Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Digital piracy merupakan fenomena yang seringkali luput dari kategori tindakan yang melanggar hukum. Minimnya kesadaran masyarakat menunjukkan adanya norma subjektif bahwa tindakan ini tidak merugikan siapapun dan justru memiliki dampak positif. Pola penyebaran konten digital bajakan penting untuk diteliti karena bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh para pelaku dalam menghindari pengawasan dan menjadi petunjuk bagi pihak berwenang untuk melaksanakan tugasnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan didukung oleh wawancara dan observasi daring. Analisis konten digunakan dengan menggunakan theory of planned behavior, rational choice theory, dan konsep stealth, challenge, anonymity, reconnaissance, escape, multiplicity (SCAREM). Berdasarkan hasil analisis dari data yang telah dihimpun, terdapat pola penyebaran sistematis oleh pelaku digital piracy dalam melakukan tindakannya dan membuatnya sulit untuk terdeteksi oleh penegak hukum. Fenomena ini terus bermunculan karena mudahnya seseorang dalam mengakses konten bajakan, sikap positif terhadap tindakan digital piracy, serta norma subjektif yang mewajarkan hal tersebut. Secara keseluruhan, digital piracy merupakan salah satu perwujudan dari adanya pergeseran subkultur dari dunia nyata ke dunia maya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah, perusahaan penyedia layanan video streaming, dan pengguna internet untuk bekerja sama dalam menanggulangi digital piracy.

---

Digital piracy is a phenomenon that often goes unnoticed as an illegal act. The lack of public awareness indicates a subjective norm that this act doesn’t harm anyone and has positive impacts. The pattern of distribution of pirated digital content is important to study because it aims to identify the strategies used by perpetrators to avoid surveillance and provide clues for authorities to carry out their duties. The data in this study is literature study and supported by interviews and online observations. Content analysis is used using theory of planned behavior, rational choice theory, and concept of stealth, challenge, anonymity, reconnaissance, escape, multiplicity (SCAREM). Based on the analysis, there is a systematic distribution pattern by digital piracy actors in carrying out their actions and making it difficult to be detected by law enforcement. This phenomenon continues to emerge due to the ease of accessing pirated content, positive attitudes towards digital piracy actions, and subjective norms that justify it. Overall, digital piracy is one of the manifestations of a shift in subculture from the real world to the virtual world. This study is expected to provide recommendations for the government, video streaming service providers, and internet users to combat digital piracy."

"Kebutuhan kaum dewasa perkotaan Jakarta dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya mendorong pembentukan sebuah third place di ruang kota sebagai ruang ‘escape’. Kehadiran third place tersebut tidak lepas dari peran makanan dan minuman yang meningkatkan produktivitas sebuah ruang, khususnya third place. Skripsi ini membahas bagaimana pengaruh makanan dan minuman, khususnya kopi dalam pembentukan interaksi dan privasi di beberapa jenis tempat minum kopi yang berbeda, yaitu warung kopi dan kedai kopi franchise. Dari pengamatan yang dilakukan di masing-masing tempat didapatkan bahwa di kedua tempat tersebut menawarkan kualitas ruang third place sehingga mendorong terciptanya interaksi dan privasi yang menghasilkan sociopetal spacing dan sociofugal spacing dengan komposisi yang berbeda. Komposisi ruang sociopetal dan sociofugal tersebut merupakan hal yang potensial dalam menjawab kebutuhan akan ruang ‘escape’.

---

The needs of Jakarta’s adults to fulfill their psychological needs have encouraged the formation of third place in urban space as an escaping place. The presence of third place is strictly related to the role of food and beverage which increase the productivity of a space, especially in third place. This research discusses how the influence of food and beverage, especially coffee, in creating interaction and privacy in some types of different coffee places, such as warung kopi and franchise coffee shop. According to the surveys done in each places, both places provide the quality of third place which create interaction and privacy which also produce the sociopetal spacing and sociofugal spacing in different compositions. Those compositions are the potential things in answering the needs of escaping place."

