Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembangunan bendungan besar membutuhkan biaya investasi yang besar. Kebutuhan akan bendunganpun terus meningkat setiap waktunya. Hal ini mendorong tumbuhnya kebutuhan alternatif pembiayaan untuk pembangunan bendungan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Apasaja potensi ekonomis bendungan yang dapat menarik kalangan investor serta kelayakan ekonomis yang harus dimiliki bendungan untuk dikatakan layak investasi serta skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha KPBU seperti apa yang tepat untuk digunakan dalam pembangunan bendungan sehingga melalui studi kasus bendungan Karian dapat dilihat bagaimana bila diterapkan skema tersebut. Untuk mendapatkan potensi ekonomi bendungan yang dilakukan pembahasan dari data sekunder dan dipertajam dengan pendekatan resiko untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap pembangunan bendungan dengan skema kerjasama. Dari hasil matrik probabilitas dan dampak dilakukan kajian rekayasa ekonomi untuk mendapat kelayakan dari bendungan Karian. Hasil penelitian menunjukan bahwa bendungan karian memiliki potensi ekonomi yang baik dengan potensi penghematan APBN hingga 80 . Sesuai dengan kajian literature skema KPBU yang paling sesuai dengan skema pembiayaan bendungan adalah kontrak konsesi.

---

ABSTRACTConstruction of large dams require large investment costs. The need for the dam continues to increase every time. This encourages the growth of alternative financing requirements for the construction of large dams. This study aims to analyze anything what economic potential of dams to attract investors as well as the economic feasibility must be owned dams to be feasible investment and schemes Partnerships Enterprises KPBU as what is appropriate for use in the construction of the dam so that through case studies dam Karian it can be seen how when applied to the scheme. To get the economic potential of the dam conducted discussion of secondary data and sharpened risk approach to determine which variables are the dominant influence on the construction of a dam with the cooperation scheme. From the results of the probability and impact matrix engineering study done to obtain economic feasibility of the dam Karian. The results showed that the dam Karian has good economic potential with potential savings of up to 80 of the state budget. In accordance with the study of literature KPBU scheme that best suits the financing scheme dam was the concession contract."

"Tesis ini membahas tentang strategi mitigasi penyalahgunaan fungsi bahan peledak komersial yang kini tengah menjadi ancaman yang ada di Indonesia, seperti keberadaan sisa bahan peledak komersial tersebut di gudang penyimpanan CV Indolime Prima Mitra Kabupaten Jember. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis ancaman atas keberadaan fungsi sisa bahan peledak komersial pada milik CV Indolime Prima Mitra di kabupaten Jember, menganalisis perbandingan kebijakan mitigasi sisa bahan peledak komersial yang ada di Indonesia Amerika Serikat dan Australia, dan merumuskan strategi mitigasi penyalahgunaan fungsi sisa bahan peledak komersial yang ada di Indonesia. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori intelijen strategis, teori manajemen risiko, dan konsep strategi mitigasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diawali dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis persoalan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan tipe penelitian deskripstif eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi yang tepat untuk pengamanan sisa bahan peledak komersial di Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan di setiap node pada kegiatan operasional bahan peledak, dengan cara melalui sistem pengawasan langsung dengan sistem daring atau online, serta melakukan tindakan pengawasan yang terjun ke lapangan. Perbandingan kebijakan mitigasi sisa bahan peledak komersial yang ada di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Australia, menemukan adanya beberapa perbedaan khususnya terkait dengan regulasi mitigasi, implementasi regulasi mitigasi, dan upaya integrasi dalam mitigasi tersebut. Sedangkan ancaman atas penyalahgunaan fungsi bahan peledak berdasarkan perspektif intelijen mampu menjadi ancaman dalam skala nasional dan skala global, keberadaan ancaman ini muncul akibat adanya potensi penyalahgunaan sisa bahan peledak komersial tersebut oleh pihak teroris untuk melakukan aksi pengeboman, sedangkan berdasarkan perspektif manajemen resiko ancaman atas keberadaan sisa bahan peledak komersial seperti yang ada di gudang penyimpanan CV Indolime Prima Mitra Kabupaten Jember, memiliki kategori medium.

