Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query
cover
R. Ahmad Imanullah Zakariya
"Pengembangan aplikasi yang tidak dilengkapi dengan informasi detail mengenai aspek keamanan aplikasi menyebabkan pengguna mengalami kesulitan untuk menilai dan memahami risiko keamanan privasi yang mereka hadapi, sehingga banyak informasi sensitif yang terungkap tanpa sepengetahuan pengguna. Penelitian ini mengembangkan desain penilaian risiko privasi melalui pendekatan analisis statik dengan memanfaatkan permission dan beberapa atribut aplikasi (multiple application attributes), serta menggunakan majority voting ensemble learning dengan menerapkan teknik pemilihan fitur Random Forest Feature Importance untuk mendeteksi keamanan aplikasi. Nilai risiko diperoleh dari sebuah matriks risiko yang dibentuk dari dua aspek penilaian, yaitu frekuensi terjadinya risiko (likelihood) dan tingkat keparahannya (severity). Penilaian likelihood dilakukan dengan mengkombinasikan prediksi ensemble learning dan atribut aplikasi, sementara penilaian severity berdasarkan pada karakteristik dan jumlah permission. Untuk mengevaluasi model pembelajaran dan desain penilaian risiko privasi digunakan dataset CIC-AndMal2017 yang terdiri dari 2126 file APK. Jumlah data yang digunakan untuk membentuk model memiliki proporsi 80% data training dan 20% data testing, serta metode klasifikasi data yang digunakan adalah binary class (malicious dan benign). Penelitian ini menerapkan bahasa pemrograman Python dan menggunakan parameter default pada proses pembentukan model pembelajaran. Hasil percobaan menunjukkan bahwa model ensemble learning yang dibentuk dari algoritma Decision Tree, K-Nearest Neighbor, dan Random Forest memiliki performa model yang lebih baik dibandingkan single classification model, dengan accuracy sebesar 95.2%, precision 93.2%, dan F1-Score sebesar 92.4%. Penerapan teknik pemilihan fitur mampu meningkatkan efisiensi waktu selama pembelajaran model dengan total waktu sebesar 263 ms. Serta, hasil penilaian risiko mampu memberikan informasi yang komprehensif dan logis mengenai keamanan privasi aplikasi kepada pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa desain penilaian risiko yang dibuat dapat menilai aplikasi secara efektif dan objektif.

Lack of detailed information about the application's security aspects leads to the user's inability to assess and understand the risk of privacy breaches and leads to the disclosure of a great deal of sensitive information without the user's knowledge. This study proposes a privacy risk assessment development through employing static analysis with permission and multiple application attributes and using majority voting ensemble learning with the Random Forest Feature Importance technique to detect app security. The risk score is obtained from a risk matrix based on two assessment aspects, namely the frequency of risk (likelihood) and its severity. The likelihood assessment is performed by combining ensemble learning predictions and information on multiple application attributes, while the severity assessment is performed by utilizing the number and characteristics of permissions. The dataset CIC-AndMal2017, which consists of 2126 APK files, was used to evaluate learning models and privacy risk assessment design. The amount of data used to build models consists of 80% data training and 20% data testing, while the data classification method used is binary class (malicious and benign). This study employs Python programming and implements default parameters in building a learning model. The experimental results show that ensemble learning model built from Decision Tree, K-Nearest Neighbor, and Random Forest algorithms provides better model performance than single classification models with accuracy of 95.2%, precision of 93.2%, and F1-Score of 92.4%. By applying feature selection technique, it could improve the efficiency of time used to learn the model with a total time of 263 milliseconds. Moreover, the results of the risk assessment provide comprehensive and rational information about the security of application privacy to users. This shows that the risk assessment design can assess the applications effectively and objectively. "
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edo Nur Karensa
"Sharenting, atau pembagian konten anak di media sosial oleh orang tua, memunculkan pertanyaan tentang perlindungan hak privasi anak. Orang tua, sebagai pemegang kontrol media sosial, menentukan batas privasi anak. Penelitian ini mengeksplorasi literasi media sosial orang tua terhadap privasi anak di Instagram, dengan berfokus pada dimensi konten dan kompetensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma post-positivist. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tiga orang tua yang secara rutin melakukan praktik sharenting di Instagram dan memiliki anak di bawah usia 7 tahun. Terdapat beragam dalam literasi media sosial orang tua mengenai privasi anak aktivitas sharenting di Instagram. Hal ini tampak dari keberagaman penggunaan media sosial dan pengaturan privasi pada akun Instagram mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para informan menggunakan media sosial sebagai galeri digital, sumber hiburan dan inspirasi, serta tempat untuk membandingkan pola pengasuhan anak mereka dengan para influencer. Meskipun menyadari risiko privasi, mereka menetapkan batasan, seperti pengecualian bagian tubuh dan penghindaran mengunggah lokasi yang rutin dikunjungi, dan menghindari kesan berlebihan dalam unggahan konten anak.

The activity of parents sharing content about their children on social media, known as “sharenting,” raises new questions about how children's privacy rights are protected. Parents set and control the boundaries of their children’s privacy in social media. This research explores parents' social media literacy regarding child privacy on Instagram, focusing on content dimensions and competencies. The study adopts a qualitative approach and a post-positivist paradigm. Data collection is conducted through interviews with three parents regularly practicing sharenting on Instagram and having children under the age of 7. Parents have different levels of understanding about privacy when sharing information about their children on Instagram. The research found that parents use social media like a digital gallery, for fun and ideas, and to compare how they raise their kids with influencers. Even though they know about privacy risks, they set limits, like not showing certain body parts or revealing regular locations, to keep from sharing too much about their kids."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Leonard Immanuel
"Upaya konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan menciptakan aplikasi PeduliLindungi sebagai bentuk dari pelayanan publik. Aplikasi ini dalam menjalankan fungsinya menggunakan data pribadi pengguna untuk melacak penyebaran COVID-19. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, jenis data sekunder dengan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, pendekatan kualitatif sebagai metode analisis data, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada akhirnya, peneliti mendapat kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum terhadap pengguna aplikasi PeduliLindungi dalam hal ini mengenai Data Pribadi masyarakat dapat ditinjau berdasarkan Perjanjian (Syarat dan Ketentuan yang terdapat dalam aplikasi) dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

The concrete effort made by the Government of Indonesia is to create the PeduliLindungi application as a form of public service. This application in carrying out its functions uses the user's personal data to track the spread of COVID-19. ​​The research method that the author uses is normative juridical research with a statutory approach. This research uses normative juridical research methods, descriptive research typologies, secondary data types with document studies as a data collection tool, qualitative approaches as data analysis methods, as well as primary, secondary, and tertiary legal materials. In the end, the researcher concluded that the authors obtained in conducting the research are that the Legal Protection of PeduliLindungi application users in this case regarding the public's Personal Data can be reviewed based on the Agreement (Terms and Conditions contained in the application) and based on the provisions of the legislation in force in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Narendra Majaya Sudarmadi
"Instagram menyimpan data pribadi untuk jutaan penggunanya dan di zaman sekarang ini data digital, ada perasaan
bahwa privasi digital pengguna dibagikan di antara banyak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari
peluang periklanan. Australian Consumer and Competition Commission telah menulis penelitian tahunan tentang
lanskap pengguna platform digital Australia. Ada rekomendasi yang dikumpulkan dari wawasan pengguna yang
digunakan untuk meninjau kebijakan data digital yang telah ditetapkan Instagram untuk penggunanya. Terdapat
3 kelemahan dari kebijakan data digital yang terungkap, yaitu dalam lingkup definisi data pribadi, transparansi
antara perusahaan periklanan dan pengguna, serta kurangnya edukasi tentang pengumpulan data pasif pada
dokumen. Penelitian ini telah menunjukkan mengapa ketiga faktor data digital ini menjadi kunci untuk
menurunkan transparansi praktik pengumpulan data untuk peluang beriklan.

