Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pegawai negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri yang dibahas dalam tulisan ini adalah pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Disiplin pegawai negeri adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak dipatuhi akan dijatuhi hukuman disiplin. Peraturan tentang disiplin pegawai negeri dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tahun 1950 dan pada tahun 1952 Peraturan Pemerintah ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan. Peraturan Pemerintah Tahun 1952 bertahan sampai akhir tahun 1980, dan pada Agustus tahun 1980, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sejak kejatuhan Soeharto diakhir tahun 1998, muncul desakan untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi memiliki peran dalam lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Beberapa alasan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, diantaranya adalah: dalam kurun waktu 29 (dua puluh sembilan) tahun telah banyak perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Tidak ada klasifikasi kewajiban dan larangan yang dikaitkan dengan jenis hukuman disiplin, sehingga tidak tampak adanya hubungan antara pelanggaran dan jenis hukuman, pengaturan mengenai ketidak hadiran masih terlalu longgar. Pada juni tahun 2010, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa kelebihan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pengaturan tentang ketentuan masuk kerja yang lebih ketat, adanya klasifikasi yang jelas antara pelanggaran dengan sanksi hukuman disiplin yang diterima, adanya sanksi hukuman bagi pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dan mengenal hitungan kumulatif untuk masalah ketidakhadiran. Dengan keberadaaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, diharapkan pegawai negeri sipil lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

---

Civil servants is every Republic of Indonesia citizens who have met specified requirement, appointed by authority official and assigned in a one of government position or another state duty, and be paid based on valid legislation regulation. Civil servants discussed in this final task are central and regional ones. Discipline of civil servants is an ability of civil servants to obey obligation and avoid prohibition which had been determined in legislation regulation and/or service regulation, disobedience will get discipline punishment. Regulation about discipline of civil servants began by publishing government regulation year 1950 and on 1952 it stopped and changed by government regulation year 1952 about function punishment. Government regulation year 1952 lasted up to end of 1980, and on August 1980 government established Government Regulation Year 1980 About Civil Servants Discipline Regulation. Since collapsing of Soeharto era by the end of 1980, it appeared enforcement to conduct bureaucracy reformation. Bureaucracy reformation has its role in establishing of Government Regulation No. 53 Year 2010 about Civil Servants Discipline. Some reasons of Government Regulation No 30 Year 1980 revocation, are: in 29 (twenty nine) years era had been many changes of legislation regulation in officialdom field, there were not classification of obligation and prohibition related to type of discipline of punishment, so there is not relationship between infraction and type of punishment, absence regulation were too slight. On June 2010, it appeared Government Regulation No 53 year 2010 about Discipline of Civil Servants, several superiors of it are regulation about work provision is stricter, clear classification between infraction and received discipline sanction, and has accumulative counting regards to absence. By the presence of Government Regulation No. 53 year 2010, it is expected that civil servants are more seriously in implementing their service function for public. "

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh kepemimpinan, pengeloaan pengetahuan serta pengelolaan sistem kerja yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemimpinan, pengelolaan pengetahuan, pengelolaan sistem kerja terhadap kinerja departemen radiologi tahun 2008. Secara teoritis penelitian ini mengacu pada konsep dari Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE). Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif, dimana data yang digunakan adalah data primer dengan memakai alat bantu kuesioner. Metode penelitian menggunakan metode analisis jalur atau disebut juga dengan Path Analysis (PA). Sampel penelitian diambil dari karyawan departemen radiologi tahun 2008 dengan menggunakan stratified random sampling. Hasil penelitian ditemukan bahwa kepemimpinan, pengelolaan pengetahuan, pengelolaan sistem kerja mempengaruhi kinerja departemen radiologi tahun 2008 sebesar 89,2% dan 10,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel yang paling besar mempengaruhi kinerja departemen radiologi adalah pengelolaan sistem kerja karena variabel ini berpengaruh secara langsung terhadap kinerja yaitu sebesar 68,52% Sedangkan kepemimpinan dan pengelolaan pengetahuan tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja departemen radiologi. Ketidak sesuaian antara teori dan hasil penelitian ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam penelitian.

---

This study discuss the influence of leadership, knowledge maintenance and work system maintenance that have a goal to know the influence of leadership, knowledge maintenance, and work system maintenance to the work of Department of Radiology of RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo in 2008. Theoretically this study is according to the concept from Malcolm Baldrige Cirteria for Performance Excellence (MBCfPE). This study is an survey study with quantitative approach, where the data that used is primary data by questioner help device. The method that had been used by this study is Path Analysis. The sample was taken from Department of Radiology employee in 2008 using Stratified Random Sampling according to its level of academic.

