Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aksesibilitas merupakan hak dari penyandang disabilitas. Hak tersebut meliputi pemanfaatan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak, termasuk mendapatkan aksesibilitas layanan perpustakaan sebagaimana yang didapatkan oleh pemustaka non-disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengevaluasi pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah ini mengamati layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas melalui variabel transformasi fungsi, fasilitas, dan sumber daya manusia perpustakaan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara menggunakan panduan wawancara (interview guide). Untuk menganalisis data, digunakan metode Frekuensi Distribusi Relatif dan Analisis Tabulasi Silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala internal dan eksternal mengakibatkan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya berhasil mewujudkan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas. "

"Tesis ini membahas tentang implementasi Diversity Program untuk tenaga kerja penyandang disabilitas di Standard Chartered Bank (SCB) Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi eksploratif. Data diperoleh melalui wawancara dengan 8 (delapan) orang karyawan penyandang disabilitas dan 8 (delapan) orang karyawan non disabled, baik pada level manajerial maupun non manajerial. Analisis dibangun dengan melihat pemahaman karyawan dan perusahaan terhadap disabilitas dan nilai-nilai perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa belum ada penerapan Diversity Program secara formal dan terstruktur di SCB Indonesia. Selama ini, SCB Indonesia baru menerapkan affirmative action dalam bentuk perekrutan penyandang disabilitas sesuai instruksi dari grup. Namun, SCB dianggap telah memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan Diversity Program yang terstruktur di kemudian hari.

---

This thesis discusses the implementation of Diversity Programs for workers with disabilities at Standard Chartered Bank (SCB) Indonesia. The study used a qualitative approach to the design of exploratory studies. The data obtained through interviews with eight (8) disabled employees and eight (8) non-disabled employees, both at the level of managerial and non-managerial. The analysis is built with the understanding of employees and the company about disability and company values. Research shows that there has been no formal and structured adoption of Diversity Programs in SCB Indonesia. During this time, SCB Indonesia implement affirmative action in the form of hiring persons with disabilities according to the instructions of the group. However, SCB considered to have sufficient capital to develop the more structured Diversity Programs in the future."

"Penelitian ini tentang model penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas intelektual yang dikembangkan sebagai salah satu cara untuk meniadakan eksklusi sosial atas hak pendidikan mereka.  Penelitian sebelumnya terkait eksklusi sosial di pendidikan yang dialami penyandang disabilitas intelektual lebih menjelaskan tentang penyebab terjadinya eksklusi sosial di pendidikan dan manifestasi tindakan eksklusi sosial tersebut.  Beberapa penelitian yang ada belum memunculkan atau merekomendasikan cara ataupun model pendidikan yang tepat guna meniadakan eksklusi sosial di pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual. Oleh karenanya, peneliti berpendapat bahwa merupakan sebuah langkah tepat bagi para stakeholders terutama pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan sebuah model penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas intelektual. Pengembangan model tersebut bertujuan agar eksklusi sosial di pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus instrumental tunggal.  Wilayah penelitian akan dilaksanakan di DKI Jakarta sehingga data primer berasal dari para informan di lingkup dinas pendidikan DKI Jakarta, sekolah, dan masyarakat termasuk anak penyandang disabilitas intelektual.  Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen kebijakan, data statistik, pemberitaan media elektronik dan laporan program yang ada.  Teori yang digunakan untuk menganalisa data yang ada serta membangun model adalah teori eksklusi sosial.

---

This research is about the model of the inclusive education implementation for children with intellectual disabilities that was developed to eliminate the social exclusion, so they can obtain their educational rights. Previous research related to social exclusion in education experienced by people with intellectual disabilities explained more about the causes of social exclusion in education and the manifestation of these social exclusion actions. Some existing studies have not yet emerged or recommended appropriate education methods or models to eliminate social exclusion in education for persons with intellectual disabilities. Therefore, researcher argue that it is an appropriate step for stakeholders, especially the government and the community, to develop a model for the implementation of inclusive education for children with intellectual disabilities. The development of the model aims to reduce or even abolish the social exclusion in education for persons with intellectual disabilities. This study uses a qualitative approach with a type of single instrumental case study. The research area will be carried out in DKI Jakarta so that the primary data derives from informants of DKI Jakarta education office, schools, and communities including children with intellectual disabilities. In addition to primary data, this study also uses secondary data in the form of policy documents, statistical data, electronic media coverage and existing program reports. The theory used to analyze existing data and build models is a social exclusion theory."

"Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang saat ini rentan mengalami diskriminasi khususnya diskriminasi mengenai hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan. Adanya diskriminasi tersebut tentunya diperlukan instrumen perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas guna menjamin hak-haknya di bidang ketenagakerjaan dan solusi dalam menghadapi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan jenis data sekunder yang kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan wawancara. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia saat ini sudah dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih ada beberapa kebijakan yang perlu pembenahan dan penyempurnaan agar perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas berjalan efektif. Selain itu kendala-kendala juga masih terjadi di lapangan sehingga berdampak pada belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada. Simpulannya adalah pekerja penyandang disabilitas sudah dilindungi dengan baik dan masih diperlukan upaya pembenahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Persons with disabilities are a minority group that is currently vulnerable to discrimination, especially discrimination regarding their rights in the field of employment. The existence of such discrimination certainly requires legal protection instruments for persons with disabilities given to workers with disabilities to guarantee their rights in the field of employment and solutions in facing obstacles in providing legal protection for workers with disabilities. In this study, the type of research used in this study is descriptive analytic with secondary data types which are then analyzed by qualitative analysis with data obtained from interviews. From the study it was found that persons with disabilities in Indonesia are currently protected by several laws and regulations, but there are still some policies that need improvement and improvement so that the protection of workers with disabilities is effective. In addition, constraints are still occurring in the field so that the existing legislation has not been effective. The conclusion is that workers with disabilities are well protected and efforts are still needed to reform policies in existing legislation."

"Skripsi ini membahas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam hal pekerjaan. Penelitian berfokus pada kuota minimal penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, dan perusahaan swasta di DIY. Selain itu penelitian dilakukan untuk melihat kesesuaian perda yang mengatur hak penyandang disabilitas secara umum dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti pelatihan kewirausahaan, penempatan tenaga kerja, fasilitas kerja, dsb. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Disnaker DIY sebagai Penyelenggara pelayanan publik sudah melakukan kewajibannya sebagaimana tertera pada Undang-Undang Pelayanan Publik dan Perda DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun masih terdapat kekurangan berupa tidak adanya data potensi kerja penyandang disabilitas yang memuat jenis, kompetensi, dan sebaran jumlah penyandang disabilitas usia kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Disnaker bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendata penyandang disabilitas usia kerja yang ada di DIY. Data ini diharapkan dapat meminimalisir misinformasi antara penyandang disabilitas dengan penerima kerja.

---

This thesis discusses the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, especially in terms of employment. The research focuses on fulfilling the minimum quota that must be met by the Regional Government, Regency/City Governments, BUMDs, and private companies in DIY to employ persons with disabilities. In addition, research was conducted to see the suitability of regional regulations regulating the rights of persons with disabilities in general with the implementation in the field, such as entrepreneurship training, employment placement, work facilities, etc. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes the written legal norms and the results are presented descriptively. The results of this study conclude that Disnaker DIY as a public service provider has fulfilled its obligations as stated in the Public Service Law and the DIY Regional Law of the Rights of Persons with Disabilities. But there are still deficiencies that must be corrected such no work potential data of persons with disabilities, which includes the types, competencies, and distribution of the number of persons with disabilities of working age. Based on the results, author suggest that Disnaker collaborate with Dinas Sosial to record working age persons with disabilities in DIY. This data is expected to minimize misinformation between persons with disabilities and work recipients."

"Kehadiran ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) yang dikelola oleh pemerintah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan memberikan playground untuk bermain anak. Semua anak seharusnya mendapatkan kesempatan bermain yang sama dalam ruang bermain (play spaces) di RPTRA. Namun, RPTRA yang sudah ada di Jakarta tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya menerapkan desain inklusif dan hal ini akan mempengaruhi pengguna yang menggunakan ruang publik tersebut. Bertujuan untuk membahas isu tersebut, studi kasus akan dilakukan di RPTRA Bhinneka, Jakarta Selatan. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dengan metode kualitatif mengenai desain inklusif RPTRA dan playground yang ada terkait aspek fisik desainnya dalam memfasilitasi seluruh anak (termasuk penyandang disabilitas), dan pendamping anak untuk menggunakannya. Hasil kajian dan analisis yang dilakukan pada skripsi ini menunjukkan bahwa RPTRA yang sudah ada tidak dapat dikategorikan menjadi ruang publik yang inklusif untuk seluruh pengguna, terutama untuk seluruh pengguna, terutama untuk anak.

