Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Outline: Hingga saat ini masyarakat Baduy masih terikat pada pikukuh (adat yang kuat) yang diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu pikukuh itu berbunyi lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambungan (panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung). Makna pikukuh itu antara lain tidak mengubah sesuatu, atau dapat juga berarti menerima apa yang sudah ada tanpa menambahi atau mengurangi yang ada. Insan Baduy yang melanggar pikukuh akan memperoleh ganjaran adat dari puun (pimpinan adat tertinggi. Pengalaman pikukuh yang taat menyebabkan masyarakat Baduy memiliki kearifan dalam mitigasi bencana. Buku ini merupakan abstraksi hasil penelitian dalam rangka Hibah Riset Kompetensi DIKTI tahun 2010. Secara umum mitigasi bencana diartikan sebagai perencanaan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap manusia. Mitigasi bencana merupakan kegiatan pertama dari tiga kegiatan utama dalam manajemen bencana, yakni kegiatan prabencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Dua kegiatan lainnya adalah saat terjadi bencana, mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan Search and Rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian; dan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kegiatan pada tahap prabencana selama ini banyak dilupakan, padahal kegiatan pada tahap prabencana sangatlah penting karena mencakup baik perencanaan maupun pelaksanaan tindakan untuk mengurangi risiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Oleh karena itu, masyarakat harus mengetahui dan memahami serta mampu menyiasati cara hidup berdampingan dengan bencana."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mengenai komunikasi mitigasi bencana oleh masyarakatsekitar Gunung Merapi, upaya dan pola komunikasi yang dilakukan Badan Geologi terkait kepercayaan lokal masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan paradigma konstruktivismemenggunakan teori interaksionisme simbolik dan jenis studi kasus. Masyarakat Desa Umbulharjo KecamatanCangkringan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitarGunung Merapi menjadi subjek dari penelitian ini. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam danstudi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar Gunung Merapi memahami inti dari KomunikasiMitigasi Bencana sebagai sumber pemberian informasi mengenai keadaan Gunung Merapi dan sumberpemberian informasi mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Peningkatan keikutsertaan masyarakatdan peran Juru Kunci merupakan upaya Badan Geologi dalam melakukan Komunikasi Mitigasi Bencana.Pola Komunikasi Mitigasi Bencana yang dilakukan Badan Geologi KESDM terkait kepercayaan lokal masyarakatsekitar Gunung Merapi terdiri dari dua jenis yaitu terstruktur dan melalui media. Dalam rangka meningkatan kapasitasmasyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bencana geologi untuk menghindari ketidakselarasan dalampenerimaan informasi, Komunikasi Mitigasi Bencana perlu dikaji lebih dalam oleh Badan Geologi KESDM.Badan Geologi KESDM diharapkan dapat pula meningkatkan frekuensi sosialisasi dan simulasi bencana langsungpada masyarakat pada level bawah, tidak hanya mengundang perwakilan dari aparat pemerintah saja. Selain ituBadan Geologi sebaiknya melibatkan Juru Kunci Merapi dengan memberikan pelatihan khusus mengenai istilah-istilah teknis kebencanaan sehingga Juru Kunci bisa menjadi agen sosialisasi bagi masyarakat."

"Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sangat penting diterapkan, salah satunya dengan mengadakan jaminan terhadap setiap pembiayaan yang diberikan. Guna menjamin pelunasan utang debitur seringkali tanah menjadi objek jaminan melalui pemberian Hak Tanggungan. Namun kenyataannya, masih terdapat Akta Jual Beli (AJB) yang belum dilakukan pelunasan tetapi telah dilakukan peralihan Hak Milik atau balik nama kepemilikan tanpa sepengetahuan pihak penjual tanah, yang kemudian oleh pembeli tanah tersebut dijadikan jaminan utang ke bank melalui pemberian Hak Tanggungan sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/PDT/2022. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan mitigasi risiko bank terhadap pembatalan pemasangan Hak Tanggungan akibat peralihan Hak Milik atas tanah yang tidak sah. Untuk dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan utama tersebut maka dianalis pula mengenai penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam pemberian pembiayaan. Selain itu dianalisis pula terkait pengaturan dan sanksi terhadap debitur yang tidak beritikad baik. Data sekunder pada penelitian dokrinal ini diperoleh melalui studi dokumen berupa bahan-bahan hukum serta diperkuat dengan wawancara narasumber terkait untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian menjelaskan bahwa Hak Tanggungan merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam mencegah tidak dilunasinya utang debitur dikemudian hari. akan tetapi Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan fisik tanah oleh bank. Untuk menghindari timbulnya masalah atau risiko bank sebagai upaya penerapan prinsip kehati-hatian bank. Mitigasi risiko bank terhadap pembatalan pemasangan Hak Tanggungan dilakukan dengan mengadakan agunan pengganti yang sah milik debitur. Upaya hukum yang dilakukan bank terhadap debitur yang beritikad tidak baik dengan menuntut ganti rugi sebesar APHT yang telah disepakati.

