Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"E-wallet telah menjadi metode pembayaran yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia saat ini sehingga e-wallet berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya. Salah satunya dengan menggunakan biometric security systems (BSS) untuk melakukan autentikasi pada proses transaksi di e-wallet. Dibalik kemudahan dan kecepatan yang diberikan oleh metode BSS, penggunaan dan pengumpulan data biometrik yang sensitif ini dapat menimbulkan privacy concern terkait data yang telah dibagikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi privacy concern pengguna e-wallet serta pengaruhnya kepada niat penggunaan BSS secara aktual. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teori yaitu APCO framework dan teori privacy calculus. Penelitian ini dilakukan kepada 663 responden yang pernah atau sedang menggunakan BSS pada aplikasi e-wallet mereka. Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Covarianced-Based Structural Equation Model (CB-SEM) pada aplikasi AMOS 24/26. Hasil penelitian menemukan bahwa trust toward platform, privacy protection regulation, dan privacy policy effectiveness memengaruhi privacy concern pengguna dalam membagikan data biometrik pada aplikasi e-wallet. Penelitian ini juga menemukan bahwa benefit dan risk yang dirasakan pengguna memengaruhi niat perilaku pengguna dalam penggunaan biometric security system secara aktual pada aplikasi e-wallet. Privacy concern yang dirasakan pengguna juga memengaruhi behavioral intention dan hal ini memengaruhi kepada actual usage dari penggunaan BSS. Selain itu, hasil penelitian membuktikan bahwa privacy knowledge, privacy experience, privacy awareness, dan privacy control pada e-wallet tidak memiliki pengaruh terhadap kekhawatiran pengguna dalam pembagian data biometrik ketika akan menggunakan BSS pada e-wallet. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperluas penelitian terkait privacy concern serta privacy calculus dengan penambahan variabel actual usage sebagai tindak lanjut dari outcomes dalam konteks penggunaan BSS di e-wallet. Penelitian ini menyarankan penyedia layanan aplikasi e-wallet untuk menjaga kepercayan pengguna dalam menjaga privasi data mereka, memberikan informasi terkait kebijakan regulasi pemerintah yang mengatur privasi data, serta informasi tentang kebijakan privasi yang dilakukan secara efektif terkait perlindungan data biometrik.

---

E-wallet has become the most preferred payment method by Indonesians today, so e-wallet providers strive to provide the best service for their users. One way is by using a biometric security system (BSS) to authenticate the transaction process on the e-wallet. Despite the convenience and speed provided by the BSS method, the use and collection of this sensitive biometric data can raise privacy concerns regarding the data that has been shared. Therefore, this research was conducted to find out what factors can affect the privacy concerns of e-wallet users and their influence on the actual intention to use BSS. In this study, the authors used two theories, the APCO framework and the privacy calculus theory. This research was conducted on 663 respondents who had or are currently using BSS in their e-wallet applications. Data analysis is conducted using the Covarianced-Based Structural Equation Model (CB-SEM) method on AMOS 24/26 application. The results of the study found that trust toward platforms, privacy protection regulation, and privacy policy effectiveness affect user privacy concerns in sharing biometric data in e-wallet applications. This study also found that the benefits and risks perceived by users influence the user's behavioral intention to actually use BSS in e-wallet applications. The user's perceived privacy concern also influences behavioral intention and this affects the actual usage of using BSS. In addition, the research results prove that privacy knowledge, privacy experience, privacy awareness, and privacy control on e-wallets have no effect on user concerns in sharing biometric data when using BSS on the e-wallet. The results of this study can also contribute to expanding research related to privacy concerns and privacy calculus by adding the actual usage variable as a follow-up of outcomes in the context of using BSS in e-wallets. This study suggests that e-wallet application service providers should maintain user confidence in maintaining their data privacy, and provide information regarding government regulatory policies governing data privacy, as well as information about privacy policy that are carried out effectively related to the protection of biometric data."

