Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ternyata belum dapat membatasi ruang gerak peredaran uang haram melalui perbankan yang beroperasi di Indonesia. Semua pihak masih pesimis apakah undang-undang ini akan mampu mengurangi praktik pencucian uang di Indonesia, sebab penegakan hukum di negara ini masih sangat lemah. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apa pengertian dari pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan, peranan perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU dan peranan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengembangkan wawasan studi hukum tentang kegiatan pencucian uang (money laundering) dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pencucian uang dan penanggulangannya kepada masyarakat luas.Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yang bertitik tolak pada penulisan secara deskriptif analitis. Data yang diperoleh meliputi berhagai macam literatur hukum, pendapat ahli hukum yang ditulis dalam buku ataupun majalah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturanperaturan mengenai prinsip mengenal nasabah. Selain itu data juga diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang dan ahli di bidangnya di Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profit dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dan nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang."

"Karya Akhir ini ditulis beranjak dari permasalahan bahwa faktor ketidakpastian nilai tukar dan tingkat suku bunga menimbulkan risiko bisnis yang cukup tinggi pada transaksi yang dilakukan oleh Dealing Room, Banyak fakta mengungkapkan bahwa tidak sedikit bank yang collaps akibat transaksi yang dilaksanakan oleh Dealing Room. Untuk itu dibutuhkan suatu penghitungan risiko agar dapat mengantisipasi kerugian buruk yang mungkin terjadi. Salah satu metode yang digunakan untuk risiko adalah dengan Value af Risk (VaR).Tujuan dan penulisan ini adalah mcnghitung risiko atas 5 transaktsi yang dilakukan Dealing Room BRL yaitu transaksi spot US Dollar terhadap rupiah, Call money Rupiah dan Call Money US Dollar dengan jangh waktu avemight dan satu minggu, menghitung dana penyangga yang dibutuhkan untuk dapat mengcover risiko yang ditimbulkan (Capital at Risk =CaR) yang dilanjutkan dengan penghitungan pengaruh terhadap CAR (Capilal Adequacy Raiio) serta mcnentukan strategi yang dapat dilakukan atas hasil VaR dan Ca.R yang diperoleh."

"Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta ants finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut justru memberikan kesempatan bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf trans-national dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi.Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (money laundering). Dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci sesuatu yang didapat secara illegal menjadi suatu bentuk yang terlihat legal. Salah satu teknik pencucian uang yang kerap dilakukan adalah melalui industri perbankan. Hal itu disebabkan karena bank banyak menawarkan jasa jasa dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana, yaitu private banking dan electronic banking (wire transfer system).Untuk mencegah praktek pencucian uang melalui industri perbankan, maka bank mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipatuhinya, yaitu laporan atas transaksi mencurigakan, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), larangan melakukan tipping of serta larangan merahasiakan dokumen dan keterangan lainnya. Pasai 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah pasal yang mengkriminalisasi perbuatan pencucian uang oleh penyedia jasa keuangan. Ketentuan Pasal 6 tersebut memang tidak hanya terbatas bagi penyedia jasa keuangan saja, akan tetapi berlaku pula bagi setiap orang yang menerima penempatan atau melaksanakan pentransferan uang basil kejahatan, namun dalam kehidupan sehari-hari yang iaaim melakukan penerimaan, penempatan danlatau pentransferan uang adalah penyedia jasa keuangan, khususnya bank.Dari rumusan Pasal 4 dan 5 UU No. 15 Tabun 2002, dapat disimpulkan bahwa bank (korporasi) yang terbukti melakukan tindak pidan pencucian uang, maka pemidanaannya dapat dijatuhkan balk terhadap bank (korporasi) itu sendiri maupun terhadap pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi danlatau kuasa pengurus atas nama korporasi. Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap bank (korporasi) adalah pidana denda, dan juga pidana tambahan berupa pencabutan usaha danlatau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi."

