Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan pengaturan Modal Dasar Perseroan Terbatas berpengaruh terhadap profesi Notaris karena Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan melakukan Penyuluhan Hukum atas perbuatan hukum tersebut. Dalam melakukan Penyuluhan Hukum mengenai Pendirian Perseroan Terbatas, selain Notaris harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, Notaris tidak dapat mengesampingkan asas-asas hukum dan prinsip-prinsip yang relevan, seperti: asas kepastian hukum, prinsip kehati-hatian, dan prinsip Good Corporate Governance, karena walaupun Notaris membuat akta secara formil, Notaris perlu memperhatikan substansi akta secara materiil agar di kemudian hari Notaris tidak terseret dalam suatu sengketa hukum sebagai turut tergugat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah doktrinal yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, mengelompokan lalu memilahnya. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan, dipilah, diinterpretasi, serta diverifikasi dengan cara melakukan wawancara kepada Notaris sebagai narasumber. Kemudian, penulis menganalisisnya dan menuliskannya dalam penelitan ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila Notaris memberikan Penyuluhan Hukum yang mengatakan bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan dengan Modal Dasar sejumlah Rp1,00 (satu rupiah) dan Modal Disetor sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar tersebut yakni Rp0,25 (nol koma dua puluh lima rupiah), hal ini bertentangan dengan Prinsip Good Corporate Governance, khususnya Asas Keberlanjutan dan Asas Akuntabilitas; sedangkan di sisi lain, apabila Notaris memberikan Penyuluhan Hukum yang mengatakan bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan dengan Modal Dasar sejumlah Rp1,00 (satu rupiah), Notaris menyalahi ketentuan Pasal 109 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, saran yang dapat Penulis berikan adalah bahwa dalam perumusan ketentuan Modal Dasar Persoan Terbatas, pemerintah harus memperhatikan aspek nonhukum, yaitu ekonomi, yang dapat disesuaikan dengan jenis usahanya.

---

Changes in the regulation of the Authorized Capital of Limited Liability Companies affect the Notary profession because Notaries are the only public officials who are given the authority by the Law to make Deeds of Establishment of Limited Liability Companies and provide legal counselling on these legal acts. In conducting legal counseling regarding the establishment of a limited liability company, apart from the Notary having to refer to statutory regulations, the Notary cannot ignore relevant legal principles, such as: the principle of legal certainty, the principle of prudence, and the principle of Good Corporate Governance because even though the Notary makes a formal deed, the Notary needs to pay attention to the material substance of the deed so that in the future the Notary is not dragged into a legal dispute as a co-defendant. The research method used in writing this thesis is doctrinal, namely by collecting secondary data in the form of legal materials through literature study, grouping and then sorting them. Next, the data is grouped, sorted, interpreted, and verified by conducting interviews with Notaries as resource persons. Then, the author analyzed it and wrote it in this research. The results of this research show that if a Notary provides legal counselling which states that a Limited Liability Company can be established with authorized capital of IDR 1.00 (one rupiah) and paid-up capital of 25% (twenty five percent) of the authorized capital, namely IDR 0.25, this is contrary to the Principles of Good Corporate Governance, especially the Principle of Sustainability and the Principle of Accountability; Meanwhile, on the other hand, if the Notary provides legal counselling stating that a Limited Liability Company cannot be established with authorized capital of IDR 1.00 (one rupiah), the Notary is violating Article 109 Number 3 Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation regarding changes to the provisions of Article 32 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Thus, the advice that the author can give is that in formulating the provisions on the authorized capital of limited liability companies, the government must pay attention to non-legal aspects, namely economics, which can be adjusted to the type of business."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik dan memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta. Salah satu bentuk akta otentik adalah akta perseroan yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB. Di dalam Putusan MPPN No : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, merupakan kasus yang terdapat di Riau dimana seorang klien yang menghadap Notaris hendak dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB untuk satu perbuatan hukum yang sama. Klien tersebut memiliki itikad tidak baik dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai kenyataannya kepada Notaris bahwa RUPS yang telah diadakan perseroannya untuk membahas jual-beli saham telah memenuhi kuorum kehadiran para pemegang saham sehingga dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat. Atas keterangan klien-nya, maka Notaris membuatkan Akta tersebut. Ketika klien tersebut melaporkan dua Akta tersebut kepada para pemegang saham, munculah protes dari para pemegang saham dan menuntut pidana kepada klien Notaris karena telah memberikan keterangan palsu. Klien tersebut malah balik menyalahkan Notaris dengan menggugat tidak dapat memberikan pelayanan yang profesional dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB tersebut dan melaporkannya ke MPWN-Riau. MPWN-Riau hanya memberikan sanksi teguran lisan kepada Notaris tersebut. Karena tidak puas, maka klien tersebut melaporkan ke MPPN. Atas hal tersebut, MPPN memutuskan menguatkan keputusan MPWN-Riau dengan sanksi teguran lisan kepada Notaris.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan dua narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan Notaris adalah membuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dengan dokumen persyaratan yang belum jelas kenyataannya, membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan nomor dan tanggal yang sama, serta membuatkan Akta Risalah RUPS-LB yang sebenarnya tidak dapat dibuat karena Notaris tidak datang dalam RUPS-LB. Sementara sanksi yang diberikan MPPN kepada Notaris adalah lisan dan menguatkan keputusan MPWN-Riau.

