Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini akan membahas mengenai kemungkinan penerapan konsep keadilan restoratif ke dalam pengembalian aset tindak pidana pencucian uang. Dewasa ini keadilan restoratif telah menjadi isu yang sangat penting dan merupakan konsep potensial untuk diterapkan sebagai norma. Sejauh ini keadilan restoratif baru diterapkan oleh negara-negara tertentu saja dengan ruang lingkup tindak pidana yang terbatas.Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa dimungkinkan juga untuk menerapkan keadilan restoratif dalam tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana perekonomian yang dalam tulisan ini lebih difokuskan lagi kepada tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang timbul adalah peraturan perundang-udangan kita yang kurang mengikuti perkembangan masyarakat dan pandangan banyak ahli bahwa hukuman masih merupakan tindakan utama dalam menanggulangi kejahatan.Untuk pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan tipologi penulisan penelitian hukum secara normatif, dengan metode penelitian kepustakaan untuk mengetahui bisakah konsep keadilan restoratif diterapkan ke dalam pengembalian aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

---

This minithesis will discuss about possibility of applying the concept of restorative justice in the return on assets in money laundering. Today, restorative justice has become a very important issue and is a potential concept to be applied as the norm. So far the new restorative justice is applied by certain countries with the scope of the crime are limited.

In this paper explained that it is also possible to implement restorative justice in other crimes, such as economic crime which in this paper is more focused on money laundering. Problems that arise are the laws and our invitation less follow the development of society and the view of many experts that the punishment is still the main action in tackling crime.

In making this thesis, tha author uses the typology of writing a normative legal research, with methods of library research to find out the concept of restorative justice can be applied to the return of assets on money laundering in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan konsep keadilan restoratif. Untuk itu, dalam pembahasan skripsi ini akan dijelaskan mengenai dasar pemikiran dan dasar hukum dari pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia, Britania Raya dan Thailand. Usaha Indonesia dalam upaya pengembalian aset ini pun tidak hanya dengan instrumen nasional seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi juga menggunakan instrumen- instrumen internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Bantuan Hukum Timbal Balik.Pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan dari pemidanaan merupakan pemikiran yang tepat diterapkan dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi karena dasar pemikiran dalam konsep ini sejalan dan tujuan dari keadilan restoratif dan pengembalian aset pun sejalan dan harmonis. Indonesia sebagai negara berkembang yang masih pelik dengan masalah penindakan hukum atas tindak pidana korupsi memerlukan gagasan dan pemikiran mengenai upaya pengembalian kerugian akibat tindak pidana korupsi.

---

This thesis discussed about the relation of stolen asset recovery on proceeds of corruption offense with the concept of restorative justice. So that, the discussion chapters of this thesis explained about the premises and legal basis of stolen asset recovery on the proceeds of corruption offense in Indonesia, the United Kingdom and Thailand. Indonesia?s effort in an endeavor to return these stolen assets was not only mandated by national law instruments such as Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 regarding Corruption Eradication, Law Number 15 Year 2002 regarding The Crime of Money Laundering, but also used of international law instruments such as United Nations Convention Against Corruption 2003 which ratified by Law Number 7 Year 2006 and Mutual Legal Assistance on Criminal Matters (MLA).

Restorative justice as one of the objectives of punishment is an appropriate intellection to be applied as the underlying principle of stolen asset recovery is reciprocally along with the concept of restorative justice as the intellection of this concept. Indonesia as a developing country which still complicatedly deal with the eradication of corruption offense matters, seriously needs an idea and reasoning on endeavor of restoring state's loss caused by corruption offense."

"Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan menyebabkan sektor perbankan menjadi lahan subur bagi pencucian uang. Pada umumnya pelaku pencucian uang memanfaatkan bank atau sektor perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari satu bank ke bank lainnya secara cepat melampaui batas yurisdiksi negara sehingga asal-usul uang tersebut menjadi sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Pengesahan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan respon serta langkah progresif terhadap perkembangan tindak pidana pencucian uang yang semakin rumit dan canggih (complicated&sophisticated) sasaran dari pembentukan UU No 8 Tahun 2010 adalah untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan yang sangat besar, meningkatkan koordinasi di antara penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang, serta memenuhi dan mengikuti standar internasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Selain menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan data yang didapat dari lapangan melalui wawancara dengan pihak bank. Dalam implementasinya kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya komitmen dan kemampuan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendeteksi setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK tentu saja patut untuk diapresiasi. Namun dari hasil audit yang telah dilakukan oleh PPATK, masih ditemukan beberapa PJK yang belum memiliki tingkat kepatuhan yang baik. Selain itu pelaksanaan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendapat kendala-kendala terkait substansi hukum, aparatur penegak hukum dan budaya hukum di masyarakat.