---

The application of cautious banking principles in providing financing to customers is crucial, including securing collateral for every loan granted. To ensure debtor repayment, land often serves as collateral through Mortgage Rights. However, in practice, there are instances where a Deed of Sale. has not been settled but ownership has been transferred or renamed without the knowledge of the land seller. Subsequently, the land buyer uses it as loan collateral through Mortgage Rights to the bank, as found in the case of Supreme Court Decision Number 1787K/PDT/2022. The primary issue addressed in this study concerns the bank's risk mitigation against the cancellation of Mortgage Rights due to unauthorized land ownership transfers. To provide an explanation regarding this issue, the study also analyzes the application of cautious banking principles in financing. Furthermore, it examines the regulations and penalties for debtors acting in bad faith. Secondary data for this doctrinal study were obtained through document studies of legal materials, supported by qualitative analysis from interviews with relevant sources. The research findings conclude that Mortgage Rights represent a preventive measure against future debtor default. However, banks must physically inspect the collateral land before accepting it as security, thereby applying cautious banking principles to mitigate risks. Banks mitigate the risk of Mortgage Rights cancellation by establishing valid substitute collateral owned by the debtor. In cases where debtors act in bad faith, banks pursue legal action to claim damages equivalent to the agreed Property Sale and Purchase Deed."

"ABSTRAKSegmen 2 Kota Bogor dan Segmen 3 Kabupaten Bogor DAS Ciliwung bagiantengah mengalami perubahan penggunaan lahan yang cukup pesat selama duadekade terakhir. Tujuan penelitian adalah menganalisis trend penggunaan lahanpada 1989-2012, dampaknya terhadap penurunan stok karbon/peningkatan emisiCO2eq, dan penyebab utamanya, memproyeksikan Reference Level (RL) padatahun 2020, dan menyusun strategi pembangunan rendah emisi karbon di keduasegmen. Metode yang digunakan yaitu survey lokasi pada tiap tipe penggunaanlahan yang diolah menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), telaahdokumen sosial ekonomi dan kebijakan, dan forecasting RL. Hasilnya diharapkandapat memberikan berbagai arahan kegiatan mitigasi emisi karbon dalam strategipembangunan rendah emisi karbon pada kedua segmen. Perubahan penggunaanlahan pada 1989-2012 memperlihatkan bahwa terjadi penurunan luasan ruangterbuka hijau (RTH) hingga 2.575,57 ha sedangkan non-RTH meningkat hingga2.575,57 ha. Hal ini berdampak pada menurunnya stok karbon hingga 26.900ton.C dan melepaskan emisi CO2eq hingga 98.723 ton.CO2eq. Penyebabperubahan penggunaan lahan yaitu pertambahan penduduk, kebutuhan lahan, danketerbatasan lahan. Proyeksi RL hingga tahun 2020 dilakukan berdasarkankondisi standar (BAU) dan rencana ke depan (FL). Hasil proyeksimemperlihatkan bahwa FL adalah skenario terbaik yang diestimasi menyimpankarbon hingga 217.610 ton.C di tahun 2020. Strategi pembangunan rendah emisikarbon diarahkan pada penambahan luasan RTH hingga 20% melalui arahankegiatan mitigasi emisi karbon pada penggunaan lahan RTH dan non-RTHmeliputi kegiatan perlindungan, pemantauan, penyuluhan, dan penegakan hukum.

