Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 210 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Ichwan
"Tesis ini membahas Kualitas Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan Metode SERVQUAL untuk mengukur kualitas pelayanan dari sektor penyedia layanan dan penerima layanan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelayanan perizinan di Unit Pelayanan Terpadu belum optimal dan menyarankan perlu dilakukan perbaikan terhadap faktor kepastian waktu penyelesaian perizinan, ketepatan buka/tutup loket dan kecepatan petugas pelayanan menghadapi permintaan pelanggan. Dengan melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dan peralatan pendukung serta melakukan kajian dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan saat ini untuk menciptakan Pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah dan murah.

This thesis discribed about Public Service Quality at One Gate Integrated Service Unit in North Jakarta Distric Administration. The research?s type is qualitative research with SERVQUAL method for measuring quality of service providers and customers. The result of this research is One Gate Integrated Service has not been optimum yet and there are some recommendations given such as: service time frame, counter working hour, and customer service responsiveness. By developing human resource management, supporting instruments, and doing evaluation research based on existing basic procedure in order to create faster, easier, and cheaper of public services."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T 26305
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Ima Nurcahya
"Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan KRL commuter line rute Bogor-Jakarta Kota. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan oleh A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry yang terdiri dari lima dimensi yakni, bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, serta empati. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei dan wawancara mendalam dengan pengguna jasa dan juga petugas KRL commuter line rute Bogor-Jakarta Kota.
Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya kesenjangan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan yang diharapkan oleh pengguna. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa harapan pengguna akan ke lima dimensi lebih tinggi dibandingkan dengan kenyataan yang diterima di lapangan. Semakin kecil nilai kesenjangannya, maka dapat dikatakan pelayanannya semakin baik. Nilai kesenjangan rata-rata terendah berada pada dimensi empati, yaitu sebesar -1.25, maka dimensi empati ini merupakan dimensi yang paling baik. Sedangkan nilai kesenjangan rata-rata tertinggi berada pada dimensi bukti fisik, yaitu sebesar -1.41, maka dimensi bukti fisik dapat dikatakan kurang baik dan perlu diperbaiki. Tingkat kesuaian dari hasil analisis antara harapan pengguna dengan kenyataan secara keseluruhan sebesar 65.47%.
Berdasakan penilaian tersebut, dapat dikatakan kepuasan responden mengenai pelayanan KRL commuter line rute Bogor-Jakarta Kota secara keseluruhan sudah cukup memuaskan. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa pelayanan KRL commuter line perlu ditingkatkan dari segi ketersediaan kursi tunggu, kemampuan petugas, serta keamanan dan kenyamanan saat berada di dalam stasiun maupun dalam gerbong kereta guna memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna.

This research discussed the level of customer satisfaction with the service of the commuter line at Bogor-Jakarta Kota route. The discussion of this research uses the theory of service quality by A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry which consists of five dimensions: Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. This research approach uses a quantitative approach with data collection techniques such as surveys and in-depth interviews with service users and also commuter line KRL officers at Bogor-Jakarta Kota route.
The results of this research that there is a gap between the quality of services provided and those expected by the customer. This gap shows that the expectations of the customer will be to five dimensions higher than the reality received in the field. The smaller the gap value, the better the service can be said. The lowest average gap value is in the empathy dimension, which is equal to -1.25, so this empathy dimension is the best dimension. While the highest average gap value is in the tangibles dimension, which is equal to -1.41, the dimensions of tangibles can be said to be poor and need to be corrected.
The result of the analysis between passenger expectation and overall reality was 65.47%. Based on this assessment, it can be said that the customer satisfaction with the service of the commuter line KRL Bogor-Jakarta Kota route as a whole is quite satisfactory. The result suggest that services of the commuter line should be improve in many ways, such us availability of waiting seats, ability of the officer, security and also comfortness while at the station or in the train to provide maximum services for the passenger.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinna Putri Adilia
"ABSTRAK
Tulisan ini membahas mengenai penerapan service delivery pada Standar
Pelayanan Publik sebagai suatu bentuk Crime Prevention Publicity terhadap
maladministrasi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2017. Penulis dalam
melakukan kajian ini menganalisis program penilaian kepatuhan terhadap standar
pelayanan publik dengan teori aktivitas rutin (routine activity theory) dimana hasil
publikasi standar pelayanan publik sebagai capable guardian. Service delivery
dalam Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk Crime Prevention
Publicity yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mencegah maladministrasi
karena indikator-indikator dalam Crime Prevention Publicity yang ditulis oleh
Barthe telah dipenuhi dimana indikatornya adalah (1) Upaya terencana; tercantum
dalam Permenpan No.15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (2) oleh agen;
dimana dilakukan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dan diawasi oleh
Ombudsman RI selaku pengawas pelayanan publik (3) untuk mempromosikan
praktik pencegahan kejahatan, dimana standar pelayanan publik memang bertujuan
untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan mendorong potensi perilaku
maladministrasi serta perilaku koruptif lainnya (4) dengan membuat kampanye
yang dirancang; yaitu penerapan standar pelayanan publik dan survei kepatuhan (5)
untuk mendidik korban atau mencegah pelanggar; sejalan dengan tujuan penerapan
standar pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan kesadaran dengan harapan
bahwa anggota masyarakat akan menghindari viktimisasi atau target hardening.

