Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Halte merupakan salah satu sarana transportasi publik yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas semua orang pada ruang publik. Namun, banyak penyandang disabilitas yang masih merasa kesulitan untuk mengakses sarana tersebut. Penerapan desain inklusif harus dilakukan dengan baik dan benar, agar memenuhi kebutuhan mobilitas bagi individu dengan keterbatasan kemampuan yang dimilikinya. Tujuan dari tulisan ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan aksesibilitas guna memenuhi kebutuhan mobilitas penyandang disabilitas pada sarana transportasi publik. Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah metode analisis kualitatif dengan melakukan studi literatur dan kajian terhadap Halte TransJakarta Kampung Melayu. Analisis yang dilakukan mengacu pada hasil studi literatur mengenai ketentuan aksesibilitas pada sarana transportasi publik. Berdasarkan hasil kajian ilmiah, ketersediaan elemen akses menjadi hal penting yang harus dilakukan. Selain itu, ketentuan variabel dari setiap elemen juga harus diperhatikan, bukan hanya sekedar menjadi checklist semata, melainkan harus inklusif guna memenuhi kebutuhan semua pengguna.

---

The bus stop is one of the public transportation facilities whose aims to meet the mobility needs of all people in public spaces. In fact, many people with disabilities still find it difficult to access these facilities. The application of inclusive design must be implemented properly and correctly, in order to meet the mobility needs of individuals with limited abilities they have. The purpose of this scientific paper is to identify the application of accessibility to meet the mobility needs of persons with disabilities on public transportation facilities. The method used in this paper is a qualitative analysis method by conducting a literature study and study of Kampung Melayu TransJakarta Shelter. The analysis conducted refers to the results of a literature study on the provisions of accessibility on public transportation facilities. Based on the results of scientific studies, the availability of access elements is an important thing to do. In addition, the variable provisions of each element must also be considered, not just being a checklist alone, but must be inclusive to meet the needs of all users."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh adanya praktik ableism pada penyandang disabilitas netra terhadap terhambatnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas netra pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Hambatan yang dihadapi pemilih penyandang disabilitas netra tetap terjadi meskipun Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengedepankan perspektif disabilitas telah disahkan dan telah turut memperkuat regulasi penyelenggaran Pilgub DKI Jakarta 2017. Penelitian ini berusaha menganalisis penyebab tidak terfasilitasinya secara penuh penyandang disabilitas netra tersebut melalui analisis menggunakan Critical Disability Theory (CDT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer lewat wawancara mendalam kepada informan terkait serta menggunakan data sekunder dari tinjauan literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil temuan menunjukkan bahwa terjadi ableism yang berasal dari lingkungan eksternal seperti pengetahuan petugas KPPS di TPS sehingga kebutuhan penyandang disabilitas netra sebagai pemilih menjadi terpinggirkan. Selain itu, ableism juga datang dari internal keluarga disabilitas yang menghambat tahap pendataan penyandang disabilitas netra sebagai calon pemilih. Hal ini menyebabkan semakin terhambatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas netra pada penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta 2017.

---

The focus of this research is to analyze the impact of ableism on visual disabilities and the obstacles to fulfilling their political rights in DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017. Obstacles faced by voters with visual disabilities persist even though The Persons with Disability Act which prioritizes the disability perspective has been passed in 2016 and has strengthened the election regulations. This study attempts to analyzes the causes of not being fully facilitated voters with visual disabilities through Critical Disability Theory (CDT). The research uses qualitative research methods by collecting primary data through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data from literature reviews to answer research question. The findings show that ableism occurs from the external factors such as the lack of understanding of KPPS officers at the polling stations so the needs of visual disabilities as voters are marginalized. Apart from that, ableism also comes within disabled families which hinders the data collection stage. These causes further obstacles to fulfilling the political rights of visual disabilities during the 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Election."

"ABSTRAKPengajuan penggantian UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dilakukan oleh Kelompok Kerja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja) atas dasar tidak relevannya lagi dengan amanah Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). Konsep kelompok kepentingan dan metode kualitatif digunakan sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan upayaupaya Pokja. Hasil penelitian ini menunjukan upaya-upaya tersebut antara lain, melakukan pertemuan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Indonesia, para ahli, dan organisasi lain; mencari keterkaitan pelaksana dan pembuat kebijakan dalam penggantian UU tersebut; menginformasikan tujuan mereka melalui media; mengajukan draft RUU serta melobi eksekutif dan legislatif.