"Skripsi ini membahas perlindungan data pribadi dalam bidang Digital Marketing khususnya terhadap influencer online. Di Indonesia, teknologi sudah menjadi salah satu bagian utama dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan sebagai banyak hal salah satunya untuk mempromosikan usaha. Data Pribadi sendiri telah dibahas dalam beberapa peraturan serta perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, di Indonesia belum terdapat pengaturan maupun pedoman dasar yang mengatur mendalam ke arah media sosial maupun digital marketing, terutama terkait domain publik dan privat. Hal tersebut lebih lengkap dijelaskan dalam pengaturan dan pedoman internasional, seperti Uni Eropa dan Amerika yang telah mengembangkan doktrin legitimate expectations to privacy yang dapat diimplementasikan dalam masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta meneliti bahan pustaka. Dalam skripsi ini juga akan membahas mengenai implementasi peraturan perundang-undangan terkait data pribadi yang akan membantu untuk menganalisis situasi terkait pembahasan dalam skripsi ini. Penulis menemukan bahwa privasi dapat dilihat sebagai hak yang melekat yang dijamin dalam setiap hak asasi manusia. Dengan menilai sifat media sosial, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat publik dari media sosial tergantung pada bagaimana pengguna mengontrol tingkat privasi mereka. Maka dari itu penting untuk mengetahui apakah media sosial merupakan domain publik atau privat.

---

This thesis discusses the protection of personal data in the area of Digital Marketing, especially against online influencers. In Indonesia, technology has become one of the main parts of people’s daily life and is used as many things, one of which is to promote brands and businesses. Personal data itself has been discussed in several regulations and laws namely Law No. 11 of 2008 (ITE Law) regarding Information and Electronic Transactions, Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 regarding Protection of Personal Data in Electronic Systems, and Government Regulation No. 71 of 2019 regarding the Implementation of Electronic Systems and Transactions. However, in Indonesia, there have not been any basic regulations or guidelines that govern in depth towards the area of social media and digital marketing, especially related to the discussion of public and private domains. This is more fully explained in international regulations and guidelines, such as the European Union and the United States which have developed various doctrines in which one of them is regarding legitimate expectation to privacy that can be implemented in this matter. This study uses normative juridical research methods, namely by examining legal norms contained in laws and regulations, as well as examining library materials. This thesis will also discuss the implementation of laws and regulations related to personal data that will help to analyze the situation related to the discussion in this thesis. The Author finds that privacy can be seen as an inherent right that shall be guaranteed in every human right. By assessing the nature of social media, we can conclude that the public nature of social media depends on how users control their level of privacy. Therefore, it is important to know whether social media is a public or private domain"

"Masa remaja merupakan fase kritis dalam perkembangan manusia, ditandai dengan perkembangan secara fisiologis dan psikologis yang pesat, serta perubahan dalam dimensi sosial. Ini adalah masa pertumbuhan dan penemuan diri, di mana seorang individu bertransisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Perubahan di masa ini mendorong munculnya keinginan dan kebutuhan baru yang juga tercerminkan dalam dimensi spasial. Dalam upaya menciptakan batasan antara dirinya dengan orang lain dan mencari kemandirian, remaja sering kali menginginkan ruang untuk menyendiri atau bersama teman sebaya, dan fenomena ini kemudian dapat dilihat melalui sudut pandang architectural privacy. Studi ini mengeksplorasi cara remaja memenuhi kebutuhannya akan architectural privacy dengan melibatkan 4 responden yang tinggal di dua tipe permukiman yang berbeda. Remaja yang tinggal di permukiman formal dengan ruang sendiri di rumah mencapai keadaan privasi yang tinggi dengan keberadaan batas-batas tetap di kamarnya sendiri. Remaja di pemukiman informal yang berbagi ruang di rumah dengan anggota keluarga lainnya, mencari privasi dengan menciptakan teritori sementara di ruang di luar rumah, seperti di taman. Mereka menciptakan keadaan privasi menggunakan semi-fixed features dan jarak dengan orang lain.

---

Adolescence is a critical phase in human development, characterized by rapid physical and psychological development, as well as changes in the social dimension. It is a time of growth and self-discovery, where an individual transitions from childhood to maturity. The changes in this period of development encourage new wants and needs, and it is reflected in the spatial dimension. In an effort to create boundaries between the self and others, as well as the search for independence, adolescents often seek spaces to be alone or to be with friends, and this phenomenon can be seen through the lens of architectural privacy. This study explores how adolescents fulfill their need for architectural privacy by involving 4 respondents who live in two different types of settlements. Adolescents who live in formal settlements with their own space at home achieve a high state of privacy through the fixed boundaries of their own rooms. Adolescents in informal settlements who share their space at home with other family members seek privacy by creating temporary territories in spaces outside their home, such as parks. They create a state of privacy using semi-fixed features and distance from others."