---

This thesis discusses the mitigation strategy for the misuse of the function of commercial explosives which is currently a threat in Indonesia, such as the presence of the remaining commercial explosives in the warehouse of CV Indolime Prima Mitra, Jember Regency. This study aims to analyze the threat of the presence of commercial explosive residual functions on CV Indolime Prima Mitra's property in Jember district, analyze the comparison of commercial explosive residual mitigation policies in Indonesia, the United States and Australia, and formulate a mitigation strategy for the misuse of commercial explosive residual functions. existing in Indonesia. The theories and concepts used are strategic intelligence theory, risk management theory, and the concept of mitigation strategy. This study uses a qualitative method that begins with a descriptive approach to analyze the existing problems. The method used in this research is a field research method with an exploratory descriptive research type. The results of this study indicate that the right mitigation strategy for securing the remaining commercial explosives in Indonesia is to conduct surveillance at every node in explosives operational activities, by means of a direct monitoring system with an online system or online, as well as carrying out surveillance actions that go into the field. Comparison of the existing commercial explosive residue mitigation policies in Indonesia with the United States and Australia, found some differences, particularly related to mitigation regulations, implementation of mitigation regulations, and integration efforts in the mitigation. The threat of misuse of the explosive function based on the intelligence perspective is capable of becoming a threat on a national and global scale, the existence of this threat arises due to the potential for misuse of the remaining commercial explosives by terrorists to carry out bombing actions, while based on a risk management perspective the threat of the presence of commercial explosive residues such as those in the CV Indolime Prima Mitra warehouse, Jember Regency, has a medium category."

"Bioterorisme merupakan ancaman internasional yang harus diantisipasi. Indonesia perlu mengantisipasi dampak akibat bioterorisme dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan ancaman bioterorisme, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 menggunakan model analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan rencana mitigasi penanggulangan ancaman bioterorisme di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa artikel, dokumen, dan kebijakan dengan kata kunci "bioterorisme"; "kesehatan masyarakat"; "ketahanan nasional", dan "mitigasi risiko"; juga dengan menganalisis pengalaman negara lain. Elaborasi berbagai instrumen yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) telah dibuat dalam bentuk National Action Plan for Health Security (NAPHS) Indonesia 2020-2024 yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia. Namun NAPHS tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikannya. Indonesia perlu membuat kebijakan untuk merespons cepat risiko kesehatan masyarakat untuk merespons kedaruratan kesehatan masyarakat. Rencana mitigasi diharapkan dapat mengembangkan kapasitas untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat setiap ancaman kesehatan, termasuk akibat bioterorisme. Kebijakan ketahanan kesehatan Indonesia perlu segera dibuat untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

---

Bioterrorism is an international threat that must be anticipated. Indonesia needs to anticipate the impact of bioterrorism by issuing several regulations related to countering the threat of bioterrorism, including Presidential Instruction Number 4 of 2019. Using a qualitative approach, this study aims to analyze the implementation of Presidential Instruction No. 4/2019 using the Van Meter and Van Horn policy implementation analysis model. This study also aims to develop a mitigation plan to counter the threat of bioterrorism in Indonesia. Data collection was conducted through in-depth interviews and literature searches in the form of articles, documents, and policies with the keywords "bioterrorism"; "public health"; "national resilience", and "risk mitigation"; also by analyzing the experiences of other countries. Elaboration of various instruments issued by the World Health Organization (WHO) has been made in the form of Indonesia's National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024 which is specifically aimed at improving health security as part of Indonesia's national resilience. However, NAPHS does not have a binding legal force for every stakeholder to apply. Indonesia needs to create policies for rapid response to public health risks to respond to public health emergencies. The mitigation plan is expected to develop the capacity to prevent, detect and respond quickly to any health threats, including those due to bioterrorism. Indonesia's health resilience policy needs to be made immediately to strengthen Indonesia's national resilience in the future."

