Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan hukum ini pada dasarnya melakukan analisa terhadap pengaturan dan penerapan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia beserta perkembangannya dalam lingkup hukum perjanjian, pengaturan mengenai asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Jepang, Prancis, dan Inggris, dan juga analisis mengenai perspektif baru terhadap penerapan doktrin mitigasi dan asas itikad baik di Indonesia melalui perbandingan dengan pengaturan terkait doktrin mitigasi dan asas itikad baik di Jepang, Prancis, dan Inggris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa asas itikad baik dalam hukum perjanjian Indonesia bersumber ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Selanjutnya terkait doktrin mitigasi di Indonesia telah diatur dalam ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan secara komprehensif mengenai pengaturan terkait asas itikad baik dan doktrin mitigasi dalam hukum Jepang, Prancis dan Inggris yang masing-masing memiliki penerapan dan penasfiran yang berbeda dengan Indonesia. Dengan memperbandingkan ketentuan tersebut ditemukan berbagai perbedaan dan persamaan terkait pengaturan dan penerapan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia, Jepang, Prancis dan Inggris yang dapat memberikan pemahaman dan penerapan baru terhadap itikad baik dan doktrin mitigasi yang pengertian dan penerapannya masih belum diatur secara definitif sehingga menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Pemerintah Indonesia khususnya bagi perancang dan pembuat Undang-Undang dirasa perlu untuk melakukan perincian terhadap pengaturan-pengaturan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia agar terdapat suatu pemahaman dan penerapan yang sama.

---

This legal writing analyzes the regulation and application of good faith principle and duty to mitigate doctrine in Indonesia along with its development within the scope of the law of agreement, the regulation of good faith principles and the duty to mitigate doctrine in Japan, France and England, with analysis of new perspectives on it application in Indonesia by comparison with the regulation related to the duty to mitigate doctrine and the principle of good faith in Japan, France and England. The research method used in this research is Juridical Normative with descriptive type. This study illustrate that the principle of good faith in Indonesia 39 s treaty law stems from the Indonesian Civil Code. Furthermore, the duty to mitigate doctrine in Indonesia has been regulated in the provisions of various laws and regulations. This study also describes comprehensively the regulations related to good faith principles and the duty to mitigate doctrine in Japanese, French and English law which each have different application and interpretation with Indonesia. This study found differences and similarities concerning the regulation and application of good faith principles and the doctrine of mitigation in Indonesia, Japan, France and England that can provide new insights and applications in Indonesia whose definition and application is not yet definitively regulated causing different interpretations. Based on the results, the drafters and legislators of Indonesian Law, are deemed necessary to detail the regulations of good faith principles and the doctrine of mitigation in Indonesia in order to have a common understanding and application."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mengenai komunikasi mitigasi bencana oleh masyarakatsekitar Gunung Merapi, upaya dan pola komunikasi yang dilakukan Badan Geologi terkait kepercayaan lokal masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan paradigma konstruktivismemenggunakan teori interaksionisme simbolik dan jenis studi kasus. Masyarakat Desa Umbulharjo KecamatanCangkringan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitarGunung Merapi menjadi subjek dari penelitian ini. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam danstudi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar Gunung Merapi memahami inti dari KomunikasiMitigasi Bencana sebagai sumber pemberian informasi mengenai keadaan Gunung Merapi dan sumberpemberian informasi mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Peningkatan keikutsertaan masyarakatdan peran Juru Kunci merupakan upaya Badan Geologi dalam melakukan Komunikasi Mitigasi Bencana.Pola Komunikasi Mitigasi Bencana yang dilakukan Badan Geologi KESDM terkait kepercayaan lokal masyarakatsekitar Gunung Merapi terdiri dari dua jenis yaitu terstruktur dan melalui media. Dalam rangka meningkatan kapasitasmasyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bencana geologi untuk menghindari ketidakselarasan dalampenerimaan informasi, Komunikasi Mitigasi Bencana perlu dikaji lebih dalam oleh Badan Geologi KESDM.Badan Geologi KESDM diharapkan dapat pula meningkatkan frekuensi sosialisasi dan simulasi bencana langsungpada masyarakat pada level bawah, tidak hanya mengundang perwakilan dari aparat pemerintah saja. Selain ituBadan Geologi sebaiknya melibatkan Juru Kunci Merapi dengan memberikan pelatihan khusus mengenai istilah-istilah teknis kebencanaan sehingga Juru Kunci bisa menjadi agen sosialisasi bagi masyarakat."