---

ABSTRACTSecond Segment Bogor City and Third Segment Bogor Regency of Ciliwungmiddlestream watershed land use has changed drastically over the past twodecades. This study was conducted to analyze land use trend in 1989-2012, itsimpact on decreasing carbon stock/increasing CO2eq emission, to projectReference Level (RL) to 2020, and establishment of Low Carbon EmissionDevelopment Strategy in both segments. The methods were survey on each type ofland use which would be processed using Geographical Information System(GIS), literature study of socio-economic and policy documents, and forecastingRL. The results were expected to provide guidance for carbon emission mitigationactivities in low carbon emission strategies in both segments. Land use changes in1989-2012 indicated a reduction of green space area by 2.575,57 ha whereasnon-green space area increases by 2.575,57 ha. These changes resulted indecreasing carbon stock by 26.900 ton.C and releasing CO2eq emission by98.723ton.CO2eq. Population growth, demand for lands, and land constraintswere found to be the driving factors of land use changes in these area. ReferenceLevel to 2020 was established based on business as usual (BAU) and forwardlooking (FL). The projection shows that FL was the best scenario which estimatedcarbon storage by 217.610 ton.C in 2020. Low carbon development strategydirected at the area of green space adding up to 20% through the guidance forcarbon emission mitigation activities based on green space and non-green spacewhich covered from protection, supervision, extention/awareness rising, and lawenforcement activities."

"Tesis ini membahas optimalisasi revegetasi lahan bekas tambang dengan tanaman kemiri sunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan peran serta masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei, studi literatur, dan observasi lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya optimalisasi pemanfaatan lahan bekas tambang dengan pohon kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mitigasi perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiri sunan dan tanaman sisipannya berpotensi menyerap karbondioksida lebih besar dibandingkan tanaman reklamasi akasia. Pengembangan usaha kemiri sunan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat minimal 35% dari pendapatan saat ini. Keunggulan lain dari kemiri sunan adalah buah kemiri sunan dapat menghasilkan minyak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel. Biodiesel selain sebagai pengganti bahan bakar yang relatif lebih ramah lingkungan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat apabila masyarakat ikut berperan serta.

---

This thesis discussed about the optimization of revegetation in mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) to impove the climate change mitigation and increase incomes if the community participates. This study was a qualitative research with survey method, literature and field observation. The aim of this study was to analyze the efforts to optimize the utilization of mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) through community empowerment to increase incomes and climate change mitigation.

The result of this study indicated that kemiri sunan and its inserts plant potentially absorb the carbon dioxide greater than reclamation plant with akasia. Kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) bussines development can increase community incomes of at least 35% of current incomes. Another advantage of kemiri sunan is the fruit can produce oil that can be used as raw material for biodiesel which is more environmentally friendly."

"Diilhami dari penelitian tentang metode pencucian uang melalui kartu kredit di Amerika Serikat pada tahun 2002, sejumlah parameter dan pendekatan rezim anti pencucian uang disesuaikan dengan kondisi saat ini di Indonesia. Sebagai Financial Intelligence Unit, PPATK merupakan kunci sentral dari Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan ditantang untuk menemukan metoda pencegahan pencucian uang yang efektif di Indonesia. Ketika pencucian uang di Indonesia sangat lekat dengan korupsi dan penyuapan, PPATK mengungkap bahwa pencucian uang melalui kartu kredit adalah hal baru di Indonesia. Penelitian ini berupaya melihat potensi risiko pencucian uang melalui transaksi kartu kredit di Indonesia, dimana praktek Credit Card Laundering yang mengandung potensi besar kerawanan dibiarkan menjamur. Penelitian diarahkan untuk memahami fenomena tersebut dan mendapatkan formulasi strategi yang handal untuk mencegah perluasan metoda pencucian uang dimasa yang akan datang. Pendekatan penelitian akan menggunakan studi kasus dalam bentuk gratifikasi. Analisa yang digunakan adalah sebuah pendekatan dengan metoda pengujian risiko dan ancaman yang mengikuti formula R = T + V + C. Berdasarkan sejumlah masukan dan temuan yang terungkap selama penelitian diketahui bahwa pemasalahan utama yang menjadi risiko terbesar yang dihadapi adalah kerentanan akibat tidak adanya sinergi antar PPATK, regulator dan penegak hukum serta pihak pelapor (PJK). Selain itu kemampuan intervensi PPATK yang lemah serta pemahaman dari hakikat pencucian uang yang masih minim.