"Negara-negara di seluruh dunia saat ini telah terlibat dalam pertukaran informasi dalam bidang keuangan secara otomatis untuk melawan penghindaran pajak. Hal ini yang menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan. Latar belakang dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 seperti dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yaitu upaya pemungutan pajak untuk kepentingan pembangunan nasional masih mengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Menarik untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan, dan kemungkinan pelanggaran atas hak privasi yang diatur Undang-Undang Dasar 1945.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan terdapat perlindungan hukum yang yang ditawarkan aturan ini berupa pengamanan terhadap data nasabah yang dilaporkan oleh lembaga keuangan pelapor kepada Direktorat Jenderal Pajak terdapat beberapa bentuk, yaitu pemberlakuan enkripsi selama proses pengiriman data maupun penyimpanan, pemberlakuan Prinsip Kerahasiaan terhadap kegiatan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, review Global Forum OECD, dan mekanisme pengawasan internal oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Kementerian Keuangan. Selain perlindungan dan pengawasan yang telah disebutkan diatas, maka terhadap pelanggaran pasal Pasal 30 ayat (2) PMK-70/PMK.03/2017 seperti telah diubah dan ditambahkan oleh PMK-19/PMK.03/2018 akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tujuan Hukum dari diberlakukannya aturan keterbukaan informasi untuk tujuan perpajakan pada dasarnya tidak melanggar hak privasi yang diatur oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, namun aturan ini masih memiliki banyak kelemahan yang apabila tidak segera disempurnakan akan menimbulkan penyalahgunaan, atau kesewenang-wenangan dalam penerapannya.

---

Countries around the world today have been engaged in the automatic exchange of information in the financial field to combat tax evasion. This is the basis of the issuance of Law Number 9 Year 2017 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 on Access to Financial Information for Taxation Purposes. The background and objectives of Law Number 9 Year 2017 as described in the explanation of Law Number 9 Year 2017 namely the efforts of tax collection for the interests of national development are still experiencing constraints both derived from internal factors or from external factors. It is interesting to know how the form of protection, and the possibility of violations of privacy rights are regulated in the 1945 Constitution.This study uses normative legal research methods. The result of the research shows that there is protection offered by this rule. In the form of securing customer data reported by reporting agency to Directorate General of Taxation there are several forms, namely the application of encryption during the process of data transmission and storage, the application of Principles of Confidentiality to the access of financial information for tax purposes, OECD Global Forum Review and the internal mechanism control by the Directorate of Internal Compliance and Resource Transformation of Apparatus (KITSDA) of the Ministry of Finance. In addition to the above mentioned safeguards and controls, the violation of Article 30 paragraph (2) of PMK-70 / PMK.03 / 2017 as amended and added by PMK-19 / PMK.03 / 2018 shall be liable to criminal in accordance with the provisions in Article 41 of the Law on General Provisions and Tax Procedures is Law Number 16 Year 2009. The Legal Objectives of the enforcement of information disclosure rules for tax purposes do not in essence violate the right to privacy regulated by article 28F of the 1945 Constitution, but this rule still has many weaknesses that if not immediately perfected will cause abuse, or arbitrariness in its application."

"ABSTRAKRusunawa Jatinegara Barat merupakan konsep hunian publik vertikal yang di pilih pemerintah DKI Jakarta untuk menampung warga hasil relokasi Kampung Pulo. Warga Kampung Pulo selaku penghuni memperlakukan bukaan (jendela dan pintu) dengan cukup unik dan sesuai dengan kebiasaan di hunian terdahulu, yaitu, dengan cara membuka pintu namun, menutup secara total seluruh bidang jendela. Bukaan (jendela dan pintu) pada unit berperan penting bagi penghuni. Karena membatasi langsung area privat dengan publik pada sebuah hunian publik. Bukaan merupakan elemen yang mengakomodasi proteksi dan privasi bagi penghuni pada hunian publik. Selain itu, bukaan juga dimanfaatkan sebagai akses interaksi utama unit untuk menerima informasi dari lingkungan sekitar unit pada hunian publik. Penulisan skripsi ini bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan latar belakang tindakan penghuni terkait dengan bukaan pada unit rusunawa Jatinegara Barat. Serta, menemukan faktor apa saja yang mempengaruhi pola perilaku terhadap bukaan tersebut. Berdasarkan hasil tinjauan teori dan analisa studi kasus, kebutuhan proteksi dan privasi pada unit hunian publik berperan penting sebagai faktor memicu pola perilaku penghuni terhadap bukaan pada unit rusunawa Jatinegara Barat.