"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Diperlukan penataan alokasi spektrum secara baik dalam mengoptimalkan penggunaannya, salah satunya adalah frekuensi sharing. Kepdirjen no.119/DIRJEN/2000 Indonesia mengijinkan adanya penggunaan bersama frekuensi 3.5 GHz antara dinas tetap satelit (Fixed Satellite Service) dan layanan akses pita lebar berbasis nirkabel (Broadband Wireless Access). Kurangnya pertimbangan teknis dan ketidaksiapan badan regulasi menyebabkan timbulnya permasalahan interferensi sehingga terjadi kerusakan data dan putusnya layanan FSS. Oleh karena itu, dilakukan revisi terhadap kepdirjen sebelumnya dengan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: /PER/M.KOMINFO/.../2007 yang isi diantaranya, pada pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa penyelenggara BWA eksisting pada pita frekuensi radio 3.5 GHz wajib migrasi ke pita frekuensi radio 3.3 GHz selambat-lambatnya 2 tahun sejak ditetapkan. Disimulasikan frekuensi sharing 3.5 GHz antara FSS dan BWA dengan software SPECTRAemc untuk daerah Jakarta. Selanjutnya diusulkan teknik mitigasi interferensi yang dapat digunakan agar kedua layanan tersebut tetap beroperasi dengan baik hingga batas dilakukannya migrasi yaitu 2 tahun mendatang.

---

Radio frequency spectrum is a limited natural resources which needed good management to optimalize its use, one of the way is sharing frequency. No.119/Dirjen/2000 Indonesian kepdirjen permit the co-existence of frequency usage in 3.5 GHz between Fixed Satellite Service and Broadband Wireless Access.

Lack of technical consideration and awareness of national regulator causes interference problems that disrupt FSS services. Therefore, revision has been done to the previous kepdirjen with Number: /PER/M.KOMINFO/.../2007 which one of the content is, section 16 article 3, mention that eksisting BWA organizer at frequency band 3.5 GHz must be migrated to the frequency band 3.3 GHz at the latest 2 year since specified.

Simulated sharing frequency at 3.5 GHz between BWA and FSS with SPECTRAemc software for Jakarta area. Hereinafter proposed the interference mitigation technique that able to be used to ensure both of the services remain to operate well until the next 2 years."

"Gerakan tanah merupakan bencana alam yang banyak menimbulkan kerugian harta benda, korban jiwa maupun luka-luka, kerusakan properti dan juga infrastruktur. Salah satu cara untuk mengurangi kerugian tersebut adalah dengan melakukan pemetaan potensi bencana gerakan tanah (slide hazard zonation). Pemetaan potensi bencana gerakan tanah dilakukan di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan frekuensi keterjadian gerakan tanah yang tinggi. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Pada penelitian ini digunakan 15 faktor pemicu terjadinya gerakan tanah, yaitu sudut lereng, arah lereng, kelas lereng, elevasi, elevasi relatif, Stream Power Index (SPI), Topographic Wetness Index (TWI), Normalized Differential Vegetation Index (NDVI), kerapatan liniasi, jarak terhadap liniasi, litologi, jenis tanah, curah hujan, kerapatan sungai, dan juga jarak terhadap sungai. Sedangkan faktor risiko gerakan tanah berupa penggunaan lahan, kerapatan bangunan, dan juga jarak terhadap jalan. Kabupaten Bandung Barat secara umum memiliki potensi kerentanan gerakan tanah moderate dengan persentase area sebesar 17,37%. Sedangkan kelas very low menyusun sekitar 15,97% luas daerah penelitian, low 16,96%, moderately high 16,75%, high 16,73%, dan juga very high 16,19%. Sedangkan untuk risiko gerakan tanah Kabupaten Bandung Barat didominasi area dengan tingkat moderately high dengan persentase area sebesar 22,36%. Sedangkan kelas very low menyusun sekitar 15,95% luas daerah penelitian, low 16,79%, moderate 18,70%, high 15,57%, dan juga very high 10,59%. Untuk potensi bencana gerakan tanah, Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh tingkat moderate dengan persentase area sebesar 18,41%. Sedangkan kelas very low menyusun sekitar 15,22% luas daerah penelitian, low 15,20%, moderately high 16,88%, high 17,14%, dan juga very high 17,12%.

