Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Merebaknya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 telah melumpuhkan semua sektor baik sosial, budaya dan perekonomian. Tidak terlepas dari dampak tersebut, industri migas Indonesia juga merasakan dampak dari COVID-19 khususnya pada sektor hulu. Penelitian ini akan membahas implikasi COVID-19 pada salah satu proyek pengembangan di sektor hulu migas dengan mengidentifikasi dampak- dampak secara spesifik di masing-masing fase proyek dan keterkaitannya terhadap time & cost overrun. Melalui research question yang disusun, didapat dampak secara spesifik pada masing masing fase proyek (Engineering, Procurement, Construction & Installation) antara lain overrun pada labor cost, biaya cancellation akibat early termination pada chartered vessel, biaya extension untuk penyimpanan material dan biaya remobilisasi kembali untuk marine spread pada offshore campaign berikutnya. Berdasarkan penelitian didapat dampak terhadap proyek 8- 14 bulan keterlambatan dari sisi schedule dan 25%-27.5% dampak overrun terhadap cost.

---

The outbreak of the COVID-19 pandemic at the end of 2019 has impacted all social, cultural and economic sectors. As part of the outbreak, oil and gas industry in Indonesia is also experience the impact of COVID-19, especially in the upstream sector. The study will discuss the implications of COVID-19 as case study the development project in the upstream oil and gas sector by identifying specific impacts in each project phase and their relationship to time & cost overrun. Through the research questions, specific impacts of each phase of the project (Engineering, Procurement, Construction & Installation) are obtained, including overrun in labor costs, cancellation costs due to early termination of the chartered vessel, extension costs for material storage and costs. remobilization for marine spread in the next offshore campaign. Based on the research, there is 8-14 months impact on the project schedule and 25%-27.5% overrun on cost impact.

"

"

 

Skripsi ini membahas penerapan mitigasi risiko untuk penyedia teknologi keuangan syariah komersial untuk perlindungan hukum bagi penyedia dan konsumen pembiayaan, dengan studi kasus mitigasi risiko di PT Alami Fintek Sharia. Penulis meneliti penerapan mitigasi risiko di PT Alami Fintek Syariah berdasarkan Hukum Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan objek penelitian, mengenai penerapan risiko PT. Alami dalam memasarkan produk layanan Syariah berupa invoice payment, tinjauan umum tentang mekanisme dan alur implementasi layanan pembiayaan fintech syariah peer-to-peer, serta sebagai upaya hukum terkait antara pihak dan ketentuan lain yang terkait dengan layanan pembiayaan fintech syariah peer-to peer-lending di PT. Alami Fintek Sharia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui bahan pustaka. Data sekunder ini didukung dan ditambah dengan wawancara dengan PT Alami Fintek Sharia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mitigasi risiko di bank harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus didukung oleh pengembangan mitigasi risiko internal yang tidak diatur oleh Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan Fatwa.

---

This thesis discusses the implementation of risk mitigation for commercial islamic financial technology provider in order to legal protection for financing provider and customers, with case studies of risk mitigation at PT Alami Fintek Sharia. the author examines the implementation of risk mitigation at PT Alami Fintek Sharia based on Indonesian Law and National Sharia Board Fatwa discussion of the object of research, concerning the application of risk PT. Alami lending technology-based financing services based on sharia principles, an overview of sharia-based financing service products related to product types, mechanisms and flow of implementation of peer-to-peer sharia fintech financing services, as well as related choice of forum between parties and other provisions related to fintech financing services shariah peer to peer lending at PT. Alami Fintek Sharia. The form of research used in this study is normative juridical, ie research conducted on positive laws both written and unwritten. The type of data used in this study is secondary data, namely through library materials. These secondary data are supported and supplemented by interviews with PT Alami Fintek Sharia. The results suggest that the implementation of risk mitigation in sharia peer-to-peer lending should be implemented in accordance with applicable regulations and should be supported by the development of internal risk mitigation which not regulated under Indonesian Law and not prohibited by Fatwa.