---

The presence of  public space in Jakarta called child-friendly integrated public space, which managed by the government is expected to meet the needs of children to grow and develop by providing them playgrounds for play. All children should get the same opportunity to play in child-friendly integrated public space. However, the child-friendly integrated public space that already  exists in Jakarta is not fully or has not implemented the guidelines of inclusive playground and it will directly affect to children who use the public space. In order to address the issue of it, the case study of this thesis takes place in RPTRA Bhinneka, South Jakarta. The aim of this study is to examine the design assesment and human experience of Bhinneka child-friendly integrated public space as a play space in facilitating the disabled children to access and play. The result of this study showing the role of child-friendly integrated public space in Jakarta for disable children."

"ABSTRAKPekerjaan adalah hal yang fundamental untuk mencari nafkah, meraih kepercayaan diri, dan berpartisipasi dalam masyarakat, tetapi Tuli usia kerja sering kali tidak mendapatkan pekerjaan. Meskipun ada perbaikan dalam kebijakan hukum seputar akses dan tenaga kerja, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penggunaan bahasa isyarat memengaruhi prospek pekerjaan Tuli usia kerja. Padahal bahasa isyarat sangat penting untuk Tuli usia kerja supaya dapat berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan belajar. Tuli usia kerja juga dapat menghadapi diskriminasi dari calon pemberi kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menentukan apakah akses penuh ke pekerjaan untuk Tuli usia kerja dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, dan disusun dalam dua bagian. Di bagian pertama, terdapat analisis data sekunder peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia ini memberikan landasan bagi hak atas pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Pada bagian kedua, dilakukan wawancara kualitatif dengan seorang pejabat pemerintah provinsi DKI Jakarta dan seorang tuli mengenai pengalaman kerjanya di perusahaan swasta. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa Indonesia mengklaim memberikan kesempatan kerja kepada tuli yang akan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka melalui peraturan perundang-undangan, tetapi hambatan utama terhadap hak atas pekerjaan timbul dari lingkungan yang tidak dapat diakses terkait dengan praktik perekrutan, kesalahpahaman, dan sikap terhadap Tuli, bukannya ketidakmampuan untuk mendengar.

---

ABSTRACTEmployment is fundamental to earning money, attaining self-confidence, and participating in society, but deaf adults are often denied an employment. Despite improvements in legal policies surrounding access and the workforce, particularly through Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, the usage of sign language for deaf adults affects their employment prospects. Sign language is critical for deaf people to be able to communicate, express themselves, and learn. Deaf adults may also face discrimination from potential employers. This paper aims to determine whether the current Indonesian legislation ensures the deaf adults to have full access to employment, especially in the capital of Indonesia, Jakarta, and is organized into two sections. In the first section, secondary data analysis of Indonesian laws and regulations is presented. This analysis regarding Indonesian laws and regulations provide a foundation for right to work of the persons with disabilities. In the second section, qualitative interviews with a Jakarta city government official and a deaf private sector employee are conducted. Results from this paper show that Indonesia claims to provide deaf adults with employment opportunities which will enable them to succeed to their maximum potential through laws and regulations, but the main barriers to employment arise from inaccessible environments associated with employers hiring practices, misconceptions and attitudes, rather than an inability to hear."

