Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya peraturan terkait penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan post-positivist. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Program Peningkatan Produktivitas bagi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi, penerapan atau aplikasi, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, terdapat dua aspek yang belum terpunuhi yaitu interpretasi dan kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasn anggaran. Saran yang diberikan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi program.

---

The existence of regulations related to persons with disabilities namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities makes the central government and regional governments must pay attention to the fulfillment of the rights for persons with disabilities, one of which is in the field of employment. This study aims to analyze the implementation of development programs for workers with disabilities in the city of Semarang. The method used in this study is to use a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature studies. The data processing techniques in this study are qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the workforce development program for people with disabilities has been carried out by the Semarang City Manpower Office through the Productivity Improvement Program for the Community. In the implementation of programs based on aspects of organizing, interpreting, implementing or applying, the appropriateness of the program with the beneficiaries, the appropriateness of the program with the implementing organization, and the suitability between the beneficiary groups and the implementing organization, there are two aspects that have not been fulfilled, namely interpretation and appropriateness of the program with the beneficiaries. There are obstacles in the implementation of this program, namely budget constraints. Suggestions are given so that the Semarang City Government can overcome the obstacles that exist in the implementation of the program."

"Dengan diberlakukannya Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2017, setiap penyelenggara transportasi publik wajib untuk melaksanakan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk MRT Jakarta. Kebijakan tersebut menuntut MRT Jakarta untuk menyediakan layanan yang aksesibel dan ramah terhadap disabilitas. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam penyediaan layanan bagi disabilitas di MRT Jakarta. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas pada pelayanan transportasi publik MRT Jakarta bagi penyandang disabilitas yang ditinjau berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik Mazmanian dan Sabatier (1983). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder dilakukan melalui studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di MRT Jakarta sudah berjalan dengan optimal. Dari 16 indikator yang dibahas, masih terdapat 1 indikator yang tidak terpenuhi dan 2 indikator yang kurang terpenuhi yang dapat menjadi faktor penghambat jalannya implementasi. Adapun faktor penghambat tersebut antara lain kemajemukan masyarakat disabilitas yang bersifat heterogen, tidak adanya aturan keputusan yang secara spesifik mengatur mengenai pelayanan disabilitas di MRT Jakarta, serta masih tertutupnya penyandang disabilitas di DKI Jakarta adanya perubahan terkait manfaat dari implementasi kebijakan aksesibilitas pada transportasi publik disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung dan kurang optimalnya sosialisasi terkait fasilitas digital yang terdapat di stasiun MRT Jakarta.

---

With the implementation of Ministerial Regulation Number PM 98 of 2017, every public transportation provider is required to implement a policy on accessibility for persons with disabilities, including MRT Jakarta. This policy demands that MRT Jakarta provides accessible and disability-friendly services. However, there are still several issues found in the provision of services for disabilities in MRT Jakarta. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the accessibility provision policy in the public transportation service of MRT Jakarta for persons with disabilities, based on influencing factors using the policy implementation theory by Mazmanian and Sabatier (1983). The method used in this research is post-positivist, primary data collection techniques are conducted through in-depth interviews and observations, and secondary data is obtained through literature studies. The analysis results show that the implementation of the accessibility provision policy for persons with disabilities in MRT Jakarta is running optimally. Out of the 16 discussed indicators, there is still 1 indicator that is not fulfilled and 2 indicators that are partially fulfilled, which can act as inhibiting factors for the implementation process. The inhibiting factors include the heterogeneous nature of the disabled community, the absence of specific decision rules governing disability services in MRT Jakarta, and the limited participation of persons with disabilities in DKI Jakarta due to changes related to the benefits of accessibility policy implementation in public transportation, caused by socio-economic conditions that are less supportive and inadequate socialization regarding digital facilities available at MRT Jakarta stations."

