Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis untuk menyusun kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi masalah-masalah kesehatan setempat. Pada pelaksanaannya menemui hambatan antara lain: kuatitas dari PTP yang kurang memadai, belum terealisirnya PTP sebagai input perencanaan kesehatan Dinas Kesehatan (Din.Kes) Dati II, belum terjawabnya masalah-masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dengan adanya PTP, kurangnya pembinaan PTP oleh Dinas Kesehatan Dati II. Penelitian ini bertujuan menganalisis aplikasi Perencanaan Tingkat Puskesmas pada tiga Puskesmas di Kabupaten Karawang, dengan menggunakan pendekatan sistem dan dibahas dengan analisis SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity, Threats). Menggunakan metode kualitatif dengan unit analisis Kepala Puskesmas, staf Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Dati II Karawang, Kepala Seksi Din.Kes Dati II Karawang, Staf Urusan Perencanaan dan Informasi Din.Kes Dati II Karawang, Camat, dan Petugas Penyuluh Lapangan KeIuarga Berencana Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, diskusi kelompok dan kajian dokumen. Penelitian dilakukan secara deskripsi analitik untuk menjawab permasalahan dalam penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas dengan pendekatan sistem dan dibahas dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan pedoman PTP yang digunakan masih mengacu pada pedoman PTP "Micro Planning" tahun 1986 dan belum mengacu pada pedoman PTP tahun 1993. Kurangnya komitmen Kepala Puskesmas dan Din.Kes Dati II dalam mendukung PTP. Dukungan lintas sektor untuk berpartisipasi dalam kegiatan Puskesmas masih terbatas. Tidak adanya jadwal tertulis dan menyeluruh pada awal tahun anggaran dari Din.Kes Dati II mengenai pengelolaan PTP selanjutnya dan program-program yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas. PTP sulit untuk menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, bila dikaitkan dengan target yang terlalu tinggi. Tidak adanya pengaruh kebijakan PTP yang sejalan dengan Peraturan Mendagri No. 9 tahun 1982 sebagai kontrol dari pelaksanaan PTP di Puskesmas maupun pengelolaannya di Din.Kes Dati II. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa saran, antara lain: perlunya suatu evaluasi dari hasil pelatihan pada tahun-tahun berikutnya, adanya informasi jadwal pengelolaan PTP selanjutnya di Din.Kes Dati II, perlunya komunikasi yang lebih aktif antara Puskesmas dengan Din.Kes Dati II dan antara Kepala Seksi dengan Urusan Perencanaan Din.Kes Dati II., meningkatkan komitmen Kepala Puskesmas dan Din.Kes Dati III dalarn mendukung PTP.

---

Community health center planning is a systematic activities process to arrange the activities and increase the quality of health services to the people in order to handle the health problems. In the execution, there are some obstacles for instance: the quality of the community health center planning is not good enough, there is no realization of community health center planning as an input of the health planning of health department (Dinas Kesehatan) Karawang regency, there are no solutions for health problems with the planning right now, least support for community health center planning by the department of health in Karawang regency.

The aim of the research is to analyze the application of community health center planning on three community health centers in Karawang regency, by using the approaching system that will be talked over by SWOT (strength, weakness, opportunity , threats) analysis.

Using the qualitative method with the analysis unit are: the chief of community health center, the staffs of community health center, the chief of the health department in Karawang regency, the chief of the health department section in Karawang regency, the staffs of the planning affairs and information of the health department in Karawang regency, the head of the district (Carat) and the officers of information of family planning. The techniques of collecting data are: in depth interview, focus group discussion, learning from the document. The research was done in descriptive analysis to solve the problems in managing the planning of community health center by the approaching system and will be discusses by SWOT analysis.

The results of the research shows the guide of community health center planning which is used still oriented to the guide of 1986 community health center planning, not to the 1993 guide. Least commitment of the chief of community health center and the department of health in Karawang regency in supporting community health center planning. Supporting from the sector to participate in the activities of it is still limited. There is no written schedule in the early budgetary year from the health department in Karawang regency on the planning management and the programs that must be done by the community health center. It is difficult to solve the health problems by the planning when it is connected to the high target. There is no effect of the policy of community health center planning refer to the minister of home affairs rule number 91 1982 as the controller of the execution in the public health center and in the management in the health department in Karawang regency as well.

Based on the result of the research, some suggestion can be brought forward, for instance: it needs an evaluation of the training results from the further years, there are some information about management schedule of further community health center planning, it needs more active communications, improving the commitment in supporting community health center planning."

