Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan pengampuan saat ini tidak hanya diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun juga undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Putusan Banding No. 75/PDT/2018/PT.JMB, Majelis Hakim telah mengabulkan pembatalan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Terampu. Penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti kasus berdasarkan dengan undang-undang berlaku perihal pengampuan, dengan fokus terhadap kedudukan Terampu sebagai pengaju pembatalan dari pengampuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Terampu memiliki kedudukan sebagai pengaju pembatalan pengampuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang mengatur mengenai pengampuan dan menjadi suatu pelengkap dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama terkait Pembatalan Pengampuan. Walaupun demikian, terdapat beberapa substansi berbeda dalam aspek sifat pengampuan dan kriteria pengampu. Putusan Banding No. 75/PDT/2018/PT.JMB telah mencerminkan substansi dari undang-undang tersebut, namun undang-undang ini belum menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara penyandang disabilitas pada kasus pembatalan pengampuan tersebut.

---

Conservatorship is regulated through the Civil Code and other laws such as Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities. In Appeal Decision No. 75/PDT/2018/PT.JMB, the Panel of Judges granted the annulment of the conservatorship order filed by the Respondent. This research is a normative juridical research that uses a qualitative approach to examine cases based on the applicable laws regarding conservatorship, with a focus on the position of the Curandus as the applicant for the annulment of conservatorship. The results of this study show that Curandus has a position as a conservatorship annulment applicant based on Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities. This law has several articles regulating conservatorship and complements the Civil Code, especially regarding the annulment of conservatorship. However, there are some substantial differences in the nature of conservatorship and the criteria for the conservator. Appeal Decision No. 75/PDT/2018/PT.JMB reflects the substance of the law, but this law has not been taken into consideration by the Judges in deciding cases involving persons with disabilities in cases of conservatorship annulment."

"Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana sesuai dengan Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan pendidikan sangat lekat dengan yang dinamakan literasi, sehingga akses literasi bagi setiap individu merupakan hal yang penting guna untuk mendapatkan informasi. Aksesibilitas literasi merupakan suatu hambatan bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, dan disabilitas dalam membaca karya cetak sehingga mengakibatkan adanya ancaman paceklik buku. Hambatan terjadi dikarenakan adanya proses hukum dalam hal hak cipta untuk memproduksi, mendistribusikan, melakukan pertukaran antar negara terhadap ciptaan literasi. Lahirnya Traktat Marrakesh bertujuan untuk mengatasi paceklik buku dengan mengatur pembatasan dan pengecualian hak cipta terhadap fasilitasi akses literasi sehingga penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, dan disabilitas dalam membaca karya cetak dapat mendapatkan akses literasi dalam format yang dapat diakses tanpa melanggar hak cipta. Traktat Marrakesh diadopsi pada tanggal 27 Juni 2013 dan mulai berlaku 30 September 2016. Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan dari Traktat Marrakesh, namun baru meratifikasi pada tahun 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020. Tepat satu tahun sebelum Indonesia meratifikasi Traktat Marrakesh, Thailand telah mengaksesi Traktat Marrakesh dengan melakukan amandemen terhadap Copyright Act BE 2537 (1994) melalui Copyright Act (No. 4) B.E. 2561 (2018). Sebagai negara anggota ASEAN, ratifikasi dan aksesi Indonesia dan Thailand terhadap Traktat Marrakesh merupakan salah satu bentuk pengimplementasian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pengaturan dan implementasi Traktat Marrakesh terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dalam segi perbandingan pengaturannya, Indonesia lebih unggul dalam menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam hal fasilitasi akses literasi dibanding dengan Thailand. Akan tetapi, dalam segi perbandingan implementasi, Thailand lebih unggul dalam hal pertukaran akses literasi lintas batas dibanding dengan Indonesia.

