Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dilakukannya analisis kinerja pendidikan SD berdasarkan gender adalah untuk mengetahui sejauh mana program pendidikan SD antara perempuan dan laki-laki yang dilaksanakan telah tercapai dilihat dari pemerataan, utu, manajemen dan kinerja pendidikan..."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan biaya peningkatan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menelaah data sekunder. Peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi perhatian semua pihak dalam memasuki era globalisasi ini. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan bebas, salah satunya adalah bantuan dalam bidang pendidikan karena pendidikan memegang peranan yang sangat penting dimana semakin tinggi  pendidikan yang dimiliki maka semakin tinggi pula kualitas dan daya saing sumber daya manusia tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintah daerah menjalankan perannya dalam mendukung pemerataan pendidikan khususnya dalam memberikan kesempatan warganya mengeyam pendidikan tinggi menerbitkan kebijakan bantuan biaya peningkatan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu pada tahun 2016 yang tertuang kedalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2016. Selama 3 tahun ini, dari tahun 2016-2018, pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan biaya peningkatan pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan  antara lain dalam pendataan dan penyaluran bantuan.

---

The purpose of this study was to find out the implementation of the policy of cost assistance to increase education for students from disadvantaged families in DKI Jakarta. This research uses descriptive qualitative research by examining secondary data. Improving the quality of human resources is of concern to all parties in entering this era of globalization. Support from various parties is needed by the Indonesian people in facing free competition, one of which is assistance in the field of education because education plays a very important role where the higher the education they have, the higher the quality and competitiveness of these human resources. The DKI Jakarta Provincial Government as one of the regional governments has played its role in supporting education equality especially in providing opportunities for citizens to have higher education issuing policies to provide cost assistance to increase education for students from poor families in 2016 as stipulated in the Regulation of Governor of DKI Jakarta Province Number 133 of 2016 During these 3 years, from 2016-2018, the implementation of the policy of providing cost assistance to increase education  faced several obstacles, among others in data collection and distribution of aid."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh anggaran pendidikan yang dibagi menjadi dana daerah dan transfer daerah terhadap mutu pendidikan dasar di Indonesia yang diproksi dengan skor Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Dana daerah merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan transfer daerah merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini dilakukan dengan metode reg, si cross section dengan unit analisis 392 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi, baik untuk jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), dana daerah tidak signifikan secara statistik memberikan pengaruh terhadap skor PMP. Sedangkan transfer daerah, secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap skor PMP.  Selanjutnya, apabila dianalisis lebih mendalam, pada jenjang SD, dana daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK); standar sarana dan prasarana (sarpras); dan standar pembiayaan. Sedangkan pada jenjang SMP, dana daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK. Di samping itu, untuk transfer daerah, pada jenjang SD, transfer daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK, standar sarpras, standar Kelola, standar pembiayaan, standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL). Sedangkan pada jenjang SMP, transfer daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK, standar kelola, standar pembiayaan, standar penilaian, standar isi dan standar SKL.

---

This study aims to analyze the effect of the education budget which is divided into regional funds and regional transfers on the quality of basic education in Indonesia as proxied by the Education Quality Mapping (PMP) score. Regional Funds are education budgets sourced from local revenue while regional transfers are education budgets sourced from the State Revenue and Expenditure Budget. This research was conducted using a cross section regression method with a unit of analysis of 392 districts/cities in Indonesia. Based on the results, for both elementary and junior high school levels, regional funds are not statistically significant in influencing the achievement of the PMP score. Meanwhile, regional transfers significantly have a positive effect on the PMP score. Furthermore, at the elementary school level, regional funds affect PMP scores through the standards of educators and education staff; facilities and infrastructure; and financing. Meanwhile, at the junior high school level, regional funds affect PMP scores through standards of educators and education staff. In addition, for regional transfers, at the elementary school level, regional transfers affect PMP scores through standards of educators and education staff; facilities and infrastructure; management; financing; content; and graduate competency. Whereas at the junior high school level, regional transfers affect PMP scores through standards of educators and education staff; management; financing; assessment; content; and graduate competency."

"Kajian ini tentang penyempurnaan proses implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Belitung dengan menggunakan kerangka teori kebijakan sebagai sebuah hirarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989) melalui pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). Penyempurnaan ini meliputi tiga tataran, yaitu tataran kebijakan, tataran organisasi, dan tataran operasional. Pada tataran kebijakan dihasilkan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pada tataran organisasi dihasilkan sistem Monitoring terhadap Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) dengan tujuan melaksanakan monitoring terhadap jalannya proses implementasi EDS di satuan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya MSPD membuat pemetaan mutu pendidikan di daerah. Pada tataran operasional dihasilkan dua sistem, yaitu 1). Membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) tujuannya adalah melakukan pengisian instrumen EDS secara obyektif, jujur dan transparan, 2). Menyusun Pakta Integritas Sekolah (PIS) dengan maksud agar dapat terbangun kesepahaman dan kesepakatan warga sekolah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan EDS di satuan pendidikan. Dengan demikian diharapkan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Belitung dapat terwujud.

---

The review is about the implementation of the School Self Evaluation (SSE) in order to the Education Quality Assurance and Improvement System (EQAIS) in the district of Belitung by using the theoretical framework of the policy process as a hierarchy by Bromley (1989) approach through Soft Systems Methodology (SSM). This enhancement includes three levels, namely the policy level, the organizational level and operational level.

At the policy level conducted studies on how local governments provide support or strengthening the implementation of the SSE in the educational unit that SSE program which is the only gateway to education quality assurance system to run smoothly and be a requirement for education units to carry it out. At the organizational level studies conducted on the role of school monitoring by district (SMD) in monitoring process through the implementation process of SSE can be run in accordance with established procedures, and than mapping the quality of education in the area.

At the operational level produced two systems, namely 1). Forming a school development team (SDT) to make the SSE process charging instrument more objective, honest and transparent, 2). Formulating a integrity pact school (IPS) in order to how to develop a common understanding and agreement of the school community so as to contribute to the implementation of SSE in the education unit. It is expected the underwriting process of education quality assurance and improvement system in the district Belitung can be realized."

"Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia."

"Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia."