Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query
cover
T. Aditya Nugraha
"Setiap manusia membutuhkan privasi dalam berkegiatan. Hal tersebut menyebabkan manusia membentuk teritori baik secara fisik maupun non-fisik. Apabila teritori ini dilanggar orang lain, maka orang itu diangap mengganggu privasi. Teritori yang dibuat manusia tidak hanya bisa dilanggar secara visual, namun juga secara aural (bunyi). Privasi dari segi bunyi ini disebut dengan 'privasi akustik'. Dalam buku-buku tentang perancangan akustik ruang dalam bangunan, salah satu bahasannya adalah mengenai perlunya privasi akustik, terutama dalam bangunan kantor atau multi-residences. Privasi akustik harus dijaga dengan meredam aliran bunyi antar-bilik (dalam gedung kantor) atau antar-hunian (dalam bangunan multi-residences).
Dalam skripsi ini saya akan membahas mengenai privasi akustik dalam bangunan multi-residences, yaitu rumah kos mahasiswa. Saya ingin meninjau bentuk privasi akustik yang ada di rumah kos mahasiswa sekarang. Apakah sesuai dengan teori privasi akustik yang ada dalam buku- buku perancangan akustik? Kemudian saya ingin melihat juga bagaimana pendapat dari para penghuninya sendiri. Saya melihat adanya kemungkinan bahwa penghuni tidak merasa terganggu sama sekali dengan kondisi privasi akustik yang kurang baik. Dengan skripsi ini saya ingin melihat, bagaimana bentuk privasi akustik yang sebenarnya dibutuhakan oleh penghuni bangunan kos mahasiswa?

Every human being needs privacy in doing his/her activities. That need drives humans into making their own territories both physically and non-physically. If these territories were to be crossed by another person, then that person is considered disturbing the other's privacy. The territories marked by humans not only can be crossed visually, but also aurally (by sound / noise). This kind of privacy, which can be disturbed aurally, is called 'acoustic privacy'. In some textbooks about acoustic design in architecture, one of the main topics often discussed is about acoustic privacy, especially in office or multi-residences buildings. The acoustic privacy in those buildings has to be maintained by absorbing the sound waves that are transferred between cubicles (in offices) or between residences (in multi-residences building).
In this thesis I will discuss about acoustic privacy in a type of multi-residences buildings, that is foster homes for college students. I am going to observe the current condition of acoustic privacy in those buildings. Are they in agreement with the theories about acoustic privacy in the textbooks about acoustic design? I also want to take note of the residents? opinions on the issue. I see that there is a possibility that the residents may not feel disturbed at all with a not-so-good acoustic privacy condition. Through this thesis I would like to observe, what is the most suitable form of acoustic privacy that these residents of foster homes for college students need?
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011
S846
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Wellza Ardhiansyah
"ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat pada semua bidang,
perkembangan dimaksud terutama dibidang ekonomi, keuangan, dan
perdagangan yang akan memberikan dampak pula terhadap hukum tidak satu
pun negara yang menutup diri, termasuk Negara Indonesia sebagai anggota
masyarakat internasional. Negara Indonesia sebagai anggota masyarakat
internasional telah meratifikasi konvensi internasional, salah satunya adalah
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik), artinya mengesahkan dan mengundangkan
kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik ke dalam hukum nasionalnya
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Bahwa
selanjutnya juga Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mempunyai
kewajiban perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan kekuasaannya,
melalui konstitusinya yang diatur pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945, melalui Undang-Undang yang diatur pasal 32 Undang-Undang tentang
Hak Asasi Manusia dan melalui 3 (tiga) pertimbangan Putusan Mahkamah
Konstitusi yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
006/PUU-I/2003 tertanggal 30 Maret 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-VIII/2010 tertanggal 24
Februari 2011 telah melindungi hak privasi yang merupakan hak asasi manusia
warganegara Indonesia, namun pelaksanaan perlindungan hak privasi dalam
hukum nasional di Indonesia secara pratiknya masih terdapat konflik, khususnya
dikaitkan dengan pratek penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum dan atau aparat negara yang lain khususnya dikaitkan dengan proses
penyadapan dalam kepentingan penegakan hukum dan kepentingan intelijen
negara. Oleh karena dari kesepuluh undang-undang yang mengatur kewenangan
penyadapan tersebut pengaturannya bersifat umum dan sektoral, serta tidak
secara jelas, terang dan tegas mengatur mengenai tata cara, mekanisme
pemantauan pelaksanaan penyadapan bahkan tidak mengatur mekanisme
komplain yang secara khusus disediakan untuk warganegara yang merasa
dirugikan atas pelaksanaan penyadapan tersebut. Maka dikuatirkan akan
melanggar hak privasi yang merupakan dasar dari perlindungan hak asasi
manusia.

