Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perancangan sistem informasi konseling kesehatan gigi dan mulut siswa penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai tools menghasilkan informasi status kesehatan gigi dan mulut untuk kebutuhan dan memfasilitasi upaya pencegahan dan intervensi permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain pendekatan pengembangan sistem model prototyping. Hasil penelitian diperoleh analisa kebutuhan sistem informasi, desain model terstruktur dan antarmuka untuk kemudahan penerapan sistem informasi oleh pengguna. Sistem informasi yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan mengakses informasi akurat, relevan dan terkini; menghemat kebutuhan biaya; terjamin pengendalian penyimpanan dan keamanan data; serta fleksibel, mudah dan nyaman digunakan oleh pengguna untuk layanan konseling kesehatan gigi dan mulut pada siswa tunagrahita. Sistem informasi memberikan solusi dalam mengidentifikasi informasi status kesehatan gigi dan mulut siswa tunagrahita di SLB Dharma Asih Kraksaan.

---

The focus of this study is the design of dental and oral health counseling information system for students with intellectual disabilities as tools to produce information on dental and oral health status for needs and facilitate efforts to prevent and intervene in dental and oral health problems. This research is qualitative research with the design of prototyping model system development approach. The results obtained analysis of information system needs, structured model design and interface for ease of application of information system by users. Developed information systems can provide easy access to accurate, relevant and up-to-date information; save cost needs; guaranteed storage control and data security; and flexible, easy and convenient to use by users for dental and oral health counseling services. The information system provides solutions in identifying information on the health status of dental and oral students with intellectual disabilities at SLB Dharma Asih Kraksaan."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi lanjutan yang membahas inklusifitas danpenerapannya, dalam hal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di BQMI.Penelitian ini bertujuan memformulasikan aspek-aspek utama yang perludiperhatikan dalam meningkatkan aksesibilitas fisik; aksesibilitas intelektualterhadap konten pameran; dan representasi penyandang disabilitas dalam narasi diBQMI. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, data dikumpulkan melalui studipustaka, observasi, simulasi dan wawancara. Peneliti menyarankan agar BQMImemperbaiki dan menambah fasilitas akses; membuat desain pameran yang dapatdiakses; serta merumuskan representasi yang baik bagi penyandang disabilitas.Dengan demikian, BQMI diharapkan dapat menjadi museum inklusif yangmencerminkan indahnya ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan dankesetaraan.

---

ABSTRACTThis study is a follow-up study that discusses inclusiveness and its application, interms of accessibility for persons with disabilities in BQMI. This study aims toformulate the key aspects to consider in improving physical accessibility;intellectual accessibility to the content of the exhibition; and the representation ofpersons with disabilities in the narrative in BQMI. In this qualitative descriptivestudy, data were collected through literature review, observation, simulation andinterviews. Researcher suggest that BQMI should fix and add access facilities;make accessible exhibition design; and formulate a good representation forpersons with disabilities. Thus, BQMI expected to be inclusive museum thatreflects the beauty of the teachings of Islam that upholds justice and equality."

"Tesis ini membahas mengenai pengelolaan tenaga kerja penyandang disabilitas (Diversity Management) di PT. Trans Retail Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menggambarkan pemahaman perusahaan mengenai tenaga kerja penyandang disabilitas, pelaksanaan pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa dan pemeliharaan tenaga kerja. Faktor pendukung yang ditemukan yaitu kerjasama stakesholders, dukungan rekan kerja, pendampingan serta konseling kerja. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu komunikasi, ketersediaan cabang, tenaga profesional dan produktivitas kerja karyawan penyandang disabilitas. Meskipun demikian, perusahaan dianggap telah memiliki modal yang cukup untuk menuju workplace inclusion yang terstruktur di kemudian hari.

---

The focus of this study is the managing worker with disabilities as efforts to achieve workplace inclusion in PT. Trans Retail Indonesia. This research used a qualitative approach. While collecting data using literary studies, observation and in-depth interview. The result shows the knowledge level of company on worker with disabilities, the selection of employs, development of employs, the compensation and the maintain of employs. Several key factors such as stakesholders, associate support, mentoring and counseling. At the same time, the obstacles are profesional worker, communication, and productivity of disabled employs which lead to an attempt of firing. In spite of that, company has been known to have what it takes to develop organized workplace inclusion in the future."

"ABSTRAKKRL Commuterline merupakan salah satu transportasi masal yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya para konsumen penyandang disabilitas.Keberadaan KRL Commuterline ini sangat diminati masyarakat terlebih para konsumen penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa KRL Commuterline untuk melakukan aktivitas maupun berpindah tempat. Namun sangat disayangkan pemerintah bersikap kurang peduli terhadap keberadaan penyandang disabilitasini, hal ini dapat dilihat dari minimnya sarana dan prasarana di KRL Commuterline. Penulisan ini membahas mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen yang terkait dengan permasalahan ini, ditinjau dari peraturan perundang-undangan,ketentuan tentang standardisasi produk/jasa, serta sejauhmana bentuk pertanggungjawaban pelakuusaha/produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen sebagai upaya memenuhi hak-hak konsumen, khususnya konsumen penyandang disabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