Instagram hold private data for their millions of users and in this day and age of digital data, there is a since sense
that the user’s digital privacy is shared among plenty of firms for the benefits of advertising opportunity. The
Australian Consumer and Competition Commission has written an annual research on the landscape of digital
platform users of Australia. There are recommendations gathered from the insights of the users that was used to
review the digital data policy that Instagram has set for its users. There were 3 flaws of the digital data policy that
was uncovered, and it is in the scope of personal data definition, transparency between advertising firms and users
and the lack of education of passive data collection on the document. This research has point out why these three
factors of digital data is key to decreasing the transparency of data collection practice for advertising opportunities
"
2021: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rinna Justisiana Natawilwana
"Perkembangan teknologi yang pesat pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini telah memunculkan inovasi digital di berbagai sektor usaha, salah satunya usaha perasuransian berbasis teknologi atau Insurtech. Dalam bisnis prosesnya Insurtech menggunakan platform aplikasi atau website yang menggunakan kecerdasan artifisial sebagai sistem elektronik. Penelitian ini berfokus untuk menganalisa pengaturan hukum atas kecerdasan artifisial di Indonesia, juga mengenai aspek perlindungan privasi dan data pribadi terhadap penggunaan kecerdasan artifisial tersebut khususnya dalam sektor Insurtech. Selain dari itu, penelitian ini juga akan menganalisa bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) kecerdasan artifisial tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan berbasis kepustakaan dengan jenis data sekunder untuk dianalisa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kecerdasan artifisial harus memenuhi aspek ethical & trustworthy, serta pada dasarnya kecerdasan artifisial merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur dalam UUD 1945 beserta berbagai aturan hukum antara lain UU Sisnas IPTEK dan juga UU ITE beserta berbagai turunannya. Lebih lanjut, sebagai suatu inovasi digital, kegiatan usaha Insurtech tidak saja tunduk pada aturan hukum yang berlaku pada sektor jasa keuangan, namun juga kepada ketentuan yang berlaku dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk dalam hal perlindungan terhadap privasi dan data pribadi dalam sektor Insurtech, meskipun prinsip perlindungan dalam kedua sektor tersebut tidak sepenuhnya harmonis. Sebagai suatu bahan analisa, dikaji Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi dari Qoala suatu brand yang bergerak dalam usaha Insurtech. Selain itu sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dalam litbangjirap kecerdasan artifisial dapat merujuk pada perspektif hukum administrasi negara, perdata, maupun juga pidana.

The rapid development of technology in this Industrial Revolution 4.0 era has increased digital innovation in various business sectors, one of them is a technology-based insurance business or Insurtech. The business process of Insurtech utilize an artificial intelligence-based application or website platforms as an electronic system. This research focuses on the analysis of artificial intelligence regulations in Indonesia, as well as on the aspects of privacy and personal data protection towards the use of artificial intelligence, especially in the Insurtech sector. In addition, this research will also analyze the types of legal responsibility within the artificial intelligence’s research, development, assessment, and application (abbreviated as “litbangjirap”). The research use literature-based of normative juridical method with secondary data types analysis. Based on the research results, it is identified that artificial intelligence must fulfill the ethical & trustworthy aspects, and basically the artificial intelligence is part of science and technology which regulated under the 1945 Constitution and other laws and regulations including the National Science and Technology System Law and the Information and Electronic Transaction (locally known as “ITE”) Law together with its derivatives regulations. Further, as a digital innovation, Insurtech's business activities are not only subject to the applicable regulations in the financial services sector but also subject to the prevailing provisions on ITE which includes the protection of privacy and personal data matters, although the principles in both sectors are not fully harmonious. The Terms of Service and Privacy Policy of Qoala, a brand that engaged in Insurtech business, are reviewed as the analysis material. In addition, as a form of legal responsibility in “litbangjirap” of artificial intelligence, it referred to the state administrative, civil and criminal laws perspectives."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fabelza Safa Alifa
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, termasuk kewajiban untuk menyediakan informasi, memberikan akses, melakukan perbaikan, dan melindungi data pribadi dari pemrosesan tidak sah. Namun, terdapat pengecualian terhadap kewajiban-kewajiban ini dalam konteks kepentingan umum, salah satunya adalah kepentingan penyelenggaraan negara yang mencakup Pemilihan Umum. Penelitian ini menemukan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, data pribadi digunakan dalam berbagai proses, mulai dari pendaftaran dan verifikasi partai politik, penyusunan daftar pemilih, hingga pemungutan suara. Namun, penggunaan data pribadi dalam Pemilihan Umum sering kali menghadapi berbagai masalah. Contohnya, insiden kebocoran data pemilih, seperti pada data pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 dan tahun 2024. Data pribadi juga rentan disalahgunakan, seperti penggunaan Daftar Pemilih Tetap oleh partai politik untuk kepentingan kampanye, yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan pemilih dalam memperoleh hak pilih mereka. Temuan ini menunjukkan perlunya sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran data pribadi, serta peningkatan keamanan dan pengawasan dalam pengelolaan data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum dan lembaga terkait lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah berlaku, implementasinya dalam konteks Pemilihan Umum masih perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan data pribadi pemilih terlindungi dengan baik.