"Selama masa operasional pada jaringan pipa transmisi gas banyak ditemukan potensial hazard yang dapat mengakibatkan kegagalan pipa. Perusahaan operator pipa perlu melakukan analisa risiko dengan mengidentifikasi hazard, menentukan parameter probabilitas (PoF) dan konsekuensi kegagalan (CoF) pipa serta melakukan perhitungan risiko qualitative sehingga dapat mengetahui profil risiko sepanjang pipa dan akibatnya terhadap orang, lingkungan, aset, serta reputasi pada perusahaan. Berdasarkan tingkat risiko yang dihasilkan operator pipa dapat menetukan mitigasi dan rekomendasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko pada pipa onshore berupa strategi inspeksi, pemeliharaan dan perbaikan terkait dengan ancaman dampak mekanikal, korosi internal, dan korosi eksternal. Perhitungan analisa risiko menyatakan bahwa 87% segmen pipa berada pada tingkat risiko rendah dan 13% segmen pipa berada pada tingkat risiko menengah. Analisa fitness for service (FFS) yang dilakukan pada pipa tersebut menyatakan bahwa pipa tersebut masih layak dan aman beroperasi pada tekanan MAOP.

---

During the operational period of gas transmission pipelines are found a potential hazard that could result in pipeline failure. Pipeline operator companies need to do a risk analysis to identify hazards, determine the parameters of probability and consequences of pipeline failure and conduct qualitative risk analysis due to know the risk profile along the pipe and the failure consequence for people, environment, assets and company reputation. Based on the risk level, pipeline operator can determine the mitigation and recommendations to reduce risk in the form of strategic onshore pipeline inspection, maintenance and repairs related to the mechanical impact threats, internal corrosion and external corrosion. Calculation of the risk analysis states that 87% of the pipeline segments are at low risk and 13% of the pipelines are at intermediate risk. Analysis of fitness for service (FFS) conducted in the pipeline is stated that the pipeline is feasible and safe to operate at MAOP pressure."

"Beberapa hasil penelitian memprediksi pada tahun 2030 hampir 80% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di dunia berasal dari kota-kota besar. Mitigasi perubahan iklim adalah pendekatan menuju kota rendah karbon dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan produksi CO2 khususnya dari sektor transportasi yang memproduksi emisi terbesar di Jakarta, sekitar 45% atau 2,33 tCO2/kapita dari total 5,10 tCO2/kapita; Disisi lain penataan ruang dan desain kota dapat memainkan peran penting (key factor) dalam pengurangan dan penyerapan CO2. Model penataan ruang dan desain kota yang efektif dan inovatif adalah penataan ruang dan desain kota yang mempertimbangkan prinsip mitigasi yaitu bagaimana penataan ruang dan desain kota yang memproduksi CO2 serendah mungkin dan menyerap CO2 sebanyak mungkin. Hasil analisis mengindikasikan bahwa penataan ruang dan desain kawasan TOD secara substantif dapat mengurangi CO2 dengan berkurangnya pengguna angkutan pribadi dan bertambahnya akses penduduk terhadap sistem transit yang nyaman dan akses ke elemen kota lainnya. Upaya pengurangan emisi CO2 dan penambahan akses ini terkait dengan pengembangan model penataan ruang dan desain kawasan TOD yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar Walk, Cycle, Connect, Transit, Mix use, Densify, Compact, dan Shift menghasilkan target pengurangan emisi menjadi 65% dari 30% Bussiness As Usual. Kondisi pengurangan emisi CO2 mengakibatkan menurunnya tingkat gradasi lingkungan dari 5,18 tCO2/kapita menjadi 4,47 tCO2/kapita, sedikit dibawah kondisi Kotra Metropolitan Tokyo (4,86 tCO2/kapita) yang telah mempunyai sistem TOD terstruktur dengan baik. Model ini dapat direplikasikan ke kawasan TOD lainnya yang mempunyai tipologi yang sama, dan membuktikan semakin banyak jumlah TOD yang tertata dan terstruktur di suatu kota metropolitan akan semakin tinggi tingkat keberlanjutannya.

