Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sektor mana saja yang menjadi unggulan dan bagaimana peranan Pemerintah Daerah untuk mendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Input-Output (I-O). Berdasarkan hasil pengolahandata diperoleh hasil yaitu tahun 2010 sektor kunci dalam perekonomian Provinsi NTT adalah sektor bangunan. Nilai pengganda output terbesar adalah Industri Semen. Nilai pengganda pendapatan dan tenaga kerja terbesar adalah Jasa-jasa lainnya. Grafik MPM paling tinggi pada tahun 2010 adalah Sektor bangunanKajian ini berkesimpulan bahwa anggaran dan belanja pemerintah daerah bisa mendorong perekonomian tumbuh lebih baik apabila dialokasikan ke sektor perkebunan dan sektor bangunan.

---

The research wants to analyze which one is the leading sector of Nusa Tenggara Timur Province and how gornment spend their budget to stimulate these sector. The result shows that the leading sector in economy of Nusa Tenggara Timur Province on 2010 is building sector. While sector with highest output multiplier is cement industry and sector with highest income multiplier and employment multiplier is Others Service sector. Base on simulation there are two sector that can be priority sector namely plantion sector and building sector. The conclusion of this research is government spending will give big impact to the economy of Nusa Tenggara Timur Province if they spend more in bulding sector and plantation sector., The research wants to analyze which one is the leading sector of Nusa

Tenggara Timur Province and how gornment spend their budget to stimulate

these sector. The result shows that the leading sector in economy of Nusa

Tenggara Timur Province on 2010 is building sector. While sector with highest

output multiplier is cement industry and sector with highest income multiplier

and employment multiplier is Others Service sector. Base on simulation there are

two sector that can be priority sector namely plantion sector and building sector.

The conclusion of this research is government spending will give big impact to the

economy of Nusa Tenggara Timur Province if they spend more in bulding sector

and plantation sector.]"

"Pemerintah daerah Kalimantan Barat telah membuat rencana kebijakan untuk membangun wilayah perbatasan. Rencana tersebut terfokus pada tiga hal: (1) kapasitas pembangunan wilayah perbatasan; (2) pembangunan ekonomi perbatasan; dan (3) pembangunan sosial budaya wilayah perbatasan. Studi ini bermaksud menganalisa dampak dari kebijakan pembangunan wilayah perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan didasarkan atas hasil simulasi kebijakan yang menggunakan matriks Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2000. Sebagai perbandingan, studi ini juga bermaksud menganalisa kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan skenario tanpa intervensi kebijakan di wilayah perbatasan. Temuan simulasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan wilayah perbatasan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dari Kalimantan Barat. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi wilayah perbatasan akan memberi dampak yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan rumah tangga dan pendapatan dan sektor produksi."

"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upah. Berdasarkan hasil penelitian Farahnasy 2006 pada data Sakernas tahun 2004 dengan menggunakan metode Ordinary Least Square, terdapat berbagai faktor yang signifikan mempengaruhi besaran upah pekerja. Dengan kondisi perekonomian dan kondisi pasar tenaga kerja yang berubah. Dalam penelitian ini kembali di estimasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upah dengan menggunakan data Sakernas tahun 2015. Dari hasil komparasi estimasi dengan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa perbedaan upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan semakin berkurang, perbedaan upah yang diterima oleh pekerja kerah putih dengan pekerja kerah biru juga diketahui semakin berkurang. Selain itu, tingkat pengembalian rate of return dari investasi modal manusia dalam penelitian ini diketahui lebih rendah, kecuali untuk pekerja yang tamat pendidikan tinggi menerima tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Perbedaan upah antara pekerja menurut sektor lapangan pekerjaan relatif terhadap sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan mengalami perubahan dibandingkan dengan hasil estimasi pada penelitain sebelumnya. Perubahan pada hasil estimasi faktor-faktor yang dapat mempegaruhi upah kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi perekonomian dan kondisi pasar tenaga kerja yang berbeda antara tahun 2004 dengan tahun 2015.