---

Every human being has the right to education in accordance with Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights. Education is closely related to what is called literacy, so access to literacy for each individual is important in order to obtain information. Literacy accessibility is an obstacle for people with visual impairments, resulting in the threat of book famine. Barriers occur due to the legal process in terms of copyright to produce, distribute, exchange between countries for literacy works. Marrakesh Treaty aims to overcome book famine by regulating copyright restrictions and exceptions to facilitate access to literacy so that people with visual impairments can get access to literacy in accessible formats without violating copyright. Marrakesh Treaty was adopted on June 27, 2013 and entered into force on September 30, 2016. Indonesia is one of the signatory countries of the Marrakesh Treaty, but only ratified it in 2020 through Presidential Regulation Number 1 of 2020. Exactly one year before Indonesia ratified the Marrakesh Treaty, Thailand had acceded to the Marrakesh Treaty by amending the Copyright Act BE 2537 (1994) through Copyright Act (No. 4) B.E. 2561 (2018). As ASEAN member countries, the ratification and accession of Indonesia and Thailand to Marrakesh Treaty is a form of implementation of ASEAN Declaration of Human Rights. This study found that there are significant differences in the regulation and implementation of the Marrakesh Treaty. In terms of regulatory comparison, Indonesia is superior in determining the parties involved in facilitating access to literacy compared to Thailand. However, in terms of implementation comparison, Thailand is superior in terms of cross-border literacy access exchange compared to Indonesia."

"Salah satu upaya pemenuhan hak kelompok rentan dalam layanan transportasi publik ialah merealisasikan pelayanan publik yang baik dan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya seperti belum meratanya penyediaan fasilitas ramah bagi kelompok rentan di semua stasiun, minimnya penegakan aturan pada layanan khusus kelompok rentan, pelayanan afirmatif belum tepat sasaran, serta hambatan dalam mengakses sarana maupun prasarana stasiun untuk kelompok rentan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan PT. KCI dalam menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan di kereta commuter line Jabodetabek. PT. KCI sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang transportasi berkewajiban untuk memenuhi layanan yang adil dan non-diskriminatif bagi seluruh pengguna. Penelitian ini menggunakan teori kesiapan perubahan dari Holt dengan 4 (empat) dimensi kesiapan perubahan yaitu dimensi ketepatan, dimensi kemampuan, dimensi dukungan manajemen, dimensi manfaat bagi individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dengan menggunakan software DiscourseNetwork Analyzer, penelitian ini menganalisa data hasil wawancara mendalam dengan 11 (sebelas) informan yang mewakili penyelenggara pelayanan dan pengguna pelayanan. Hasil penelitian menemukan bahwa 20 (dua puluh) dari 25 (dua puluh lima) indikator yang ada pada setiap dimensi yang digunakan sudah terpenuhi. Secara umum dapat terlihat bahwa kesiapan PT. KCI dalam penyediaan layanan prioritas bagikelompok rentan telah terpenuhi dan siap dalam menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan. Namun memang kelompok rentan masih mengaku mengalamihambatan dalam mengakses layanan, infrastruktur yang tidak merata, serta pemenuhan akan kebutuhan khusus dalam layanan transportasi. Untuk itu, evaluasi kesiapan institusi dan pemerataan pelayanan sangat diperlukan.

---

One of the efforts to fulfill the rights of vulnerable groups in public transportation services is to realize good and optimal public services following constitution number 25/2009 concerning public services. However, there are still many obstacles in their implementation such as the unequal provision of friendly facilities for vulnerable groups at all stations, the lack of enforcement of special services for vulnerable groups, affirmative services that have not been on target, and obstacles in accessing station facilities and infrastructure for vulnerable groups. This study aims to determine the readiness of PT. KCI in providing priority services for vulnerable groups on the Jabodetabek commuter line. PT. KCI as a public service provider in the transportation

sector is obliged to fulfill fair and non-discriminatory services for all users. This study

uses the theory of change readiness (Holt, 2007) with 4 (four) dimensions of change readiness, namely dimensions of accuracy, dimensions of ability, dimensions of management support, dimensions of benefits for individuals. This study uses a postpositive approach and includes descriptive research. By using Discourse Network Analyzer software, this study analyzes data from in-depth interviews with 11 (eleven) informants who represent service providers and service users. The results of the study found that 20 (twenty) of the 25 (twenty-five) indicators in each dimension used had been met. In general, it can be seen that the readiness of PT. KCI in providing priority services for vulnerable groups has been fulfilled and is ready to provide priority services for vulnerable groups. However, the vulnerable groups still claim to experience obstacles in accessing services, uneven infrastructure, and meeting special needs in transportation services. For this reason, evaluation of institutional readiness and service distribution is needed."

