Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejadian krisis ekonomi 2008 yang melanda negara-negara global termasuk Indonesia, mendorong Bank Indonesia dan pemerintah perlu mempersiapkan tindakan antisipatif dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan perekonomian. Atas dasar tersebut, penelitian ini berupaya mengukur respon instrumen di pasar keuangan dan perekonomian akibat gejolak ekonomi global.Variabel nilai tukar rupiah dan indeks saham merupakan variabel yang mewakili pasar keuangan, sementara variabel indeks produksi mewakili perekonomian. Untuk variabel global, penulis memilih fed fund rate, volatility index dan harga minyak global. Penelitian ini menggunakan metode Vector Error Correction Model Exogenous Variable (VECM-X).Semua variabel global diposisikan sebagai variabel eksogen, sementara nilai tukar rupiah, indeks saham dan indeks produksi merupakan variabel endogen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, respon pasar keuangan dan perekonomian cukup tinggi akibat adanya gejolak dari ekonomi global. Ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan perekonomian Indonesia."

"ABSTRAKPada mulanya adalah menggulingkan pemerintahan Bakufu dan mendirikan pemerintahan yang baru. untuk tujuan itu Shibusawa sudah berjuang sedapat-dapatnya tetapi keadaan telah memaksanya meninggalkan rencana itu dan bekerja pada Hitotsubashi, yaitu masih sanak keluarga Tokugawa. Hal ini telah mengakibatkan Shibusawa menjadi orang gajian Bakufu dan walaupun terperangkap pada suatu keadaan yang tidak menyenangkan, ia menyambut baik kesempatan pergi ke luar negeri. Hal inilah yang menpengaruhi perubahan pemikiran Shibusawa Eiichi. Shibusawa yang memulai karirnya sebagai anggota yang aktif dari birokrasi pemerintah yang baru dan secara pribadi terlibat dalam proses perubahan yang cepat, sehingga ia menyadari bahwa modernisasi bangsa tidak akan tercapai hanya dengan upaya pemerintah sendiri. Shibusawa tahu bahwa negara yang modern tidak akan pernah terjadi tanpa adanya sekelompok wirausaha yang mau menerima saran dan kebijakan pemerintah dan mengelola perubahan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat dan kondisi pasar dengan seksama, bekerja setahap demi setahap untuk kemakmuran bangsa.

---

"

"Alasan pemilihan judul skripsi ini adalah ketertarikan saya untuk melihat lebih jauh kondisi buruh Perancis pada masa Belle Epoque, karena Belle Epoque dikenal sebagai masa yang penuh dengan kestabilan dan kemakmuran bagi masyarakat Perancis. Skripsi sesuai dengan judulnya, berisi tentang kondisi buruh Perancis pada masa Belle Epoque. Belle Epoque, bagi masyarakal Perancis, merupakan suatu masa yang dikenang sebagai masa kemakmuran dan masa ini berlangsung sejak tahun 1896 sampai dengan tahun 1914. Pada masa Belle Epoque ini, pertumbuhan ekonomi Perancis mencapai 1,6 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1,6 persen pada masa tersebut, didukung oleh sektor industri Perancis yang mengalami pertumbuhan produksi sebesar 2,6 persen per tahun pada periode 1896--1906 (kemudian meningkat menjadi 5 persen per tahun pada periode 1906--1913). Peningkatan taraf hidup yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Perancis pada masa Belle Epoque, ternyata tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat yang tidak merasakan peningkatan taraf hidup adalah masyarakat buruh, walaupun pada hakekatnya buruhlah yang berperan penting dalarn terciptanya pertumbuhan ekonomi Perancis melalui peningkatan produksi sektor industri. Taraf hidup masyarakat buruh yang tidak mengalami peningkatan disebabkan oleh upah yang rendah dan jam kerja yang cukup tinggi. Penderitaan yang dialami oleh buruh Perancis diperparah oleh kondisi lingkungan sosial tempat mereka tinggal, selain itu tingkat pendidikan yang diterima oleh anak-anak buruh juga sangat rendah. Kondisi ekonomi dan sosial buruh Perancis yang tidak mengalami peningkatan, mendorong buruh untuk membentuk serikat-serikat buruh. Tujuan pembentukan serikat buruh adalah untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh buruh. Upaya yang dilakukan oleh serikat buruh bervariasi, artinya ada yang melalui cara-cara pendekatan politis seperti yang dilakukan oleh SFIO (Societe Francaise de l'Internationale Ouvriere), dan ada yang melalui cara-cara konfrontasi langsung dengan pihak pemerintah seperti yang dilakukan oleh CGT (Confederation Generale du Travail). SFIO merupakan serikat buruh yang dibentuk pada tahun 1905, sedangkan CGT dibentuk pada tahun 1895. SFIO, dalam memperjuangkan nasib buruh, mengubah bentuk dari serikat buruh menjadi partai buruh dan menjadi salah satu partai peserta pemilihan urnum pada tahun 1914 yang memperoleh 1.400.000 suara Sementara CGT, untuk memperjuangkan nasib buruh, melakukan aksi-aksi langsung, seperti pemogokan dan unjuk rasa. Upaya yang dilakukan oleh CGT merupakan wujud dari doktrin poiitik yang dimiliki, yaitu Piagam Amiens yang memungkinkan buruh melakukan aksi pemogokan dan unjuk rasa. Kedua serikat buruh inilah yang berperan penting dalam mengupayakan peningkatan taraf hidup buruh Perancis pada mass Belle Epoque. Sebagai kesimpulan, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat buruh Perancis mesa Belle Epoque adalah perjuangan yang mereka lakukan lebih terorganisir, karena rnereka telah memiliki serikat buruh sebagaii sarana perjuangan meningkatkan taraf hidup."