---

This undergraduate thesis focuses on the factors that can affect wages. In the process of determining wages, there are various factors that can affect the amount of wages that workers can generate. Based on the results of the research by Farahnasy 2006 using Sakernas data in 2004 with Ordinary Least Square method, she found that there are various factors that significantly affect the amount of wages. By the differential in economic and labor market conditions. This study reexamined factors that can affect wages using Sakernas 2015. However, from the comparison of the estimation with earlier study, I found that wage differences received by men and women lesser, wage differences received by white collar workers with blue collar workers are also known to lesser. In addition, the rate of return of education in this study is known to be lower, except for the worker who already complete the tersiary education is known to have higher rate of return of education. The wage differential between workers by employment sector relative to agriculture, livestock, forestry, and fishery sector is changing compared to the estimation result in the previous study. Changes in the estimates of factors that could affect wages are likely due to different in economic and labor market conditions between 2004 and 2015."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri di kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia dengan mekanisme pembayaran langsung. Penulis menemukan bahwa mayoritas kesalahan penyajian dokumen pertanggungjawaban terletak pada kesalahan pembebanan akun perjalanan dinas. Selain itu, proses verifikasi yang dijalankan memiliki perbedaan dengan SOP-18/SET.M.EKON.3.3.2/2008, dimana pada praktiknya tidak terdapat penyaji data namun terdapat admin routing slip. Penulis juga menemukan bahwa dalam praktiknya, surat perintah membayar dapat dicetak oleh verifikator, hal ini dapat berdampak pada tingginya resiko kecurangan yang mungkin terjadi. Penulis menyarankan agar bagian keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pemisahan tugas untuk verifikator dan pencetak surat perintah membayar, dengan cara menambah jumlah sumber daya manusia yang dipekerjakan, agar kedepannya proses verifikasi dapat berjalan dengan semakin efisien dan efektif.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the verification process of the accountability documents for domestic office travel with direct payment mechanism in the Ministry of Coordinator of Economic Affairs. The author found out, most of the accountability document errors are related to wrong office travel account. Beside that, there are several differences between the implementation of verification process and SOP 18 SET.M.EKON.3.3.2 2008, practically there is no data renderer but there is a routing slip admin. The author also found that the verificator have the authorization to print the payment statement letter, this could result in higher risk of fraud that might happen. The author suggest that the finance team of the Ministry of Coordinator of Economic Affairs should segregate the duties for verificator and the payment statement letter officer, by adding the number of personnels, so the verification process could be more efficient and effective in the future. "

"ABSTRAKUntuk mengurangi backlog rumah di Indonesia, pemerintah membuat Program Sejuta Rumah Murah sejak tahun 2015. Melalui program tersebut, baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah membangun rumah murah untuk masyarakat menengah kebawah, dengan target pembangunan sebanyak satu juta unit rumah tiap tahunnya. Pembangunan rumah dapat menghasilkan dampak positif terhadap perekonomian dengan adanya dampak secara langsung, tidak langsung, maupun induksi yang tercipta. Studi ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara sektor yang berkontribusi dalam pembangunan rumah dengan sektor lainnya dan melihat dampak dari adanya pembangunan rumah melalui program ini terhadap perekonomian nasional. Dengan menggunakan metode input-output Miyazawa yang terbentuk dari Tabel Input-Output Indonesia 2010 ditambah dengan data Susenas dan Sakernas, terbukti bahwa sektor-sektor yang berkontribusi dalam pembangunan rumah memiliki nilai keterkaitan ke belakang yang tinggi. Melalui program ini berpotensi meningkatkan output perekonomian sebesar 0,75, meningkatkan nilai tambah sebesar 0,72, dan menambah jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 0,71. Program ini juga diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar 0,83. Namun, peningkatan pendapatan tersebut tidak terdistribusi secara merata, dimana dari seluruh peningkatan pendapatan, masyarakat kota menerima sekitar 67 dan masyarakat desa sekitar 33.