---

Globalization and technology movement in banking system caused money laundering to grow rapidly. Generally, the actor of money laundering utilized the bank because product and banking services are transfered the money promptly within the territory of a state or committed crossing the boundaries of the territory of other states have been increasing which caused the origin of the property will be vulnerable to be traced by law enforcement officers. Legitimation of Law On 8 of 2010 regarding the prevention and eridication of the Criminal Act of Money Laundring wich was amended Law Of 15 on 2002 Concerning The Crime of Money Laundring are trying to stabilized and integrated the system on national financial, regarding the prevention and eridication of the Criminal Act that involving a large amount of property, improving coordination between law enforcement officer in order to deter and abate the criminal offence of money laundering, and adopt of international standard.

The Method that apply on this research are descriptive method wich is combine with Normative Method. This research are corroborated normative and secondary method by interview to the bank officer. However the report showed that a compliance of Financial Service Provider are increasing in every year. Enhancement of commitment and ability by them to send the report results of financial transaction analysis indicative of a criminal offense of money laundering to the PPATK need to be appreciate. How ever an audit report by PPATK showed some of them still don?t have good compliance, on the other hand implementation of Law On 8 of 2010 regarding the prevention and eridication of the Criminal Act of Money Laundring showed some barrier such as on substance, structure and legal culture are still founded in the community."

"Money Laundering it considered as a transnational organized crime. T he logic of elimination money laundering it to omit the criminal motivation to enjoy their proceed of crime. The efforts to eliminate money laundering is much related to the issues of national jurisdiction. Thus, it requires international cooperation among countries, where international law is needed Even though there is still no specifyc convention about money laundering, but regulation about money laundering is* partially arranged in some conventions such os Wanna Convention l988 and in UN Convention on Transnational Organized Crimes 2000. ,indonesia has enected a regulation about money laundering that is' UU no. I5 year of.2000, which is amended by no. 25 year of 2003. This article will describe the implementation of international law on money laundering in Indonesia and the reason why Indonesia it still included in the list of non-cooperatives countries and territories (NCCI)."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi menyebabkan produk dan jasa yang ditawarkan perbankan semakin kompleks dan beragam sehingga mempermudah pemanfaatan bank untuk pencucian uang. Disisi lain, perkembangan teknologi yang dipadukan dengan pengendalian internal yang efektif dapat membantu bank mencegah pencucian uang. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 14/27/PBI/2012 sebagai bentuk keseriusan bank melakukan pencegahan pencucian uang. Pemetaan COBIT dan COSO diharapkan dapat membantu bank umum di Indonesia mencegah pencucian uang. Hasil analisis kesesuaian PBI Nomor 14/27/PBI/2012 dengan kerangka modifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kerangka modifikasi

---

ABSTRACTTechnological developments have been used by banks to create more complex banking products and services and to improve regular banking activities. Nonetheless, it also creates opportunity for perpetrator to perform money laundering. Banks can prevent money laundering by performing effective internal control and IT governance. Bank Indonesia has issued Regulation No. 14/27/PBI/2012 about preventing money laundering and terrorist financing. The mapped framework is expected to be useful for preventing money laundering in commercial banks in Indonesia. The suitability analysis shows a good suitability between PBI 14/27/PBI/2012 with mapped framework."

"The level of milk consumption in Indonesia is still low amongst Asia countries with only 11.9 per capita. Pocket money is a source of children in school aged to buy some products. The research aims to know if there is an association between the habit of milk consumption and pocket money in school aged children or not. This cross sectional study was held in SD Pegangsaan 01 Cikini, on January 2011 with population as musch as 97 students from grade 4,5, and 6.The result showed all of the respondents consumed milk, however there is no association between the habit of milk consumption and pocket money;The level of milk consumption in Indonesia is still low amongst Asia countries with only 11.9 per capita. Pocket money is a source of children in school aged to buy some products. The research aims to know if there is an association between the habit of milk consumption and pocket money in school aged children or not. This cross sectional study was held in SD Pegangsaan 01 Cikini, on January 2011 with population as musch as 97 students from grade 4,5, and 6. The result showed all of the respondents consumed milk, however there is no association between the habit of milk consumption and pocket money."