ABSTRACT
Development of science and technology is fast on all fronts, especially in the field
is the development of economic, financial, and trade that will give effect to the
law also states that none of them shut down, including the State of Indonesia as a
member of the international community. State of Indonesia as a member of the
international community has ratified international conventions, one of which is
the International Covenant On Civil And Political Rights, that passed and enacted
international covenants on Civil and Political Rights into domestic law by the Act
Republic of Indonesia Number 12 of 2005. Furthermore state that Indonesia is a
country of law, which has the protection of human rights obligations in the run
rule, governed by its constitution Article 28 Paragraph G (1) of the Constitution of
1945, through Act that regulated article 32 of Law on the Right Human Rights
and through three (3) consideration of the Constitutional Court, Decision of the
Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 006/PUU-I/2003 dated
March 30, 2004, the Constitutional Court Decision No. 19 dated 012-016-
019/PUU-IV/2006 December 2006 and Decision of the Constitutional Court of
the Republic of Indonesia Number 5/PUU-VIII/2010 dated February 24, 2011 has
been protecting the privacy rights of a citizen of Indonesia human rights, but
implementation of the protection of privacy rights in national laws in Indonesia
are practical there are conflicts, particularly associated with practical conducted
by law enforcement officers or law enforcement and other state officials,
especially associated with the process of tapping the interests of law enforcement
and intelligence interests of the state. Because of the ten laws governing
wiretapping authority is general and sector arrangements, and not as clear, bright
and clear set of procedures, implementation of monitoring mechanisms do not
even regulate wiretapping complaint mechanisms that are specifically provided
for citizens who feel aggrieved over implementation of these intercepts. Then the
concern would violate the privacy rights that are the foundation of human rights
protection."
2012
T30645
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dece Wanda Sari
"Skripsi ini membahas penelitian mengenai pelanggaran Hak atas Privasi pada kasus pelanggaran privasi artis terkenal pada media elektronik melalui siaran televisi. Pemberitaan media televisi mengenai kasus tersebut telah melanggar hak atas privasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia para artis yang telah dijamin Konstitusi dan Undang-Undang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini menyarankan perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta memperbaharui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran agar mengatur secara detail mengenai perlindungan terhadap privasi khususnya pada media televisi.

This mini-thesis discusses the research on the violation of Right to Privacy in regards to the case of private data disclosure of Ariel famous celebritites on electronic media through television broadcast. Such television media broadcast of this case was in violation with the right to privacy which is one of the celebrities human rights guaranteed by the Constitution and laws. This research is a normative research with qualitative approaches.
The result of this research suggests the amendment of the Law No. 40 of the year 1999 on Press and Law No. 32 of the year 2002 on Broadcast, and also suggest to renew the Guidelines of Broadcast Behavior and Broadcast Standard Program so that it will provide detailed regulation on the protection of privacy, especially on television media.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24987
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Khaira Dewi
"Tesis ini membahas perilaku komunikasi masyarakat Indonesia era web 2.0 khususnya pengguna situs jejaring sosial Facebook dengan menggunakan rnetode Multi-sited ethnography sebagai metode baru untuk memahami budaya penggunaan teknologi.
Berdasarkan Communication Privacy Management Theory, penelitian ini mampu menjelaskan bagaimana dialektik yang terjadi pada pengguna Facebook saat memutuskan melakukan pengungkapan atau menjaga privasi di Facebook.
Hasil penelitian ini adalah karakter pengguna Facebook terdiri dari introven-extroven, optimis-pesimis, dan ceria-pemurung. Facebook digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan curahan hati dan hiburan. Terdapat kriteria pengungkapan yang berbeda antar pengguna Facebook. Fasilitas memberi komentar di Facebook pada satu sisi disenangi, tapi di sisi lain menyebabkan perasaan tidak nyaman karena orang yang dikomentari tidak mcmiliki kontrol sepenuhnya pada komentar-komentar ini.
Terakhir,Comunication Privacy Management Theory pcrlu diperluas dalam konteks komunikasi melalui Facebook.