"Skripsi ini menganalisis kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia sebagai operator transportasi publik moda kereta api di wilayah Jabodetabek yakni Kereta Rel Listrik bagi penyandang disabilitas fisik. Menyediakan sarana, prasarana, dan pelayanan dari petugas yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik masih menjadi tantangan. Maka dari itu perlu untuk mengukur sejauh mana operator dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mengetahui kualitas pelayanan Kereta Rel Listrik bagi penyandang disabilitas fisik, dilakukan pengukuran dengan pendekatan kuantitatif menggunakan model kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Brady and Cronin (2001). Data yang diperoleh untuk menganalisis berasal dari kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan Kereta Rel Listrik bagi penyandang disabilitas fisik di rute perjalanan Bogor-Jakarta Kota masuk dalam kategori sedang. Saran yang diberikan oleh peneliti disesuaikan dengan perolehan gap tertinggi di setiap subdimensi dan disesuaikan pula dengan hasil analisis importance-performance analysis untuk upaya peningkatan kualitas pelayanannya.

---

This thesis analyzes the quality of public services provided by PT. Kereta Commuter Indonesia as a public transportation operator of train modes in the Greater Jakarta area, namely The Electric Railway for people with physical disabilities. Providing facilities, infrastructure, and services from officers who are friendly to people with physical disabilities is still a challenge. Therefore it is necessary to measure the extent to which operators in providing quality public services. To determine the service quality of Electric Rail for people with physical disabilities, a quantitative approach was measured using the service quality model put forward by Brady and Cronin (2001). The data obtained to analyze came from questionnaires and in-depth interviews. The results of this study showed that the quality of Electric Railway services for people with physical disabilities on the Bogor-Jakarta Kota travel route fall into the medium category. The recommendations given by the researchers were adjusted to the highest gap gain in each subdimentions and also adjusted to the results of importance-performance analysis for efforts to improve the quality of service."

"Penelitian ini membahas kritik sosial dalam novel Orang Cacat Dilarang Sekolah (OCDS) karya Wiwid Prasetyo. Novel itu menceritakan perjuangan tiga bersaudara penyandang disabilitas yaitu Cikal, Tunas, dan Ikrar. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra Ian Watt. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik sosial berkenaan dengan keadaan penyandang disabilitas serta ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah. Kepada masyarakat, kritik itu menyampaikan bahwa terdapat perlakuan buruk masyarakat dan penolakan keluarga terhadap penyandang disabilitas. Kritik sosial kepada masyarakat juga dilakukan dengan pendobrakan realitas, bahwa penyandang disabilitas mampu bersaing dengan nondisabilitas. Namun, hal itu dapat dicapai dengan dukungan keluarga dan pemerolehan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, kepada pemerintah, kritik itu menunjuk kurangnya kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja layak dan kurangnya upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