"Artikel ini akan membahas masalah dan tanggung jawab Tokopedia dalam hal perlindungan data pribadi, yang juga mencakup perlindungan perangkat pengguna, dan mengapa peraturan yang telah ditetapkan dalam "syarat dan ketentuan" Tokopedia bermasalah itu mungkin telah melanggar aturan dan peraturan Indonesia tentang layanan dan tanggung jawab elektronik, serta langkah dan tindakan apa yang dapat diambil untuk mengurangi jika tidak sepenuhnya membalikkan masalah ini. Untuk penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif untuk melihat hubungan antara peraturan di Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Tokopedia, serta bagaimana syarat dan ketentuan tersebut dapat dilanggar. bahwa dari peraturan Indonesia tersebut di atas tentang tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara layanan elektronik sehubungan dengan perlindungan data pribadi penggunanya, keamanan dan juga potensi perangkat pengguna. artikel ini juga akan menganalisis dan menjelaskan mengenai konsep data pribadi dan hak privasi, serta koneksi mereka untuk memahami dan menjelaskan konsep dalam penelitian itu sendiri, terakhir analisis komparatif juga akan digunakan dalam kasus ini untuk membandingkan situasi dengan syarat dan ketentuan perusahaan serupa lainnya untuk mengetahui sepenuhnya bagaimana tepatnya mereka dapat meningkatkan syarat dan ketentuan mereka yang akan dianggap bermasalah untuk membuat mereka mematuhi peraturan dan regulasi Indonesia yang ada.

---

This article would discuss the problems and responsibilities of Tokopedia in terms of personal data protection, which would also include that of hardware protection as well, and why the regulations which have been stipulated within that of Tokopedia's "terms and conditions" would be problematic in the sense that it may have violated indonesian rules and regulations regarding electronic services and responsibilities, as well as what steps and measures can be taken to reduce if not completely reverse this problem. For this study, the research method that would be utilized will be the qualitative analysis method in order to see the relationship between regulations in Indonesia and the terms and conditions placed by Tokopedia, as well as how these particular terms and conditions may be in violation to that of the aforementioned Indonesian regulations regarding the responsibilities and obligations of electronic service providers with regards to the protection of their users personal data, security and also potentially their hardware. the article would also analyze and explain regarding the concepts of personal data and privacy rights, as well as their intermittent connection in order to fully understand and explain the concepts within the research in itself, lastly comparative analysis will also be used in the case as well in order to compare this situation with other similar companies' terms and conditions to fully discover how exactly they may improve their terms and conditions which would be seen as problematic in order to make them compliant with the existing Indonesian rules and regulations."

"Data Pribadi yang dilakukan pemrosesan data secara digital, telah menciptakan nilai ekonomi baru, yang bahkan diharapkan menjadi minyak yang baru. Pengendali Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, mendapatkan keuntungan dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi, untuk menunjang kegiatan usahanya. Berkaitan dengan hal tersebut, Subjek Data Pribadi secara sadar maupun tidak sadar, telah memberikan data pribadinya secara gratis ketika melakukan akses terhadap Sistem Elektronik milik Pengendali Data Pribadi. Hal ini yang membuat pentingnya adanya dasar dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi, dimana persetujuan secara eksplisit merupakan dasar yang utama. Penyelenggara Sistem Elektronik, seperti JD SPORTS dan Tribunnews dalam menggunakan persetujuan sebagai dasar, tidak mengikuti diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/22, dikarenakan penyediaan persetujuannya tidak dilakukan secara eksplisit. Padahal menurut GDPR, dan secara tidak langsung juga tertuang dalam UU 27/22 dan RPP PDP, untuk mendapatkan persetujuan dari Subjek Data Pribadi, diharuskan menyediakan model persetujuan yang bersifat Freely Given, Specific and Informed, dan Unambigous. Dalam hal ini, Facebook dapat menjadi contoh dalam menerapkan persetujuan secara eksplisit untuk membuat Subjek Data Pribadi menyetujui Kebijakan Privasi dan Kebijakan Cookie miliknya.

---

Personal Data which has been digitally processed has created new economic value, which is even expected to become the new oil. The Data Controller in the Electronic System has benefited from the processing of personal data to support their business activities. In this regard, the Data Subject, either consciously or unconsciously, has provided their personal data for free when accessing the Electronic System owned by the Data Controller. This makes it important to have a basis for Data Processing, where explicit consent is the main basis. Electronic System Providers, such as JD SPORTS Indonesia and Tribunnews, in using consent as a basis, do not comply with Article 20 paragraph (2) letter a of Law 27/22, because the consent is not explicitly provided Whereas according to the GDPR, and indirectly also stated in Law 27/22 and the PDP Draft Government Regulation, to obtain consent from the Data Subject, it is mandatory to provide a model of consent that is Freely Given, Specific and Informed, and Unambiguous. In this case, Facebook can be an example in applying Explicit Consent to make Data Subjects agree to its Privacy Policy and Cookie Policy."