This study aims to analyze the regulation and implementation of personal data protection on General Elections in Indonesia. Based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, data controller has various responsibilities, that include providing information, giving access, rectifying, and protecting personal data from unauthorized processing. However, there are exceptions to these responsibilities in the context of state administration activities, such as general elections. This study finds that personal data is used in various processes of elections, ranging from the registration and verification of political parties, the preparation of voter lists, to the voting process. However, the use of personal data in elections often faces various problems. For example, there have been incidents of voter data breaches, such as those that occurred in the 2014 and 2024 elections. Personal data is also vulnerable to misuse, such as the use of the Voter List by political parties for campaign purposes, which should only be used for voters in exercising their voting rights. These findings indicate the need for stricter sanctions against personal data violations, as well as enhanced security and oversight in the management of voter data by the General Elections Commission and other related parties. This study concludes that although regulations on personal data protection are in place, their implementation in the context of general elections still needs to be strengthened to prevent further misuse and ensure that voters' personal data is well protected."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Uguy, Mediana Johanna Hendriette
"ABSTRAK
Pada akhir milenium ke dua ini, dengan laju pertumbuhan penduduk perkotaan empat sampai lima persen per tahun, diperkirakan empat puluh persen penduduk Indonesia atau sekitar tujuh puluh delapan juta jiwa akan tinggal di wilayah perkotaan. Untuk DKI Jakarta, jumlah penduduknya diduga akan menjadi tujuh belas setengah juta jiwa. Sedangkan kawasan Jabotabek yang perkembangannya tidak bisa dipisahkan dari DKI Jakarta, jumlah penduduknya akan mencapai tiga puluh satu setengah juta jiwa.
Jumlah penduduk yang tinggi dan langkanya lahan perkotaan mengharuskan dilakukannya berbagai upaya untuk meningkatkan daya dukung lahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun secara vertikal. Untuk bangunan hunian, pembangunan rumah massal seperti rumah susun bagi kota-kota besar seperti Jakarta merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan lagi.
Dalam proses desain rumah susun kendala utama yang dihadapi adalah biaya yang harus ditekan serendah mungkin namun tetap memberikan akomodasi yang memadai. Dengan kata lain, bagaimana menciptakan ukuran-ukuran ruang yang minimum, bagaimana mengoptimalkan penggunaan ruang, dan bagaimana membuat denah-denah perencanaan yang sederhana dan mudah dibangun.
Pendekatan ini menghasilkan lingkungan hunian yang mempunyai karakteristik khas yaitu kepadatan tinggi, ruangan-ruangan terbatas, dan kedekatan fisik antar rumah yang sangat ketat secara horisontal maupun vertikal.
Rumah bagi suatu keluarga, dalam berbagai bentuknya termasuk unit hunian atau satuan rumah susun, pada hakekatnya mempunyai tiga makna yaitu: menyediakan perlindungan fisik bagi keluarga, wadah bagi kegiatan-kegiatan keluarga, dan perlindungan psikologis terhadap tekanan-tekanan dari dunia luar.
Dengan kondisi lingkungan fisik demikian dan perhatian khusus pada aspek psikologis tersebut, studi ini menelaah secara khusus tentang perilaku spasial penghuni di lingkungan rumah susun.
Perilaku spasial merupakan kegiatan penggunaan ruang di sekitar individu untuk mengatur interaksi social. Perilaku spasial yang penting bagi desain perumahan adalah privasi, ruang pribadi (personal space), teritorialitas, dan kesesakan.
Penelitian yang dilakukan diarahkan untuk menjawab pertanyaan -pertanyaan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor perbedaan individu dan desain fisik apa saja yang berpengaruh pada privasi?
2. Bagaimana pengaruh privasi terhadap kesesakan?
3. Bagaimana perilaku ruang pribadi, teritorialitas, dan perilaku lainnya dari penghuni rumah susun untuk mencapai privasi harapan?