---

ABSTRACT

Filing replacement Law four of 1997 on People with Disabilities conducted by the Working Group of the National Coalition for Disability Organizations (Pokja). This filling is based on the irrelevance to the mandate of the Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). The concept of interest groups and qualitative methods of analysis were used as a tools to describe the efforts of Pokja. These research find that the efforts of Pokja, such as; meeting with the Disabled People's Organization (DPO) in Indonesia, experts, and other organizations; looking for linkages implementer and policy makers in the replacement of the law; informing Pokja goals through the media; proposing draft legislation and lobbying the executive and legislative."

"Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Transjakarta Cares sebagai layanan khusus bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Transjakarta. Layanan Transjakarta Cares merupakan salah satu wujud pemenuhan aksesibilitas pada transportasi di DKI Jakarta yang dikenal masih sangat minim (LBH Jakarta, 2015). Meski begitu, dalam pelaksanaannya, layanan Transjakarta Cares justru menerima keluhan dari para penyandang disabilitas mengenai sulitnya mendapat kesempatan layanan Transjakarta Cares. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses layanan Transjakarta Cares bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta dengan mengadopsi teori akses yang dikemukakan Peters et al. (2008). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam kepada berbagai stakeholder terkait, seperti pemerintah daerah setempat, PT Transjakarta, serta individu maupun komunitas disabilitas sebagai data primer; observasi langsung pada proses layanan Transjakarta Cares; dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai isu kompleks pada membuat tidak terpenuhinya 8 dari 12 indikator yang diukur, yaitu indikator keterjangkauan jarak fisik, indikator ketersediaan armada, indikator ketersediaan alat pendukung, indikator ketersediaan panduan layanan; indikator konsekuensi ekonomi bagi pengguna layanan, indikator konsekuensi ekonomi bagi penyedia layanan; serta indikator penerimaan atas pelayanan Contact Center dan indikator karakteristik layanan. Dengan berbagai permasalahan tersebut, tata kelola operasional, kapasitas sumber daya, kerangka kebijakan ekonomi hingga cakupan dari layanan Transjakarta Cares menjadi sangat perlu ditingkatkan.

 

---

In 2016, DKI Jakarta Provincial Government has launched Transjakarta Cares as a special service for people with disabilities in accessing Transjakarta services. Transjakarta Cares service act as the fulfillment of accessibility to transportation in DKI Jakarta which is known to be very minimal (LBH Jakarta, 2015). Nevertheless, in its implementation, the Transjakarta Cares service received complaints from people with disabilities regarding the difficulty of getting access to the Transjakarta Cares services. This thesis analyzes the access of Transjakarta Cares services for people with disabilities in DKI Jakarta Province by adopting the theory of access proposed by Peters et al. (2008). The research approach used is post-positivist. The data collection techniques used are in-depth interviews conducted with various key stakeholders, including local governments, PT  Transjakarta, and individuals and community disabilities as the primary data, as well as direct observation of the Transjakarta Cares service process and literature study as the secondary data. The results of this study show that the complex issues found greatly affect the failure of 8 of the 12 measured indicators, namely physical distance affordability indicators, fleet availability indicators, availability of supporting equipment indicators, the availability of service guidance indicators, economic consequences for service users indicator, economic consequences for service providers indicator, and acceptance indicator for Contact Center services, and service characteristics indicators. With the forenamed problems, operational governance, resource capacity, and economic policy frameworks to the scope of Transjakarta Cares services need improvement. 