"ABSTRAKA. POKOK PERMASALAHANDalam rangka turut mensukseskan pembangunan di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya yang biasanya membutuhkan pembiayaan yang sangat besar kehadiran pihak swasta dirasakan perlu sekali.Pada kesempatan inilah kehadiran Lembaga Pembiayaan Leasing tepat sekali, karena lembaga ini akan membantu pengadaan barang-barang modal yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut.Lembaga Pembiayaan Leasing yang memang bukan lembaga asli Indonesia, tidak diatur secara khusus oleh undang-undang sebagaimana di negara asal dari berkembangnya leasing.Sehubungan dengan sistim hukum dan sistim perekonomian negara penerima yang berbeda dengan negara asal leasing, timbul beberapa permasalahan antara lain masalah permodalan yang dibutuhkan oleh perusahaan leasing, bentuk badan usaha, masalah dasar perundingan yang memungkinkan dipraktekkannya leasing dan masalah perjanjian yang akan menyangkut obyek hukum dari barang yang menjadi obyek perjanjlan,B. METODE RESEARCHDalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode research berupa :1. Kepustakaan yang berupa :- Literatur-literatur- Karya-karya Ilmiah- Majalah- Koran- Dan lain-lain.2. Wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan materi skripsi ini.3. Menghadiri Seminar Leasing.C. HAL-HAL YANG DITEMUKAN DALAM PEMBAHASAN SKRIPSI INILembaga pembiayaan leasing seperti juga lembaga lembaga lainnya memerlukan landasan peraturan perundangan untuk dapat dipraktekkan.Untuk leasing ditemukan pada :1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1338 jo 13202. Keputusan-Keputusan Menteri yang berkaitan dengan kegiatan leasing.3. Keputusan-Keputusan Direktur Jenderal Moneter dan Direktur Jenderal Pajak.Perkembangan jumlah perusahaan leasing di Indonesia tampak menyolok sekali pada 5 tahun terakhir yaitu telah mencapai 53 (lima puluh tiga) buah perusahaan.Masalah-masalah lain yang dapat ditemukan adalah :- Masalah sumber permodalan dan bentuk Badan Usafia perusahaan Leasing- Masalah Bentuk Perjanjian Leasing- Perbedaan-perbedaan yang terdapat antara leasing dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)- Masalah Penutupan Asuransi.D. KESIMPULAN DAN SARANDari segi permodalan, kebutuhan dapat dipenuhi dari sumber Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Modal Dalam Negeri berupa modal sendiri atau kredit per-bank-an sedang modal Luar Negeri berupa penyertaan modal dari partner asing dalam bentuk joint venture (perusahaan patungan) .Walaupun tidak diatur secara khusus kenyataannyausaha leasing ini berkembang sangat pesat, terbukti dengan jumlah perusahaan leasing yang terus meningkat daritahun ketahun.Ternyata usaha leasing memang sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang program pemerintah dalam menunjang pengembangan sektor swasta khususnya dalam rangka pengadaan barang-barang modal.SARANUntuk memberikan landasan hukum kiranya perlu segera dibuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai leasing. Selain Itu pula perlu dltlngkatkan perhatian terhadap aspek-aspek hukumnya dari praktek pembiayaan melalui leasingini.Kwalitas aparatur yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha leasing perlu juga ditingkatkan.Masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk ditingkatkan adaiah masalah alih teknologi dan peranan asosiasi yang perlu lebih dikonkritkan."