4. Alternatif desain apa saja yang dapat diusulkan untuk pengembangan rumah susun?
Penelitian dilakukan di Rumah Susun Tanah Abang dan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak distratifikasi (stratified random sampling) dan ditetapkan 100 responden terpilih yang selanjutnya dianalisis secara statistik dengan bantuan program Microstat. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji chi-square.
Rangkuman hasil Penelitian adalah sebagai berikut:
1. Tuntutan privasi penghuni rumah susun dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor lingkungan fisik. Terbukti adanya hubungan yang signifikan antara privasi dengan penghasilan, jenis pekerjaan, dan lama huni. Faktor lingkungan fisik yang terbukti ada hubungannya secara signifikan adalah luas unit hunian, kepadatan unit hunian, dan tipe rencana lantai.
2. Tipe rencana lantai berpengaruh pada jenis privasi berupa keinginan untuk menjauh dari gangguan kebisingan dan keinginan untuk membatasi keakraban dengan orang tertentu saja. Pada tipe cluster tingkat keinginan untuk menjauh dari gangguan kebisingan adalah tinggi, sedangkan pada tipe linier rendah. Pada aspek keinginan untuk membatasi keakraban dengan orang tertentu, kedua tipe menunjukkan tingkat yang sama-sama tinggi.
3. Ada hubungan yang sangat signifikan antara privasi dan kesesakan; makin tinggi tuntutan privasi, makin tinggi persepsi kesesakannya.
4. Untuk mencapai tingkat privasi yang diharapkan, penghuni rumah susun melakukan mekanisme kontrol berupa perilaku ruang pribadi, teritorialitas, dan perilaku lainnya. Beberapa indikasi dari adanya mekanisme kontrol tersebut adalah: tidak terpenuhinya ruang yang cukup untuk menjaga jarak dengan orang lain pada koridor dan tangga, pemberian identitas tertentu pada unit hunian atau blok bangunan, danadanya peraturan-peraturan tertentu yang dibuat oleh penghuni.
Dari segi desain arsitektur, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:
1. Di samping ukuran ruangan-ruangan yang dirasakan sempit oleh penghuni, denah-denah yang ada kurang memberikan fleksibilitas penggunaan ruang pada penghuninya. Dimensi ruangan yang kecil pada rumah susun merupakan konsekuensi logis dari biaya yang harus ditekan serendah mungkin sesuai kemampuan kelompok sasaran yang dituju, namun demikian harus tetap disediakan wadah yang memadai bagi keluarga yang menghuninya. Untuk itu rancangan ruang dan furniturnya harus mempunyai fleksibilitas tinggi dan berfungsi ganda. Fleksibilitas penggunaan ruang dan penggunaan furnitur memungkinkan penghuni menata ruang tinggalnya menjadi bermacam-macam pola, misalnya pola slang dan pola malam.Dalam menyediakan ruangan berfungsi ganda, ruang makan seharusnya digabung dengan ruang dapur, tidak dengan ruang tamu seperti diterapkan di rumah susun yang ada. Untuk tipe sangat kecil yang dihuni keluarga (T-21 ternyata dihuni oleh rata-rata 5 orang), harus disediakan ruang tinggal berfungsi ganda yang dapat dibagi menjadi minimal dua ruang untuk orang tua dan anak-anak. Ruang tinggal tidak dibagi menjadi ruang tidur dan ruang duduk, tetapi ruang I dan ruang II yang masing-masing berfungsi ganda.
2. Dalam desain unit hunian di RSKK maupun RSTA, tidak ada ruang peralihan antara selasar dan ruang tinggal. Untuk menyediakan privasi yang cukup, harus dibuat ruang peralihan dari yang bersifat publik (selasar) ke yang privat (ruang tinggal). Diusulkan untuk menempatkan ruang kerja yang berfungsi ganda: mempersiapkan bahan masakan, setrika, "ngobrol" dengan tetangga, dan lain-lain sebagai ruang peralihan tersebut, yang menjadi bantalan penyangga (buffer) antara selasar dengan ruang tinggal tempat berbagai aktivitas keluarga.