"

"MRT Jakarta merupakan salah satu transportasi umum yang beroperasi di DKI Jakarta. Dinaungi oleh PT MRT Jakarta, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun dan 1 depo dengan panjang jalur ± 16 kilometer. MRT Jakarta sebagai salah satu transportasi umum sepatutnya dapat diakses oleh semua kalangan, khususnya penyandang disabilitas fisik. Hanya saja, pada pelaksanaan MRT Jakarta masih terdapat beberapa keluhan terkait akses yang disampaikan oleh penyandang disabilitas fisik. Berangkat dari hal ini, kemudian peneliti ingin menganalisis akses pelayanan moda transportasi MRT bagi penyandang disabilitas fisik. Peneliti menggunakan tiga dimensi menurut Mcintyre, Thiede, dan Brich 2009 untuk menganalis akses pelayanan MRT, yaitu dimensi ketersediaan, keterjangkauan, dan penerimaan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah post positivist. Selain itu, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan terpenuhinya 15 dari 19 indikator dalam dimensi dimensi yang membentuk akses tersebut. Berdasarkan hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya PT MRT Jakarta sudah menyediakan akses pelayanan bagi penyandang disabilitas fisik dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang dikeluhkan penyandang disabilitas fisik terkait akses pelayanan MRT Jakarta. Melalui hasil penelitian ini diharapkan PT MRT Jakarta dapat mempertahankan kualitas akses pelayanan bagi penyandang disabilitas fisik dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki pada masa mendatang."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap siswa penyandang disabilitas yang mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Lingkungan yang kurang akomodatif menyebabkan siswa penyandang disabilitas kerap menemui hambatan dalam beraktivitas dan kurang optimal berperforma di sekolahnya. Hal ini membuat siswa penyandang disabilitas lebih rentan mengalami perundungan di sekolah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi siswa penyandang disabilitas terhadap perundungan. Lebih lanjut akan dilihat pelaksanaan peraturan oleh sekolah dan pengalaman siswa dalam memperoleh perlindungan dari tindakan perundungan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan empat guru, orang tua, dan siswa penyandang disabilitas dari SMPN 259 Jakarta dan SMPN 226 Jakarta. Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa baik sekolah maupun pemerintah belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap siswa penyandang disabilitas dari tindak perundungan di sekolah. Hal ini dilihat dari kurangnya pengetahuan hukum, tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), serta masih terdapat normalisasi tindak perundungan.

---

This study aims to know the legal protection of students with disabilities who experience bullying in the school. A school environment that does not accommodate the needs of children with disabilities causes obstacles for their activities and makes them perform less optimally in their school. This makes students with disabilities more vulnerable to be bullied at school. This study will discuss the regulation that protects students with disabilities against bullying. Furthermore, this study aims to look at the regulation implementation by the school and students’ experiences in obtaining protection from acts of bullying. Data were obtained from interviews with four teachers, parents, and students with disabilities from 259 and 226 DKI Jakarta Junior High School. The results of the study concluded that both schools and the government had not been able to provide maximum protection for students with disabilities from bullying in schools. This can be seen from the lack of legal knowledge, the unavailability of a Special Needs Teacher, and the normalization of acts of bullying."

"MRT Jakarta merupakan moda transportasi di Provinsi DKI Jakarta yang baru beroperasi sejak tahun 2019. Sebagai moda transportasi terbaru serta berada di ibukota dan pusat perekonomian, MRT Jakarta perlu memperhatikan pelayanan yang inklusif dan aksesibel untuk semua, khususnya penumpang penyandang disabilitas. MRT Jakarta harus memperhatikan aksesibilitas pelayanan yang diberikan agar bisa mendukung mobilitas penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas di MRT Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas yang terdiri dari dua dimensi, yaitu karakteristik fisik pelayanan transportasi publik dan karakteristik non-fisik pelayanan transportasi publik. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui mixed method yang merupakan gabungan antara metode kuantitatif melalui survei dan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik nonprobability sampling karena tidak semua penyandang disabilitas sudah tercatat dalam data pemerintah dan tidak ada data terkait banyaknya penumpang penyandang disabilitas yang berkendara dengan MRT Jakarta sehingga sulit untuk menyusun kerangka sampel. Jumlah responden yang didapatkan sebanyak 35 responden dengan hasil yang menunjukkan bahwa aksesibilitas di MRT Jakarta sudah baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal dalam indikator tertentu yang menunjukkan bahwa masih terdapat pelayanan yang belum aksesibel di MRT Jakarta. Oleh karena itu, MRT Jakarta masih harus terus meningkatkan aksesibilitas pelayanan yang diberikan agar bisa menjadi contoh bagi moda transportasi lainnya

