Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sering dipermasalahkan akibat kurang pahamnya aparat penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim, tentang ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut dan Anggota Majelis Pengawas Daerah yang tidak professional dalam memutuskan apakah memberikan persetujuan untuk memeriksa Notaris atau tidak. Akibat kurang paham dan tidak professional tersebut pada akhirnya pelaksanaan dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut melanggar aturan yang sudah ditentukan sebagaimana yang telah diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol.: B/1056/V/2006, Nomor: 01/MOU/PP-INI/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum. Adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) ini sesungguhnya untuk menjembatani antara kepentingan Notaris dalam menjalankan jabatannya khususnya terkait rahasia jabatan dan hak ingkar yang dimilikinya, dan kepentingan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya untuk kepentingan proses peradilan. Penilitian ini lebih menitik-beratkan pada pembahasan proses pemeriksaan terhadap Notaris oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Jenis penilitian ini adalah yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Penelitian ini menjelaskan proses pemeriksaan terhadap Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan yang berdasarkan asas legalitas dan memberikan jalan atau saran untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan proses pemeriksaan terhadap Notaris tersebut.

---

The implementation of investigating Notary based on article 66 paragraph (1) of Law No. 30/2004 about Notary and its revision, Law No. 2/2014, is often disputed because there are still law enforcement officers such investigator, prosecutor, or judge who do not really understand the regulations and members of the district supervisory council of Notary that decide whether giving the approval or not to law enforcement officer to investigate Notary. Because of those, the implementation of that article 66 paragraph (1) violates the related regulation such as the regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M.03.HT.03.10 Year 2007 about the procedure of taking the minutes or Notary deeds and summoning Notary Deed and Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police with Indonesia Notary Association No.Pol.: B/1056/V/2006, Number: 01/MOU/PP-INI/2006 on the Development and Improvement of Professionalism in the Field of Law Enforcement. That article 66 paragraph (1) is actually to bridge the interests of Notary to fulfill their duties as Notary especially secret office and right to refuse to give testimony, and the interests of law enforcement officers to do their authority for judicial process need.

This research is focused more on the discussion of the process of investigating Notary by law enforcement officers in the criminal justice process. Type of this research is the juridical-normative reference to legislation written or positive law and other legal materials related to the problem. This type of research is descriptive and prescriptive. This study describes the process of investigating Notary by the investigator, prosecutor, or judge for the judicial process need based on due process of law (the principle of legality) and give way or suggestions to overcome the problems in the implementation process of investigating the Notary."

"ABSTRAKDicabutnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 menimbulkan keresahan bagi kalangan Notaris karena Notaris dalam menjalankan Jabatannya terikat sumpah Jabatan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Notaris kehilangan perlindungan hukum untuk menjalankan kewajiban ingkarnya dalam menjalankan Jabatannya karena Penyidik, penuntut umum dan hakim bisa langsung mengambil fotokopi minuta akta dan/atau memanggil Notaris tanpa harus mendapat izin Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan Jabatannya dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris bukan sebagai pembela bagi para Notaris, melainkan sebagai institusi yang memenuhi perintah undang-undang untuk melindungi akta Notaris sebagai arsip Negara karena di dalam akta terdapat kepentingan para pihak dalam akta yang wajib untuk disimpan oleh Notaris, serta melindungi jabatan Notaris dalam hal Notaris membuka rahasia jabatan dalam kepentingan proses peradilan pidana sehingga membuka rahasia jabatan yang dilakukan Notaris guna kepentingan proses peradilan pidana dikecualikan dari pelanggaran rahasia jabatan Notaris. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris merupakan rdquo;kunci pembuka rdquo; kewajiban ingkar Notaris. Untuk mencapai tujuan perlindungan terhadap akta Notaris Majelis Kehormatan Notaris mempunyai peranan sebagai ldquo;jembatan rdquo; antara notaris dengan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan. sebagai institusi/lembaga yang memenuhi perintah undang-undang untuk melindungi akta Notaris serta jabatan Notaris. sebagai alasan pembenar bagi Notaris dalam hal membuka rahasia Jabatan Notaris.

---

ABSTRACTThe revocation of Article 66 of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Public Official, with the issuance of Decision of the Constitutional Court Number 49 PUU X 2012, dated May 28, 2013 caused unrest for Notary since the Notary in his her position is bound by the oath of office to keep confidential all matters concerning the Deed he made and all the information obtained for the making of the Deed in accordance with the oath promise of office. The Notary loses the legal protection to perform inherent obligations in performing his her position because the Investigator, the public prosecutor and the judge may immediately take a photocopy of the deed and or call the Notary without obtaining the permission of the Regional Supervisory Board first. Notary as a general official who carries out his her position in providing legal services to the public, need to get protection and guarantee for the sake of legal certainty. as well as to protect the position of Notary in the case of a Notary disclosing confidential positions in the interest of criminal justice process. The establishment of the Honorary Board Notary is not as an advocate for Notaries but as an institution that fulfills the law order to protect Notary deed as State archives because in the deed there is the interest of the parties in the deed which must be kept by the Notary so that to disclose the official secret made by a Notary to the interests of the criminal justice proceess shall be exempted from a breach of the secret of the Notary 39 s office open secret Notary office conducted for the benefit of the criminal justice process are excluded from the Notary professional secrecy violation. The Approval of the honorary board of notary is the opening key of the Notary 39 s obligation. To achieve the purpose of protection against notarial deed the Honorary Board Notary become a bridge between the notary with the investigator, public prosecutor or judge for the benefit of the criminal justice process. as institutions agencies fulfill orders the law to protect the notarial deed and the Notary office. as justification for the Notary in the matter of disclosing Secretary of Notary.Keywords Notary, Notary Public, confidential Position, honorary board of notary, honorary board of notary approval, Legal protection."