 

"

"Manajemen risiko adalah aktivitas mengidentifikasi, menilai, menganalisis, dan mengendalikan risiko dalam seluruh kegiatan perusahaan dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Metode yang digunakan dalam manajemen risiko salah satunya adalah House of Risk (HOR). Metode tersebut merupakan modifikasi antara Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dengan kerangka House of Quality (HOQ) dengan fokus utamanya merumuskan tindakan mitigasi terhadap sumber risiko prioritas yang merupakan penyebab kejadian risiko agregat. Pada penelitian ini, manajemen risiko dilakukan pada aktivitas aliran rantai pasok operasional produksi PT. XYZ. Analisis risiko pada HOR 1 diawali dengan identifikasi risiko melalui diskusi dengan expert dan studi literatur, kemudian dilakukan penilaian terhadap nilai severity dari risk events dan nilai occurrence dari risk agents. Hasil HOR tahap 1 menunjukkan terdapat 23 kejadian risiko dan 21 agen risiko. Berdasarkan perhitungan Pareto, terdapat 12 agen risiko yang mencakup 80% dari total Aggregate Risk Potential (ARP) dan dipilih sebagai prioritas untuk dilakukan mitigasi. Setelah itu, dari hasil HOR tahap 2, ditetapkan 11 tindakan pencegahan yang kemudian digabungkan menjadi 2 strategi mitigasi besar, yaitu menggunakan sistem Epicor Kinetic ERP dan inspeksi rutin.

---

Risk management is the activity of identifying, assessing, analysing and controlling risks in all company activities with the aim of achieving higher effectiveness and efficiency. One of the methods used in risk management is House of Risk (HOR). This method is a modification of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) with the House of Quality (HOQ) framework with the main focus on formulating mitigation actions against priority risk sources which are the causes of aggregate risk events. In this research, risk management is carried out in production operational supply chain flow activities at PT. XYZ. Risk analysis in HOR 1 begins with risk identification through discussions with experts and literature studies, then an assessment of the severity value of risk events and the occurrence value of risk agents is carried out. The results of HOR stage 1 showed that there were 23 risk events and 21 risk agents. Based on Pareto calculations, there are 12 risk agents which cover 80% of the total Aggregate Risk Potential (ARP) and were selected as priorities for mitigation. After that, from the results of HOR stage 2, 11 preventive actions were determined which were then combined into 2 major mitigation strategies, namely using the Epicor Kinetic ERP system and routine inspections."

"Serangan Denial of Service DoS merupakan salah satu serangan yang sering terjadi dalam jaringan internet. Dampak yang dihasilkan mulai dari memperlambat kinerja suatu perangkat keras hingga mematikannya. Selain itu, serangan ini terus berkembang dengan munculnya metode-metode terbaru dalam melakukan penyerangan. Pada tahun 2016, telah ditemukan jenis serangan DoS terbaru dengan kemampuan dalam mematikan sistem pertahanan suatu perangkat keras dalam hal ini yaitu firewall yang diberi nama BlackNurse. Bekerja seperti serangan ICMP flooding, serangan BlackNurse ini dapat dilakukan oleh siapapun dengan menggunakan suatu jaringan yang memiliki ukuran bandwidth minimal yaitu 15-18 Mbit/s untuk menghasilkan suatu volume paket berukuran 40.000 hingga 50.000 paket ICMP palsu per detik. Serangan ini telah banyak dilakukan untuk menguji ketahanan suatu perangkat keras jaringan dalam menghadapi suatu serangan, seperti router. Dalam peneilitian ini, digunakan perangkat keras jaringan yang akan diuji berupa layer 3 wireless router. Ditambah dengan pemasangan perangkat lunak bernama Snort dan Wireshark yang berguna untuk menganalisis tingkah laku serta dampak yang dihasilkan dari serangan BlackNurse tersebut kepada perangkat keras yang ditargetkan. Pada bagian akhir penelitian ini, akan disimpulkan langkah mitigasi terbaik yang mampu mengurangi serangan Blacknurse yang dapat terjadi, sehingga kinerja suatu perangkat keras jaringan tetap maksimal.