---

MRT Jakarta is a mode of transportation in DKI Jakarta Province which has only been operating since 2019. As the newest mode of transportation and located in the capital and the center of the economy, MRT Jakarta needs to pay attention to inclusive and accessible services for all, especially passengers with disabilities. MRT Jakarta must pay attention to the accessibility of the services provided in order to support the mobility of persons with disabilities in using public transportation independently. This study aims to find out how the accessibility of public transportation services for persons with disabilities at MRT Jakarta is. The theory used in this study is related to public transportation services for persons with disabilities which consists of two dimensions, namely the physical characteristics of public transportation services and non-physical characteristics of public transportation services. The approach used in this research is quantitative with data collection techniques through the mixed method which is a combination of quantitative methods through surveys and qualitative methods through in-depth interviews and literature studies. Sampling was carried out using a nonprobability sampling technique because not all persons with disabilities have been recorded in government data and there is no data regarding the number of passengers with disabilities who ride the MRT Jakarta so it is difficult to develop a sample frame. The number of respondents obtained as many as 35 respondents with results showing that accessibility at MRT Jakarta is good. Nevertheless, there are still some things in certain indicators that show that there are still services that are not yet accessible at MRT Jakarta. Therefore, MRT Jakarta still has to continue to improve the accessibility of the services provided so that it can be an example for other modes of transportation"

"Aksesibilitas penyandang disabilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari secara mandiri guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan institusi pendidikan masih dinomorduakan lantaran belum adanya regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Keberadaan aksesibilitas pada bangunan institusi pendidikan yang belum memadai menimbulkan hambatan tersendiri bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas dalam kajian ini difokuskan kepada aksesibilitas pada bangunan institusi pendidikan dengan mengambil kasus sarana aksesibilitas yang terdapat di Universitas Indonesia pada tiga fakultas dengan rumpun ilmu yang berbeda guna melihat sejauh mana aksesibilitas di Universitas Indonesia dapat memfasilitasi kebutuhan penyandang cacat fisik pengguna alat bantu gerak kruk, walker, dan kursi roda. Metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan observasi langsung, mengamati, menganalisa kemudian membandingkan sesuai dengan standar terhadap ketiga fakultas pada rumpun ilmu yang berbeda serta melakukan wawancara langsung. Selain itu data juga didapat melalui studi literatur yang diambil dari buku teks, artikel, dan penjelajahan internet. Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa aksesibilitas pada ketiga fakultas masih belum mencapai sempurna sesuai dengan standar yang ada untuk dapat diakses oleh penyandang disbilitas serta belum memenuhi asas aksesibilitas; keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian. Namun, sebagian fakultas telah berusaha menghadirkan elemen-elemen aksesibilitas yang cukup memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna bangunan.

---

Accessibility is easiness for people with disabilities to realize the same opportunity in all of living aspects. The existences of accessibility for people with disabilities in buildings of educational institutions are still excluded due to the absence of specific regulations governing the implementation of education for persons with disabilities.

Accessibility in this study focused on buildings of educational institutions by take a case of the accessibilities at three different faculty of University of Indonesia. Each faculty has diferrent scope of science in order to see how far the accessibilities facilitate the needs of people with disabilities in different area, especially for physical disabilities who use mobility aids; crutches, walkers, and wheelchairs.

The method of data retrieval that used in this study is by direct observation; observe, analyze and compare according to the standards. In addition the data was also obtained through interview and study of literature from textbooks, articles, and internet browsing.

Based on this study it found that the available accessibilities at some faculties has not yet accessible and fulfill the principle of accessibility; safety, easiness, utility, and self-sufficiency for people with disabilities. However, some of them have tried to present the elements of accessibility to provide the easiness for people with disabilities as users of the building."