"Buku yang berjudul "Library buildings: preparations for planning" ini membahas tentang perencanaan dalam pembangunan perpustakaan. "

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada analisis perencanaan Kerja Sama Direktorat Kerja Sama dan pengembangan tahun 2007 dalam melaksanakan kegiatan kerja sama dalam memenuhi segala kewajiban Indonesia dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.Penelitian menggunakan analisis perencanaan menurut stoner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari 50 orang responden dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan 50 orang lain dari Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Konsultan dan Sentra HKI Universitas Indonesia.Dari analisis terhadap basil kuesioner, disimpulkan bahwa : 1) Masih banyak pegawai di Direktorat Jenderal HKI yang belum mengetahui proses perencanaan di Direktorat Jenderal MI; 2) Begitu pula dengan responden dari pihak eksternal yang rata-rata belum mengetahui kegiatan di Direktorat Kerja sama dan Pengembangan;.. 3) Kegiatan Kerja Sama Intemasional dilaksanakan untuk memenuhi kewiban Indonesia sebagai anggota WTO dan WIPO; 4) Dengan Analisis SWOT maka Ditjen HKI dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan yang ada pada organisasinya; 4) Proses Perencanaan hares dilakukan oleh Ditjen HKI, berdasarkan hasil analisa data didapat perbedaan antara pihak internal dan eksternal mengenai kegiatan di Direktorat Jenderal HKI.

---

ABSTRACT

The Focus of this study is about international cooperation planning analisis at Directorate Cooperation and Development in the year of 2007 in case doing the cooperation in a Indonesia respect to the WIPO and WTO as a member. This is a Kuantitatif Research.

This Research is using planning analisis by Stoner. 100 Responden in this research which 50 responden from Directorate General Intellectual Property Rights and 50 responden are from Trade Department, Foreign Department, Intellectual Property Consultant and Intellectual Property Clinic from University of Indonesia.

From the quesioner, The following are the research results: 1) Employee in Directorate General Intellectual Property Rights does not knowing about the planning in their office; 2) From the Employee of Ekstemai they do not knowing about the system in Directorate General of Intellectual Property Rights; 3) The International Cooperation was built because Indonesia as a member of WIPO and WTO and must respect to the WTO and WIPO agreement; 4) By the SWOT analisis data Directorate General of intellectual Property Rights must do the planning program because from planning analisis we know the strongess and the weakness of our organization."

"In many ways this subject is not easy one, since the corporate communications function is relatively new, certainly to most European companies. The resources put behind corporate communications have not been as great as many have felt desirable, and the commitment of the company management has in many cases been, questionable. We are all still learning the best way of approaching this area, and then ten step that were outlined above should be taken as guilding steps rather that a definitive approach."

"Di Indonesia beraneka ragam jenis usaha oleh banyak kalangan telah dikembangkan, namun dalam pengembangan usaha perlu dilakukan perencanaan dan kelayakan usaha terutama pada kelayakan pasar dan kelayakan finansial. Perencanaan usaha yang dikembangkan pada penelitian ml adalah usaha makanan nngan Royal Crepes yang berlokasi di wilayah Pejaten Timur Jakarta. Permasalahan yang paling mendasar yang harus diselaikan pada usaha mi adalah (1) bagaimanakah Royal Crepes dapat mendiferensiasikan did dan kompetitor agar dapat menciptakan nilai Iebih dipasar dan (2) apakah usaha mi Iayak dijalankan berdasarkan aspek finansial. Alat analisis yang digunakan adalah seperangkat metode yang biasa digunakan dalam perencanaan usaha, seperti analisis makro, analisis persaingan, analisis pasar, analisis internal yang meliputi aspek pemasaran, dan keuangan. Untuk memutuskan usaha tersebut layak secara finansial digunakan alat analisis Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitabilitas Index (P1), dan Discounted Payback Period (PP). Berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan bahwa usaha Royal Crepes memiliki kelayakan usaha dengan kriteria investasi sebagal berikut : (1) untuk skenarlo pessimistic prediksi penjualan crepes adalah 100 pcs per had menghasilkan nilai NPV sebesar (Rp. 4.748.745); DPP selama 9 bulan 24 had; P1 sebesar (0.7)!RR sebesar 6.81%, dengan keputusan investasi tidak loyak; (2) untuk skenarmo mostlikely prediksi penjualan adalah 200 pcs per had menghasilkan nilai NPV Rp. 5.161.513; DPP selama 6 bulan 22 had; P1 sebesar 1.3; IRR sebesar 16.10%, dengan keputusan usaha Iayak; dan terakhir (3) untuk skenario optimistic predisksi penjualan adalah 300 pcs per had menghasilkan NPV sebesar Rp. 15.147.224; DPP selama 5 bulan 25 had; P1 sebesar 1.88; !RR sebesar 21.89%, dengan keputusan usaha layak, sehingga secara keseluruhan dengan ketentuan tersebut investasi mi layak dijalankan. Sebagai kesimpulan penelitian, usaha Royal Crepes merupakan salah satu alternatif usaha yang mungkin dapat dijalankan dengan balk karena potensi yang cukup besar. Hal ml disebabkan usaha seperti ml masih relatif jarang dijalankan secara profesional oleh sebagian orang. Sehingga dengan hasil analisis kelayakan usaha, usaha ml mungkmn dijalankan dengan ketentuan seperti yang telah disampaikan pada analisis diatas. Yang membedakan usaha mi dengan usaha sejenis lainnya adalah konsep usaha yang bersifat keliling sehingga memudahkan konsumen untuk dapat menikmati jajanan ml dimana saja. Berdasarkan kelayakan usaha secara finansial usaha ml layak untuk dijalankan namun jika dibandingkan dengan perhitungan dan pihak franchisor yang memprediksikanjangka waktu pengembalian modala adalah 2- 3 bulan, maka usaha Royal Crepes ml tidak layak untuk diteruskan, karena setelah usaha ml saya jalankan temyata waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal kurang lebih mencapai 9 bulan. Saran yang dapat saya benkan bagi yang ingmn menjalankan usaha ml adalah (1) perhatikan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan usaha mi, antara lain lokasi usaha yang strategis, dengan memiliki tempat yang potensial dekat dengan target pasar, dan kemudahan untuk dijangkau oleh pelanggan, produk makanan yang lezat dan bersih serta pelayanan yang berkualitas. (2) strategi yang yang thusulkan adalah strategi diferensiasi, karena usaha mi harus memilikl perbedaan dalam pelayanan, yaitu kemasan usaha yang dibuat menarik dan semakin memperkaya aneka rasa dan produk yang dikembangkan menggunakan metode Royal Crepes. (3) ketika menawarkan usaha mi sebaiknya franchisor lebih jelas lagi menggambarkannya, benkan secara lengkap kebutuhan awal untuk rnemulai usaha ini, seperti paket usaha yang dibutuhkan, kebutuhan akan bahan baku, biaya promosi dan training dan lain sebagainya. Sehingga para franchisee tidak akan merasa dirugikan ketika mereka memutuskan untuk mengambil usaha ml. Selain itu peianjian awal seperti biaya penginman bahan baku dicantumkan dengan jelas, apakah akan dibebankan kepada franchisor atau dibebaskan jika memesan diatas jumlah minimum pemesanan.