---

Inspired by a research held on 2002 in United States regarding Money Laundering Extension through Credit Cards, this research was set with some adjustment of parameters and approach to anti-money laundering regime adapted to current conditions in Indonesia. As a Financial Intelligence Unit, INTRAC is a central key of the Anti-Money Laundering Regime in Indonesia and challenged to find a method of prevention of money laundering in Indonesia. While money laundering in Indonesia very closely with corruption and bribery, PPATK revealed that money laundering through a credit card is a new thing in Indonesia. This study seeks to look at the potential risk of money laundering through credit card transactions in Indonesia. The practice of Credit Card Laundering which is known to potentially vulnerable for money laundering was greatly accepted as a common practice in Indonesia. The research directed to understanding the phenomenon and to obtain a reliable strategy formulation for the prevention of money laundering methods in the future. Research approach will use a case study in the form of gratification. The analysis used in this research will be tested with risks assessment formulation as follows R = T + V + C. The number of entries and the findings revealed during research had raised the core problem facing in risk mitigation is vulnerability due to the lack of synergy between INTRAC, regulators and law enforcement agencies as well as the complainant (CHD). In addition, INTRAC capabilities to intervention were inadequate and there is lack of understanding for the nature of money laundering itself within the society."

"ABSTRAKSektor berbasis lahan menjadi andalan utama untuk mereduksi emisi, setidaknya 17 dari target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagian besar pendanaan publik dalam negeri untuk perubahan iklim hampir 75 dialokasikan untuk berbagai kegiatan inti di bidang mitigasi. Untuk kegiatan pendukung, sebagian besar dukungan pendanaan ditujukan ke sektor kehutanan sebesar 73 . Pendanaan perubahan iklim merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dan dinegosiasikan di setiap pertemuan perubahan iklim internasional karena merupakan sumber biaya dan investasi untuk dapat mengurangi emisi. Dengan membangun kerangka berpikir penelitian, didapatkan hasil bahwa Pemerintah Indonesia belum cukup mampu untuk dapat memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca untuk kegiatan mitigasi sektor kehutanan, baik pada kondisi unconditional dan juga conditional. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pendanaan publik perubahan iklim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

ABSTRACTLand based sector has become a major force in emission reduction, covering at least 17 of the greenhouse gas emissions reduction target in Indonesia. Most of the domestic public climate finance in Indonesia nearly 75 is allocated for core activities in the areas of mitigation. For support, the majority of the finance intended to support forestry sector amounted to 73 . The climate finance is one of the major topics discussed and negotiated in any international climate change conventions because it is a source of costs and investments to reduce emissions. By building a conceptual framework, the results obtained show that Indonesian government is yet to be quite capable to meet the target to reduce greenhouse gas emissions for forestry mitigation activities, either conditionally or unconditionally. Policies that can be drawn includes increasing public climate finance, both from within the country and abroad."

"Metode pengendalian waktu proyek sering tidak diperhatikan dalam penyelesaian proyek infrastruktur ketenagalistrikan, sehingga banyak proyek mengalami keterlambatan jadwal operasi (COD). Keterlambatan target operasi gardu induk GISTET Muara Karang Baru ini dapat menyebabkan tertundanya evakuasi daya dan penjualan tenaga listrik yang berasal dari pembangkit listrik dengan berbahan bakar murah kepada konsumen baik konsumen industri maupun konsumen rumah tangga yang akan sangat berpengaruh pada income PLN dari selisih nilai poduksi dan nilai jual. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu pengembangan metode pengendalian waktu proyek untuk pencapaian kinerja waktu dengan berbasis risiko dari aktivitas proyek, baik aktivitas di sisi kontraktor maupun aktivitas project owner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis risiko dengan studi kasus pada proyek GISTET Muara Karang Baru dan juga juga survei kuisioner untuk mengidentifikasi risiko dominan yang dapat mempengaruhi kinerja waktu penyelesaian proyek. Selanjutnya, tindakan preventif akan dirancang dan direkomendasikan untuk mengembangkan metode pengendalian proyek pembangunan GISTET Muara Karang Baru sehingga kinerja waktu dapat ditingkatkan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aktivitas pengembangan yang dapat dilakukan, yaitu penerapan manajemen risiko proyek terintegrasi (MRPT) ; metode supervise online jarak jauh dan atau training engineer lokal untuk jadi certified supervised, dan penerapan backfeeding.