---

Landslide is a natural disaster that causes a huge loss in properties, fatalities, and public utilities. One of the ways to decrease those loss is by mapping the landslide susceptibility area (landslide hazard zonation). The landslide susceptibility mapping was applied in West Bandung Regency because the area has high landslide occurence frequency. The method used in this research is the Analytical Hierarchy Process (AHP). There are 15 landslide triggering factors considered in this research, such as: slope angle, slope aspect, slope curvature, elevation, relative elevation, Stream Power Index (SPI), Topographic Wetness Index (TWI), Normalized Differential Vegetation Index (NDVI), lineaments density, distance to lineaments, lithology, soil types, rainfall intensity, drainage density, and distance to drainage. As for the risk triggering factors, there are land use, building density, and distance to roads. In general, landslide hazard in West Bandung Regency is in moderate class with 17,37% total area. The very low class is about 15,97% of total area, low 16,96%, moderately high 16,75%, high 16,73%, and very high 16,19%. Besides, the landslide risk in West Bandung Regency dominated by moderately high class with 22,36% total area. The very low class is about 15,95% total area, low 16,79%, moderately 18,70%, high 15,57%, and very high 10,59%. Finally, the landslide susceptibility in West Bandung Regency dominated by moderate class with 18,41% total area. The very low class is about 15,22% total area, low 16,20%, moderately high 16,88%, high 17,14%, and very high 17,12%."

"ABSTRAKGardu induk merupakan salah satu komponen utama dalam sistem ketenagalistrikan. Peranannya sangat vital dalam penyaluran energi listrik. Dalam proses pembangunan gardu induk, seringkali terjadi keterlambatan yang mengakibatkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan respon terhadap faktor-faktor risiko yang berpengaruh pada waktu pelaksanaan, sehingga bisa dilakukan mitigasi dini agar keterlambatan dapat dihindari. Metode yang dilakukan adalah interview dengan para pelaksana pembangunan gardu induk dan divalidasi oleh para pakar. Hasil interview diolah secara statistik menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 23. Variable penelitian sebanyak 52 faktor risiko. Hasil penelitian memperlihatkan terdapat 6 faktor risiko tinggi yang meliputi , 26 faktor risiko menengah, dan 5 faktor risiko rendah. Faktor-faktor risiko tinggi meliputi: perubahan desain engineering berkali-kali selama fase approval desain, keterlambatan pada submit dokumen approval, perubahan desain yang merubah kebutuhan alat dan sumber daya, kontradiksi risalah rapat selama proses desain, keterlambatan pengiriman pada peralatan utama, dan pencurian material di lapangan. Selanjutnya diberikan rekomendasi tindakan terhadap faktor-faktor risiko tinggi tersebut.

---

ABSTRACTSubstation is one of the main components in the electricity system. Its role is very vital distribute electrical energy. Delay in the process of constructing substations can result in losses. This study aims to get a response to the risk factors that influence the implementation time, so that early mitigation can be done so that delays can be avoided. The method used is an interview with the stake holder of the construction of the substation and validated by experts. The interview results were processed statistically using IBM SPSS 23 software. The research variables were 52 risk factors. The results showed that there were 6 high risk factors which included, 26 medium risk factors, and 5 low risk factors. High risk factors include: repeated engineering design changes during the design approval phase, delays in submitting approval documents, design changes that change equipment and resource requirements, minutes of meeting contradictions during the design process, delivery delays in major equipment, and material theft in the field. Furthermore, recommendations for action on these high risk factors are given."