"Penelitian ini menelaah prinsip mengenal nasabah dalam praktek perbankan dihubungkan dengan pencucian uang yang diatur oleh undang-undang No. 15 Tabun 2002 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai upaya antisipasi atau mengetahui lebih dini tentang permasalahan pencucian uang yang dalam prakteknya para pelaku sering menggunakan perbankan sebagai sarananya.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian lapangan yaitu dengan menganalisa Kebijakanm dan Prosedur Prinsip Mengenal Nasabah. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membandingkan ketentuan yang mengatur tentang pencucian uang dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia dengan ketentuan yang mengatur tindak pencucian uang di negara-negara Iainnya pada saat ini.Hasil Penelitian menunjukkan Praktek Pencucian Uang mempunyai akibat yang Kompleks yaitu merongrong perbankan, merugikan masyarakat dan negara yang berdampak menghambat pembangunan nasional. Adapun Perangkat hukum yang diterapkan berupa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara materi telah cukup memadai, namun dalam pelaksanaannya terutama oleh perbankan belum berjalan efektif, karena terdapat beberapa kendala baik di perbankan sendiri yang belum optimal melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah karena pertimbangan adanya kemungkinan kehilangan nasabah, kendala Iainnya muncul dan masyarakat yang belum memahami dan menerima pemberlakuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan belum adanya sarana penunjang berupa aplikasi yang dapat menunjang pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan. Berkaitan dengan Penegakan hukum penanganan Kejahatan Pencucian Uang berbeda dengan Tindak Pidana Konvensional, karena pembuktian tindak pidana pencucian uang bersifat ganda artinya perlu adanya bukti adanya pencucian uang dan bukti bahwa uang tersebut basil kejahatan. Untuk itu diperlukan asas hukum pembuktian terbalik.Untuk efektifnya mengantisipasi Pencucian uang tidak dapat mengandalkan perbankan atau penyedia jasa keuangan Iainnya, namun diperlukan dukungan kerjasama dari pemerintah dan terutama duri masyarakat."

"ABSTRAKBank memiliki peranan sebagai penghimpun dana dari masyarakat memberikan sumbangan yang sangat besar bagi penyediaan dana sebagai modal pembangunan. Usaha pokok dari bank sebagai lembaga keuangan adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaraan uang. Salah satu bagian yang penting dalam kehidupan perbankan adalah pemberian kredit. Sebab bankdapat hidup dari usaha penyaluran dana berupa pemberian kredit tersebut. Bank sebagai badan hukum yang bergerak di bidang finansial mempunyai hak dan kewajiban terhadap lingkungan. berdasarkan UU no. 23 Tahun 1997 tentang UU Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan UUPLH merupakan UU pokok bagi kalangan lingkungan hidup untuk melaksanakan kegiataan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Dalam penjelasan UU no 10 Tahun 2008tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Paragraf 5 disebutkan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan/atau beresiko tinggi. Kredit yang telah diterima nasabah debitur tetapi tidak dipergunakan sesuai perjanjian kredit yang mengharuskan adanya penerapan AMDAL maka nasabah debitur itu memperolehkeuntungan/laba dari dana tersebut. Hal ini dapat dikategorikan sebagai penyamaran relokasi dana kredit itu. Sehingga mempunyai dampak yang besar dan merusak bagi lingkungan tempat nasabah debitur melakukan usahanya dan nasabah debitur itu dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 3-Pasal 4 UU no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk kategori pengusaha perorangan serta Pasal 5-Pasal 6 untuk kategori pengusaha korporasi.

---

ABSTRACTBanking holds key role in accumulating funds from community members as well as providing financing/capital fund for development activities. One of the banking?s key businesses is to provide credit and services in facilitating payment / money transfer. Credit facility is crucial for bank, since from the credit interest, the bank gets the profit. Pursuant to Law No.23/1997 on Environmental Management (UUPLH), Bank also has their obligation for involvement in environmental management. The explanatory section of Law No.10/2008regarding Amendment on Law No.7/1992 regarding Banking, Paragraph 5, demands an enhancement of the principle of prudence particularly in banking?s credit channeling mechanism, including requirement to submit Environmental Impact Analysis (AMDAL) for large-scale and/or high-risk companies applying for bank?s credit. When the credit is disbursed but found not to be used in accordance to the credit provision agreement, as supported by the AMDALdocument, and that the debtor company has gained benefit of the capital, then it can be categorized as deception scheme on the credit allocation. Such fraud may also pose great and damaging environmental hazard as the debtor company?s business may no longer be done in accordance to their initial AMDAL. In such case, the debtor is subject to criminal charges pursuant to Article 3 & 4 of LawNo.15/2002 on Money Laundering Illegal Practices for individual business person and Article 3 & 4 of the same Law for corporate entity."

"Jumlah uang beredar menjadi sasaran antara kebijakan moneter yang efektif, apabila stabilitas permintaan uang tercapai. Stabilitas permintaan uang diartikan sebagai permintaan uang yang dapat diprediksi oleh otoritas moneter, sehingga jumlah uang beredar yang dikontrol oleh otoritas moneter dapat mempengaruhi variabel-variabel ekonomi lainnya (suku bunga dan PDB) dengan besaran yang dapat diukur. Berdasarkan hasil penelitian ini, permintaan uang (M2) riil tidak stabil. Hal ini dimungkinkan oleh inovasi pada sektor keuangan. Adapun, inovasi keuangan bersumber pada kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi alat pembayaran yang semakin likuid. Alat pembayaran ini tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh Bank Indonesia. Sehingga jumlah uang beredar tidak efektif untuk dijadikan sasaran antara kebijakan moneter."