---

The project time control method is often not considered in the completion of electricity infrastructure projects, so that many projects experience delays in the operation schedule (COD). The delay in the target operation of the Muara Karang Baru GISTET substation can cause delays in power evacuation and the sale of electricity from power plants with cheap fuel to consumers, both industrial consumers and household consumers, which will greatly affect PLN's income from the difference in production value and value. sell. This research was conducted to find a development of project time control methods for achieving time performance based on risk from project activities, both activities on the contractor side and project owner activities. The method used in this research is risk analysis with case studies on the Muara Karang Baru GISTET project and also a questionnaire survey to identify dominant risks that can affect project completion time performance. Furthermore, preventive measures will be designed and recommended to develop control methods for the Muara Karang Baru GISTET construction project so that time performance can be improved. The results in this study indicate that there are development activities that can be carried out, namely the application of integrated project risk management (MRPT); remote online supervision method and or local engineer training to become certified supervised, and implementation of backfeeding."

"Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur yang bertujuan untuk memberi kredit pada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan terhadap suatu proyek. Namun, pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan kemunculan varian virus baru yaitu Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada perekonomian dunia, salah satunya Indonesia yang turut terdampak secara langsung dan tidak langsung mengenai stabilitas sistem keuangan dan kinerjanya, sehingga menyebabkan dinamika kredit perbankan menjadi macet. Permasalahan kredit sindikasi adalah permasalahan yang serius, hal ini karena kredit sindikasi merupakan kredit dalam skala dana yang besar dan terdiri dari beberapa bank. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai: (i) Tindakan yang dilakukan perbankan untuk memitigasi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19; dan (ii) Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelamatkan kredit sindikasi yang bermasalah. Penelitian ini merupkan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Tindakan yang dilakukan oleh Bank BNI untuk menanggulangi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19 dengan cara perbankan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan di Indonesia, salah satunya dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principal) sebelum menyetujui atau memberikan kredit pada debiturnya. Konsep prinsip kehati-hatian sejalan dengan penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi risiko kredit yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudian, Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah adalah dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Dalam restrukturisasi kredit yang dilakukan terbagi menjadi : (i) Penjadwalan Kembali (Reschduling), (ii) Persyaratan Kembali (Reconditioning); dan (iii) Penataan Kembali (Restructuring).

---

Syndicated loans are loans given by more than one creditor with the aim of providing credit to a company that requires credit in order to financing project. At the final year of 2019, the world shaken by new variant of virus known as Coronavirus Disease 2019 or COVID-19. COVID-19 has an impact on the world economy, one of them is Indonesia, which is directly and indirectly affected by the stability of the financial system and its performance, resulting in the dynamics of bank credit to become stuck. The problem of syndicated credit is a serious problem, because syndicated loans are loans on a large scale and consist of several banks and certain if there is congestion, the impact will be very large both for the banks themselves, and furthermore it will have a major impact on the community as customers. The issue in these thesis is regarding: (i) actions taken by banks to mitigate credit risk that occurs in the syndicated loan scheme during pandemic of COVID-19; and (ii) the attempt made by BNI Bank to save non-performing syndicated loans. The actions taken by BNI Bank to overcome credit risk that occurred in the syndicated loan scheme during the pandemic of COVID-19 by means of banking obligations to comply with the provisions stipulated by regulations in Indonesia, one of which is the application of the precautionary principle (Prudential Banking Principal), prior approving or giving credit to debtors. The precautionary principle concept is in line with issuance of POJK No. 11/POJK.03/2020 issued by Indonesian Government to address credit risk cause by the pandemic of COVID-19. In addition, BNI’s efforts to resolve non-performing loans are credit restructuring. Credit restructuring is an action made by bank to repair debtors who have the potential or undergo problem for fulfilling their obligation are following by lowering loan interest rates, extending time, reducing loaned interest arrears, adding credit facilities or converting loans into equity participation. The concept of credit restructuring is divided into: (i) Rescheduling; (ii) Reconditioning; (iii) Restructuring. "