"Penelitian ini mengenai gambaran pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program pelatihan vokasional Yayasan Menembus Batas yang dibahas berdasarkan disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penyandang Disabilitas di Indonesia masih mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi, karena masih adanya diskriminasi pada penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja. Fenomena itu menunjukan perlunya pemberian layanan yang berkelanjutan dan memberdayakan penyandang disabilitas. Salah satu layanan yang dapat dilakukan adalah pemberian pelatihan vokasional guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu penyandang disabilitas. Diperlukan juga pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dalam memasuki pasar tenaga kerja dan meningkatkan keberfungsian sosial serta kemandirian individu penyandang disabilitas. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pengembangan layanan bantuan pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Mengingat masih ada pelatihan vokasional dari panti atau yayasan di Indonesia yang tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja. Yayasan Menembus Batas merupakan perusahaan sosial yang diinisiasikan berdasarkan pengalaman secara langsung pendirinya yang penyandang disabilitas tuli yaitu Angkie Yudistia dalam bersaing di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk menjelaskan potensi yayasan dalam pengembangan program pelatihan vokasional dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelatihan vokasional di Yayasan Menembus Batas. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dari bulan Februari 2022 hingga November 2022 dengan metode wawancara kepada 8 orang informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Menembus Batas melakukan pengembangan pelatihan vokasional dengan memaksimalkan potensi yayasan yaitu dengan adanya penggunaan teknologi, asesmen kebutuhan peserta dan pengguna manfaat serta meningkatkan motivasi peserta melalui pemberian materi, modul dan pendekatan secara personal kepada komunitas penyandang disabilitas. Faktor penghambat terdiri dari kurangnya motivasi penyandang disabilitas dalam mengikuti pelatihan dan kekurangan juru bahasa dalam proses kegiatan. Namun, Yayasan Menembus Batas memiliki potensi dalam proses pelatihan sebagai faktor pendukung yaitu adanya penjalinan kerjasama perusahaan yang luas, pemberian pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan sesuai dengan perkembangan zaman berbasis digital. Selain itu, sebagai pengembangan, Yayasan melakukan survey kebutuhan kepada pengguna manfaat dan peserta pelatihan sehingga pelatihan yang diberikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat viii Universitas Indonesia memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia mengenai upaya pengembangan program layanan pada program pelatihan vokasional untuk meningkatkan kompetensi sosial penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja.

---

This study discuss the description of the empowerment of persons with disabilities through the Vocational Training Program by Yayasan Menembus Batas, which is discussed based on the Social Welfare Science discipline. Persons with Disabilities in Indonesia still experience high levels of poverty due to discrimination against persons with disabilities in the labor market. This phenomenon shows the need to provide sustainable services and empower persons with disabilities, one of which can be done by providing vocational training to improve the skills and abilities of individuals with disabilities. There is also a need for vocational training that fits the needs of persons with disabilities in entering the labor market and improves the social functioning and independence of individuals with disabilities. The urgency of this research is to reveal the development of vocational training assistance services that suit the needs of persons with disabilities to compete in the labor market. Considering that there are still vocational training from institutions or foundations in Indonesia that are not in line with the labor market. Yayasan Menembus Batas is a social enterprise that was initiated based on the direct experience of its founder who is deaf and disabled, namely Angkie Yudistia, in competing in the labor market. Therefore the purpose of this study is to explain the potential of the foundation in developing vocational training programs and to explain the supporting and inhibiting factors in the vocational training process at Yayasan Menembus Batas. This research was conducted qualitatively with a descriptive study type of research. Data collection was carried out from February 2022 to November 2022 by interviewing 8 informants who were selected using a purposive sampling technique. The results of this study indicate Yayasan Menembus Batas develops vocational training by maximizing the potential of the foundation, namely by using technology, assessing the needs of participants and benefit users and increasing participant motivation through providing materials, modules and personal approaches to the disabled community. Inhibiting factors consist of a lack of motivation for persons with disabilities in participating in training and a shortage of interpreters in the activity process. However, Yayasan menembus Batas has potential in the training process as a supporting factor, namely the establishment of broad corporate partnerships, the provision of vocational training in accordance with the needs of the labor market and in accordance with the development of the digital-based era. In addition, as a development, the Foundation conducts a needs survey for beneficiaries and training participants so that the training provided is relevant and in accordance with the needs of the labor market. The results of this research are expected to contribute to the development of Social Welfare Science in the Human Resource Management course regarding efforts to develop service programs in vocational training programs to improve the social competence of persons with disabilities in the labor market."

"Pengesahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 bertujuan dalam mengakomodir regulasi penyelenggaraan transportasi publik yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas. PT KCI menjadi salah satu operator transportasi publik yang ikut berkomitmen dalam menyelenggarakan layanan Commuter Line yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk di wilayah Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi Edwards III dengan 4 faktor yang memengaruhi implementasi, yaitu communications, resources, disposition, dan bureaucratic structure. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 12 narasumber, obeservasi, dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 10 dari 18 indikator yang terpenuhi terkait faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas. Hambatan pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan komunikasi terhadap stakeholder penyandang disabilitas yang belum merata dan menyebabkan penyelenggaraan layanan Commuter Line Depok belum sepenuhnya terwujud sesuai kebutuhan penyandang disabilitas, baik dari segi sarana, prasarana, dan petugas. Pelaksana kebijakan perlu untuk memperluas keterlibatan penyandang disabilitas serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana aksesibel yang belum terpenuhi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas dan menyediakan informasi yang dapat diterima bagi seluruh penyandang disabilitas.

---

The ratification of the Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 aims to accommodate regulations on the implementation of accessible public transportation for service users with special needs, including persons with disabilities. PT KCI is one of the public transportation operators that is committed to providing Commuter Line services that are friendly for persons with disabilities, including in the Depok area. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities. The analysis was carried out using Edwards III's implementation theory with 4 factors that influence implementation, namely communications, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 12 informants, observation, and literature studies. The results of the analysis show that there are 10 out of 18 indicators that are fulfilled regarding the factors that influence the implementation of the Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities. Obstacles to the factors that influence the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities are related to communication to stakeholders with disabilities that have not been evenly distributed and have resulted in the implementation of Depok Commuter Line services not being fully realized according to the needs of persons with disabilities, both from terms of facilities, infrastructure, and staff. Policy implementers need to expand the involvement of persons with disabilities and complete accessible facilities and infrastructure that have not been met, including providing training to officers and providing information that is acceptable to all persons with disabilities."

"Beberapa studi yang membahas tentang upaya mereduksi eksklusi sosial pada penyandang disabilitas cenderung memfokuskan kajiannya pada aspek kebijakan dan peningkatan kemampuan penyandang disabilitas itu sendiri. Namun, studi sebelumnya kurang melihat akses terhadap sumber daya juga berkaitan dengan jaringan sosial, nilai, dan kepercayaan. Hal ini lah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berfokus pada peran modal sosial dalam mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas di desa sebagai upaya melengkapi kajian sejenis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Konsep modal sosial yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buah pikiran dari Putnam. Hal ini didasarkan karena dalam mewujudkan inklusi sosial keterlibatan berbagai aktor sangat diperlukan sehingga peneliti berargumen modal sosial bonding, bridging, dan linking yang dipaparkan oleh Putnam menjadi salah satu mekanisme dalam mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Modal sosial bonding berperan untuk membangun solidaritas di dalam kelompok untuk memperjuangkan isu inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Sedangkan, modal sosial bridging yang merupakan jaringan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat non disabilitas mempengaruhi penerimaan sosial dan memperbesar peluang keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan. Terakhir, modal sosial linking yang sifatnya vertikal memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, seperti fasilitas umum, layanan dasar, anggaran khusus, dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam mempengaruhi kebijakan di desa.

---

Several studies that discuss efforts to reduce social exclusion in persons with disabilities tend to focus their studies on aspects of policy and increasing the abilities of persons with disabilities themselves. However, previous studies have not looked at access to resources as well as related to social networks, values, and trust. This is what prompted researchers to conduct research that focuses on the role of social capital in realizing social inclusion for persons with disabilities in villages as an effort to complement similar studies. The method used in this study is a qualitative method with data collection through in-depth interviews, observation, and document study. The concept of social capital used in this study is the brainchild of Putnam. This is based on the fact that in realizing social inclusion the involvement of various actors is necessary, so researchers argue that the bonding, bridging, and linking social capital presented by Putnam is the village's strength in realizing social inclusion for persons with disabilities. Bonding social capital plays a role in building solidarity within the group to fight for the issue of social inclusion for persons with disabilities. Meanwhile, bridging social capital, which is a network between persons with disabilities and the non-disabled community, influences the social acceptance and involvement of persons with disabilities in various activities. Finally, social linking capital which is vertical in nature provides greater access to resources, such as public facilities, basic services, special budgets, and involvement in influencing village policies."