"Praktik jurnalisme kuning marak dilakukan oleh pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik sehingga berpotensi melanggar privasi subjek berita. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaturan perlindungan privasi terhadap praktik jurnalisme kuning yang terjadi berdasarkan hukum komunikasi massa di Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini juga akan menganalisis keseimbangan antara hak kemerdekaan pers dan hak privasi dalam kegiatan jurnalistik oleh pers dan menganalisis bagaimana upaya hukum subjek berita untuk memulihkan haknya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Simpulan yang didapatkan adalah pengaturan perlindungan privasi dalam kegiatan jurnalistik di Indonesia belum komprehensif sehingga ditemukan praktik jurnalisme kuning yang melanggar privasi subjek berita dalam bentuk pengungkapan informasi privat dan juga publikasi yang tidak benar. Kemudian, pers berkewajiban untuk melindungi hak privasi subjek berita disamping hak kemerdekaannya dengan memperhatikan prinsip kepentingan umum, prinsip ekspektasi yang wajar, dan juga penerapan doktrin pengetahuan tentang risiko pengungkapan informasi kepada orang lain. Dalam upaya memulihkan haknya, subjek berita yang dirugikan dapat mengajukan mekanisme Hak Jawab kepada pers bersangkutan, pengaduan Hak Jawab kepada Dewan Pers, serta melalui upaya hukum administratif, perdata, dan pidana. Selain itu, pers juga bertanggungjawab terhadap penghormatan privasi subjek beritanya melalui pelaksanaan penilaian dampak privasi.

---

The practice of yellow journalism is widely practiced by the press in carrying out journalistic activities, potentially violating the privacy of news subjects. This raises the question of how the regulation of privacy protection against the practice of yellow journalism occurs based on mass communication law in Indonesia. Furthermore, this paper will also analyze the balance between the right to press freedom and the right to privacy in journalistic activities by the press and analyze how the legal efforts of news subjects to restore their rights. This paper uses doctrinal legal research method. The conclusion obtained is that the regulation of privacy protection in journalistic activities in Indonesia is not yet comprehensive so that there are practices of yellow journalism that violate the privacy of news subjects in the form of disclosure of a private fact and also false light. Then, the press is obliged to protect the privacy rights of news subjects in addition to their freedom rights by paying attention to the principle of public interest, the principle of reasonable expectation of privacy, and also the application of the doctrine of assumption of risk. In an effort to restore their rights, the aggrieved news subject can submit a Right of Reply mechanism to the relevant press, a Right of Reply complaint to the Press Council, as well as through administrative, civil and criminal remedies. In addition, the press is also responsible for respecting the privacy of its news subjects through the implementation of privacy impact assessment."

"The prominent development of information technology within the banking sector has forced banks to adapt and implement new technology within their banking services. The increased accessibility of digital technology and the internet has made technology become a daily part of people's lives. Through digital banking services and digital payment systems, banks can provide a seamless and easy approach for customers in conducting their financial activities. The customer entrusts the bank in maintaining the confidentiality of their information because the bank collects, use, and store their information. Thus, the financial privacy aspect of digital banks has become an issue that cannot be overlooked. Financial privacy in the modern era has been integrated with data privacy as the information that banks obtained from the customer is stored in a digital medium. Furthermore, the method in which banks obtained and use such information is done in a digital format, such as data collection, data analysis, and data usage. Banks have an obligation to guarantee that the information collected, used, and stored by them is secure and kept private. The thesis will look at how digital banks development ensures data protection privacy and the threats of digital banks regarding data protection and financial privacy. The approach of the thesis will use the normative juridical approach. The research has resulted in findings regarding existing laws, principles, and digital systems that exist to ensure data protection in a digital bank. The risks that are presented in digital banks are a multitude of factors ranging from the bad practice of consumer protection, flawed regulations, and banks being undermined by data breach and hackers. The Author has provided a suggestion in implementing existing laws should adhere to the General Data Protection Regulation's principles in Indonesia, and embedding data protection in technology and services that is revolved around data privacy.