---

This study discusses social criticism in the novel Orang Cacat Dilarang Sekolah (OCDS) by Wiwid Prasetyo. The novel tells the struggle of three siblings with disabilities named Cikal, Tunas, and Ikrar. This research uses Ian Watt's literary sociology approach. The method used in this research is qualitative research method. The result of this study shows that social criticism is related to the situation of people with disabilities and addressed to the society and government. To the society, the criticism states that there is mistreatment and family rejection toward people with disabilities. The social criticism is also done by breaking the reality; that people with disabilities are able to compete with people without disabilities. However, this can only be achieved with the family support and the acquisition of education for people with disabilities. Meanwhile, to the government, the criticism points out the lack of opportunities for people with isabilities to work properly and the lack of efforts to fulfill the rights of people with disabilities."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap siswa penyandang disabilitas yang mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Lingkungan yang kurang akomodatif menyebabkan siswa penyandang disabilitas kerap menemui hambatan dalam beraktivitas dan kurang optimal berperforma di sekolahnya. Hal ini membuat siswa penyandang disabilitas lebih rentan mengalami perundungan di sekolah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi siswa penyandang disabilitas terhadap perundungan. Lebih lanjut akan dilihat pelaksanaan peraturan oleh sekolah dan pengalaman siswa dalam memperoleh perlindungan dari tindakan perundungan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan empat guru, orang tua, dan siswa penyandang disabilitas dari SMPN 259 Jakarta dan SMPN 226 Jakarta. Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa baik sekolah maupun pemerintah belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap siswa penyandang disabilitas dari tindak perundungan di sekolah. Hal ini dilihat dari kurangnya pengetahuan hukum, tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), serta masih terdapat normalisasi tindak perundungan.

---

This study aims to know the legal protection of students with disabilities who experience bullying in the school. A school environment that does not accommodate the needs of children with disabilities causes obstacles for their activities and makes them perform less optimally in their school. This makes students with disabilities more vulnerable to be bullied at school. This study will discuss the regulation that protects students with disabilities against bullying. Furthermore, this study aims to look at the regulation implementation by the school and students’ experiences in obtaining protection from acts of bullying. Data were obtained from interviews with four teachers, parents, and students with disabilities from 259 and 226 DKI Jakarta Junior High School. The results of the study concluded that both schools and the government had not been able to provide maximum protection for students with disabilities from bullying in schools. This can be seen from the lack of legal knowledge, the unavailability of a Special Needs Teacher, and the normalization of acts of bullying."

"Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih hanya sebatas administratif berdasarkan legal formal. 'Kualitas inklusi' dalam pendidikan inklusif belum terlihat sebagaimana seharusnya dijalankan sehingga praktik eksklusi rentan terjadi. Di sisi lain, pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah maupun akademisi. Pada kenyataannya permasalahan legal formal dan pemenuhan hak pendidikan inklusif hanya sebagian dari keseluruhan persoalan dalam pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak hanya menghadapi persoalan administratif tetapi juga persoalan dalam proses pembelajaran serta proses interaksi siswa penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa penyandang disabilitas dapat mengalami eksklusi dalam proses pembelajaran meskipun sekolah sudah berstatus inklusif. Eksklusi siswa penyandang disabilitas dalam proses interaksi sosial tidak terlihat dalam kasus penelitian ini, tetapi dapat terjadi di kasus lain dalam institusi pendidikan lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan proses eksklusi yang terjadi dalam pendidikan inklusif melalui proses pembelajaran dan proses interaksi sosial siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif di Jakarta.

---

The implementation of inclusive education in Indonesia is restricted only on administrative based on formal legal. 'Inclusion quality' inclusiveness in inclusive education has not been shown as it should be thus exclusion prone to happen. On the other side, fulfillment of inclusive education rights for disabled children still becomes the prima donna for government and academician. The problems on formal legal and fulfillment of inclusive education rights only parts of the whole issue on inclusive education. The implementation of inclusive education not only deal with administrative problem but also problems in the learning process and social interaction process of students with disabilities.

The result of this research shows that disabled student might experience exclusion in the learning process even though it is in inclusive school. Exclusion of disabled student in the social interaction process does not appear in this case, but it can happen in other cases from other education institution. This study uses qualitative approach to describe exclusion process in inclusive education through learning process and social interaction process of disabled students in inclusive education in Jakarta."