"Penyandang disabilitas di dunia mengalami kesulitan hingga enam kali lipat lebih tinggi dalam mengakses layanan kesehatan dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas. Salah satu hambatannya adalah sikap petugas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sikap petugas kesehatan terhadap penyandang disabilitas dan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap tersebut. Penelitian menggunakan metode scoping review dengan memanfaatkan basis data PubMed, Scopus, EBSCOHost, dan SAGE dengan total artikel sebanyak 12 studi berupa 6 pendekatan kuantitatif dan 6 kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan sikap tenaga kesehatan terhadap penyandang disabilitas beragam dari berbagai dimensi sikap (kognitif, afektif, dan konatif). Sikap-sikap yang negatif antara lain 1) Kognitif: berupa bias implisit dan stereotip yang kerap terjadi terutama dalam pelayanan kesehatan maternal. 2) Afektif: berupa ketidaknyamanan, overprotective, dan kurangnya percaya dalam memberikan pelayanan yang adil. 3) Konatif: berupa pembuatan keputusan tanpa pertimbangan pasien, penolakan pengobatan, dan penggunaan bahasa ableist. Faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap negatif tenaga kesehatan yaitu pengetahuan dan frekuensi kontak yang rendah, kualitas hubungan yang buruk, tidak adanya relasi dengan penyandang disabilitas, praktik mandiri, lama bekerja lebih dari 20 tahun, usia tua, laki-laki, ras asia, tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah; orientasi politik konservatif, infrastruktur dan organisasi yang tidak sistematis, dan tidak adanya pengalaman.

---

Persons with disabilities (PWDs) around the world face a six times higher difficulty in accessing healthcare services compared to those without disabilities. One of the obstacles is the attitude of healthcare workers. This research was aimed to identify the attitudes and factors related to attitudes of healthcare workers towards PWDs. The research used a scoping review method using PubMed, Scopus, EBSCOHost, and SAGE databases with a total of 12 studies, comprising 6 quantitative and 6 qualitative approaches. The findings of the research showed diverse attitudes of healthcare workers towards PWDs across various attitude dimensions inlcluding cognitive, affective, and conative. Negative attitudes include: 1) Cognitive: biases and stereotypes, which are particularly evident in maternal healthcare services; 2) Affective: discomfort, overprotectiveness, and a lack of trust in providing equitable care; and 3) Conative: decision-making which decides without patients' consideration, treatment refusal, and the use of ableist language. The factors related to the negative healthcare workers attitudes include insufficient knowledge and infrequent contact, bad relationship quality, lack of interaction, independent practice, working for more than 20 years, older age, male, Asian race, lower education and income levels, conservative political orientation, lack of systematic infrastructure and organization, and no personal experience."

"Penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik merupakan salah satu kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan formasi dan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang dikemukakan oleh Moulton & Sandfort (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs), walaupun belum mencapai target 2%. Hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan formasi ASN yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas, masih adanya instansi pemerintah yang enggan membuka formasi disabilitas dengan target 2%, kurangnya partisipasi dan kolaborasi dengan penyandang disabilitas, paradigma ableisme, tidak adanya sistem reward and punishment bagi instansi pemerintah terkait, belum adanya modul rekrutmen khusus penyandang disabilitas, hingga kurangnya koordinasi mengenai urgensi dan pemahaman akan pentingnya pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas diantara masing-masing instansi.

---

Providing access to work for persons with disabilities in the public sector is one of the policies and efforts made by the government to realize inclusive economic development for persons with disabilities. The policy regulates Ministries/Agencies and Local Governments to allocate formations and employ persons with disabilities at least 2%. Therefore, this study aims to analyze the policy implementation process for providing access to work for persons with disabilities in the public sector using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory proposed by Moulton & Sandfort (2017). This study uses a post-positivist approach, with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the policy implementation process is in accordance with the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory, although it has not yet reached the 2% target. The results of the study also found several obstacles that influenced the policy implementation process, including the limited number of ASN formations that could be filled by persons with disabilities, government agencies still reluctant to open disability formations with a target of 2%, lack of participation and collaboration with persons with disabilities, ableism paradigm, not the existence of a reward and punishment system for relevant government agencies, the absence of a special recruitment module for persons with disabilities, to the lack of coordination regarding the urgency and understanding of the importance of inclusive development for persons with disabilities among each agency."