This thesis discusses the communication behavior of the Indonesian people, especially the era of web 2.0 social networking site Facebook users using Multi- sited Ethnography as a method to understand the new culture of technology.
Based on the Communication Privacy Management Theory, this research is able to explain how the dialectics going on Facebook users when they decide to disclose or keep the infomation private on Facebook.
Results of this research is the user?s Facebook consisting of introvert-extrovert, optimistic-pessimistic, and cheers-gloomy. Facebook is used as a tool to reveal and entertainment There are different criteria between the Facebook users. Facilities to provide comment on the Facebook groove on one side, but on the other hand cause a feeling of uncomfort because people who do not have full control on the comments.
Finally, the Communication Privacy Management Theory needs to be enlarged in the context of communication through Facebook.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T32054
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Harzy Randhani Irdham
"Skripsi ini membahas mengenai adanya indikasi pelanggaran privasi yang dilakukan oleh Google melalui salah satu produknya yaitu, Gmail, karena tindakan pemindaian konten surat elektronik yang dilakukannya untuk memuat iklan yang sesuai dengan profil pengguna. Tindakan yang disebut juga dengan profiling ini dapat dinilai sebagai sebuah tindakan penyadapan yang melanggar privasi penggunanya.
Terkait hal ini, pengaturan perlindungan privasi di beberapa negara berbeda dan hasil penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah harus mempertegas perlindungan privasi khususnya terhadap konsumen online konsumen/pengguna internet merasa aman dalam kegiatannya di dunia online.

This academic writing attempts to deal with the indication of privacy violation done by Google, through one of its product, Gmail. They scanned content of email so it can run ads that match the user profile. This action which is called profiling could be considered as an act of interception and violates the privacy of its users.
Regarding this, regulation which arrange the protection of privacy is different in many countries and this writing result suggest that government should reaffirm privacy protection especially toward online consumer so that they could feel safe and secure in their activities in online world.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46819
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ery Bramana Sakti
"Skripsi ini membahas mengenai privasi dari pengguna gadget saat ia berada di dalam ruang publik. Gadget memungkinkan penggunanya untuk mendekatkan diri pada orang lain yang memiliki jarak secara spasial yang jauh dan mengisolasi diri dari orang lain di ruang publik yang memiliki jarak spasial dekat namun memiliki jarak emosional yang jauh. Kegiatan yang sifatnya personal tersebut kemudian kontras dengan keberadaan subyek di ruang yang sifatnya publik, dimana ia akan memiliki publisitas yang seluas-luasnya. Analisa dilakukan untuk melihat bagaimana ruang digunakan dan subyek berperilaku dalam kondisi ruang publik yang ramai maupun sepi. Dari hasil analisa kemudian ditemukan bahwa pengguna akan melakukan upaya-upaya untuk mengubah ruangnya untuk bisa mendapatkan privasi yang ia inginkan. Pada saat ruang tidak dapat diubah, pengguna akan memanfaatkan tubuhnya dan menggunakan elemen ruang yang tidak bergerak untuk bisa mendapatkan privasi yang ia inginkan. Selain itu, ditemukan bahwa pada pengguna gadget, privasi yang dibutuhkan tidak hanya terhadap isi dari gadget yang ia gunakan, namun juga pada keamanan dirinya dan barang bawaannya. Ini menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi menyebabkan perlunya perubahan pada ruang publik untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan baru yang muncul akibat adanya bentuk kegiatan baru.