"Penelitian ini membahas proses kewirausahaan sosial yang dilakukan penyandang disabilitas di Kopi Tuli dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Ableism yang dialami penyandang disabilitas Tuli. Penyandang disabilitas di Indonesia sering mendapatkan diskriminasi ketika melamar pekerjaan sehingga hanya sedikit dari mereka yang bisa mendapatkan pekerjaan. Hal ini kemudian memunculkan sebuah usaha sosial bernama Kopi Tuli yang mempromosikan bahwa penyandang disabilitas khususnya Tuli dapat bekerja layaknya orang Dengar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses kewirausahaan sosial mulai dari anteseden, orientasi kewirausahaan, hingga outcomes yang dihasilkan oleh usaha sosial Kopi Tuli. Seluruh proses penelitian dilakukan sejak Oktober 2021 sampai Juni 2022. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara secara luring dan daring melalui Whatsapp dan Google Meet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anteseden usaha sosial Kopi Tuli antara lain: (a). peningkatan kondisi kesejahteraan disabilitas sebagai motivasi/misi sosial; (b). ide peluang usaha didasarkan pada minat, kondisi Tuli, dan peningkatan tren kopi; (c). akses permodalan menggunakan modal pribadi dan relasi keluarga; serta (d). Teman Tuli sebagai pemangku kepentingan utama. Orientasi kewirausahaan Kopi Tuli antara lain: (a). melakukan inovasi dengan mengubah Teman Tuli yang dianggap tidak mampu bekerja menjadi keunikan yang bernilai jual; (b). proaktif melaui kolaborasi dengan berbagai organisasi untuk mencapai tujuan usaha; (c). melihat kompetisi sesama usaha Tuli bukan sebagai saingan melainkan sebagai tujuan bersama; (d). memiliki otonomi yang luas karena menggunakan modal pribadi namun memiliki batasan dengan kolaborator lainnya; serta (e). berani mengambil resiko dengan menggunakan Tuli sebagai pekerja dan mengubah model bisnisnya menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19. Outcomes usaha Kopi Tuli antara lain: (a). menciptakan tiga nilai sosial yaitu kesadaran masyarakat bahwa Teman Tuli dapat bekerja, terjalinnya relasi Teman Dengar dengan Teman Tuli, dan ketertarikan untuk mempelajari bahasa isyarat bagi Teman Dengar yang kemudian mendorong masyarakat menuju inklusi sosial; (b). Teman Tuli merasa puas dalam bekerja di Kopi Tuli baik dari aspek ekonomi maupun sosial; serta (c). memberikan solusi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan Teman Tuli namun perlu perbaikan dalam keberlanjutan sumber dayanya. Kesimpulan penelitian ini diketahui bahwa penyandang disabilitas di Kopi Tuli telah menjalankan proses kewirausahaan sosial dengan baik meskipun terdapat beberapa permasalahan yaitu pada bagian otonomi dalam orientasi kewirausahaan dan keberlanjutan solusi dalam outcomes.

