will lead"

"Propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu propinsi yang memiliki perkembangan pesat di kawasan Timur Indonesia. Dengan perkembangan pembangunan ekonomi yang pesat tersebut, maka propinsi ini memiliki daya tarik bagi penduduk sekitarnya sebagai tempat memperbaiki taraf hidup. Namun demikian, meski dengan kecenderungan yang makin menurun, Propinsi Sulawesi Selatan masih tetap dikenal sebagai salah satu propinsi yang memiliki angka migrasi keluar cukup besar. Data SUPAS 1995 memperlihatkan bahwa sejumlah 149.148 orang pergi meninggalkan Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 tahun (1990-1995). Sementara itu jumlah migran masuk ke Sulawesi Selatan 137.341 orang. Hal ini berarti bahwa migrasi veto Sulawesi Selatan menunjukkan angka yang negatif.Arah tujuan migrasi keluar dan Sulawesi Selatan terutama menuju ke propinsi-propinsi lain yang relatif masih berdekatan dengan Sulawesi Selatan, seperti Maluku dan propinsi-propinsi lain yang terletak di Pulau Sulawesi. Tujuan utama lain dari arah keluarnya migrasi penduduk Sulawesi Selatan adalah propinsi-propinsi di Jawa, terutama DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Tujuan dan penelitian ini adalah mempelajari pola tujuan migrasi keluar dari Sulawesi Selatan, selain itu penelitian ini juga bertujuan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan arah migrasi keluar dari Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data hasil SUPAS 1995. Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor-faktor individu migran (karakterisitik sosial, ekonomi dan demografi) seperti kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan dan tingkat pendidikan migran; dan faktor-faktor kontekstual, baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Faktor kontekstual yang dijadikan sebagai variabel bebas adalah selisih PDRB, selisih industrialisasi dan selisih tingkat urbanisasi antara daerah tujuan dan daerah asal.Pengolahan data dengan analisis regresi logistik multinomial memperlihatkan bahwa perbandingan antara tujuan migrasi ke Jawa-Bali terhadap propinsi lain dipengaruhi oleh perbedaan kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan status perkawinan migran yang setelah dikontrol terhadap ketiga variabel kontekstual semuanya signifikan. Untuk daerah tujuan Sumatera-Kalimantan terhadap propinsi lain dipengaruhi oleh perbedaan kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan status perkawinan migran dan semua signifikan pada a = 5 persen. Sedangkan perbandingan tujuan ke propinsi lain Sulawesi terhadap propinsi lain dipengaruhi oleh kelompok umur, tingkat pendidikan dan status perkawinan. Jika variabel kontekstual dimasukkan ke dalam model, maka terlihat bahwa besarnya selisih PDRB, industrialisasi dan tingkat urbanisasi antara daerah tujuan dan daeah asal mempengaruhi besarnya perbandingan tujuan migrasi ke Jawa terhadap propinsi lainnya. Hal yang sama juga diperlihatkan pada tujuan migrasi ke Sumatera-Kalimantan. Sedangkan untuk tujuan migrasi ke propinsi lain Sulawesi relatif terhadap propinsi lain, pengaruh selisih terhadap industrialisasi juga positif. Sedangkan pengaruh selisih PDRB yang memperlihatkan angka negatif."

"Tesis yang menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah padat di kampung Sukunan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta ini merupakan hasil penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, yang dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan, sejak bulan Agustus sampai Desember 2005. Bila ditinjau dari ilmu kesejahteraan sosial, hal ini menjadi penting dan menarik, karena sampah merupakan salah satu elemen yang dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia, bahkan selama manusia masih melakukan aktivitas di atas bumi ini, karena sampah ditimbulkan dari adanya aktivitas manusia.Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan alam dan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang sangat baik untuk mengatasi masalah besamya sampah adalah dengan menangani sampah langsung pada sumbernya, yaitu rumah tangga sebagal penimbul sampah terbesar. Upaya inilah yang coba dilakukan oleh masyarakat kampong. Sukunan dengan menerapkan sistem pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat.Dengan diterapkannya sistem pengelolaan sampah padat tesebut, berbagai manfaat telah dapat dinikmati oleh warga masyarakat kampung Sukunan. Hal ini menunjukkan bahwa diterapkannya sistem pengelolaan sampah padat tersebut telah menjadikan warga kampung Sukunan lebih berdaya dalam hal mengelola sampah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, bagaimanakah upaya-upaya pemberdayaan tersebut dilakukan oleh warga masyarakat kampung Sukunan, menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti.Sebagai sebuah penelitian studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman khusus warga masyarakat kampung Sukunan dalam mengelola sampah padat berbasis masyarakat, yang dalam prosesnya melahirkan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun penarikan sampel didasarkan pada threoritical sampling yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok penggagas atau perintis kegiatan, kelompok Um pengelola sampah dan kelompok ketiga dari warga masyarakat Besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 9 orang informan, yang penentuannya dibatasi oleh sejauh informasi yang dibutuhkan dirasa telah cukup.Melalui penelitian ini, diketahui bahwa dengan adanya pengelolaan sampah padat di kampung Sukunan telah mampu menggeser kebiasaan buruk warga kampung dalam memperlakukan sampah. Hampir dapat dipastikan seluruh warga kampung Sukunan mengerti dan memahami sistem pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat yang diterapkan di kampung ini, meskipun pada pelaksanaannya, masih ada sebagian kecil warga kampung yang masih enggan mengikuti perubahan ini (defensive).Proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui berbagai tahapan dalam sebuah proses pemberdayaan masyarakat, yakni tahap assessment, tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi dan tahap pengembangan. Pada pelaksanaannya, proses pemberdayaan masyarakat ini lebih merupakan proses pembinaan terhadap warga kampung Sukunan, yang mengarah pada tiga bidang pembinaan, yakni pembinaan sosial budaya, pembinaan elaonomi dan pembinaan Iingkungan. Pembinaan itu sendiri berlangsung dalam suatu mekanisme pembinaan yang merupakan sinergi dari tiga lakon utama, yakni penggagas program, pengelola sampah dan tokoh masyarakat yang dalam hal ini berperan menjadi kader pengelola sampah. Sedangkan hal yang menjadi kunci sukses keberhasilan upaya pemberdayaan masyarkat ini adalah, adanya partisipasi aktif warga masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan.Berbagai hambatan yang ditemui dalam upaya.pemberdayaan masyarakat tersebut, bersumber dari tiga hal, yakni dari sistem pengelolaan sampah, baik instrumen maupun tekhnis, kemudian hambatan dari sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas dan hambatan dari warga masyarakat sendiri yang belum mau melakukan perubahan (defensive). Umumnya kendala-kendala tersebut mampu diatasi dengan baik oleh tim pengelola sampah, meskipun masih ada yang belum dapat diselesaikan seperti hambatan akan kualitas SDM.Upaya pembverdayaan masyarakat ini, telah menghasilkan berbagai keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat (tangible) seperti uang, maupu keuntungan yang tidak dapat diraba-rasakan (intangible) seperti kesadaran, akses informasi dan pengetahuan. Di samping itu juga terjadi perubahan pandangan terhadap posisi diri (self image) masyarakat kampung Sukunan, dari negatif menjadi positif."