Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis yang menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah padat di kampung Sukunan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta ini merupakan hasil penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, yang dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan, sejak bulan Agustus sampai Desember 2005. Bila ditinjau dari ilmu kesejahteraan sosial, hal ini menjadi penting dan menarik, karena sampah merupakan salah satu elemen yang dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia, bahkan selama manusia masih melakukan aktivitas di atas bumi ini, karena sampah ditimbulkan dari adanya aktivitas manusia.Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan alam dan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang sangat baik untuk mengatasi masalah besamya sampah adalah dengan menangani sampah langsung pada sumbernya, yaitu rumah tangga sebagal penimbul sampah terbesar. Upaya inilah yang coba dilakukan oleh masyarakat kampong. Sukunan dengan menerapkan sistem pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat.Dengan diterapkannya sistem pengelolaan sampah padat tesebut, berbagai manfaat telah dapat dinikmati oleh warga masyarakat kampung Sukunan. Hal ini menunjukkan bahwa diterapkannya sistem pengelolaan sampah padat tersebut telah menjadikan warga kampung Sukunan lebih berdaya dalam hal mengelola sampah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, bagaimanakah upaya-upaya pemberdayaan tersebut dilakukan oleh warga masyarakat kampung Sukunan, menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti.Sebagai sebuah penelitian studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman khusus warga masyarakat kampung Sukunan dalam mengelola sampah padat berbasis masyarakat, yang dalam prosesnya melahirkan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun penarikan sampel didasarkan pada threoritical sampling yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok penggagas atau perintis kegiatan, kelompok Um pengelola sampah dan kelompok ketiga dari warga masyarakat Besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 9 orang informan, yang penentuannya dibatasi oleh sejauh informasi yang dibutuhkan dirasa telah cukup.Melalui penelitian ini, diketahui bahwa dengan adanya pengelolaan sampah padat di kampung Sukunan telah mampu menggeser kebiasaan buruk warga kampung dalam memperlakukan sampah. Hampir dapat dipastikan seluruh warga kampung Sukunan mengerti dan memahami sistem pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat yang diterapkan di kampung ini, meskipun pada pelaksanaannya, masih ada sebagian kecil warga kampung yang masih enggan mengikuti perubahan ini (defensive).Proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui berbagai tahapan dalam sebuah proses pemberdayaan masyarakat, yakni tahap assessment, tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi dan tahap pengembangan. Pada pelaksanaannya, proses pemberdayaan masyarakat ini lebih merupakan proses pembinaan terhadap warga kampung Sukunan, yang mengarah pada tiga bidang pembinaan, yakni pembinaan sosial budaya, pembinaan elaonomi dan pembinaan Iingkungan. Pembinaan itu sendiri berlangsung dalam suatu mekanisme pembinaan yang merupakan sinergi dari tiga lakon utama, yakni penggagas program, pengelola sampah dan tokoh masyarakat yang dalam hal ini berperan menjadi kader pengelola sampah. Sedangkan hal yang menjadi kunci sukses keberhasilan upaya pemberdayaan masyarkat ini adalah, adanya partisipasi aktif warga masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan.Berbagai hambatan yang ditemui dalam upaya.pemberdayaan masyarakat tersebut, bersumber dari tiga hal, yakni dari sistem pengelolaan sampah, baik instrumen maupun tekhnis, kemudian hambatan dari sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas dan hambatan dari warga masyarakat sendiri yang belum mau melakukan perubahan (defensive). Umumnya kendala-kendala tersebut mampu diatasi dengan baik oleh tim pengelola sampah, meskipun masih ada yang belum dapat diselesaikan seperti hambatan akan kualitas SDM.Upaya pembverdayaan masyarakat ini, telah menghasilkan berbagai keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat (tangible) seperti uang, maupu keuntungan yang tidak dapat diraba-rasakan (intangible) seperti kesadaran, akses informasi dan pengetahuan. Di samping itu juga terjadi perubahan pandangan terhadap posisi diri (self image) masyarakat kampung Sukunan, dari negatif menjadi positif."