"TransJakarta sebagai transportasi publik memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan terkait aksesibilitas pada transportasi publik bagi disabilitas yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian pemberian pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di TransJakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle (1980). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist,teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil analisis menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih ditemukan sejumlah faktor penghambat. Melalui 21 Indikator masih terdapat 9 indikator yang menjadi penghambat, yaitu kurangnya pelibatan dan komunikasi dengan penyandang disabilitas sehingga terdapat fasilitas yang tidak sesuai, petugas frontlineryang belum memahami pelayanan disabilitas, pelaksana masih belum sepenuhnya tanggap akan masukan stakeholder, instruksi penyediaan fasilitas dalam konten kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah masih kurang mendetail, kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait fasilitas bagi disabilitas sehingga adanya ketidakpahaman target group serta kurangnya awarenessmasyarakat umum, dan adanya sistem prasarana yang sudah terbentuk belasan tahun sehingga perbaikan fasilitas dilakukan bertahap dan memakan waktu cukup lama.

---

TransJakarta as public transportation has the obligation to implement policies related to accessibility in public transportation for persons with disabilities established by the Central Government and the Provincial Government, however, problems are still found in providing accessible services for persons with disabilities. Therefore, this study aims to describe the factors that influence policy implementation by using the implementation of public policy implementation theory by Merilee S. Grindle (1980). The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data conducted by in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of the analysis illustrate that in the implementation of the policy of providing accessibility for persons with disabilities, a number of inhibiting factors are still found. Through 21 Indicators there are still 9 indicators that become obstacles, namely the lack of involvement and communication with people with disabilities so that there are inadequate facilities, lack of frontliner’s understanding of disability service, implementers are still not fully responsive to stakeholder input, the instructions for providing facilities in the policy are still not detailed, lack of socialization and education related to facilities for disabilities so that there is a lack of understanding of the target group and a lack of awareness of the general public, and the existence of an infrastructure system that has been established for a dozen years so the improvement of facilities is carried out in stages and takes quite a long time."

"Terdapat 8.56% penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015. Berdasarkan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2018, terdapat kesenjangan upah yang dialami oleh Penyandang Disabilitas (PD) dan Non-Penyandang Disabilitas (NPD). Penelitian ini ingin melihat diskriminasi yang dialami oleh PD dalam dunia kerja dengan mencari tahu apakah faktor disabilitas mempengaruhi upah yang mereka terima. Dengan menggunakan data SAKERNAS 2018 dan metode Ordinary Least Square (OLS), penelitian ini menemukan bahwa secara umum disabilitas mempengaruhi upah secara negatif. Selain itu, dari semua jenis disabilitas, kesulitan mobilitas dan pendengaran memiliki dampak negatif yang paling tinggi dibandingkan jenis disabilitas lainnya.

---

According to SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015, 8.56% Indonesians are disabled. Based on SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2018, there is a wage gap between disabled person and non-disabled person. This study wants to see the discrimination faced by the disabled in the workplace by finding out whether disabilities affect the wages they receive. Using data from SAKERNAS 2018, with Ordinary Least Square (OLS) method, this study finds that generally disabilities have a negative impact to wage. Also, between the disabilities, mobilty and hearing have the highest negative impact on wage.