---

ABSTRACT

KRL Commuter Line is one of mass transportationthat is consumed bythe public, especially consumers with disabilities. KRL Commuterline existenceis very interested in the community especially to consumers with disabilities as service users KRLCommuterline to do activities or on the move.it is unfortunatethe government to beless concerned about the presence of persons with disabilities, this is can be seen from the lack of facilities and prefacilities in KRLCommuterline. This writing to discuss the application of the principles of consumer protection associated with this problem , in terms of legislation , the provisions on product standardization , as well as the extent to which a form of accountability businesses / manufacturers in Consumer Protection Law in an effort to fulfill the rights of consumers , particularly consumer with disabilities as the provisions of Article 4 of Law Consumer Protection Law, UU No. 8 / 1999."

"Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui pengaruh dukungan organisasi terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi pegawai penyandang disabilitas di kementerian sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara yang dilakukan di kantor pusat Kementerian Sosial di Jakarta dan unit pelaksana teknis UPT di Jakarta, Bogor, Bekasi, Cibinong dan Bandung. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian, analisis data penelitian, uji asumsi klasik yang kemudian dilanjutkan dengan uji regresi. Dukungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Sedangkan tidak dapat dibuktikan bahwa dukungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa tingkat dukungan organisasi, kepuasan kerja dan komitmen organisasi berada pada kategori sedang pada pegawai penyandang disabilitas di kementerian sosial. Dimensi rekan kerja dan sifat pekerjaan memiliki nilai kepuasan paling tinggi diantara yang lainnya, sedangkan kesempatan untuk promosi dan penghargaan oleh instansi mendapat nilai paling rendah. Dukungan organisasi berpengaruh paling signifikan terhadap dimensi supervisi atasan dan penghargaan oleh instansi, sedangkan yang tidak signifikan adalah dimensi rekan kerja.

---

This study was conducted to determine the effect of perceived organizational support on job satisfaction and organizational commitment employees with disabilities in Ministry of Social Affairs. The data collection was conducted using questionnaires and interviews conducted at the Ministry of Social Affairs in Jakarta, Bogor, Bekasi and Bandung. Data processing was performed to test the validity of instrument, analysis of research data, classic assumption test and single regression test. Perceived organizational support significantly and positively effects job satisfaction. On the other hand, this study is not able to prove that percveived organizational support significant and positive effect on organizational commitment. The result of this study also shows that average moderate level of perceived organizational support, job satisfaction and organizational commitment of employees with disability in ministry of social affairs. Coworkers and task it self has the highest satisfaction scores among others, while the lowest are opportunities for promotion and recognition of achievement. The most significant effect of perceived organizational support on supervisor and recognition of achievement, while coworkers is not significant."

"ABSTRAKPenyandang disabilitas tunanetra sampai saat ini masih mengalami berbagai hambatan dalam menjalani kehidupannya. Secara internal, penyandang disabilitas tunanetra masih merasa terhina, rendah diri, tak berguna, dan berbagai perasaan inferior lainnya. Sementara di lingkungan sosial, masyarakat juga masih memberikan stigma negatif kepada penyandang disabilitas tunanetra. Penelitian ini melakukan analisis strategi pemberdayaan komunitas tunanetra yang tergabung dalam komunitas KTPB Komunitas Tunanetra Peduli Bangsa Kota Tangerang Selatan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan diri sendiri self-help dan dukungan sosial social support yang dibangun oleh KTPB. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuatan internal KTPB dan anggotanya dalam membangun self-help dan memperkuat dukungan sosial social support kepada mereka sangat dinamis. Kondisi self-help dan kemampuan memperkuat social support KTPB masih cukup lemah dan perlu diperkuat. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan selain memperkuat self-help dan social support adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan KTPB itu sendiri, baik aspek kepemimpinan, mekanisme kerja komunitas, jaringan dan kerjasama, serta kapasitas operasional dan adaptasi dari KTPB, sehingga akan mampu melakukan pemberdayaan anggotanya secara lebih baik. Kata kunci: penyandang disabilitas tunanetra, pemberdayaan, self-help, social support, KTPB, kelembagaan.

---

ABSTRACTVisually impaired persons with disabilities is still experiencing various obstacles in their lives. Internally, the blind people still feel humiliated, inferior, useless, and various other inferior feelings. While in the social environment, people are still giving a negative stigma for persons with visual impairment. This research analyzes the community empowerment strategy who are incorporated in the organization of KTPB Studies in the Community of Visually Impaired Person for Concern of the Nation in the City of Tangerang Selatan. The concept used in this study is self help and social support. The methodology used in this study is a qualitative methodology.The result of this study shows that the internal strength of KTPB and its members in building self help and strengthen social supportis very dynamic. The condition of self help and the social support ability of KTPB still quite weak and need to be strengthened. Therefore, the efforts need to be done in addition to strengthening the self help and social support is to improve the institutional capacity of KTPB, both aspects of leadership, the working mechanism of the organization, networking and cooperation, as well as the operational capacity and adaptability of KTPB, so the organization will be able to better empower of its members. Keywords visually impaired persons with disabilities, empowerment, self help, social support, KTPB, institution."

"Partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami tantangan yang signifikan dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Pelatihan kerja dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelatihan terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia dengan menggunakan data SAKERNAS tahun 2021. Metode regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara pelatihan dan partisipasi kerja penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berhubungan positif dan signifikan sebesar 6,8% terhadap kecenderungan peningkatan probabilitas bekerja penyandang disabilitas. Penelitian ini mendorong pihak pemerintah maupun non-pemerintah untuk meningkatkan akses pelatihan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

---

The employment participation of people with disabilities in Indonesia still faces significant challenges compared to those without disabilities. Job training is considered one effective strategy to enhance their skills and employment opportunities. This research aims to analyze the relationship between training and the employment participation of people with disabilities in Indonesia using data from the 2021 SAKERNAS (National Labor Force Survey). Logistic regression method is employed in this study to examine the association between training and the employment participation of people with disabilities. The research findings indicate that training is positively and significantly related, with a 6.8% increase in the likelihood of employment for people with disabilities. This study encourages both governmental and non-governmental entities to improve access to training for people with disabilities in Indonesia."

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."

"Untuk mendukung hak para penyandang disabilitas khususnya dalam penyediaan aksesibilitas pada transportasi publik, pemerintah sebagai regulator mengeluarkan kebijakan terkait penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan ini ditujukan untuk memberi kemudahan kepada penyandang disabilitas yang ingin menggunakan transportasi publik, salah satunya Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi yang paling diminati di wilayah Jabodetabek. Analisis implementasi ini menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan Teori Edward III yakni Komunikasi, Sumber-sumber, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya komunikasi pihak terkait dengan penyandang disabilitas yang menyebabkan fasilitas tidak sesuai dengan kebutuhan disabilitas atau mengalami kerusakan, adanya kewenangan yang tidak dijalankan seperti seharusnya, kurangnya pemahaman petugas frontliner mengenai pelayanan disabilitas, serta permasalahan teknis. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan PT. KCI untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas, memberikan pelatihan kepada seluruh petugas frontliner, serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait.

---

To support the rights of person with disabilities, especially in the provision of accessibility in public transportation, the government as a regulator has issued a policy regarding the provision of accessibility on public transportation services for person with disabilities. The implementation on this policy intended to provide facilities for persons with disabilities who want to use public transportation, one of them being Commuter Line Jabodetabek which is the most popular transportation in Jabodetabek area. The analysis of this implementation uses 4 factors that affect the policy implementation based on Edward III Theory, namely : Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structures. The analysis shows that the problems occur are the lack of communication between parties related to persons with disabilities which cause the facilites do not suits disability needs or are damaged, the presence of authority that is not carried out as it should, lack of frontliners understanding of disability service, and technical problems. From these problems, this research suggests PT. KCI to increase the involvement of persons with disabilities, provide training to all frontliners, and improve coordination between related parties."

"ABSTRACT

Salah satu yang menjadi hak bagi penyandang disabilitas adalah hak atas olahraga, dimana dalam pemenuhan hak tersebut pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas. Di Kota Depok, Salah satu langkah pemerintah kota Depok dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Hak atas olahraga bagi penyandang disabilitas merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan, sehingga dalam penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut diperlukan suatu dasar atau prinsip yang dapat mendukung pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip HAM dalam Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan implementasinya bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang bertujuan mengidentifikasi norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskripstif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan secara keseluruhan sudah memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan implementasi Penyelenggaraan Keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas sudah ada dalam bentuk kegiatan, tetapi terdapat beberapa hal yang masih kurang terimplementasi khususnya bagi penyandang disabilitas, yaitu mengenai penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan perlu adanya Peraturan Daerah Kota Depok yang khusus mengatur tentang Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Kota Depok dengan segera menyediakan sarana olahraga yang memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas.

---

ABSTRACT

One of the rights for people with disabilities is the right to sports, where in fulfilling these rights the government and local governments have the obligation to develop a sports system for people with disabilities. in Depok City, one of the movements that Depok local government did is establish Depok City Regulations No. 8 of 2014 about Organizing Sport. The right to sport for people with disabilities is a right that cannot be eliminated, so in enforcement and fulfilling human rights need basis and principles that can support the fulfillment of human rights. This research was conducted to find out how the application of human rights principles in Depok City regulations No. 8 of 2014 about organizing sport and their implementation to people with disabilities. For this research author used juridical-normative methods which aims to identify written legal norms and the results of the research are presented descriptively. The research concludes that the application of human rights principles have been stated in the Depok City Regulation No. 8 of 2014, and the regulation implementation is in the form of activities, but there are still things that less implemented for people with disabilities, such as the provision of sports facilities and infrastructure for people with disabilities. Therefore, the author suggest, it is necessary to have the Regional Regulation of Depok City which specifically regulates Disabled Persons and the Depok City Government by immediately providing sports facilities that have facilities for people with disabilities."