---

ABSTRACTRusunawa Jatinegara Barat is a concept of vertical public housing that has been chosen by DKI Jakarta government to accommodate inhabitants from relocation of Kampung Pulo. Kampung Pulos inhabitants as occupants treat openings (main window and door) with quite unique behavior and in accordance with previous habits, specifically, by open the door and close the whole window area. Openings (window and door) on unit take an important role for occupants. Because it directly defines the private and the public area in residential. Openings are element that accommodate occupants protection and privacy in public housing. Other than that, openings also become the main interaction access of each units to receive information from units surrounding environment in public housing. The thesis discusses about the occupants actions that related to openings in rusunawa Jatinegara Barat and discovers what factors that influence occupants actions against these openings. Based on theoretical analysis and case studies, the need for protection and privacy in residential units is a key to determine the factors of occupants actions against openings in rusunawa Jatinegara Barats units."

"Setiap orang yang telah berkeluarga umumnya bermimpi untuk memiliki rumah. Rumah selain sebagai tempat tinggal, bagi sebagian orang berfungsi sebagai aset dan lambang status sosial. Pada awalnya rumah adalah tempat berlindung, beristrahat dan menyimpan barang, namun kemudian menjadi cara untuk menunjukkan kesuksesannya. Pergeseran ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan rumah yang tinggi, besar dan mewah, bahkan untuk mendapatkan rumah yang diidamkan tidak jarang orang rela berhutang dengan cicilan selama bertahun-tahun. Islam tidak melarang muslim memiliki rumah yang luas, namun Islam melarang bermegah-megahan. Tidak semua muslim mengetahui hal ini, untuk itu dalam rangka menyampaikan dakwah maka perlu disusun konsep rumah Islami, sehingga umat Islam memiliki acuan yang berdasarkan Al Quran dan Hadits ketika akan mendesain rumahnya. Diantara konsep rumah Islami adalah terkait wujud fisik rumah, menjaga privasi, lay out kamar mandi, ruang yang fleksibel dan kontribusi terhadap kenyamanan lingkungan. "

"Pencahayaan alami dan visibilitas merupakan kebutuhan utama untuk kesehatan manusia di tempat tinggal. Namun, kedua hal tersebut belum tercapai pada hunian vertikal dengan massa bangunan yang berhadapan. Penelitian ini bertujuan melakukan optimasi pencahayaan alami dan privasi visual pada hunian vertikal dengan massa yang berhadapan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan melakukan survei kuesioner daring dan optimasi performa bangunan dengan simulasi. Populasi survei kuesioner adalah penghuni apartemen di Jakarta. Sampel yang diambil berjumlah 160 responden. Hasil analisis survei kuesioner akan digunakan sebagai acuan dasar standar privasi visual penghuni apartemen untuk optimasi pencahayaan alami dan privasi visual. Software simulasi performa bangunan menggunakan Rhinoceros Grasshopper dan plugin Octopus untuk optimasi. Luas jendela, dan jarak antar bangunan menjadi parameter dalam optimasi tersebut. Konfigurasi massa bangunan grid dan klaster menjadi perbandingan analisis, khususnya pada bangunan berbentuk T. Perhitungan optimasi menggunakan metode Elite yang akan menghasilkan beberapa opsi terbaik. Dari opsi tersebut akan didapat pertimbangan yang optimal untuk penentuan jarak bangunan dan luas bukaan (jendela). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan pencahayaan alami, privasi visual menjadi prioritas kedua

---

Natural lighting and visibility are major needs for human health in residential areas. However, these two things have not been achieved in vertical housing with opposite building masses. This study aims to optimize natural lighting and visual privacy in vertical housing with opposite masses. To achieve this goal, this research will conduct an online questionnaire survei and optimization of building performance by simulation. The population of the questionnaire survei is apartment residents in Jakarta. The sample taken is 160 respondents. The results of the questionnaire survei analysis will be used as a basic reference for visual privacy standards for apartment residents to optimize natural lighting and visual privacy. Building performance simulation software using Rhinoceros Grasshopper and Octopus plugin for optimization. The window area and distance between buildings, are parameters in the optimization. The mass configuration of grid and cluster buildings becomes a comparative analysis, especially for T-shaped buildings. The optimization calculation uses the Elitism method, which will produce the best options. From this option, more mature considerations will be obtained for determining the distance of the building and the area of ​​the opening (window). The results show that to optimize natural lighting, visual privacy is the second priority"