---

ABSTRAKIn order to reduce the number of housing backlog in Indonesia, government makes ldquo Program Sejuta Rumah Murah rdquo since 2015. Through the program, both government and non governmental organizations are building low cost housing for low income people, with the target of building one million housing units annually. Construction of housing may have positive impacts on the economy either directly, indirectly, or induced. This study aims to know the linkages between sectors contributing in housing construction with other sectors and predicts the impacts of housing construction through this program on Indonesia economy. Using Miyazawas input output formed by Indonesia Input Output Table 2010 plus Susenas and Sakernas data, it has been proven that sectors contributing in housing construction have high backward linkage. Housing construction may increase Indonesia output by 0.75, value added by 0.72, and labor absorbed by 0.71. Furthermore, this program also leads to increase Indonesian income by 0.83. However, those increases not evenly distributed, where from all increasing income, urban household receive about 67 while rural household receive about 33."

"Tulisan ini mendiskusikan mengenai Ekonomi Pancasila dan Makna yang terkandung di dalam Pasal 33 UUD 1945 sebelum dan sesudah dilakukannya amandemen. Ekonomi Pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antar negara dan warganegara yang ditujukan untuk memajukan kemanusisan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/ gotong royong, dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warganegara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggungan jawaban kepada Tuhan yang Maha Esa. Sementara pasal 33 memberikan corak yang lebih jelas dalam menggambarkan bagaimana ekonomi pancasila diberlakukan sebagai sebuah sistem perekonomian sebuah negara."

"Penelitian ini membahas mengenai berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 hingga pergantian direksi yang pertama pada tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode ini meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sistem perekonomian syariah pada mulanya dikembangkan oleh para ekonom muslim sekitar awal tahun 1900-an, sedangkan di Indonesia sistem perekonomian syariah ini mulai muncul pada tahun 1980-an ditandai dengan digelarnya diskusi mengenai pembentukan bank syariah yang menjadi dasar perkembangan instansi perbankan Syariah di Indonesia. Tujuan didirikannya bank-bank tersebut untuk memberikan solusi terhadap bank-bank umum yang pada saat itu mengalami kemunduran akibat dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997 sampai dengan tahun 1998. Salah satu bank umum yang mengalami dampak dari krisis ekonomi yaitu Bank Susila Bakti, upaya bank tersebut untuk keluar dari krisis dengan melakukan atau penggabungan dengan Bank Dagang Negara, Bank Exim, Bank Bumidaya dan Bapindo menjadi satu bank dengan nama Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri ini resmi beroperasi pada tanggal 1 November 1999.  Saat mulai beroperasi, Bank Syariah Mandiri mengeluarkan berbagai produk dan jasa bagi nasabah serta masyarakat umum. Agar peran Bank Syariah Mandiri dapat dirasakan secara luas dan merata diseluruh Indonesia maka, dibukalah kantor-kantor cabang diberbagai kota lain di Indonesia. Melalui pembukaan kantor-kantor cabang, kebijakan yang diimplementasikan melalui berbagai produk dan jasa, maka hal tersebut juga berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia

---

This study discusses about the establishment of Bank Syariah Mandiri in 1999 until the shifting of the first directors in 2004. The method used in this study is the historical method. This method includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sharia economic system was initially developed by Muslim economists around the early 1900s, while in Indonesia this sharia economic system began to come up in the 1980s indicated by conducting of discussions about the establishment of sharia banks that eventually became the basis for the establishment of Islamic banking institutions in Indonesia. The purpose of establishing these banks was to provide solutions to commercial banks, where at that time suffered a setback due to the impact of the economic crisis that occurred in 1997 to 1998. One of the commercial banks that experienced the effects of the economic crisis was Bank Susila Bakti, the bank's efforts to get out of it by merging with Bank Dagang Negara, Exim Bank, Bumidaya Bank and Bapindo to become one bank under the name of Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri officially began operating on November 1, 1999. When it began its operations, Bank Syariah Mandiri issued various products and services for customers and the general public. So that the role of Bank Syariah Mandiri can be felt widely and equally throughout Indonesia, branch offices are opened in various other cities in Indonesia. Through the opening of branch offices, policies implemented through various products and services will also have an impact on the pace of economic growth in Indonesia."

