Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSub-sektor transportasi merupakan penyumbang emisi CO2 kedua terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsumsi energi final yang masih mengandalkan Bahan Bakar Minyak BBM serta volume kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai negara yang ikut mengesahkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim UNFCCC , Indonesia terikat untuk turut berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan mekanisme insentif/disinsentif kerap dianggap dapat secara efektif mengurangi sumbangan emisi gas rumah kaca, dikarenakan dapat mendorong masyarakat untuk dengan sendirinya mengelola konsumsi mereka terhadap produk padat karbon. Salah satu bentuk penerapan mekanisme disinsentif adalah melalui pajak lingkungan. Pajak lingkungan dapat diterapkan dalam rangka mengubah kebiasaan yang berdampak negatif terhada lingkungan hidup. Pajak Baahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Mengingat urgensi yang ada untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, PBBKB seharusnya dapat berperan sebagai disinsentif untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

---

ABSTRACTTransportation is second largest CO2 emission contributor in Indonesia. This condition is majorly caused by two factors reliance on oil for final energy consumption and the increasing volume of motor vehicle. As a country who has ratified United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC , Indonesia is bounded to participate in greenhouse gases emission reduction. Incentive disincentive mechanisms are often considered as an effective way to reduce greenhouse gases emission as it encourages people to manage their carbon products consumption on their own. Disincentive mechanism can be exercised through implementation of environmental tax. Environmental tax can be use in order to change negative behavior to the environment. Motor Fuel Tax PBBKB is a levy on motor fuel usage. Considering the urgency to reduce greenhouse gas emission, PBBKB should be able to play a role as a disincentive in order to reduce CO2 emission in Indonesia."

"Secara geografis Kabupaten Klaten berada di kaki Gunung Merapi dan pesisir selatan Pulau Jawa. Dilihat dari sisi potensi bencana alam, maka di seluruh wilayah Kabupaten Klaten memiliki potensi terjadinya bencana gempa tektonik dan gempa vulkanik. Melihat potensi bencana di Kabupaten Klaten, maka adanya pelatihan dan konseling dalam meningkatkan sikap tanggap dan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat vital untuk dilakukan. Pelatihan dan konseling dilakukan di SD Negeri 2 Gledeg yang berada di daerah potensial III. Sekolah ini dipilih karena berada di antara daerah potensial gempa tektonik dan daerah gempa vulkanik Merapi. Persoalan yang dihadapi mitra adalah belum pernah diadakannya pelatihan dan konseling sikap tanggap dan mitigasi bencana. Kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu pelatihan tanggap bencana yang diawali dengan sosialisasi jenis bencana, potensi kebencanaan pada wilayah mitra, pelatihan melalui video tanggap bencana, dan simulasi tanggap bencana, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD). Selain itu, dilakukan konseling untuk memberikan persiapan sebelum terjadinya bencana dan pasca terjadinya bencana. Melalui kegiatan PKM ini dapat meningkatkan pemahaman mitra terkait tentang sikap tanggap dan mitigasi bencana serta konseling pada korban bencana. Selain itu, juga meningkatkan pemahaman mitra dalam hal pertolongan pertama sehingga terwujudnya masyarakat yang tanggap dan siap siaga dalam menghadapi potensi bencana alam di wilayahnya."

"]Dampak negatif perubahan iklim telah menimbulkan berbagai masalah bagiIndonesia yang sangat rentan terhadap perubahan global. Alasan utama perubahaniklim adalah kegiatan manusia sejak era industrialisasi yang meliputi penggunaanbahan bakar fosil, penebangan hutan dan pertanian. Emisi gas rumah kaca daripenggunaan bahan bakar fosil merupakan 70% dari total emisi karbondioksida,metan, dan dinitrooksida. Tulisan ini membahas perubahan iklim di Indonesia, halyang perlu dilakukan untuk menanggulanginya, serta peran Indonesia dalamkebijakan pembahan iklim global. Pembahasannya mencakup kelahanan energi, sertapenanggulangan dampak ekonomi dan lingkungan hidup."

"ABSTRAKPenulisan hukum ini pada dasarnya melakukan analisa terhadap pengaturan dan penerapan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia beserta perkembangannya dalam lingkup hukum perjanjian, pengaturan mengenai asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Jepang, Prancis, dan Inggris, dan juga analisis mengenai perspektif baru terhadap penerapan doktrin mitigasi dan asas itikad baik di Indonesia melalui perbandingan dengan pengaturan terkait doktrin mitigasi dan asas itikad baik di Jepang, Prancis, dan Inggris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa asas itikad baik dalam hukum perjanjian Indonesia bersumber ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Selanjutnya terkait doktrin mitigasi di Indonesia telah diatur dalam ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan secara komprehensif mengenai pengaturan terkait asas itikad baik dan doktrin mitigasi dalam hukum Jepang, Prancis dan Inggris yang masing-masing memiliki penerapan dan penasfiran yang berbeda dengan Indonesia. Dengan memperbandingkan ketentuan tersebut ditemukan berbagai perbedaan dan persamaan terkait pengaturan dan penerapan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia, Jepang, Prancis dan Inggris yang dapat memberikan pemahaman dan penerapan baru terhadap itikad baik dan doktrin mitigasi yang pengertian dan penerapannya masih belum diatur secara definitif sehingga menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Pemerintah Indonesia khususnya bagi perancang dan pembuat Undang-Undang dirasa perlu untuk melakukan perincian terhadap pengaturan-pengaturan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia agar terdapat suatu pemahaman dan penerapan yang sama."