3. Ukuran lebar selasar dan tangga dirasakan tidak memadai oleh penghuni RSTA, sedangkan bagi penghuni RSKK hanya selasar yang dirasakan sempit. Ukuran lebar selasar dan tangga harus mempertimbangkan jarak sosial atau jarak untuk hubungan yang bersifat formal dan tidak akrab yaitu 1,3 m sampai 4 m. Namun dengan ukuran 1,5 m seperti lebar tangga di RSKK sudah dirasakan memadai oleh penghuni.
4. Diusulkan tipe rencana lantai linier ganda dengan rumah-rumah yang berhadapan untuk memperkembangkan rangsangan sosial atau interaksi ketetanggaan yang menyenangkan, di samping menyediakan ruang bersama pada tiap lantai bangunan. Namun agar memberikan privasi bagi tiap keluarga atau unit hunian, harus disediakan bantalan penyangga antara selasar dan ruang tinggal, dan letak pintu harus diatur berselang-seling sehingga tidak berhadapan langsung.
5. Konsep teritorialitas yang berfungsi personalisasi dan pertahanan dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan kenyamanan, keamanan dan keasrian lingkungan rumah susun. Sedapat mungkin semua ruang yang terbentuk di lingkungan rumah susun 'dimiliki" oleh individu atau kelompok. Namun juga harus diberikan batas yang jelas antara kepemilikan perorangan dan kolektif.
6. Guna minimasi biaya dan menyediakan fleksibilitas yang tinggi pada penghuni untuk menata huniannya, konstruksi bangunan rumah susun dapat dibatasi pada bagian-bagian yang kepemilikan dan kontrolnya kolektif, sedangkan bagian yang dimiliki dan penataannya diputuskan oleh individu, dibiarkan dibangun sendiri oleh penghuni sesuai potensinya.
Penelitian lebih jauh perlu dilakukan untuk mengungkap efek lanjutan dari penanggulangan (coping) akan tegangan-tegangan yang mungkin ada pada penghuni rumah susun; misalnya kemungkinan timbulnya sindrom 'ketidakberdayaan yang dipelajari? (learned helplessness) pada hunian sempit dan padat atau gejala-gejala fisiologis dan psikologis lainnya.
Juga perlu digali lebih jauh berbagai dampak positif jangka panjang berupa perubahan perilaku yang disebabkan oleh lingkungan fisik berupa desain yang spesifik.
Kesalahan atau kekurangan yang bersifat teknis bangunan pada desain rumah dalam perumahan massal akan dikalikan berlipatganda sehingga mengakibatkan kerugian atau pemborosan besar.
Tetapi kegagalan memahami interaksi perilaku dan lingkungan fisik tersebut dapat mendatangkan kerugian yang jauh lebih besar bahkan malapetaka berupa hancurnya lingkungan rumah susun secara keseluruhan, lingkungan fisik maupun sosialnya.

ABSTRACT
At the end of this second millennium, it is estimated that forty percents of Indonesian citizen, or about seventy eight million people, will live in urban area. In Jakarta, the number will reach seventeen and a half million.
The fact that the high density people is faced to the scarcity of land in urban area needs many efforts to improve the carrying capacity of the land. One of the efforts is to build the city vertically. For residential buildings, the choice of mass housing such as flats or 'rumah susun' is a necessity.
Extra attention must be paid to give the best acommodations within limited funds: how to set minimum room sizes and dimensions, how to optimize the use of space, and how to make simple plans which are easy to construct. The meaning of a house for a family in general is also valid for a dwelling unit in a flat_ At least there are three meanings of a house: providing physical shelter for the family, places for family activities, and psychological shelter from pressures of the outside world.
Giving special focus on the psychological aspect, this thesis studies especially the spatial behavior. Spatial behavior is to activities of using the space surrounding an individu to organize the social interaction. In housing design, the most important kinds of spatial behavior are privacy, personal space, territoriality, and crowding; which are the scope of this study.
The research itself is directed to answer these questions:
1. What factors of individual differences and physical design which relate to the privacy of the residents?
2. How does privacy relate to crowding?
3. How do the residents behave in personal space, territoriality, and other behavior to get the expected privacy?
4. What design alternatives can be proposed for better flat development?
The field research was taken place at the flats of Tanah Abang and Kebon Kacang, Central Jakarta. Stratified random sampling was applied and a hundred selected respondents were fixed. Then the data was analyzed statistically with the aid of microstate program. Testing of hypothesis was done by using chi-square test.