"ABSTRAKTesis ini membahas alasan mengapa Cina tidak mengambangkan nilai tukar matauangnya. Meningkatnya aktivitas perekonomian internasional Cina membuat nilaitukar mata uang Cina menjadi sorotan negara lain. Peran negara dalam mengontrolnilai tukar mata uang serta arus modal keluar dan masuk menjadi salah satu aspekkeberhasilan Cina dalam kemajuan perekonomian. Kondisi impossible trinityMundell-Fleming memperlihatkan tiga aspek perekonomian yaitu stabilitas nilaitukar, otonomi moneter dan mobilitas modal. Pada Cina, kondisi stabilitas nilai tukarmenjadi tujuan kebijakan nilai tukar mata uang Cina. Nilai tukar mata uang Cina,yuan menjadi penting karena kuatnya perekonomian Cina.

---

AbstractThe purpose of this research is to elucidate the reason why China does not depeggedyuan renminbi. The increasing of China's international economic activities madeChina's currency highlighted by other countries. The role of state in controllingexchange rate and capital inflow/outflow become one aspect of China?s success ineconomic advance. The Condition of impossible trinity shows three conditions ineconomic, namely exchange rate stability, monetary autonomy and capital mobility.On China?s case the stability of exchange rate become policy goal of china?sexchange rate. The exchange rate of China, yuan is more important due to the strongchina?s economy."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menginvestagasi pengaruh peraturan daerah terhadap kinerja perekonomian di Indonesia. Studi ini menggunakan set data panel dari 31 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2002 sampai 2009 serta mengaplikasikan metode efek tetap dalam pengestimasiannya. Dalam rangka menyediakan penjelasannyang lebih komprehensif, studi ini menggunakan tiga proxi variabel peraturan daerah yaitu jumlah peraturan daerah yang dikeluarkan, jumlah peraturan daerah yang dibatalkan, dan perbandingan (persentase/rasio) dari jumlah peraturan daerah yang dibatalkan terhadap jumlah peraturan daerah yang dikeluarkan. Hasil studi ini menunjukan bahwa peraturan daerah berpengaruh negative terhadap kinerja perekonomian. Namun demikian, koefisien dari variabel peraturan daerah tersebut tidak signifikan. Secara umum dapat disimpulkan bahwatidak terdapat bukti yang cukup bukti bahwa peraturan daerah dapat mempengaruhi kinerja perekonomian. Selain itu, studi ini juga mengklasifikasikan daerah/provinsi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah daerah yang memiliki GRDP di atas rata-rata diklasifikasikan menjadi daerah yang kaya, dan begitupula sebaliknya daerah yang memiliki GRDP di bawah rata-rata diklasifikasikan menjadi daerah yang miskin. Berdasakan pengklasifikasian ini, diperoleh hasil bahwa pengaruh peraturan daerah di kedua bagian daerah tersebut bervariasi.

---

The aim of this study is to investigate the impact of regional regulation on economic performance in Indonesia. This study uses a panel data set of 31 Provinces in Indonesia during the period of 2002 to 2009 and applies fixed effect method for its estimation. In order to provide better explanation, this study also use three proxies of regional regulation variables which are the number of regional regulation, the number of revoked regional regulation, and ratio of the revoked regional regulation to the existing regional regulation.

The result of this study shows that regional regulation negatively affects economic performance. However, the coefficient of regional regulation is insignificant. In general, it can be concluded that there is not enough evidence to claim that regional regulation affect economic performance. In addition to that, by classifying region into two groups, which are rich and poor region, the effect of regional regulation may vary."