---

""ABSTRACT"This legal writing analyzes the regulation and application of good faith principle and duty to mitigate doctrine in Indonesia along with its development within the scope of the law of agreement, the regulation of good faith principles and the duty to mitigate doctrine in Japan, France and England, with analysis of new perspectives on it application in Indonesia by comparison with the regulation related to the duty to mitigate doctrine and the principle of good faith in Japan, France and England. The research method used in this research is Juridical Normative with descriptive type. This study illustrate that the principle of good faith in Indonesia 39 s treaty law stems from the Indonesian Civil Code. Furthermore, the duty to mitigate doctrine in Indonesia has been regulated in the provisions of various laws and regulations. This study also describes comprehensively the regulations related to good faith principles and the duty to mitigate doctrine in Japanese, French and English law which each have different application and interpretation with Indonesia. This study found differences and similarities concerning the regulation and application of good faith principles and the doctrine of mitigation in Indonesia, Japan, France and England that can provide new insights and applications in Indonesia whose definition and application is not yet definitively regulated causing different interpretations. Based on the results, the drafters and legislators of Indonesian Law, are deemed necessary to detail the regulations of good faith principles and the doctrine of mitigation in Indonesia in order to have a common understanding and application."

"ABSTRAKGardu induk merupakan salah satu komponen utama dalam sistem ketenagalistrikan. Peranannya sangat vital dalam penyaluran energi listrik. Dalam proses pembangunan gardu induk, seringkali terjadi keterlambatan yang mengakibatkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan respon terhadap faktor-faktor risiko yang berpengaruh pada waktu pelaksanaan, sehingga bisa dilakukan mitigasi dini agar keterlambatan dapat dihindari. Metode yang dilakukan adalah interview dengan para pelaksana pembangunan gardu induk dan divalidasi oleh para pakar. Hasil interview diolah secara statistik menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 23. Variable penelitian sebanyak 52 faktor risiko. Hasil penelitian memperlihatkan terdapat 6 faktor risiko tinggi yang meliputi , 26 faktor risiko menengah, dan 5 faktor risiko rendah. Faktor-faktor risiko tinggi meliputi: perubahan desain engineering berkali-kali selama fase approval desain, keterlambatan pada submit dokumen approval, perubahan desain yang merubah kebutuhan alat dan sumber daya, kontradiksi risalah rapat selama proses desain, keterlambatan pengiriman pada peralatan utama, dan pencurian material di lapangan. Selanjutnya diberikan rekomendasi tindakan terhadap faktor-faktor risiko tinggi tersebut.

---

ABSTRACTSubstation is one of the main components in the electricity system. Its role is very vital distribute electrical energy. Delay in the process of constructing substations can result in losses. This study aims to get a response to the risk factors that influence the implementation time, so that early mitigation can be done so that delays can be avoided. The method used is an interview with the stake holder of the construction of the substation and validated by experts. The interview results were processed statistically using IBM SPSS 23 software. The research variables were 52 risk factors. The results showed that there were 6 high risk factors which included, 26 medium risk factors, and 5 low risk factors. High risk factors include: repeated engineering design changes during the design approval phase, delays in submitting approval documents, design changes that change equipment and resource requirements, minutes of meeting contradictions during the design process, delivery delays in major equipment, and material theft in the field. Furthermore, recommendations for action on these high risk factors are given."

"Penelitian ini mempertimbangkan upaya penurunan emisi CO2 dari sistem jaringan listrik yang terdiri dari berbagai jenis pembangkit listrik: batubara, gas alam, minyak, dan energi alternatif. Model diformulasikan sebagai programa linier dan diimplementasikan dalam LINGO 10. Model diterapkan dalam cakupan Sistem Interkoneksi Jawa-Bali dan dikembangkan untuk memenuhi target emisi CO2 yang telah ditentukan. Dua strategi mitigasi CO2 yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah fuel balancing dan fuel switching. Untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 26% pada tahun 2021, PLN diperkirakan akan menghasilkan hingga 30% listrik dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) dan biaya ketenagalistrikan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 617,765 per kWh untuk strategi fuel balancing sedangkan untuk strategi fuel switching, PLN harus menghasilkan 29% listrik dari EBT dan biaya ketenagalistrikan diperkirakan menjadi Rp 532,96 per kWh.

---

This research considers the problem of reducing CO2 emissions from a power grid consisting of a variety of power-generating plants: coal, natural gas, oil, and alternative energy. The problem is formulated as a linear programming and implemented in LINGO 10. The model is applied to Java-Bali Power Generation Interconnected System and was developed for a nation to meet a specified CO2 emission target. Two carbon dioxide mitigation options are considered in this study: fuel balancing and fuel switching. In order to reduce the CO2 emissions by 26% in 2021, PLN has to generate up to 30% of electricity from Renewable Energy (RE) and the cost of electricity (COE) is expected to increase to Rp 617.765 per kWh for fuel balancing option While for fuel switching option, PLN has to generate 29% of electricity from RE and the COE is expected to increase to Rp 532.96 per kWh."