ABSTRACT
This paper discusses about the implementation of service delivery to the Public
Service Standards as a form of Crime Prevention Publicity on maladministration in
the DKI Jakarta Province in 2016-2017. The author in this study analyzing the
compliance assessment programs to evaluate the implementation of public service
standards with the theory of routine activity where the publication results of Public
Service Standards has a role as the capable guardian. Service delivery of the Public
Service Standard is a form of Crime Prevention Publicity conducted by Indonesia
in order to prevent maladministration because of all the indicators in Crime
Prevention Publicity written by Barthe have been fulfilled in Public Service
Standard where the indicators are (1) Planned efforts; reflected in Permenpan No.15
in 2014 which concerning Public Services (2) by agents; which is carried out by the
Public Service Provider and supervised by the Ombudsman Republic of Indonesia
as the public service supervisor (3) to promote the practice of crime prevention,
where public service standards aim to maintain the quality of public services and
suppress the potential of maladministration and other corrupt behavior; (4) by
creating a campaign designed; with the implementation of public service standards
and compliance surveys (5) to educate victims or prevent offenders; in line with the
aim of implementing public service standards, which is to raise awareness in the
hope that community members will be prevented from victimization or hardening
targets."
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Khairiyah
"Kereta commuter line yang beroperasi di willayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dibawah naungan PT. Kereta Commuter Indonesia, merupakan pelayanan publik di bidang transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk seluruh masyarakat. Sebagai pelayanan publik, seharusnya pelayanan kereta commuter line dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas fisik. Namun, kenyataannya masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas terkait akses yang disediakan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia. Peneliti ingin meneliti akses pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek bagi penyandang disabilitas fisik. Untuk meneliti akses pelayanan kereta commuter line, peneliti menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi ketersediaan, dimensi keterjangkauan, dan dimensi penerimaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan software Nvivo dan Discouse Networks Analysis. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu 16 (enam belas) dari 24 (dua puluh empat) sudah terpenuhi, sehingga dinilai sudah terdapat akses bagi penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek, namun masih terdapat permasalahan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik. Dari hasil penelitian tersebut, maka PT. Kereta Commuter Indonesia harus meningkatkan akses pelayanan kereta commuter line bagi yang penyandang disabilitas, sehingga akses yang saat ini sudah tersedia bisa dapat ditingkatkan kembali.

