Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada waktu bangsa.Indonesia mempersiapkan dan kemudian melaksanakaan pernbangunan nasional jangka panjang kedua dewasa ini, selain pujian tentang keberhasilan pembangunan yang telah tercapai selama ini sering timbul pula pertanyaan tentang kurang mampunya kebijaksanaan ekonomi makro memberikan jawahan secara memuaskan terhadap perrnasalahan yang dihadapi rnasyarakat Berbagai aspek kehidupan yang diinginkan masyarakat dalam pembangunan tidak dapat dicapai dan berbagai aspek sampingan yang tidak dikehendaki timbul; semua dikaitkan dengan kebijaksanaan ekonomi makro yang dilaksanakan. Ini kemudian menimbulkan kritik yang dialamatkan kepada kebijaksanaan ekonorni. Akan tetapi, kebijaksanaan ekonorni didasarkan atas pendekatan atau teori ekonomi yang ada. Karena itu, kritik tersebut juga menjurus kepada pendekatan atau teori ekonomi. Dan akhirnya, semuanya terpulang pada ekonom profesional sebagai perumus kebijaksanaan clan sebagai ahli yang bertanggung-jawab terhadap pengembangan teori ekonomi makro yang mendasari kebijaksanaan.Dalam era yang sarat dengan perubahan-perubahan mendasar yang berjalan cepat, perekonomian dunia berkembang sangat dinamis. Kehidupan ekonomi menjadi kurang menentu dan hubungan ekonomi-moneter serta perdagangan antarbangsa ditandai oleh persaingan yang semakin kental. Dalam keadaan ini. Kebijaksanaan ekonomi kerap kali terlambat menyesuaikan perkembangan yang telah terjadi dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi."

"ABSTRAK Tesis ini disusun berdasarkan pengamatan adanya kekhawatiran masyarakat internasional akan masa depan status internasional perekonomian Hongkong di bawah kedaulatan Cina, sehingga tesis ini diberi judul: "Masa Depan Status Internasional Perekonomian Hongkong Pasca 1997". Tesis ini menganalisa penerapan otonomi khusus dalam rangka menerapkan konsep "satu negara dua sistem", yang diberikan Cina kepada Hongkong.Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal itu, penulis menggunakan kerangka pemikiran internasionalisasi dari Jeffry Frieden dan Ronald Rogowski serta proses persiapan unifikasi antara 2emerintah Inggris dan Cina. Metode penelitian yang digunakan adalah studi perpustakaan dan tehnik pengumpulan datanya adalah melalui buku-buku, dokumen-dokumen, majalah dan koran serta data dari Internet. Diperoleh gambaran bahwa perekonomian Hongkong layak berstatus internasional dan perlu dipertahankan, apalagi kondisi ini mendukung perekonomian Cina. Berarti penerapan kebijakan otonomi khusus kepada Hongkong, memberi pengaruh positif bagi masa depan status internasional perekonomian Hongkong.Tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, bab pertama merupakan pendahuluan. Bab kedua menganalisa sejarah serta perkembangan perekonomian Hongkong dan Cina setahun sebelum dan sesudah unifikasi Hongkong. Bab tiga menganalisa internasionalisasi yang dialami Hongkong dan proses persiapan unifikasi Hongkong ke dalam kedaulatan Cina. Dan akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa dengan pertimbangan kepentingan ekonomi, Cina akan konsisten menerapkan kebijakan otonomi khusus dan status internasional perekonomian Hongkong pasca unifikasi dapat dipertahankan."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan membangun model eknometrika yang menangkap hubungan antara blok perekonomian daerah dengan blok keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh nyata terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Walau begitu pengaruh tersebut tidak berbeda nyata antara sebelum dan setelah desentralisasi fiskal diimplementasikan. Artinya perubahan dalam pengelolaan fiskal yang ditandai dengan semakin besarnya dana yang mengalir ke daerah belum diikuti oleh peningkatan kinerja perekonomian daerah yang signifikan. Akibatnya pemerataan pembangunan wilayah yang diharapkan belum tercapai."