The findings of this research are:
1. The privacy of flat residents is related to individual and physical environment factors. There are significant relations between privacy and the salary, the type of the earn of living, and how much time the residents have been living in the flats. The physical environment factors which relate significantly to privacy are the area of the dwelling unit, the inner density, and the type of floor plan.
2. The floor plan type is related to the need of avoiding noise and the need of limiting the intimacy to certain people. The need of avoiding noise on the cluster type is high but on the linear type is low. For the need of limiting the intimacy, both type are high.
3. There is a very significant relation between privacy and crowding; the higher the privacy the higher the crowding.
4. In order to get the expected privacy, the residents do control mechanisms such as personal space, territoriality, and other behaviors
From the architectural design aspect, it can be pointed out several findings and alternatives:
1. For the very small dwelling unit (T-21 or smaller) the need of flexibility is a necessity. The flexibility of using rooms and furniture gives the residents the availabilities to create various room patterns, such as day pattern or night pattern. In a small unit for a family, it should be provided a multifunction room that can be separated into two rooms; room I for the children and room II for the parents.
2. There should be a transitional space between public and private zone in a house. The alternative design is to place multifunctional worked room between the corridor and the living room.
3. The width dimensions of corridors and stairs in flat building should fit the social distance or the distance to keep formal and not intimate communication between two people or more.
4. In order to propose social interaction among the residents and also provide privacy, the floor plan type should be the twin corridor and the doors face each other are arranged alternately.
5. The concept of territoriality which has the functions of personalization and defense can be used to make the environmental management of the flat more easier. But there should be a straight boundary that differs the individual and collective property.
6. For minimizing cost and providing high flexibility, the design and construction of a flat should allow the residents to build the individual parts, which are notcollective properties, of the building by themselves.
More researches need to be done to find probable aftereffects of coping with the stresses which probably exist in the environment. Besides that, the positive impacts that may become of, should also be learned.
Technical mistakes made in mass housing design could result in multiple loss or wastefulness, but the failure of understanding the interaction between behavior and certain physical environment we built, may plunge the environment in disaster.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Feronica
"Hingga saat ini belum ada kompilasi aturan hukum dan etika bagi pers ketika memberitakan proses peradilan pidana. Aturan yang tersebar menyulitkan pers mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, hal utama yang dibahas dalam tesis ini ialah hukum dan etika tersebut kemudian membuat kompilasinya. Pembahasan selanjutnya lebih fokus pada hukum dan etika pers ketika memberitakan privasi pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, serta hukum dan etika pers dalam siaran langsung sidang pengadilan. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber. Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap wartawan, perusahaan pers, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, ahli hukum, penasihat hukum, dan keluarga korban. Hasil penelitian menyarankan adanya penelitian sosiologis lebih lanjut mengenai penerapan asas praduga tak bersalah yang dihubungkan dengan penyebutan identitas tersangka dan terdakwa; saran bagi Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia agar menyusun aturan yang lebih rinci mengenai privasi yang boleh diberitakan dan kepentingan umum yang menjadi pengecualian dari penghormatan terhadap privasi seseorang; saran bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, juga pers, agar saling bekerja sama (kooperatif) dengan tetap memahami hukum dan etika profesi satu sama lain; dan saran bagi pers agar diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi yang mengikutsertakan materi pemberitaan proses peradilan pidana secara khusus.