The Commuter line, which operated in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi region under the auspices of PT Kereta Commuter Indonesia, is one of public service that field on transportation provided by the Indonesian Government for the entire community. As a public service, commuter line services should be accessible to all people, including the one with physical disabilities. However, in reality, there are still complaints made by persons with disabilities regarding access provided by PT. Kereta Commuter Indonesia. Therefore, researchers want to see the access to commuter line services in Jabodetabek for people with physical disabilities. To see such access to commuter line services, researchers used 3 (three) dimensions: dimensions of availability, affordability, and acceptance. This study uses a post positivist approach and includes descriptive research. In analyzing data, researchers used Nvivo and Discouse Networks Analysis software. The results obtained were 16 (sixteen) out of 24 (twenty four) have been fulfilled, so that there was considered to be access for persons with physical disabilities in using the services of commuter line trains in Jabodetabek, but indeed there were still problems or difficulties faced by persons with disabilities physical. As a further advice, PT. Kereta Commuter Indonesia must increase the access to commuter line services for persons with disabilities, to improve the current condition."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Dewi Cahyani
"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelayanan perizinan berbasis online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok: studi kasus Pelayanan Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pelayanan berbasis online ini muncul dikarenakan terdapatĀ  kesulitan pada pelayanan terdahulu, antara lain prosedur yang berbelit-belit, lamanya waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang tidak menentu. Pemerintah di tuntut untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan perizinan. Untuk itu, pemerintah Kota DepokĀ  menerapkan pelayanan perizinan berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan di Kota Depok.
Skripsi ini menjelaskan penerapan pelayanan perizinan berbasis online dan apa saja hambatan yang terdapat dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan e-government, dimana pada tahap analisis akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip e-government.
Hasil penelitian didapatkan bahwa pelayanan perizinan berbasis online khusus IUP dan TDP sudah baik. Penerapannya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip e-government. Adapun hambatan dalam penerapnnya adalah masalah waktu, sosialisasi, dan infrastruktur (jaringan internet). Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki infrastruktur (jaringan internenet).

This study discusses the Analysis of Online Licensing Services in the One-Stop Integrated Services and Investment Services of Depok Government: A Case Study of Trading Business Permit Services and Company Registration. This online-based service arises because there are difficulties in previous services, including complicated procedures, length of time needed, and uncertain costs. The government is demanded to make improvements to the licensing service system. For this reason, the government applies online-based licensing services to facilitate the public in accessing licensing services in Depok.
This thesis explains the application of online-based licensing services and the obstacles in its implementation. This research is a descriptive study with a positivist approach. The technique of data collection is done through interviews, observation, and literature studies. The theory used is the theory of public services and e-government, where at the analysis stage will be adjusted to the principles of e-government.
The results of the study showed that licensing services based online specifically IUP and TDP were good. The implementation has been carried out in accordance with the principles of e-government. The obstacles to implementing it are the problems of time, socialization, and infrastructure (internet network). The recommendations given are to improve infrastructure (internet network) and improve socialization to the community.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sirajuddin
Malang: Setara Press, 2011
342.065 98 SIR h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Cahyani
"Tesis ini membahas langkah maju Indonesia sebagai Negara hukum dimulai setelah berakhirnya masa Orde Baru, yaitu masa reformasi, langkah - langkah perbaikan pemerintahan ditindak lanjuti pembenahan berturut ?turut dengan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000, Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2008, dan disahkanya Undang - Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Muatan norma yang lengkap, kemauan politik dari pemerintah dan peran serta masyarakat diharapkan akan memberi kemudahan dalam merealisasikan tujuan yang dicita - citakan oleh undang ? undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Forward Step of Indonesia as a rechstate began after the expiration of Orde Baru regime, at the reformasi period, the steps to improve governance reform followed up in a row with the formation of the National Ombudsman Commission in 2000, the Ombudsman of the Republic of Indonesia in 2008, and legalization act number 25 of 2009 on Public Service. Complete norms, political will of government and the citizen participation are expected to able in the realization of the idealized goal of the act number 25 of 2009 on public service."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28877
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Eva Siti Amsiah
"Penggunaan Service Blueprinting dibutuhkan untuk melihat alur proses kerja yang ada di sebuah organisasi jasa, bahkan instansi pemerintah yang notabennya melayani masyarakat. Balai Kalibrasi merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat berupa jasa sertifikasi. Penelitian ini mengidentifikasi penerapan proses design yang ada di Balai Kalibrasi PPMB dan menganalisa service blueprinting pelayanan tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan belum ada penerapan service blueprinting pada pelayanan jasa di Balai Kalibrasi dan terdapat dua alur pelayanan yaitu internal dan ekternal. Dengan mengidentifikasi service blueprinting, diharapkan dapat membantu manajemen Balai Kalibrasi dalam menemukan komponen, titik rawan gagal dan titik jeda pada proses pelayanan tersebut. Diketahui dalam penelitian ini bahwa diidentifikasikan terdapat dua titik rawan dan lima titik jeda pada pelayanan jasa secara internal, sedangkan eksternal terdiri dari dua titik rawan gagal dan enam titik jeda. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan redesign process. Dengan redesign process kepuasan pelanggan akan meningkat sehingga mempengaruhi pendapatan yang akan diterima negara.ganalisa service blueprinting pelayanan tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan belum ada penerapan service blueprinting pada pelayanan jasa di Balai Kalibrasi dan terdapat dua alur pelayanan yaitu internal dan ekternal. Dengan mengidentifikasi service blueprinting, diharapkan dapat membantu manajemen Balai Kalibrasi dalam menemukan komponen, titik rawan gagal dan titik jeda pada proses pelayanan tersebut. Diketahui dalam penelitian ini bahwa diidentifikasikan terdapat dua titik rawan dan lima titik jeda pada pelayanan jasa secara internal, sedangkan eksternal terdiri dari dua titik rawan gagal dan enam titik jeda. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan redesign process. Dengan redesign process kepuasan pelanggan akan meningkat sehingga mempengaruhi pendapatan yang akan diterima negara.