"Jumlah penelitian yang melakukan observasi terhadap bagaimana otoritas moneter dan fiskal berinteraksi sudah banyak, bahkan yang dilakukan di Indonesia. Penelitian ? penelitian tersebut menemukan konsensus akan pentingnya koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal untuk mencapai tingkat inflasi yang optimal dan pertumbuhan ekonomi serta meminimalisasi kerugian kesejahteraan secara total. Namun, belum ada penelitian yang mencari tingkat optimal dari kebijakan moneter dan fiskal dengan mempertimbangkan interaksi kedua kebijakan tersebut. Dalam model teori permainan nonkooperatif, skripsi ini menggunakan fungsi kerugian dari kebijakan moneter yang menggunakan tingkat suku bunga SBI sebagai instrumen kebijakan moneter, dan dari kebijakan fiskal yang menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai instrumennya, sebagai imbal hasil dari masing ? masing otoritas. Secara umum, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat suku bunga SBI dan pengeluaran pemerintah actual masih berada pada titik non ekuilibrium nash (nash equilibrium) dan non ekuilibrium pareto (pareto equilibrium). Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan masih dapat diperbaiki, terutama pemerataan pengeluaran pemerintah sepanjang tahun, seperti perbaikan penyerapan anggaran pemerintah pada kuartal kedua dan menurunkannya di kuartal ketiga, serta menurunkan tingkat suku bunga SBI.

---

Researches on how monetary and fiscal authority interact and should interact have been abundant, even in Indonesia. One consensus that converges from those researches is the importance of coordination between monetary and fiscal authority to have optimal inflation rate and economic growth and minimize welfare loss. What had not yet been observed is the optimal level of the monetary and fiscal policy in regards of monetary and fiscal policy interaction, which is the focus on this research paper. In non - cooperative game theory model, we used loss function of monetary policy which uses SBI rate as its instruments, and fiscal policies with government spending as its tools, as the payoff for each authority. In general, the result shows that the actual SBI rate and government expenditure yielded in non ? Nash Equilibrium and non - Pareto Equilibrium. Thus, there is much room to improve the policies, especially smoothing of government expenditure throughout the year, i.e. improving the government expenditure absorption in the second quarter and moderating it in the third and fourth quarter, and lowering the SBI rates."

"Accourding to statistic around 9 out of 10 businesses in Indonesia are small business.The sector alone employs 96,6 percent of the workforce and contributes to GDP 56 % ...."

"Penelitian Tesis ini bertujuan untuk Menentukan kinerja sektor-sektor dan sub sektor dalam perekonomian Kabupaten Kapuas sebelum dan sesudah pemekaran daerah serta pada tahun analisis 2000-2009 dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah; Menentukan sektor basis di Kabupaten Kapuas sebelum dan sesudah pemekaran daerah dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah; Membandingkan struktur perekonomian sebelum pemekaran daerah dengan struktur perekonomian sesudah pemekaran daerah dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat ditentukan sektor dan sub sektor yang mengalami transformasi sektoral; Menentukan kinerja sektor-sektor dan sub sektor dalam perekonomian Kabupaten Kapuas pada tahun analisis 2002-2009 dalam lingkup Kawasan Kapuas dan Sekitarnya; Menentukan sektor basis di Kabupaten Kapuas dalam lingkup Kawasan Kapuas dan Sekitarnya. Data yang dipakai untuk penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Kapuas dan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2000-2009, serta PDRB Kabupaten Gunung Mas, PDRB Kabupaten Pulang Pisau, PDRB Kabupaten Barito Selatan dan PDRB Kabupaten Barito Kuala tahun 2002-2009. Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah : 1). Analisis Shift Share; 2). Analisis Location Quotient (LQ); 3) Analisis Prioritas Pembangunan.Dari hasil analisis diketahui Sektor yang pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama pada Provinsi Kalimantan Tengah rata-rata, sebelum pemekaran daerah terdiri atas : sub sektor Telekomunikasi, sedangkan sesudah pemekaran daerah, terdiri atas : sub sektor Peternakan dan Hasilnya; Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran; Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan Sub Sektor Jasa Penunjang Angkutan. Pada tahun analisis 2000-2009 terdiri dari : sub sektor Peternakan, serta sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Sektor dan sub sektor yang mengalami transformasi sektoral sebelum dan sesudah pemekaran daerah di Kabupaten Kapuas dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari : Sektor Pertanian; sub sektor perikanan; sub sektor tanaman perkebunan; sub sektor kehutanan; Sektor Bangunan; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; serta Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor-sektor yang pertumbuhannya di atas rata-rata dan surplus di Kabupaten Kapuas serta mampu mengakomodir kebutuhan daerah-daerah lainnya di wilayah regional Kalimantan Tengah terdiri dari : Sektor Pertanian; sub sektor tanaman pangan, sub sektor peternakan dan sub sektor tanaman perkebunan, dan Sektor Bangunan. Sektor - sektor yang pertumbuhannya di atas rata-rata dan surplus di Kabupaten Kapuas serta mampu mengakomodir kebutuhan daerah-daerah lainnya di Kawasan Kapuas dan Sekitarnya terdiri dari : Sektor Pertanian; sub sektor tanaman pangan, sub sektor peternakan dan sub sektor tanaman perkebunan, serta Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