---

Perkembangan teknologi informasi yang menonjol di sektor perbankan memaksa bank untuk beradaptasi dan menerapkan teknologi baru dalam layanan perbankannya. Meningkatnya aksesibilitas dalam teknologi digital dan internet telah mengakibatkan teknologi digital dan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui layanan perbankan digital dan sistem pembayaran digital, bank dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat untuk nasabah dalam melakukan aktivitas keuangannya. Nasabah mempercayakan bank untuk menjaga kerahasiaan informasinya karena bank mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan informasi mereka Dengan demikian, aspek privasi keuangan bank digital telah menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Privasi keuangan di era modern telah terintegrasi dengan privasi data karena informasi yang diperoleh bank dari nasabah disimpan dalam media digital. Selanjutnya, cara bank memperoleh dan menggunakan informasi tersebut dilakukan dalam format digital seperti pengumpulan data, analisis data, dan penggunaan data. Bank memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan olehnya aman dan terjaga sifat kerahasiaannya. Skripsi ini akan melihat bagaimana perkembangan bank digital memastikan privasi perlindungan data. Kemudian, skripsi ini melihat mengenai ancaman bank digital terkait perlindungan data dan kerahasiaan bank dan ancaman bank digital terkait dengan perlindungan data dan kerahasiaan bank. Pendekatan skripsi akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Riset dari skripsi telah menghasilkan temuan mengenai hukum, prinsip, dan sistem digital yang ada untuk memastikan bahwa perlindungan data di bank digital tetap terjaga. Risiko yang dihadirkan di bank digital adalah banyak faktor mulai dari praktik perlindungan konsumen yang buruk, regulasi atau peraturan yang tidak memadai, dan bank yang menderita dari pelanggaran data dan peretas. Penulis telah memberikan saran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada harus mematuhi prinsip dan gagasan General Data Protection Regulation di Indonesia, serta menanamkan perlindungan data dalam teknologi dan pelayanan yang berkisar pada privasi data."

"Pelindungan data pribadi (PDP) merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan hak atas privasi. Maka dari itu, PDP harus dipastikan pemenuhannya dalam seluruh sektor di Indonesia, termasuk sektor pasar modal. Sektor pasar modal memainkan peran penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Maka dari itu, segala kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pasar modal, termasuk kegiatan CDD dan EDD, harus dipastikan efektivitasnya. Pada akhir tahun 2023, OJK meresmikan LAPMN melalui penerbitan POJK No. 15 Tahun 2023 sebagai infrastruktur pengadministrasian data CDD dan EDD secara tersentralisasi. Sentralisasi data melalui LAPMN memang dapat meningkatkan keefektivitasan pemanfaatan ruang siber dan menyederhanakan proses CDD dan EDD. Akan tetapi, kegiatan ini juga semakin memperbesar potensi terjadinya pelanggaraan PDP. Oleh karena itu, penyelenggaraan LAPMN harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip PDP. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji penerapan PDP dalam penyelenggaraan LAPMN di pasar modal Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan hasil penelitian menyarankan diperlukannya pengesahan peraturan pelaksana pelindungan data pribadi yang memuat beberapa ketentuan tambahan tertentu, serta rekomendasi penambahan ketentuan terkait PDP dalam penyelenggaraan LAPMN di Indonesia.

---

Personal data protection (PDP) is one form of fulfillment of the right to privacy. Therefore, PDP must be ensured in all sectors in Indonesia, including the capital market sector. The capital market sector plays an important role in the acceleration of the Indonesian economy. Therefore, all activities that support the implementation of the capital market, including CDD and EDD activities, must be ensured for their effectiveness. At the end of 2023, OJK inaugurated LAPMN through the issuance of POJK No. 15 of 2023 as an infrastructure for centralized administration of CDD and EDD data. Centralizing data through LAPMN can indeed increase the effectiveness of cyberspace utilization and simplify the CDD and EDD process. However, it also increases the potential for PDP violations. Therefore, the implementation of LAPMN must be in accordance with PDP principles. This study aims to examine the application of PDP in the implementation of LAPMN in the Indonesian capital market. The research is conducted qualitatively, and the results of the research suggest the need for the ratification of implementing regulations for the protection of personal data which contain certain additional provisions, as well as recommendations for the addition of provisions related to PDP in the implementation of LAPMN in Indonesia."