Until now there is not a compilation of laws and ethics for the Indonesian press in reporting the criminal justice process. So the scattered laws have given some problems for the press in knowing their rights and duties. Therefore the main problem which is discussed in this thesis is about the press laws and ethics with their compilation. The further discussion is more focused on the laws and ethics for the press in reporting the privacy of the persons who are involved in the criminal justice process, and the laws and ethics for the press in making the direct broadcasting from the criminal court. This research used analytic descriptive interpretation by using the library books and sincere interviews with the resource persons. The researcher collected the primary data through the literary study and got the secondary data by a sincere interview with the journalists, the press company, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, the law experts, the lawyers and the family of the victim. The result of this research suggests a further sociological research about the application of the principle for the innocent presumption which deals with the identity of the accused. The other suggestions are directed to the Dewan Pers and Komisi Penyiaran Indonesia to arrange the more detailed rules about the privacy which are allowed to be broadcasted for the respect of privacy and the criteria which can be excluded for the public interest. The persons who are concerned with the criminal justice process, including the journalists are suggested to be more understanding and cooperative with each other in dealing with their laws and ethics professions. Finally the journalists are suggested to follow a professional education which includes particularly about the broadcasting of the criminal justice process as one of the subjects."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27940
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Irma Melissa
"Keamanan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling utama. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk menciptakan keamanan di lingkungannya, baik lingkungan rumah maupun tempat mereka beraktifitas sehari-hari seperti bangunan-bangunan publik berupa perkantoran maupun pertokoan. Sekarang ini isu keamanan di suatu gedung menjadi prioritas utama bagi pengelola gedung, terutama sejak terjadinya serangan terorisme dan ancaman-ancaman yang bertujuan mengganggu keamanan umum. Untuk terhindar dari gangguan keamanan berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan keamanan suatu area, terutama bangunan-bangunan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat seperti sarana publik.
Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menciptakan pengendalian akses ke suatu gedung atau bangunan. Pengendalian tersebut dapat ditempuh dengan menutup akses pintu masuk tertentu ataupun menambah fasilitas keamanan seperti pos keamanan. Adanya perubahan-perubahan tersebut dapat memberikan pengaruh pada disain suatu bangunan. Pengawasan, territorial, akses dan kontrol suatu area merupakan beberapa faktor penting dalam upaya peningkatan keamanan ini. Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi perubahan yang ada dalam pengendalian akses dan dengan sendirinya keterkaitan keamanan berpengaruh dalam arsitektur suatu bangunan, sehingga merubah ruang arsitekturnya.

Security is one of the essential needs of human being. Various measures are taken by human beings to create security in their environment whether related to their residential area or in locations where they do their daily activities such as public spaces like office buildings and shopping centers. Currently security issue has been the main priority of building management especially since the terrorist attack and incoming threats aiming at disturbing public security. In response to those threats that disturb public security, various preventive actions are taken to reinforce the safety of spaces and areas especially those mostly visited by the people.
One way frequently applied is to create a control access to a building. The control can be implemented by closing the access to certain entrances or by providing security facilities such as security station. These modifications will certainly affect the original design of a building. Surveillance, territory, access and control of an area are several important factors in the effort of enhancing the security of a space. These factors will play a role in the existing modifications in access control. Consequently security relation will affect the architectural aspect of a building and will certainly lead to modification of its architectural space.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2009
S51604
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Meutia Rin Diani
"Ketunarunguan mempengaruhi cara persepsi ruang, proteksi diri, dan komunikasi penyandang tunarungu. Demikian juga kebutuhan ruangnya. Salah satunya adalah akses visual. Akses visual tidak hanya bersifat langsung tetapi juga bersifat tidak langsung. Terdapat aspek-aspek penting yang menentukan kualitas akses visual yang baik bagi penyandang tunarungu, yakni keberadaan elemen pendukung askes visual, posisi, tata ruang, jarak, visibility, ukuran, dan penerangan. Tingkat kewaspadaan, aktivitas, kebutuhan akses visual dan privasi juga dibahas. Terdapat perbedaan kebutuhan askes visual di tempat privat dan publik. Terdapat konflik yang ditimbulkan oleh elemen akses visual: konflik terkait kesulitan akses visual, konflik privasi dan konflik pembatasan akses. Pengetahuan mengenai peranan dan konflik akses visual yang dihadapi penyandang tunarungu, dapat memberi sumbangan yang bermakna dalam penciptaan arsitektur yang ramah bagi penyandang tunarungu.

Deafness affects the deaf's way of space perception, self protection, communication and space requirement. One of the needs is visual access. Visual access can applied directly and indirectly. There are important aspects that determine the quality that give benefit or good for visual access of the deaf such as elements that support visual access, position, space/room arrangement, distance, visibility, measurement and lightness. Level of alertness, access need and privacy will also be discussed due to their importance in influencing the deaf. There is a difference between visual access in private place and in public. Visual access elements may rise conflicts includes those related to difficulties conflict that meets visual access need, privacy conflict and conflict that limits visual access. Knowledge on the role and conflict of visual access faced by the deaf would be a significant contribution in creating a friendlly architechture for them."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010
S51568
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>