Gadget can be use to connect different people from different location with near emotional distance. It also can be use to isolate its user from stranger in his/her vicinity. Using gadget, which has its personal value in the acitvity, in public space is in contrast with the publicity character of a public space. Contrasting value of personal and public may introduce several problem in gadget usage in public space. Therefore, it’s required to analyse how gadget user use the space and place around his/her and see how they react to crowded and empty public space. From the analysys there are several finding regarding the use of gadget in public space. First, gadget user in public space will try to change their surrounding space to meet their privacy needs. When the space cannot be change at all or the user needs are not meet by the change, gadget user will use their body and other static element surrounding them to meet their privacy needs. Privacy needs of gadget user in public space are not only for the privacy of the personal activity in gadget usage, but also in securing physical safety of the user and their personal belonging. This show how technology advance may force public space design to acknowledge and accommodate or adapt to new needs for people doing new activities that introduce by the technological advances.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014
S56783
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Biegel, Stuart
St. Paul, MN: Thomson/West, 2012
344.07 BIE e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Kimiko Kanani Widjaja
"ABSTRAK
Di jaman dimana teknologi merajalela ini, media-media sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat Acquisti Gross, 2006 . Dikarenakan oleh hal ini, media-media sosial tersebut bukan hanya menjadi basis untuk mengisi waktu luang, namun juga sebagai bagian dari rutinitas para pengguna Debatin et all., 2009 . Karya ilmiah ini ditulis dengan tujuan untuk menginvestigasi Facebook, salah tau jenjang media sosial terlawas di dunia. Lebih tepatnya lagi, karya ilmiah ini membahas topik hak privasi dan isu keamanan akun pribadi dengan menggunakan Ritualized Media Theory yang dikelolah oleh William Carey.

ABSTRACT
The existence of social media platforms is continuously penetrating our society Acquisti Gross, 2006 . This causes said platforms to not only act as a form of leisure, but also a routine in the daily activities of its users Debatin et all., 2009 . This research paper explores the perception university students have towards Facebook, one of the world rsquo s leading social media platforms, specifically in terms of their awareness towards the privacy and personal safety their accounts have, and to see whether or not the Ritualized Media Theory proposed by William Carey is valid.The existence of social media platforms is continuously penetrating our society Acquisti Gross, 2006 . This causes said platforms to not only act as a form of leisure, but also a routine in the daily activities of its users Debatin et all., 2009 . This research paper explores the perception university students have towards Facebook, one of the world rsquo s leading social media platforms, specifically in terms of their awareness towards the privacy and personal safety their accounts have, and to see whether or not the Ritualized Media Theory proposed by William Carey is valid."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Putri Lestari
"Ruang berkumpul atau ruang komunal warga di Rusunawa dapat dilihat sebagai teritori yang di kontrol dan dikuasai oleh kelompok-kelompok sosial tertentu berdasarkan kebutuhannya. Teritorialitas yang merupakan upaya kelompok sosial mengklaim suatu area geografis, bersangkutan dengan kebutuhan interaksi sosial warga. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang melatarbelakangi terciptanya teritori dan mengetahui apa yang penghuni lakukan untuk menciptakan teritori tersebut. Berdasarkan hasil tinjauan teori dan analisis studi kasus, kebutuhan derajat privasi dan fitur desain peran penting dalam menciptakan teritori yang kemudian dapat menghadirkan ruang interaksi sosial bagi warga Rusunawa.

Gathering spaces or communal spaces of Rusunawa residents can be seen as territory that controlled and managed by particular social groups based on their needs. Territoriality which is the effort of social groups to claim a geographical area, involved the social interaction needs of residents. This thesis aims to identify what lies behind the creation of territory and know what residents do to create the territory. Based on the theoretical review and analysis of case studies, the need for degree of privacy and design features are play the significant role in creating territory which then can present social interaction space for Rusunawa residents.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
S67929
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khalid Faruqi
"ABSTRAK
Perumusan Hak atas Privasi dalam Universal Declaration of Human Rights pada Pasal 12 dan International Covenant on Civil and Political Rights pada Pasal 17, serta pengaturannya dalam instrumen-instrumen HAM internasional regional, telah membuktikan bahwa ia adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional. Dalam penegakannya, hak atas privasi ini kerap berhadapan dengan praktik surveillance, khususnya surveillance terhadap komunikasi. Praktik surveillance ini adalah tindakan yang dilarang dan berpotensi melanggar hak atas privasi seseorang. Namun demikian aparat penegak hukum di mana pun di dunia ini kerap melakukannya dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk penegakan hukum.

ABSTRAK
The formulation of the right to privacy in the Universal Declaration of Human Rights in Article 12 and the International Covenant on Civil and Political Rights in Article 17, and its arrangements in regional international human rights instruments, have proven the right as part of a unified human rights. In its enforcement, the right to privacy is often deal with surveillance practices, particularly communications surveillance. This surveillance practice is prohibited and potentially violate a person 39 s right to privacy. However, law enforcement officers over the world keep the practice with consideration of the need for law enforcement."
2017
S68037
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>