The result shows that leadership, knowledge maintenance, and work system maintenance affect the work of Department of Radiology in 2008 by 89,2% and 10,8 by another variable. The biggest variable that affect the work of Department of Radiology is work system maintenance because this variable affect the work by 68,52% directly. And leadership and knowledge management have no direct effect to the work of Department of Radiology. Unmatched between theory and result of this study maybe caused by the limitation of the study itself."

"Perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh suatuorganisas1 atau perusahaan sering kali seiring denganperubahan yang terjadi didalamnya. Perubahan merupakansesuatu yang mutlak terjadi untuk menghadapi persaingandan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadapperusahaan.Dalarn kaitan ini Public Relations yang menerapkankomunikasi sebagai kegiatan menyalurkan informasi keseluruh bagian organisasi, menjaga kelangsungan hubunganorganisasi dengan publiknya dan dengan perkembangan yangsedang terjadi. Peranan Public Relations di sini adalah sebagai pengelola media internal perusahaan. Tujuannyaadalah meningkatkan pengetahuan pegawai tentang perusahaan melalui buletin "Antar Kita".Berangkat dari tujuan di atas, melalui penelitianini penulis ingin mengetahui bagaimana peranan buletin"Antar Kita" dalam meningl<:atkan pengetahuan PS9cHo.Jai PTIndosat tentang perusahaan.t1etode pene i tian yang digunakan adalah metodesurvai. Teknil. pengumpulan data dil a kukan engan menyebarkankuesioner, observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sampel penelitian terdiri dari 131 pegawai yang bertugas di kantor pusat PT Indosat Jakarta.Has1l penelitian menunjukan penampilan bagiandepan buletin berperan dalan pilihan pegawai terhadapsuatu sumbe informasi; tata letak tulisan dan foto cukupber hasil memberikan .StlLUdahan dan kenyamanan dalam mernbaca; dan, foto-foto yang me yertai ar t i kel ber hasi l me nunjangpernahama isi informasi.Hasil penelitian juga rnenunj kkan b a hwa "An ta r Kita"belum mampu menjalankan f ungsi nya sebagai sumber inf ormasiaktual. Namun "Antar Ki ta" cukup berhasil menyajikaninformas i-informasi panting perusahaan. Dan informasii.nforrnasi yang ada di dalam "Antar Kita" kadang berkaitandengan bidang pekerjaan para pegawai. Redaksi "Antar Kita" berperan dalam mendukung tingkatkepercayaan pegawai akan informasi yang disampaikannya. Dalam penel i tian i ni menunjukkan bahwa redaksi"Antar Kita" rnenguasai masalah dengan baik dalam artikelyang ditul isnya , namun masih terlalu menonjolkan kekhasanpribadi dalam informasi-i nformasi yang disajikan"

"Tesis ini membahas perlunya RS Tugu Ibu Depok memiliki remunerasi yang baik dan dapat menjadi salah satu opsi menyelesaikan masalah kesejahteraan finansial pegawai yang kurang memadai sehingga mampu meningkatkan kinerja pegawai pada khususnya dan mutu pelayanan pada umumnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara mendalam. Hasil yang didapat menggambarkan bahwa saat ini indikator remunerasi yang berlaku kecuali dokter adalah pendidikan dan masa kerja, jabatan yang disandang, dan risiko kerja yang berlaku untuk unit radiologi saja. Sedangkan pengembangan model remunerasi yang dapat dilakukan RS Tugu Ibu Depok 2 yaitu : tingkat kegawatdaruratan dan risiko kerja yang mencakup seluruh pegawai. Untuk dasar penetapan remunerasi diharapkan sesuai dengan ketentuan pemerintah, kemampuan finansial internal rumah sakit, dan pesaing (rumah sakit lain). Diharapkan ada penelitian selanjutnya terhadap indikator lain seperti kehadiran atau absensi.

---

The focus of this study is discussed the necessity for Tugu Ibu Hospital to have a good remuneration also become one of the option to solved the lack of employees financial welfare, so it could increase employees performance particulary and the standard of service generally. This research is qualitative analytical descriptive. The data were collected by in depth interview. Theresults describe that the current remuneration indicators which applicable, except the physician, are education and years of service, position, and the risk of work applicable only for radiological unit.There were 2 indicators of remuneration could be applicable on Tugu Ibu Hospital, there were : emergency level and the risk of work that cover all employees. For basic determination of remuneration is expected accordance with government regulations, hospital financial capability, and competitors (other hospitals). The researcher expect further studies on other indicators such as the presence or absence."