"Alokasi anggaran sebagai kebijakan keuangan daerah dalam menjabarkan visi dan misi Kabupaten Lahat merupakan suatu fenomena yang tidak hanya menjadi cerminan kebijakan publik tetapi sekaligus menjadi cermin pelaksanaan fungsi anggaran dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan. Rencana pembangunan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategsi Kabupaten Lahat.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskdpsikan dan manganalisis alokasi anggaran pembangunan di sektor kesejahteraan sosial pada APBD tahun 2003 - 2004 dalam pelaksanaan renstra Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, berdasarkan analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian dan studi kepustakaan.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah tersaji, maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :Alokasi anggaran untuk bidang perekonomian yang meliputi bdang pertanian, perkebunan, petemakan dan perikanan termasuk juga pertambangan serta Perindustrian dan Perdagangan, masih sangat kecil yaitu di bawah 3%. Artinya bahwa dalam kebijakan anggaran pembangunan daerah bidang-bidang tersebut belum mendapatkan priodtas yang maksimal. Bahkan jumlah alokasi tersebut jauh di bawah alokasi bidang administrasi umum yang mencapai 7,19 %.Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, kurang mendukung keseimbangan visi dan misi Kabupaten Lahat yang ingin mewujudkan masyarakat yang sehat dengan jumlah alokasi anggaran sebesar 9,23 %., dad kondisi ideal yang disyaratkan anggaran nasional sebesar 15% dari APBD. Begitu juga alokasi bagi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan masih belum mendapat prioritas yang berarti dengan kecilnya anggaran yang dialokasikan, sementara itu indikator kinerja yang harus diwujudkan terlalu banyak. Namun demikian, dengan besaran alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sekitar 26,76%, kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat sebenarnya sudah terarah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, karena sumber daya manusia merupakan pandasi utama pelaksanaan pembangunan daerah. Demikian juga alokasi anggaran bidang transportasi 27,92% dan total Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2004. Kebijakan alokasi anggaran pembangunan sudah terarah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, karena sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu fondasi ekonomi daerah serta urat nadi perekonomian masyarakat dan daerah yang sekaligus menghubungkan wilayah terpencil. Dengan strategi anggaran yang terarah pada upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fondasi perekonomian daerah yang dinamis, maka secara bertahap Visi dan Misi Kabupaten Lahat dapat diwujudkan.Berdasarkan analisis alokasi anggaran pembangunan dalam pembangunan kesejahteraan sosial diketahui bahwa kebijakan alokasi anggaran pembangunan Kabupaten Lahat tahun 2003 dan 2004 dan indikator besaran anggaran yang dialokasikan, belum sepenuhnya memihak pada upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam renstrada belum mampu dijabarkan dalam kebijakan anggaran.Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut :Pemerintah kabupaten Lahat perlu membentuk Tim Asistensi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran dengan melibatkan kalangan akademisi dan konsultan profesional. Pemerintah Kabupaten Lahat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat perlu segera merumuskan kebijakan yang kondusif menyangkut regulasi di bidang pembiayaan daerah, terutama alokasi anggaran pembangunan yang terarah untuk meningkatkan produktivitas daerah.Alokasi anggaran pembangunan untuk merealisasikan visi dan misi Kabupaten Lahat yaitu pada bidang pendidikan, apartur pemerintahan, kesehatan, Agama (peningkatan keimanan dan ketagwaan masyarakat Kabupaten Lahat) dan perekonomian (Pertanian, Perkebunan, Petemakan, Perikanan, Pertambangan dan Pariwisata) serta pembangunan prasarana dasar meliputi pemukiman, gedung dan pelayanan kepada masyarakat perk' menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran pembiayaan daerah kabupaten Lahat di masa mendatang tanpa mengesampingkan bidang-bidang pembangunan lain.Konsistensi kebijakan anggaran pembangunan dalam hal ini alokasi anggaran pembangunan sebagai operasionalisasi dari program yang talah ditetapkan dalam rencana strategis daerah perlu dijaga sehingga pencapaian visi dan misi daerah dapat diwujudkan."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai pembangunan sosial oleh masyarakat yang dilakukan oleh Paguyuban Jamu Gendong Lestari di Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan melalui sektor ekonomi kreatif yaitu usaha jamu gendong sebagai subsektor kuliner berbasis budaya dan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukan bahwa Paguyuban Jamu Gendong Lestari sebagai komunitas yang menjalankan usaha di bidang ekonomi kreatif yaitu jamu sebagai warisan budaya Indonesia telah berhasil melakukan proses pembangunan sosial berdasarkan tujuh karakteristik pembangunan sosial. Strategi pembangunan sosial yang dijalankan adalah strategi pembangunan sosial oleh masyarakat dimana melalui wadah Paguyuban Jamu Gendong Lestari masyarakat yang menjadi anggota saling bekerjasama secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan mereka, memecahkan masalah mereka dan berupaya menciptakan kesempatan guna memperbaiki hidup melalui pengelolaan usaha jamu gendong.