"Omotenashi pada masyarakat Jepang merupakan suatu bentuk kebudayaan umum yang banyak ditemukan, terutama pada restoran dan ryokan. Omotenashi sering disebut dengan Hospitality, namun Omotenashi sendiri dapat dipahami sebagai konsep yang memiliki tujuan khusus untuk mencapai kesetaraan dalam tatanan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk melihat budaya Omotenashi bagi penyandang disabilitas dalam transportasi publik kereta Jepang yang disediakan oleh penyedia jasa yaitu Japan Railways atau JR. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka untuk memperoleh data dan referensi melalui media elektronik yaitu buku, artikel jurnal, situs web, keterangan pers dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Jepang. Selain sumber yang telah disebutkan, penulis juga mengambil data dari penelitian terdahulu yang berbentuk tesis dan disertasi. Lalu dianalisis dengan konsep Omotenashi dari Hattori (2008), Al-alsheikh (2014) dan Morishita (2021). Analisis yang dilakukan menghasilkan temuan bahwa bentuk Omotenashi dapat mencapai kesetaraan dan keadilan sebagai penumpang penyandang disabilitas di JR.

---

Omotenashi in Japanese society is a common form of culture, especially in restaurants and ryokan. Omotenashi is often referred to as hospitality, but Omotenashi itself can be understood as a concept that has a specific goal to achieve equality in society. This paper aims to look at the culture of Omotenashi for people with disabilities in Japanese train public transportation provided by the service provider, Japan Railways or JR. The method that will be used in this research is a literature study to obtain data and references through electronic media, namely books, journal articles, websites, press statements in Indonesian, English and Japanese. In addition to the sources mentioned, the author also took data from previous research in the form of theses and dissertations. Then analyzed with the Omotenashi concept from Hattori (2008), Al-alsheikh (2014) and Morishita (2021). The analysis produced findings that the Omotenashi form can achieve equality and justice as a passenger with a disability on JR."

"Indeks pembangunan manusia masih menjadi tolok ukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam kemampuan dasar manusia, dimensi tersebut meliputi: indikator umur yang panjang, pencapaian pendidikan, dan standar hidup yang layak, tetapi dalam indikator standar hidup yang layak, indeks pembangunan manusia hanya memperhitungkan pendapatan nasional bruto dan tidak mencerminkan keadilan bagi penyandang disabilitas. Sehingga, kritik dalam indeks tersebut ada pada data yang buruk, indikator yang salah, dan spesifikasi yang salah. Penyandang disabilitas selalu dianggap tidak mampu menggunakan seperangkat “fungsi” terkait kapabilitasnya sebagai manusia dalam mengoptimalkan kesejahteraan. Artikel ini menggunakan pendekatan kapabilitas untuk membahas kerangka kesejahteraan penyandang disabilitas, yakni untuk mengusulkan pergantian utilitas dengan kapabilitas sebagai objek nilai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan metode studi pustaka dan refleksi kritis untuk mengumpulkan, menyajikan, dan mendapatkan sumber. Tujuannya adalah untuk mengkritik indikator dari indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa indeks penilaian pembangunan manusia harus melibatkan konsep pendekatan kapabilitas yang menyeluruh agar para penyandang disabilitas juga mampu menggunakan fungsi dan kemampuan mereka terhadap sumber daya yang mereka miliki dan mengusulkan kerangka kerja baru untuk implikasi kebijakan yang diterapkan melalui pembangunan inklusif.

---

The human development index is still a benchmark for a country's average brand in basic human capabilities, these dimensions include long and healthy life, knowledge, and a decent standard of living, but in indicators of a decent standard of living, the human development index only takes into account income national gross and does not reflect justice for persons with disabilities. Thus, the criticism of the index is on bad data, wrong indicators, and wrong specifications. People with disabilities are always considered unable to use a set of "functions" related to their capabilities as humans in optimizing their welfare. This article uses a capabilities approach to discuss the well-being framework for persons with disabilities, namely to suggest replacing utility with capabilities as objects of value. To answer these problems, this article uses literature study and critical reflection methods to collect, present, and obtain sources. The aim is to highlight the indicators of the human development index. Therefore, this study concludes that the human development assessment index must involve the concept of a comprehensive capability approach so that people with disabilities are also able to use their functions and abilities with the resources they have and propose a new framework to imply policies implemented through inclusive development."