---

Some studies envisage that 80% of global emissions GHG emanate from the big cities. The mitigation approach is aimed towards Low-Carbon and Sustainable Cities, especially in big cities. The approach encompasses a reduction in carbon dioxide (CO2) production and an increase in the absorption of CO2, especially from transportasion sector that produces the biggest emission in Jakarta as much of 45% or 2.33 tCO2/capita from 5.10 tCO2/capita in total emission. Spatial planning can play an important role or be the key factor towards the sustainability of the city. Innovative spatial planning and urban design model should take into account the principles of spatial planning and mitigation, how is producing carbon as low as possible and absorbing as much carbon as possible. The analysis indicate that the substantive TOD spatial planning can reduce CO2 emissions by reducing the private car, increasing the people's access to transit, adequate housing, pleasant facilities, pedestrians and cyclists, as well as large green open spaces. The research shows that the TOD spatial planning and urban design have resulted in greater achievement of emission mitigation target which do regard to the basic principles of Walk, Cycle, Connect, Transit, Mix use, Densify, Compact, dan Shift. The reducing is 65%, as compared to 30% of the target in bussiness as usual. These are demonstrated by the decreased level of enviromental degredation from 5.18 tCO2/capita to 4.47 tCO2/capita which is lower then Tokyo (4.89 tCO2/capita) that has been have a good TOD system. The contribution of emission reductions is significant and therefore it can be replicated to seven TOD which have similar typology. This study proves that the more TOD areas in a city, the higher the level of sustainability of the city."

"Gerakan tanah merupakan bencana alam yang banyak menimbulkan kerugian harta benda, korban jiwa maupun luka-luka, kerusakan properti dan juga infrastruktur. Salah satu cara untuk mengurangi kerugian tersebut adalah dengan melakukan pemetaan potensi bencana gerakan tanah (slide hazard zonation). Pemetaan potensi bencana gerakan tanah dilakukan di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan frekuensi keterjadian gerakan tanah yang tinggi. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Pada penelitian ini digunakan 15 faktor pemicu terjadinya gerakan tanah, yaitu sudut lereng, arah lereng, kelas lereng, elevasi, elevasi relatif, Stream Power Index (SPI), Topographic Wetness Index (TWI), Normalized Differential Vegetation Index (NDVI), kerapatan liniasi, jarak terhadap liniasi, litologi, jenis tanah, curah hujan, kerapatan sungai, dan juga jarak terhadap sungai. Sedangkan faktor risiko gerakan tanah berupa penggunaan lahan, kerapatan bangunan, dan juga jarak terhadap jalan. Kabupaten Bandung Barat secara umum memiliki potensi kerentanan gerakan tanah moderate dengan persentase area sebesar 17,37%. Sedangkan kelas very low menyusun sekitar 15,97% luas daerah penelitian, low 16,96%, moderately high 16,75%, high 16,73%, dan juga very high 16,19%. Sedangkan untuk risiko gerakan tanah Kabupaten Bandung Barat didominasi area dengan tingkat moderately high dengan persentase area sebesar 22,36%. Sedangkan kelas very low menyusun sekitar 15,95% luas daerah penelitian, low 16,79%, moderate 18,70%, high 15,57%, dan juga very high 10,59%. Untuk potensi bencana gerakan tanah, Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh tingkat moderate dengan persentase area sebesar 18,41%. Sedangkan kelas very low menyusun sekitar 15,22% luas daerah penelitian, low 15,20%, moderately high 16,88%, high 17,14%, dan juga very high 17,12%.

---

Landslide is a natural disaster that causes a huge loss in properties, fatalities, and public utilities. One of the ways to decrease those loss is by mapping the landslide susceptibility area (landslide hazard zonation). The landslide susceptibility mapping was applied in West Bandung Regency because the area has high landslide occurence frequency. The method used in this research is the Analytical Hierarchy Process (AHP). There are 15 landslide triggering factors considered in this research, such as: slope angle, slope aspect, slope curvature, elevation, relative elevation, Stream Power Index (SPI), Topographic Wetness Index (TWI), Normalized Differential Vegetation Index (NDVI), lineaments density, distance to lineaments, lithology, soil types, rainfall intensity, drainage density, and distance to drainage. As for the risk triggering factors, there are land use, building density, and distance to roads. In general, landslide hazard in West Bandung Regency is in moderate class with 17,37% total area. The very low class is about 15,97% of total area, low 16,96%, moderately high 16,75%, high 16,73%, and very high 16,19%. Besides, the landslide risk in West Bandung Regency dominated by moderately high class with 22,36% total area. The very low class is about 15,95% total area, low 16,79%, moderately 18,70%, high 15,57%, and very high 10,59%. Finally, the landslide susceptibility in West Bandung Regency dominated by moderate class with 18,41% total area. The very low class is about 15,22% total area, low 16,20%, moderately high 16,88%, high 17,14%, and very high 17,12%."