"Digitalisasi memberikan dampak perkembangan di sektor perbankan yang kian lengkap dengan hadirnya financial technology (fintech). Dalam hal ini, layanan fintech lending memberikan kemudahan untuk mendapatkan pendanaan dengan persyaratan yang cepat dan fleksibel. Adapun, kerja sama antara perusahaan fintech lending dengan e-commerce dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan perekonomian. Namun dalam praktiknya pelaksanaan fintech lendingdi Indonesia tidak terlepas dari peran regulasi dalam pemulihan perekonomian nasional. Dalam hal ini, pelaksanaan fintech lending di Indonesia disertai dengan perkembangan regulasi, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun, implementasi kerja sama antara perusahaan fintech lending dengan e-commerce dilaksanakan sebagai bentuk dorongan dalam pemulihan perekonomian nasional. Tulisan ini akan mengidentifikasi perkembangan regulasi terhadap pelaksanaan fintech lendingdalam pemulihan perekonomian nasional dan menganalisis implementasi kerja sama antara perusahaan fintech lendingdengan e-commerce dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peran otoritas tentunya dibutuhkan untuk memberikan perlindungan serta pengawasan terhadap pelaksanaan fintech lending di Indonesia. Kewenangan tersebut dilakukan beberapa lembaga, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan terbitnya berbagai regulasi dari otoritas berwenang untuk mengawasi pelaksanaan fintech lending di Indonesia. Pelaksanaan kerja sama antara perusahaan fintech lending dan e-commerce bertujuan untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada para merchant yang telah terverifikasi di e-commerce untuk mengembangkan bisnisnya. Dalam hal ini, e-commerce melakukan kerja sama dengan perusahaan fintech lending yang telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas berwenang sehingga pelaksanaan kerja sama tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun, pelaksanaan kerja sama fintech lendingdan e-commerce harus didampingi dengan mitigasi risiko, khususnya risiko gagal bayar. Hal ini dapat diupayakan dengan adanya mitigasi risiko berupa asuransi kredit. Dalam hal ini, otoritas diharapkan dapat memberikan pengaturan terkait kasus gagal bayar Penerima Dana, khususnya mekanisme pencairan dana asuransi yang lebih komprehensif agar terciptanya kepastian hukum dan kejelasan perlindungan terhadap Pemberi Dana pada pelaksanaan fintech lending.

---

Digitalization has impacted developments in the banking sector which are complete with the presence of financial technology (fintech). In this case, fintech lending services make it easy to get funding with fast and flexible requirements. Meanwhile, cooperation between fintech lending companies and e-commerce can positively impact economic recovery. However, in practice, implementing fintech lending in Indonesia is inseparable from the role of regulation in recovering the national economy. Regulatory developments accompany the development of fintech lending in Indonesia, namely the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. Meanwhile, implementing cooperation between fintech lending companies and e-commerce is a form of encouragement in recovering the national economy. This paper will identify regulatory developments on implementing fintech lending in the recovery of the national economy and analyze the implementation of cooperation between fintech lending companies and e-commerce in recovering the national economy using normative juridical research methods. The authorities' role is certainly needed to protect and supervise the implementation of fintech lending in Indonesia. In this case, this authority is carried out by several institutions, such as Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The authorities issue various regulations to oversee the implementation of fintech lending in Indonesia. The implementation of cooperation between fintech lending companies and e-commerce aims to provide loan facilities to merchants verified in e-commerce to develop their businesses. In this case, e-commerce cooperates with fintech lending companies that have been registered and supervised by the competent authorities so that applicable regulations can implement this cooperation. Meanwhile, implementing cooperation between fintech lending and e-commerce must be accompanied by risk mitigation, especially the risk of default. The risk of default can be pursued by risk mitigation in the form of credit insurance. In this case, the authorities are expected to be able to provide arrangements regarding cases of default on Recipients of Funds, in particular, a more comprehensive insurance fund disbursement mechanism in order to create legal certainty and clarity of protection for Fund Providers in the implementation of fintech lending."