 

Kata kunci: Pembangunan Sosial; Kesejahteraan Sosial; Ekonomi Kreatif; Jamu

---

This article discusses social development by the community carried out by the Paguyuban Jamu Gendong Lestari in Kuningan Barat Village, Mampang Prapatan Subdistrict, South Jakarta through the creative economy sector, namely jamu gendong business as a culinary sub-sector based on culture and local wisdom. This study uses a qualitative approach with descriptive types. The results show that the Jamu Gendong Lestari Association as a community that runs a business in the creative economy, namely jamu as an Indonesian cultural heritage has succeeded in carrying out the social development process based on seven characteristics of social development. The social development strategy that is carried out is a social development strategy by the community through which the members of the Paguyuban Jamu Gendong Lestari are members who work together harmoniously to meet their needs, solve their problems and try to create opportunities to improve life through the management of jamu businesses.

Keywords : social development; social welfare; creative economy; jamu

"

"ABSTRAKBerbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh petani telah menyebabkan terjadinyapenurunan jumlah petani di Indonesia. Salah satu permasalahan tersebut ialah adanyakonflik agraria yang dihadapi oleh petani, termasuk konflik agraria yang dihadapi olehpetani anggota SPI (Serikat Petani Indonesia) Basis Desa Mekar Jaya dan petani anggotaSPI Basis Simpang Sei Kopas yang menjadi objek dalam penelitian ini. Terdapat tigatujuan dalam penelitian ini. Tujuan pertama adalah untuk menguraikan dan menganalisiskondisi kesejahteraan petani dalam konflik agraria sebelum melakukan aksi sosial.Tujuan kedua adalah untuk menguraikan dan menganalisis aksi sosial petani dalamkonflik agraria sebagai organisasi massa petani. Tujuan ketiga adalah untuk menguraikandan menganalisis kondisi kesejahteraan petani dalam konflik agraria setelah melakukanaksi sosial. Berdasarkan hasil observasi partisipatif, studi dokumentasi dan wawancaramendalam dengan para informan, terdapat tiga kesimpulan dalam penelitian ini.Kesimpulan pertama, bahwa sebelum pelaksanaan aksi sosial, kondisi kesejahteraanpetani yang menghadapi konflik agraria setelah mengalami land grabbing, cenderungberada dalam kondisi yang buruk. Kesimpulan kedua, pelaksanaan aksi sosial yangdilakukan petani telah menjelaskan bahwa model aksi sosial sebagai pendekatan dariintervensi komunitas merupakan metode praktis yang dapat dilakukan petani untukmendapatkan sumber dayanya kembali, sebagai wujud dari keadilan. Kesimpulan ketigasetelah pelaksanaan aksi sosial, situasi penguasaan tanah konflik menjadi faktorpendorong perubahan kondisi kesejahteraan petani.

---

ABSTRACTVarious problems faced by peasants have caused the decreasing of peasantspopulation in Indonesia. One of those problems is agrarian conflict. For instance, agrarianconflicts which are being faced by SPI (Indonesian Peasant Union) Villages Mekar Jayaand Simpang Sei Kopas bases peasant members, which are object of this research. Thereare three objectives in this research. The first objective is to elaborate and analyze thecondition of peasants welfare in agrarian conflicts situation before organizing socialaction. The second objective is to elaborate and analyze the social action of peasants inagrarian conflicts situation as a civil society organization of peasants. The third objectiveis to elaborate and analyze the condition of peasants welfare in agrarian conflicts situationafter organizing social action. Based on output of participatory observation,documentation studies and in-depth interview with informants, there are three conclusionsin this research. The first conclusion, that before the organize of social action, thecondition of peasants welfare in agrarian conflicts situation after experiencing landgrabbing tends to be in a bad condition. The second conclusion, the organizing of socialaction by peasants has explained that the social action model as an approach in communityintervention is a practical method that peasants can do to get their resources back, as amanifestation of justice. The third conclusion, that after the organize of social action, thatsituation of land controlling over land conflict becomes stimulating factor in changingconditions of peasants welfare.

---

"

"Responsibilities of the state to its citizens must and will grow, and not diminish " (Isaiah Berlin) . economic crisis that has happened in the United States of America (USA) in mid of year 2007 to 2008 is a kind of repetition back to the year of 1929 - 1940....."

"Parent or family is the first responsible on the realisation of children social welfare. Through family hope program, as preventive poverty program cross agencies, giving social protection on very poor family (KSM). The research was done to know the family role to enhance children social welfare through family hope program. Data resources in the research were PKH guides, KSM as beneficiaries, and Social Manpower and Transmigration Agency personels in Banjar Regency. Data were gathered through depth interview, observation, and documentary analysis. The result showed that family hope responded positively form beneficiaries. The selves awareness and confidence form beneficiaries on potentiality they have enhance their will to fulfil their responsibility as parents or family to send their children to schools, so that they grow and develop normally. Based on the research finding, it is recommended to the Minister of Social Affairs through the Directorate of Social Assurance, to deveIop program based on the principle that the best environment to grow and develop the children is in parent or family caring and protection."