"Suatu re-engineering analysis oleh lembaga independen dilakukan terhadap platform-platform lepas pantai penunjang kegiatan eksplorasi dan produksi suatu area kontrak bagi hasil yang akan habis service lifenya untuk menentukan apakah platform-platform tersebut layak untuk dipergunakan kembali atau tidak selama jangka waktu tertentu kedepan hingga kontrak bagi hasil area tersebut berakhir. Dengan pendekatan manajemen resiko berdasarkan ISO 31000, perpanjangan service life platform-platform berdasarkan hasil re-engineering analysis ini akan di analisa resikonya untuk mengetahui tingkatan resiko dan akibatnya terhadap orang, lingkungan, aset, serta reputasi pada perusahaan yang mengoperasikan platform-platform tersebut sehingga dapat ditentukan langkah-langkah mitigasi yang akan diambil untuk menghilangkan atau mengurangi dampak dari resikoresiko tersebut dengan mempertimbangkan keekonomisan masing-masing lapangan dalam kaitannya untuk menjamin pemasukan pendapatan bagi negara dan perusahaan.

---

A re-engineering analysis was conducted by an independent body to some extended service life offshore platforms that supporting exploration and exploitation activities for one of the production sharing contract company to decide whether the platform is feasible or not to be utilized during certain time in the future until the production sharing contract is expired. By the risk management which refer to ISO 31000, the risks from the extended service life of the platform will be analyzed to find out their risk level and its impact to people, environment, assets, and company reputation, therefore some mitigation actions can be made to avoid or minimize its impacts by considering the economical aspect of the oilfield in conjunction with ensuring positive income for both government and company."

"Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis pendanaan proyek PT. PLN (Persero) dengan studi kasus PLTU Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan makro ekonomi terhadap proyeksi arus kas pada saat studi kelayakan awal pada proyek, mengetahui alternatif pendanaan yang tepat untuk menutupi sisa pendanaan proyek, dan membuat program mitigasi risiko untuk meminimalisasikan risiko proyek. Pendanaan proyek sebesar ¥ 184,125.42 juta atau setara dengan 85,51% dari total biaya proyek menggunakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman JICA. Hasil analisis pendanaan proyek mendapatkan proporsi sisa pendanaan proyek yaitu sebesar 14,49% atau setara dengan ¥ 31,211.63 juta didapatkan melalui pinjaman komersial perbankan. Berdasarkan komposisi pendanaan tersebut, WACC yang digunakan pada perhitungan project financing adalah sebesar 1,86%. Hasil perhitungan pre-appraisal PT. PLN (Persero) menunjukkan IRR dan NPV yang overvalued karena hasil perhitungan project financing pada proyek PLTU Indamayu menunjukkan IRR sebesar 5,25% dan NPV sebesar ¥ 99,616 juta. Sementara itu, hasil analisis program mitigasi risiko proyek PLTU Indramayu mendapatkan bahwa program mitigasi risiko keterlambatan proyek merupakan program mitigasi risiko proyek terpenting yang harus dijalankan untuk meminimalisasikan resiko keterlambatan pembangunan dan pengoperasian proyek PLTU Indramayu.

---

This study takes the topic of project funding analysis of PT. PLN (Persero) with Indramayu power plant case study. This study aims to analyze the impact of macroeconomic changes on cash flow projections at the time of the initial feasibility study on the project, find the right financing alternatives to cover the remaining project funding, and create risk mitigation program to minimize project risk. Project funding of ¥ 184,125.42 million, equivalent to 85.51% of total project costs using funding sourced from JICA loan. The results of the analysis of project funding to get the proportion of the remaining project funding that is equal to 14.49%, equivalent to ¥ 31,211.63 million loan obtained through commercial banks. Based on the composition of funding, the WACC used in the calculation of project financing amounted to 1.86%. The results of the calculations pre-appraisal of PT. PLN (Persero) shows the IRR and NPV calculations are overvalued as a result of project financing in the power plant project Indamayu shows an IRR of 5.25% and NPV of ¥ 99.616 million. Meanwhile, the results of analysis of risk mitigation programs Indramayu power plant projects found that project delays risk mitigation program is an important project risk mitigation program must run to minimize the risk of delays in the construction and operation of power plant projects Indramayu."