"Notaris adalah Pejabat Umum, yang satu-satunya berwenang untuk mebuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat atau orang lain. Dalam praktik kenotariatan, Notaris sering tersangkut dan terlibat dalam suatu perselisihan perdata, karena perilaku para pihak yang membuat akta dihadapannya, dan perselisihan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian juga sering kali mengikuti perilaku para pihak yang membuat akta serta langsung memanggil Notaris berdasarkan Surat Panggilan. Dalam menangani sebuah perkara, terkadang penyidik harus memanggil notaris sebagai saksi terkait akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut. Lalu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses penyidikan tersebut jika dikaitan dengan rahasia jabatan dan akta yang telah dibuatnya? Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil dari penelitian ini memberikan saran agar seorang Notaris terhindarkan dari segala resiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta otentik dalam proses pembuatan akta yang mengharuskan Notaris bertanggungjawab terhadap akta-akta yang dibuatnya, dimana Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian, lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku yang berlandaskan pada moral dan etika.

---

Notary was an official common, the only one who authorized to create authentic certificate about all deeds, agreement and of required by a common rules or by concerned designed expressed in a deed authentic, ensure certainty date, keep the certificate and give grosse, copies and the passage, all along certificate it by a rule public also assigned or is exempted in officials or others. In practice of notary, notary often snagged and involved in a dispute civil, because the act of the parties who made the deed behind it, and the dispute reported to police and the police also often follow the act of the parties who made the deed and directly call notary based on summonses. In the handle of an matter, sometimes investigators should call notary as a witness related an authentic deed made by a notary. So how does the protection of the law against a notary in the process of investigation if it is truly connected with secrets of title or position and a deed which he had created? In do this research, the use writers research methodology of literature (library research) and analysis of data that is used is identification the qualitative method.The result of this research by among other things providing suggestions to make a notary here inevitable from all the guilt and the risk of in the form of both the penalty should be imposed as well as put forward for revoking an authentic deed in the process of manufacture a deed which forbid that it should have a notary responsible for certificates which is made before, where shall be drawn up to apply the principle of prudent, in greater detail and having good faith in the manufacture of an authentic deed as well as obey the rules of law that applied and based on moral and ethical."

"Prinsip rahasia jabatan yang diatur di dalam kode etik Notaris wajib ditaati oleh semua Notaris termasuk Notaris yang berpraktek dalam bidang pasar modal. Pasar Modal menganut prinsip keterbukaan (disclosure) dimana segala seluk beluk transaksi yang terjadi di dalamnya yang dilakukan oleh seluruh profesi dan profesi penunjang pasar modal harus terbuka kepada publik tanpa terkecuali. Prinsip rahasia jabatan yang artinya adalah Notaris harus merahasiakan seluruh isi akta dan keterangan yang ia peroleh selama pembuatan akta tentunya bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku pasar modal, tidak terkecuali Notaris. Hal ini tentu membingungkan bagi Notaris karena Notaris tentunya memiliki kewajiban untuk menyerahkan akta-akta yang dibuatnya kepada otoritas pasar modal (dalam hal ini Bapepam-LK) atau pihak lain yang terkait. Prinsip rahasia jabatan juga terkait dengan masalah perdagangan orang dalam dalam pasar modal. Notaris pasar modal sebagai pihak yang turut serta sejak awal-akhir suatu transaksi tentunya memiliki Informasi Orang Dalam. Hal ini yang harus dicermati oleh Notaris yakni supaya dapat menjaga informasi tersebut sehingga tidak melanggar prinsip rahasia jabatan.

---

The principle of professional confidentiality which sets out in the Notary’s Code of Conduct must be adhered by all Notaries including Notary who practices in the field of capital market. The Capital Market fields is stick to the Principle of Transparency (disclosure) in which all transactions that occur in this field should be open to the public without any limitation and exception. The Principle of Professional Confidentiality means a notary must keep the entire contents of the deed, and the information he/ she gained during the drafting of the deed and it’s contrary to the disclosure principle that should be implemented by all professions in capital market sector, including but not limited to Notary. It is certainly confusing for Notaries because Notaries certainly have an obligation to hand over the deeds that were made related to the transactions ​​to the capital market authority, in this case is the Capital Market Supervisory Board (Bapepam-​​LK). The principle of Professional Confidentiality also issues related to insider trading in the stock market. Capital market Notary as well as those who participated from the beginning to the end of a transaction must have an inside information. It is needed to be observed by the notary in order to keep such information as a secret so as not to violate the Principle of Professional Confidentiality."