The using of Service Blueprinting is necessary to see the work process flow existing in a service organization, including a governmental institution of which responsibility is to serve the people. Testing and Calibration Laboratories is a governmental institution serving the people by providing certification service. This research identifies the application of design process in Testing and Calibration Laboratorie of Center for Quality Control of Goods (Balai Kalibrasi PPMB) and analyzes its service blueprinting. This research found the absence of the application of service blueprinting in Balai Kalibrasi PPMB as well as two service flows, i.e. the internal and external ones. By identifying the service blueprinting, this research is expected to help the management of Balai Kalibrasi PPMB to find the components, failure points, waiting points in the service process. Also found in this research was the identification of two failure points and five waiting points in the internal service flow, while the external one has two failure points and six waiting points. The solution is to redesign process. By doing so, consumer satisfaction will increase thus affecting the national income."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45296
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Agung Nugraha
"Penelitian ini fokus terhadap desentralisasi fiscal di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pelayanan publik bidang kesehatan. Dengan menggunakan panel data dari 30 provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 2002-2015, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat otonomi fiskal pemerintah daerah berdampak positif terhadap belanja bidang kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Kemudian, capaian pelayanan publik bidang kesehatan secara positif dipengaruhi oleh proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja, tetapi belanja kesehatan per kapita berpengaruh negative terhadap capaian tersebut. Untuk penelitian lebih lanjut atas temuan tersebut, penelitian ini membagi sampel kedalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat belanja kesehatan per kapita dan tingkat PDRB per kapita. Hasil penelitan menunjukkan bahwa belanja kesehatan per kapita berdampak positif pada pelayanan kesehatan pada provinsi dengan tingkat belanja kesehatan per kapita dan provinsi dengan tingkat PDRB per kapita yang tinggi.

This study focused on the fiscal decentralization in Indonesia and its effect on public health service delivery. By using a panel data set of 30 provinces in Indonesia from 2002 to 2015, the results provided evidence that fiscal autonomy of local governments has a positive association with health expenditure that allocated by local governments. Then, the public health service outcomes are positively correlated with the share of health expenditure to total expenditure but negatively correlated with real health expenditure per capita. To further examination of the finding that health expenditure per capita negatively correlates with public health outcome, this study divided the sample based on the real health expenditure per capita and the real GRDP per capita. The results revealed that health expenditure per capita has a positive sign of public health service on the high real health expenditure per capita regions and high-income regions.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T51870
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>