---

Denial of Service (DoS) attack is one that often occurs in the world of internet. The resulting impact ranging from slow performance of a hardware device until turning it off. In addition, these DoS attacks continue to evolve with the emergence of the latest methods for assault. In 2016, a newest type of DoS attack was found with capabilities to turned down the defence system of a hardware device in this case it called firewall which is named BlackNurse.

Works like ICMP flooding attack, the BlackNurse attack can be done by anyone using a network that has a size of minimum bandwidth which is 15 18 Mbit s to generate a volume of packages sized up to 40,000 until 50,000 fake ICMP packets per second. This attack has been widely carried out to test the resilience of a network hardware to face this type of attack, such as a router.

In this research, the network hardware that will be tested is a layer 3 wireless router. With the installation of a software called Snort and Wireshark, researcher can analyze the behavior and the impact resulting from BlackNurse attack which is done to the targeted hardware. At the end of this essay, there will be conclusion on which best mitigation measures that will be able to reduce the Blacknurse attack that can occur, so that the performance of a fixed maximum of network hardware."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan manajemen bencana. Kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tersebut ditinjau melalui kegiatan-kegiatan pra-bencana yang sudah mereka lakukan. Fokus penelitian ini adalah tindakan-tindakan mitigasi bencana yang sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode post-positivism dan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang sudah siap dalam melaksanakan manajemen bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang memiliki program-program yang berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yaitu berfokus kepada kegiatan pra-bencana dan pembangunan kapasitas masyarakat. Meskipun telah memiliki kesiapan yang mumpuni dalam pelaksanaan manajemen bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang masih menghadapi banyak kekurangan sebagai sebuah instansi kebencanaan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang umumnya berakar pada minimnya dana yang dimiliki dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mereka miliki akibat banyaknya tindakan mutasi yang mereka lakukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dapat mencapai parameter kesiapan dan menjalankan fungsinya dengan baik melalui kerjasama dan kemampuan koordinasi mereka yang sangat baik dengan para stakeholder kebencanaan dari luar instansinya.

---

ABSTRACTThis thesis take up about institutional readiness of Padang Disaster Management Agencyon disaster management. Institutional readiness of Padang Disaster Management Agencyis reviewd upon pre disaster action which they have taken. This research focused on disaster mitigation act done by Padang Cities Regional Disaster Relief Agency. This research done on post positivism method and designed as a descriptive literature. This research describe that Padang Disaster Management Agencyhave the institutional readiness on disaster management. Padang Disaster Management Agencyhave programs which is in line with Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, which focused on pre disaster action and community capacity building. Although fulfilled institutional readiness parameter, Padang Disaster Management Agencystill have so many problems as a disaster management institute. The problem which Padang Disaster Management Agencyis having usually rooted on their small budget and incompetence of their human resource because of the careless mutation which happened inside of it. Padang Disaster Management Agencyfulfilled institutional readiness parameter and done their job by cooperating and coordinating with disaster management stakeholder outside of their own institute."

"Peer-to-peer lending (P2P lending) memanfaatkan sistem online untuk menjembatani pemberi pinjaman dan peminjam, sehingga memungkinkan adanya pemberian kredit tanpa harus melalui bank. P2P lending populer dalam beberapa tahun terakhir karena kemudahannya, namun P2P lending tetap memiliki satu kelemahan besar—yaitu risiko gagal bayar yang tinggi. Untuk memenuhi kewajiban peraturan dan tuntutan konsumen untuk melindungi pemberi pinjaman, berbagai penyelenggara P2P lending, termasuk Modal Rakyat dan Akseleran telah bekerjasama dengan perusahan asuransi untuk menawarkan asuransi kredit kepada pemberi pijaman. Asuransi kredit memitigasi risiko kredit dengan memberikan ganti rugi kepada pemberi pinjaman atas sebagian besar dana mereka yang hilang apabila terjadi gagal bayar. Asuransi Kredit merupakan strategi mitigasi risiko yang baik namun penggunaannya yang terbatas terhadap sebagian pinjaman saja membatasi keefektifannya. Selain itu, perlindungan asuransi dalam pinjaman P2P hanya diberikan melalui suatu pernyataan asuransi tertulis di situs web penyelenggara. Namun, meskipun pernyataan terulis ini tidak memenuhi persyaratan isi suatu polis sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan OJK No. 23/POJK.05/2015, pernyataan-pernyataan ini dianggap berlaku layaknya suatu polis—sehingga tetap melahirkan kewajiban penanggung secara hukum