"Industri perbankan Indonesia telah mengeksplorasi dinamika rumit antara praktik perbankan tradisional dan lanskap layanan perbankan digital yang terus berkembang, dengan menekankan prinsip-prinsip dasar yang mendasari operasional perbankan. Transformasi digital menghadirkan tantangan tambahan, khususnya dalam menjaga informasi pribadi di tengah meningkatnya ancaman dunia maya dan aktivitas penipuan. Dalam hal ini, nasabah harus mendapat jaminan perlindungan dari Bank karena aktivitas penipuan di sektor perbankan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk meningkatkan data pribadi, Indonesia memberlakukan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), bersama dengan undang-undang yang ada, menetapkan kerangka kerja yang menyelaraskan inovasi dalam perbankan digital dengan pentingnya menjaga privasi klien. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini khusus mengenai kerangka hukum data pribadi berdasarkan hukum Indonesia dan tanggung jawab bank terhadap kebocoran data pribadi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memang mengatur data pribadi tertentu berdasarkan Pasal 4 UU PDP. Data pribadi tertentu berisi data kesehatan, data biometrik, data genetik, data kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi, di mana sektor perbankan biasanya menyimpan data biometrik pelanggan dan data keuangan dalam layanan Mobile Banking. Oleh karena itu, bank harus bertanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan data pribadi nasabah dengan menerapkan praktik Tata Kelola TI dan Manajemen Risiko yang kuat. Berdasarkan insiden seperti kebocoran data BSI dan kebocoran data Bank Jatim, penerapan undang-undang Indonesia mengenai perlindungan data pribadi nasabah harus ditingkatkan.

---

Indonesia's banking industry has explored the intricate dynamics between traditional banking practices and the evolving landscape of digital banking services, emphasizing the fundamental principles underpinning banking operations. The digital transformation introduces additional challenges, particularly in safeguarding personal information amidst a surge in cyber threats and fraudulent activities. In this instance, customers should be guaranteed a protection from Banks as the fraudulent activities in banking sector goes high these past few years. To enhance personal data, Indonesia enacted the Personal Data Protection (PDP) Law, in conjunction with existing legislation, establishes a framework that harmonizes innovation in digital banking with the imperative of preserving client privacy. The problems discussed in this study are specific to the personal data legal framework under Indonesia law and banks' responsibilities towards customers' personal data leaks. The source of data in this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The research results indicate that Indonesia does regulate specific personal data under Article 4 of the PDP Law. Specific personal data contains health data, biometric data, genetic data, crime data, child data, and personal financial data, in which, banking sectors typically stored customers biometric data and financial data in the mobile banking services. In accordance, banks should be responsible to protect consumers data privacy in Mobile Banking usage by having robust IT Governance and Risk Management practices in place. Relying on incidents such as the BSI data leak and Bank Jatim data leak, the implementation of Indonesia's laws regarding customers' personal data protection should be improved. "

"Skripsi ini membahas mengenai upaya keberatan atas informasi yang bersifat privasi dalam putusan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam hal pembatasan informasi berupa identitas para pihak yang dilindungi dalam putusan pengadilan dan upaya keberatan atas tidak dilaksanakannya pengaburan identitas sebagai informasi yang dibatasi. Dalam penyelesaiannya, pengadilan harus melindungi identitas para pihak sebagai bentuk perlindungan atas hak privasi serta memiliki mekanisme keberatan atas tidak dilaksakan pengaburan identitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berguna menjawab permasalahan skripsi ini berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Pada simpulan penelitian ini didapatkan bahwa Pengadilan dalam menjalankan pengaburan informasi harus lebih efektif dengan memperhatikan bahwa informasi yang seharusnya dikaburkan telah dilaksanakan dengan sepenuhnya dan diaturnya alasan pengajuan keberatan terhadap informasi yang tidak dilaksanakan pengaburan.

---

This undergraduate thesis will discuss the means of objection upon confidential information in courts decision in Indonesia, especially in the limitation of information, such as the identity of the parties that are protected in the courts decision and the means of objection for the failed implementation of blurring the identity of the parties as a form of information that is being limited. In the adjudication, court has to protect the identity of the parties as a form of protection on the rights of privacy as well as having an objection mechanism for failure of implementing the blurring of the identity.

In using the normative juridical method, this research will be able to answer the issue of the thesis based on the existing law. The conclusion of this research, it was found that the Court in carrying out the blurring of information should be more effective by taking into account information that should have been blurred had been carried out fully and to regulate the reasons for filing objections towards information that are not blurred."