---

Thesis research aims to Determine the performance of sectors and sub sectors in Kapuas Regency economic before and after regional expansion as well as in year 2000-2009 within the analysis scope of Central Kalimantan Province; Determining base in Kapuas Regency sector before and after regional expansion in the scope of Central Kalimantan Province; Comparing the economic structure before regional expansion with the economic structure after regional expansion in the scope of Central Kalimantan Province so can be determined the sectors and sub sectors that have sectoral transformation; Determining the performance of the sectors and sub sectors in Kapuas Regency economic year 2002-2009 in the analysis scope of Kapuas and Surrounding Areas; Specifies a base sector in Kapuas Regency economic within the scope of Kapuas and Surrounding Areas. The data used for this study was GDRP of Kapuas Regency and GDRP of Central Kalimantan Province in 2000-2009, also GDRP of Gunung Mas Regency, GDRP of Pulang Pisau Regency, GDRP of Barito Selatan Regency and GDRP of Barito Kuala year 2002-2009. Research methodologies used are: 1). Shift Share Analysis, 2). Location Quotient (LQ) Analysis; 3) Development Priorities Analysis.From the analysis result is known that, the sectors that grew more rapid than the growth of same sector in Central Kalimantan Province on average, before the regional expansion consists of : Telecommunications sub-sector, while after the regional expansion, consists of : Farms and the results sub-sector; Trade, Hotel & Restaurant sector; Wholesale and Retail sub-sector, and Transportation Support Services sub-sector. In year 2000-2009 analysis consists of : Livestock sub-sector and Wholesale and Retail sub-sector. Sectors and sub sectors that have sectoral transformation before and after regional expansion in Kapuas Regency in the scope of Central Kalimantan Province consists of : Agricultural Sector; Fisheries sub-sector; Plantation Crops sub-sector; Forestry sub-sector; Construction Sector; Finance, Leasing and Business Services Sector; Transport and Communication Sector; Electricity, Gas and Water Supply Sector; also Mining and Quarrying Sector. Sectors whose growth is above average and surplus in Kapuas Regency and also able to accommodate the needs of other areas in the scope of Central Kalimantan region consists of : Agricultural Sector; Food Crops sub-sectors, Livestock sub-sector and Plantation Crops sub-sectors, and also Building Sector. Sectors whose growth is above average and surplus in Kapuas Regency and able to accommodate the needs of other regions in the scope of Kapuas Regency and Surrounding Areas consist of : Agricultural Sector; Food Crops sub-sectors, Livestock sub-sector and Plantation Crops sub-sector, also Finance, Leasing and Business Services Sector."