---

This study discusses the process of social entrepreneurship carried out by persons with disabilities in Kopi Tuli from the discipline of Social Welfare. This research is motivated by Ableism experienced by people with Deaf disabilities. People with disabilities in Indonesia are often discriminated against when applying for jobs, so only a few of them can find work. Kopi Tuli, a social enterprise which promote people with disabilities, especially the deaf would work with them and the hearing ones. This study aims to analyze the process of social entrepreneurship, from antecedents and entrepreneurial orientation to the outcomes produced by Kopi Tuli social enterprises. The entire research process was carried out from October 2021 to June 2022. Offline and online interviews carried out data collection via WhatsApp and Google Meet. The results of the study show that the antecedents of Kopi Tuli's social enterprises include: (a). improve disability welfare conditions as motivation/social mission; (b). business opportunity ideas based on interests, deafness, and increasing coffee trends; (c). access to capital using personal capital and family relations; and (d). deaf People as the primary stakeholders. Kopi Tuli's entrepreneurial orientation includes: (a). innovate by changing Deaf People who are considered unable to work into unique selling points; (b). proactively through collaboration with various organizations to achieve business goals; (c). acknowledge competition among Deaf businesses not as a rival but as a common goal; (d). has broad autonomy because it uses personal capital, but has limitations with other collaborators; and (e). dare to take risks by using Deaf as workers and change their business model to adapt to the conditions of the Covid-19 pandemic. The outcomes of the Tuli Coffee business include: (a). creating three social values, namely public awareness that Deaf People can work, establishing a relationship between Hearing People and Deaf People, and an interest in learning sign language for Hearing People. Thus, it encourages the community towards social inclusion; (b). Deaf People are satisfied with working at Kopi Tuli, both from an economic and social perspectives; and (c). provide sustainable solutions for the welfare of Deaf People, regardless of how this outcome also needs improvement in the sustainability of its resources. This study concludes that people with disabilities in Kopi Tuli have carried out the social entrepreneurship process well even though there are several problems, namely in the autonomy section in entrepreneurial orientation and sustainability of solutions in outcomes."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, termasuk partisipasi sekolah anak disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program BOS yang diberikan kepada SLB terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak disabilitas pada tingkat kabupaten/kota di tahun 2020-2021. Dengan menggunakan metode analisis data panel, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa BOS untuk SLB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APS anak penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang memperoleh dana BOS minimal sebesar Rp 120juta. Kabupaten/kota yang menerima dana BOS minimal Rp 120juta menandakan bahwa sekolah pada kabupaten/kota tersebut telah memenuhi minimal fixed cost yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional sekolah. Namun demikian, meskipun kabupaten/kota sudah memperoleh besaran dana BOS minimal sesuai fixed cost, ternyata dana BOS tidak dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas. Variabel independen lainnya yang berpengaruh signifikan yaitu persentase disabilitas berat, persentase disabilitas yang tinggal di wilayah urban, rasio ketersediaan sekolah inklusi, rata-rata lama sekolah, dan regional. Sedangkan variabel independen lainnya yang tidak signifikan yaitu rasio guru-siswa SLB, rasio ketersediaan SLB, PDRB per kapita, dan usia harapan hidup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besaran dana BOS untuk SLB masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional sekolah, jenjang pendidikan dan jenis kebutuhan/gangguan; masih belum maksimalnya pendataan SLB untuk dapat menerima dana BOS; serta masih besarnya biaya personal pendidikan yang perlu dikeluarkan oleh keluarga dengan penyandang disabilitas. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya evaluasi terhadap besaran dana BOS untuk SLB dengan menghitung kebutuhan riil operasional, jenjang sekolah dan jenis kebutuhan/gangguan penyandang disabilitas, perlu dimaksimalkannya pendataan SLB dan siswa penyandang disabilitas agar dapat menerima BOS, serta perlu ditingkatkannya bantuan untuk keluarga dengan penyandang disabilitas untuk membantu mengurangi biaya personal pendidikan.

---

School Operational Assistance (BOS) is a government program that aims to increase school participation, including school participation for children with disabilities. This study aims to find out how much influence the BOS program provided to SLB has on the School Participation Rate (APS) of children with disabilities at the district/city level in 2020-2021. Using the panel data analysis method, this study shows that BOS for special schools does not have a significant effect on the APS of children with disabilities in 2020- 2021 in regencies/cities that receive a minimum BOS fund of IDR 120 million. Districts/cities that receive BOS funds of more than IDR 120 million indicate that schools are sufficient to meet the minimum fixed costs required for school operations. Even though schools have received the minimum amount of BOS funds according to the fixed cost, they cannot increase the school participation of children with disabilities in districts/cities. Other independent variables that have a significant effect are the percentage of severe disabilities, the percentage of disabled living in urban areas, the ratio of the availability of inclusive schools, the average length of schooling, and the region. Meanwhile, other independent variables that were not significant were the teacher-student ratio of SLB, the ratio of availability of SLB, GRDP per capita, and life expectancy. These results indicate that the amount of BOS funds for special schools is still relatively small when compared to the operational needs of schools, educational levels and types of needs/disorders; the data collection for SLB is still not maximal to be able to receive BOS funds; as well as the large personal costs of education that need to be paid by families with disabilities. This research has implications that it is necessary to evaluate the amount of BOS funds for SLB by calculating real operational needs, school level and types of needs/disorders of persons with disabilities, it is necessary to maximize data collection on SLB and students with disabilities so that they can receive BOS, and it is necessary to increase assistance to families with disabilities to help reduce personal education costs."