---

Notary is a public official who has authority to make authentic documents and give legal advice about making deed. One form of deed is a deed of company that is authentic Deed of Statement of General Meeting Sharehorlders and Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes. In the Decision MPPN No: 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010, is located in Riau cases where a client is about to be made to Notary Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders for the same single legal act . Client has a bad faith to provide information that does not fit reality to the notary that the Extraordinary General Meeting Shareholders which was held perseroannya to discuss buying and selling shares in compliance with attendance quorum of shareholders so it can take decisions and legally binding. On the testimony of his client, then make the Notary deed. When the client provides a copy of the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Meeting Minutes to shareholders, munculah protests from the shareholders of two of the company deed, and prosecute criminal deed to the client for giving false testimony. Clients are turning instead to sue the notary blame can not provide professional services by issuing a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes and report it to MPWN-Riau. MPWN-Riau only gave sanction to the Deed is an oral reprimand. Not satisfied, then the client is reported to MPPN. Top MPPN examination about notary error, then MPPN decided to strengthen decision-Riau MPWN with verbal reprimand sanction to the deed.

This research used a normative juridical approach because it emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms and interviews with the two sources. Qualitative data analysis methods that form the research results in the form of analytical explanatory.

The results stated that the mistakes made by deed is made The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders with the document requirements are not clear in fact, make a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders with the same number and date, and make a Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders who truly can not be made because the notary did not come within the GMS-LB. While the sanction given to the Notary MPPN is an oral reprimand and strengthen decision-Riau MPWN."

"Masyarakat modern pada saaat ini memiliki kebutuhan-kebutuhan baru dalam kehidupannya, yaitu kebutuhan akan teknologi informasi, segala informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui internet yang dapat diakses melalui perangkat elektronik yang mereka miliki. Hal ini beroengaruh pada kegiatan kenotariatan, karena pada dasarnya Pasal 4 Kode Etik Notaris melarang adanya iklan atau promosi diri untuk dilakukan dengan internet. Namun dengan keadaan dunia modern seperti sekarang sangat tidak mungkin apabila seorang Notaris tidak menggunakan teknologi dan informasi seperti internet. Notaris pada saat ini menggunakan teknologi informasi untuk mencantumkan nama dan alamat kantor di internet untuk informasi bagi masyarakat, dan bahkan melakukan penyuluhan hukum mengenai kegiatan kenotariatan di internet melalui website ataupun blog yang dibuat sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Pasal 4 Kode Etik Notaris terlanggar dengan pemanfaatan media elektronik dan teknologi informasi tersebut. Maka batasan dan larangan untuk iklan dan promosi diri yang dimaksud Pasal 4 Kode Etik Notaris perlu di perjelas lagi.

---

Modern society today have new needs in their life, namely the need for the information and technology, the information can be easily obtained via the internet that can be accessed through electronic devices they owned. This has affected the activities of notary, because basically Notary Article 4 code of ethics prohibits ay advertising or self promotion to do with the internet. But with the state of the modern world as it is now highly unlikely if a notary does not utilize any benefits from information technology and the internet. Notary currently uses information technology to include the name and office address on the internet for information for the public, and even perform legal counseling regarding the activities of notary in the internet via the website or blog created themselves. This raises the question whether article 4 of the Notary violated te Code of Conduct with such of the use of electronic media and information technology. Thenn limitation of the ban on advertisingand self promotion referred to in artice 4 Notary Code needs to be clarified."