 

"

"Penelitian hak-hak difabel yang terabaikan ini bertujuan mendeskripsikan pemenuhan hak-hak rehabilitasi penyandang disabilitas dalam keluarga miskin di Kota Banjarmasin. Analisis data secara deskriptif kualitatif, informan terdiri atas keluarga dan penyandang disabilitas, aparat dinas sosial, pelaku program rehabilitasi, dan tokoh masyarakat peduli difabel. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar penyandang disabilitas mengalami perlakuan diskriminatif dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti hak mengikuti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, akses mobilitas fisik dan sosial, rekreasi, serta persamaan dalam hukum dan politik. Penelitian merekomendasikan kepada Kementerian Sosial, dinas sosial, dan instansi terkait perlunya dilakukan konseling terhadap keluarga/orangtua terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, melalui peningkatan atau penguatan peran orangtua dalam pengasuhan, rehabilitasi, potensi dan kebutuhan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga penyandang disabilitas, terutama yang berkaitan dengan ha pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan dan perlindungan sosial, informasi dan komunikasi, hak mobilitas fisik, situasi darurat, olahraga, hiburan, rekreasi, serta hak persamaan atas hukum dan politik."

"ABSTRAKPenyandang disabilitas ketika memasuki dunia kerja akan dihadapkan kepada persoalan penyesuaian diri, dimana sebelumnya mereka berada di BRTPD dengan orang yang sama, tiba tiba mereka dihadapkan kepada situasi yang berbeda di tengah orang orang non penyandang disabilitas dan praktik magang kerja yang hanya berlangsung selama 25 hari. Jangka waktu yang diberikan tersebut sangatlah singkat bagi klien penyandang disabilitas untuk melakukan adaptasi, baik adaptasi tempat, lingkungan sosial, dan norma dilingkungan magang kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran proses magang bagi klien penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh BRTPD dan juga dinamika penyesuaian diri penyandang disabilitas di tempat magang kerja selama mengikuti kegiatan magang kerja. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 3 orang subjek penelitian. terdiri atas 1 subjek penyandang disabilitas rungu wicara, 1 subjek penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas 1 subjek daksa. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknis analisis data menggunakan model interaktif Milles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan hasil penelitian menggunakan teknik triangulasi kejujuran peneliti, triangulasi teori dan triangulasi metode yakni dengan cara membandingkan hasil wawancara penyandang disabilitas dengan pemilik tempat magang kerja dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pelaksanaan magang kerja selama 25 hari dengan tahapan pelaksanaan bimbingan vokasional, orientasi dan konsultasi, penempatan klien di tempat magang kerja, pelaksanaan bimbingan kerja, penarikan klien dari tempat magang, evaluasi dan monitoring. Penyandang disabilitas rungu wicara ditempatkan di perusahaan yang bergerak dibidang distributor alat alat rumah tangga, penyandang disabilitas netra ditempatkan di panti pijat dan penyandang disabilitas daksa ditempatkan di perusahaan yang bergerak dibidang percetakan dan sablon. Dinamika penyesuaian diri dari ketiga informan tersebut yang memiliki penyesuaian yang lebih sehat yaitu penyandang disabilitas rungu wicara karena mampu memenuhi 3 dari 4 aspek dalam penyesuaian diri yang sehat. Aspek yang terpenuhi yaitu aspek kematangan sosial, aspek kematangan intelektual, aspek kematangan tanggung jawab personal dan aspek yang kurang dapat terpenuhi yaitu aspek kematangan emosional. Penyandang disabilitas netramampu memenuhi 2 aspek penyesuaian diri dan 2 aspek kurang dapat terpenuhi. Aspek yang terpenuhi yaitu aspek kematangan sosial dan aspek kematangan tanggung jawab personal, aspek yang kurang dapat terpenuhi yaitu aspek kematangan emosional dan intelektual. Sedangkan penyandang disabilitas daksa terdapat tiga aspek yang kurang dapat terpenuhi yaitu aspek kematangan emosional, sosial dan tanggung jawab personal, hanya 1 aspek yang terpenuhi yaitu aspek kematangan intelektual."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layanan rehabilitasi sosial difabel pada keluarga miskin di Kota Bandung. Tipe penelitian deskriptif, dengan sasaran subjek informan dari keluarga miskin yang memiliki anggota penyandang disabilitas. Objek penelitian mencakup upaya keluarga mengakses layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, jaminan dan perlindungan sosial bagi disabilitas. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data dan informasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kurangnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak dasar difabel, akses informasi, keterbatasan sarana-prasarana, serta kemiskinan yang menjerat keluarga, sebagai penyebab utama sebagian besar penyandang disabilitas kurang menerima layanan rehabilitasi di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerkaan , perlindungan dan jaminan sosial. Perlunya Kementerian Sosial Rl, melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melakukan advokasi, konseling, dan pendampingan bagi keluarga tentang hak-hak asasi penyandang disabilitas. merupakan satu dad sejumlah rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberdayaan Penyandang Disabilitas untuk siap kerja di DNetwork Indonesia – Jaringan Kerja Disabilitas dalam bentuk pelatihan hardskills dan softskills bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 di tahun 2021 yang merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, difokuskan untuk menggambarkan upaya pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh DNetwork Indonesia melalui pelatihan hardskills dan softskills sebagai keterampilan untuk Penyandang Disabilitas sehingga siap bersaing di pasar kerja, serta mengidentifikasikan faktor-faktor pendukung serta penghambat program. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan informan berjumlah enam orang dengan pengumpulan data melalui video conference dan chat menunjukkan bahwa pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan DNetwork Indonesia dilatarbelakangi karena adanya kondisi ketidakselarasan antara kebutuhan pasar kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas sehingga disusunlah program pendidikan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan hardskills dengan 4 jenis pelatihan yaitu pelatihan profesi, pelatihan menjadi wirausaha, digital content writing, dan kelas bahasa inggris dengan tujuan pengembangan keterampilan lapangan bagi Penyandang Disabilitas dan pelatihan softskills dengan 3 jenis pelatihan yaitu mindset training, financial planner, dan sesi well-being bagi Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memberikan bekal berupa kemampuan yang berfokus mempersiapkan Penyandang Disabilitas untuk dapat bertahan dengan kondisi yang tidak diinginkan dan siap untuk bekerjasama di lingkungan kerja. Faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan adalah pendonor dana, kolaborasi yang meluas, motivasi Penyandang Disabilitas, dan kemampuan Penyandang Disabilitas mengakses teknologi, sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan adalah pandangan masyarakat yang masih negatif terhadap Penyandang Disabilitas, peran pemerintah yang masih kurang, dan kondisi ekonomi Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan yang dilakukan DNetwork sudah memberikan hasil dimana peserta pelatihan ada yang sudah bekerja dan membuka usaha secara mandiri.