"Selama masa operasional pada jaringan pipa transmisi gas banyak ditemukan potensial hazard yang dapat mengakibatkan kegagalan pipa. Perusahaan operator pipa perlu melakukan analisa risiko dengan mengidentifikasi hazard, menentukan parameter probabilitas (PoF) dan konsekuensi kegagalan (CoF) pipa serta melakukan perhitungan risiko qualitative sehingga dapat mengetahui profil risiko sepanjang pipa dan akibatnya terhadap orang, lingkungan, aset, serta reputasi pada perusahaan. Berdasarkan tingkat risiko yang dihasilkan operator pipa dapat menetukan mitigasi dan rekomendasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko pada pipa onshore berupa strategi inspeksi, pemeliharaan dan perbaikan terkait dengan ancaman dampak mekanikal, korosi internal, dan korosi eksternal. Perhitungan analisa risiko menyatakan bahwa 87% segmen pipa berada pada tingkat risiko rendah dan 13% segmen pipa berada pada tingkat risiko menengah. Analisa fitness for service (FFS) yang dilakukan pada pipa tersebut menyatakan bahwa pipa tersebut masih layak dan aman beroperasi pada tekanan MAOP.

---

During the operational period of gas transmission pipelines are found a potential hazard that could result in pipeline failure. Pipeline operator companies need to do a risk analysis to identify hazards, determine the parameters of probability and consequences of pipeline failure and conduct qualitative risk analysis due to know the risk profile along the pipe and the failure consequence for people, environment, assets and company reputation. Based on the risk level, pipeline operator can determine the mitigation and recommendations to reduce risk in the form of strategic onshore pipeline inspection, maintenance and repairs related to the mechanical impact threats, internal corrosion and external corrosion. Calculation of the risk analysis states that 87% of the pipeline segments are at low risk and 13% of the pipelines are at intermediate risk. Analysis of fitness for service (FFS) conducted in the pipeline is stated that the pipeline is feasible and safe to operate at MAOP pressure."

"Penelitian ini mempertimbangkan upaya penurunan emisi CO2 dari sistem jaringan listrik yang terdiri dari berbagai jenis pembangkit listrik: batubara, gas alam, minyak, dan energi alternatif. Model diformulasikan sebagai programa linier dan diimplementasikan dalam LINGO 10. Model diterapkan dalam cakupan Sistem Interkoneksi Jawa-Bali dan dikembangkan untuk memenuhi target emisi CO2 yang telah ditentukan. Dua strategi mitigasi CO2 yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah fuel balancing dan fuel switching. Untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 26% pada tahun 2021, PLN diperkirakan akan menghasilkan hingga 30% listrik dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) dan biaya ketenagalistrikan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 617,765 per kWh untuk strategi fuel balancing sedangkan untuk strategi fuel switching, PLN harus menghasilkan 29% listrik dari EBT dan biaya ketenagalistrikan diperkirakan menjadi Rp 532,96 per kWh.

---

This research considers the problem of reducing CO2 emissions from a power grid consisting of a variety of power-generating plants: coal, natural gas, oil, and alternative energy. The problem is formulated as a linear programming and implemented in LINGO 10. The model is applied to Java-Bali Power Generation Interconnected System and was developed for a nation to meet a specified CO2 emission target. Two carbon dioxide mitigation options are considered in this study: fuel balancing and fuel switching. In order to reduce the CO2 emissions by 26% in 2021, PLN has to generate up to 30% of electricity from Renewable Energy (RE) and the cost of electricity (COE) is expected to increase to Rp 617.765 per kWh for fuel balancing option While for fuel switching option, PLN has to generate 29% of electricity from RE and the COE is expected to increase to Rp 532.96 per kWh."

"Penelitian ini membahas mengenai upaya penanganan pra bencana kebakaran yang dilakukan pada wilayah RW 02, Kelurahan Karang Anyar. Upaya penanganan pra bencana yang dilihat dalam penelitian ini terdiri dari usaha mitigasi dan kesiapsiagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dan jenis studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penanganan pra bencana kebakaran dilakukan secara terus menerus, yaitu berupa pelunakan resiko baik struktural maupun non struktural dan peningkatan rasa waspada dengan pengaruh dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan fisik.

---

This research discusses about a pre-fire disaster reinforcement effort which is held by the community of RW 02 at Kelurahan Karang Anyar. The Pre-Fire Disaster Reinforcement Effort which is discussed in this research are mitigation and preparedness. This research uses descriptive approach and qualitative method of a case study type.

The research result shows that an effort in pre-fire disaster reinforcement are continuously conducted, which is risk reduction either structural or non structural and improvement of the alert with the influences from economic factor, social, cultural, and physic."