"Voice cloning adalah pengolahan suara dengan bantuan artificial intelligence (AI) yang bertujuan menghasilkan suara tiruan yang memuat karakteristik unik dari data suara yang digunakan. Hasilnya disebut suara kloning dan dapat disamakan dengan representasi suara, yang tercakup dalam kategori karya fonogram. Namun demikian, pemrosesan rekaman suara atau fonogram dalam kegiatan voice cloning menimbulkan permasalahan hak cipta serta menimbulkan pertanyaan perihal apakah suara kloning yang dihasilkan dari voice cloning dapat dilindungi sebagai ciptaan. Permasalahan lain yang timbul berkaitan dengan hak privasi dalam hal pemrosesan suara, yang merupakan data pribadi, dilakukan tanpa persetujuan pemilik suara sebagai subjek data dan ketika suara kloning tersebut digunakan untuk kejahatan seperti identity theft. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, tulisan ini akan menganalisis bagaimana voice cloning ditinjau dari perspektif hukum hak cipta serta hukum pelindungan privasi dan data pribadi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat potensi pelanggaran hak cipta dalam kegiatan voice cloning. Kemudian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, suara kloning tidak dapat dilindungi sebagai suatu ciptaan. Oleh karena karya cipta yang memuat suara seseorang beririsan dengan hak privasi, pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan ketentuan khusus dalam UU Hak Cipta untuk karya cipta berbentuk suara.

---

Voice cloning is a voice processing assisted by artificial intelligence with the intention to produce cloned voice that contains unique characteristics of the original voice used. The output is called cloned voice and it is comparable to representation of sounds, which falls under the category of phonogram. However, the processing of voice or phonogram in voice cloning activity causes copyright issues and raises the question whether cloned voice produced from voice cloning is eligible to be protected as a work. Another issue regarding privacy rights occurs when the processing of voice as personal data is carried out without the consent of the voice owner as the data subject, and when the cloned voice is used for crimes such as identity theft. By utilizing the doctrinal research method, this paper will analyse how voice cloning is perceived from the perspective of copyright law and privacy and personal data protection law. The result of this study concludes that there are potential copyright infringements in voice cloning activity. Furthermore, according to Law Number 28 of 2014 on Copyrights, cloned voice cannot be protected as a work. Sound recordings might contain a person's voice, thus overlap with privacy concerns. For this reason, lawmakers need to consider special provisions in copyright law for this type of work."

"Aplikasi crowdsensing adalah aplikasi yang mampu membantu dalam pengumpulan data secara bersama-sama yang dilakukan oleh banyak partisipan sekaligus. Di dalam aplikasi crowdsensing yang membutuhkan penyimpanan atau pemrosesan data pengguna, priva- si pengguna dapat dipertanyakan keamanannya. Pada penelitian ini diimplementasikan pemanfaatan metode kriptografis bernama zero-knowledge pada aplikasi crowdsensing bernama SmartParking. SmartParking adalah sistem crowdsensing yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui ketersediaan tempat parkir pada lokasi tertentu dan juga ber- partisipasi dalam menentukan ketersediaan suatu tempat parkir. Sistem SmartParking tidak menyimpan data pengguna pada server dan implementasi zero-knowledge dilakuk- an dengan mengintegrasikan protokol privacy preserving yang dirancang khusus untuk SmartParking. Protokol tersebut memastikan bahwa data pengguna yang diproses di dalam sistem SmartParking tidak diketahui oleh backend SmartParking. Akan tetapi, kebenaran atas pengetahuan akan data tersebut tetap dapat diverifikasi di dalam sistem SmartParking. Pada akhir penelitian dihasilkan produk berupa sistem SmartParking yang telah mengimplementasikan empat dari lima sub-protokol utama pada protokol privacy preserving.

---

Crowdsensing application is an application that helps in collecting massive data be- tween many participants. In a crowdsensing application that needs to store or process user information, user privacy might be intruded. This research implements a cryptogra- phic method called zero-knowledge in a crowdsensing application called SmartParking. SmartParking is a crowdsensing system that helps in providing parking availability in many different places. Through SmartParking, user can know the availability of parking spots inside a certain location and also participate to decide the availability of a certain parking spot. SmartParking system is designed to not store user data inside its backend server. Zero-knowledge implementation in SmartParking is done by integrating a privacy preserving protocol specially made for SmartParking. The protocol will make sure that user information that is processed by SmartParking system is not known by SmartPar- king’s backend. However, the knowledge of knowing that certain information can still be verified. At the end of this research, a new SmartParking system that has implemen- ted four of the five sub-protocols in the privacy preserving protocol for SmartParking is produced."