---

Peer-to-peer lending (P2P lending) utilizes online systems to bridge lenders and borrowers, thus enabling the provision of loans without banks as intermediaries. P2P lending has gained popularity in recent years due to its simplicity, but remains to possess one weakness—the risk of non-performing loan. To fulfil regulatory and consumer demands for risk mitigation, various P2P lending platforms, including Modal Rakyat and Akseleran, have opted to offer credit insurance to its lenders in partnership with insurance companies. Credit insurance minimizes financial loss from credit risk by compensating lenders a majority of the funds they have lost in the event of a non-performing loan. Credit insurance is a reliable mitigation method, but its limited application to only some of the loans in P2P lending limits its effectiveness. Furthermore, insurance protection in Modal Rakyat and Akseleran is simply given through a written statement of insurance by the insurer in the platform’s website. However, despite the statements’ non-compliance to the requirements of a policy according to the Commercial Code and OJK Regulation No. 23/POJK.05/2015, these written statements still apply like a policy—thus still giving birth to insurance and the legal obligations of the insurer nonetheless."

"Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk emisi karbondioksida (CO2) telah menjadi penyebab utama dari perubahan iklim dan pemanasan global sejak pertengahan abad ke-20. Ekosistem Karbon Biru (EKB), yang meliputi mangrove dan padang lamun berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebaliknya, kerusakan ekosistem ini dapat menimbulkan resiko lepasnya emisi karbon yang tersimpan kembali ke atmosfer. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi terbesar dari ekosistem tersebut, namun demikian, degradasi EKB di Indonesia yang disebabkan oleh konversi lahan dan kegiatan akuakultur kian meningkat. Sebagai kerangka pengaturan, Perencanaan Tata Ruang berperan penting untuk mengendalikan aktivitas tersebut, menimalisir konflik antar pengguna, dan melindungi EKB melalui instrumen Tata Ruang guna mencegah degradasi lebih lanjut. Perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan EKB secara berkelanjutan tidak hanya mempertahankan kapasitasnya dalam penyerapan CO2, tetapi juga mempertahankan jasa ekosistem yang penting bagi adaptasi perubahan iklim, meningkatkan potensi sosial-ekonomi masyarakat, memberikan perlindungan terhadap risiko perubahan iklim di wilayah pesisir, serta memulihkan habitat yang terdegradasi guna mempertahankan fungsinya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penelitian ini akan melakukan analisis berkaitan dengan mengenai peran Penataan Ruang dalam proses Tata Kelola Karbon Biru, yang secara spesifik mencakup pengaturan dan instrumen tata ruang dalam perlindungan EKB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, permasalahan kelembagaan dalam pengelolaan EKB di Indonesia, dan pengaturan serta studi kasus berkaitan keterlibatan masyarakat untuk pengelolaan EKB pada provinsi Kalimantan Timur dan Bangka Belitung.