---

This study discusses the empowerment of Persons with Disabilities to be ready to work at DNetwork Indonesia – the Disability Network in the form of hardskills and softskills training for Persons with Disabilities. This research was conducted during the COVID-19 pandemic in 2021.This is a descriptive research with a qualitative approach, focused on describing the efforts to empower Persons with Disabilities carried out by DNetwork Indonesia through hardskills and softskills training as skills for Persons with Disabilities so that they are ready to compete in the job market, and identify the supporting and inhibiting factors of the program. The results of the research conducted with six informants with data collection through video conference and chat show that the empowerment of Persons with Disabilities conducted by DNetwork Indonesia is motivated by the condition of incompatibility between the needs of the job market and the capabilities possessed by Persons with Disabilities so that educational programs are arranged in hard skills training with 4 types of training, namely professional training, entrepreneurial training, digital content writing, and english classes with the aim of developing field skills for Persons with Disabilities and soft skills training with 3 types of training, namely mindset training, financial planner, and well-being sessions. for Persons with Disabilities which aims to provide provisions in the form of abilities that focus on preparing Persons with Disabilities to be able to survive with undesirable conditions and be ready to cooperate in the environment. bro work. Supporting factors for the implementation of empowerment are donors of funds, extensive collaboration, motivation of Persons with Disabilities, and the ability of Persons with Disabilities to access technology, while the inhibiting factors for implementing empowerment are community views that are still negative towards Persons with Disabilities, the role of the government is still lacking, and the economic condition of Persons with Disabilities. The empowerment carried out by DNetwork has had an impact on some of the training participants who are already working and opening businesses independently."