---

In Indonesia many kind of business have been developed by any kind of businessman, but developing a business we need to do the planning, and feasibility study specially on market feasible and financial feasible. Business plan which develop on this study is beverage of Royal Crepes located in Pejaten Timur Jakarta. Main problem from this study is (1) how Royal Crepes can make the differentiation from the competitor to create the extra value in the market, and (2) does the business feasibile to run based on financial aspect. Some tools are used for business plan. These tools are macro analysis, competitive analysis, market analysis, internal analysis include marketing and financing aspect. To make a decision about feasible or feasible related with financial, we used financial tools such Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Pro fitabilty Index (P1) and Discounted Payback Periode (DPI). Based on those result, show us that Royal Crepes is feasible to implement. The result coming from three criteria, those are: (1) For Pessimistic Scenario sales prediction are lOOpcs a day the NPV is (Rp. 4.748.745); Discounted Payback Period 9 month 24 days; P1 is (0.7); and IRR 6.81%; by this criteria, the business is not feasible to implement. (2) For Most-Likely Scenario sales prediction are 150pcs a day, NPV is Rp. 5.161.513; DPP is 6 month 22 days; P1 is 1.3; IRR is 16.10%; by this criteria, the business is feasible to implement. (3) For Optimistic Scenario sales prediction are 200pcs a day, NPV is Rp. 15.147.224; DPP is 5 month 25 days; P1 is 1.88; IRR is 21.89 %; by this criteria, the business is feasible to implement. For overall criteria, investment in this business is feasible. As a conclusion, Royal Crepes is an alternative business which possible to implement because this business have big opportunity. It because this business are rarely run professionally by some people. So that with the result of the feasible analysis, this business is possibly run with rule which have been submetted above analysis. Which differentiate this business with others are the concept is moble so that facilitate consumer to be able to enjoy this beverage everywhere. Based on business feasible related with fiancial the business are competent to run but in comparison with the calculation from the side of franchisor which prediction the return of capital is 2-3 months, this business improper to be continued, because after / run this business in reality time required for the return of capital more or less reach 9 months. Suggest for investor or businessman who will run this business are (1) Notice for aspects on the key success factor, paying attention the factors becoming key success of this business, for example strategic location, owned potential place close to market goals and amenity to be reached by customer, serve clean and delicious food product and also service which with quality. (2) the proposed strategy is strategy of differentiation, because this business had to have difference in service, that is the tidness of made business draw and progressively enrich multi various product and developed product use prodigal method of Royal Crepes. (3) when offering this business franchisor better clearer giving the picture of the business, giving completely early requirement to lunch out this, like required business package, requirement of raw material, expense of and promotion, employee training and others, so that all franchisee do not feel getting disadvantage when thems set mind on to take this business. Besides early agreement like expense delivery of raw material mentioned clearly, do will be charged upon franchisee or free if ordering above minimums amount of order."

"This research is conducted in order to study the perception of the communities living along the flood plain of river Progo,code,Winongo Gadjah Wong, opak and Oyo Yogyakarta Special Province....."