---

Emission of greenhouse gases, including carbon dioxide (CO2), has been the main cause of climate change and global warming since the mid-20th century. Blue carbon ecosystems (BCE), which include mangrove and seagrass meadows play a key role in climate change mitigation and adaptation. Conversely, damage to these ecosystems risks the release of that carbon back to the atmosphere. Indonesia hosts one of the biggest proportions of such ecosystems, however, the rate of BCE degradation in Indonesia caused by land conversion and aquaculture remains high. As a regulatory framework, spatial planning plays a key role to control such activities, maintain conflict between uses, and protect BCE through spatial planning instruments to prevent further degradation. Conserving, restoring, and manage BCE sustainably not only maintains CO2 sequestration capacity but also services essential for climate change adaptation along coasts, improves socio-economic potential of the coastal community, provide protection against risks related to climate change in coastal areas, as well as restoring degraded habitats to recover their climate change mitigation potential and avoid additional greenhouse emissions. This paper aimed to analyzed the role of Spatial Planning in the Blue Carbon Governance process, which specifically includes spatial arrangements and instruments for the protection of BCE in various laws and regulations, institutional arrangement issues in the management of BCE in Indonesia, and case studies related to community involvement in the management of BCE in 2 provinces, East Kalimantan and Bangka Belitung.

"

"Isu perubahan iklim perlu segera ditangani secara serius. Di antara instrumen-instrumen kebijakan yang ada, instrumen yang tergolong baru adalah instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi berusaha menginternalisasi biaya lingkungan yang selama ini tidak diperhitungkan. Salah satu jenis instrumen ekonomi yang dinilai cukup efisien adalah pajak karbon. Efisiensinya dapat melebihi instrumen command and control dan cap-and-trade. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap segala kegiatan dan/atau barang yang menghasilkan dan melepaskan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil ke atmosfer. Tujuan dari instrumen ini untuk memperbaiki kegagalan pasar akibat timbulnya eksternalitas negatif berupa perubahan iklim. Beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan pajak ini, di antaranya adalah Swedia dan India. Kedua negara ini dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia yang juga berencana untuk menerapkan pajak ini. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengusulkan pengaturan mengenai pajak karbon, namun masih belum cukup mengakomodasi secara menyeluruh elemen-elemen pertimbangan yang penting dalam desain pajak karbon. Tidak semua senyawa emisi gas rumah kaca menurut Protokol Kyoto dan Amendemen Doha dikenai pajak karbon. Tarif pajak yang ditetapkan juga masih rendah dan belum ada jaminan penurunan emisi gas rumah kaca. Penggunaan pendapatan dari pajak karbon tidak hanya dialokasikan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim saja, namun terbuka untuk penggunaan lain. Ketentuan terkait pajak karbon sebaiknya diatur di dalam undang-undang tersendiri agar dapat mengakomodasi pengaturan yang lebih komprehensif.

---

The issue of climate change needs to be taken seriously. Among the existing policy instruments, the relatively new instrument is the economic instrument. Economic instruments try to internalize environmental costs that have not been taken into account so far. One type of economic instrument that is considered quite efficient is the carbon tax. Its efficiency can surpass command and control and cap-and-trade instruments. The carbon tax is a tax imposed on all activities and or goods that produce and release carbon emissions resulting from burning fossil fuels into the atmosphere. The purpose is to correct market failures due to the emergence of negative externalities in climate change. Several countries have already implemented this tax, among them Sweden and India. These two countries can be used as lessons for Indonesia, which is also planning to implement this tax. The Draft Law (RUU) concerning the Fifth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures are set to regulate the carbon tax, but it is still not sufficient to fully accommodate the elements of consideration that are important in the design of the carbon tax. Not all greenhouse gas emission compounds under the Kyoto Protocol and the Doha Amendment are subject to a carbon tax. The tax rate set is also still low and there is no guarantee of reducing greenhouse gas emissions. The use of revenue from carbon taxes is not allocated only for climate change mitigation and adaptation, which is open for another use. Provisions related to carbon tax should be regulated in a separate act to accommodate a more comprehensive arrangement."

"ABSTRAKThe Research Center for Water Resources has been involved in the implementation of Weather Modification Technology (WMT) with the evaluation of results. In anticipation of futher evaluation, a standard precept should be set up in the context that the implementation unit of cloud seeding is not making rain but modifying the weather. "