"[ABSTRAKPerusahaan Daerah yang mengelola pasar tradisional di DKI Jakarta perlumelakukan diversifikasi sumber pendanaan dengan mengajak pihak swasta untukberinvestasi dalam peremajaan sekaligus pengembangan pasar tradisional yang sesuaidengan tuntutan perkembangan perkotaan dan lingkungan sekitar. Implementasi dariinvestasi tersebut yaitu Pembangunan dan Pengembangan Pasar ABC dengan konsepmixed-use yang dibentuk dari sebuah ikatan kerjasama antara Pemerintah (PD PasarJaya) dengan Swasta. Pembagian profit sharing atas investasi tersebut antara pihakpublic dan pihak private dinilai belum proposional, dikarenakan nilai profit sharingbelum memperhitungkan faktor-faktor risiko. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui risiko, alokasi risiko dan mitigasinya serta profit sharing berbasis alokasirisiko dari proyek Pasar ABC. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptifdan melakukan wawancara dengan responden terkait, kemudian melakukan analisakualitatif melalui risk assesment sampai dengan analisis finansial untuk menentukanprofit sharing optimal berbasis alokasi risiko yang optimal. Untuk nilai profit sharingberbasis alokasi risiko optimal diperoleh dari hasil analisis cashflow after adjust riskyaitu sebesar Rp 264.231.751.000 turun sebesar Rp 323.729.417.000 dari cashflowbefore risk. Faktor-faktor risiko dapat menurunkan kinerja profit sharing ProyekPasar ABC.

---

ABSTRACTLocal companies that manage the traditional markets in DKI Jakarta need to diversifysources of funding to persuade the private sector to invest in the rejuvenation and thedevelopment of traditional markets in suitable with the demands of urban developmentand environment. Implementation of these investments, namely the construction anddevelopment ABC Market with mixed-use concept which is formed from a bond ofcooperation between the Government (PD Pasar Jaya) with Private sector. Thedistribution of profit sharing on investment between the public and private parties isconsidered not proportional, because the value of profit sharing did not measure therisk factors. This study aims to determine risk, risk allocation and mitigation as wellas profit-sharing based on the risk allocation of the ABC Market project. Thisresearch method using descriptive method and conduct interviews with relatedrespondents, then perform a qualitative analysis through risk assessment to thefinancial analysis to determine the optimal profit-sharing based on the optimal riskallocation. For value of profit sharing based on optimal risk allocation is obtainedfrom the analysis outcome of cash flow after adjust risk which to Rp 264.231.751.000decreased into Rp 38.729.417.000 from cashflow before risk. These risk factors canreduce the performance of profit sharing ABC Market project., Local companies that manage the traditional markets in DKI Jakarta need to diversifysources of funding to persuade the private sector to invest in the rejuvenation and thedevelopment of traditional markets in suitable with the demands of urban developmentand environment. Implementation of these investments, namely the construction anddevelopment ABC Market with mixed-use concept which is formed from a bond ofcooperation between the Government (PD Pasar Jaya) with Private sector. Thedistribution of profit sharing on investment between the public and private parties isconsidered not proportional, because the value of profit sharing did not measure therisk factors. This study aims to determine risk, risk allocation and mitigation as wellas profit-sharing based on the risk allocation of the ABC Market project. Thisresearch method using descriptive method and conduct interviews with relatedrespondents, then perform a qualitative analysis through risk assessment to thefinancial analysis to determine the optimal profit-sharing based on the optimal riskallocation. For value of profit sharing based on optimal risk allocation is obtainedfrom the analysis outcome of cash flow after adjust risk which to Rp 264.231.751.000decreased into Rp 38.729.417.000 from cashflow before risk. These risk factors canreduce the performance of profit sharing ABC Market project.]"

"Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, pada pita frekuensi radio 5 GHz digunakan oleh beberapa jenis service, diantaranya adalah Dinas Tetap dan Dinas Radiolokasi. Untuk pita 5600 - 5650 MHz diperuntukkan bagi Dinas Radionavigasi Maritim, Dinas Bergerak dan Dinas Radiolokasi. Sedangkan untuk Dinas Radiolokasi yang sharing dengan Dinas Tetap di pita 5 GHz dialokasikan di pita 5250 - 5255 MHz, 5255 - 5350 MHz, 5650 - 5725 MHz dan 5830 ? 5850 MHz. Dikarenakan prinsipnya adalah sharing, maka potensi interferensi antara kedua service tersebut sangat mungkin terjadi. Penggunaan frekuensi radio di pita 5 GHz untuk kepentingan Dinas Radiolokasi adalah sangat vital yaitu penggunaan radar cuaca untuk kepentingan penerbangan dan pemantauan cuaca sehingga potensi interferensi tersebut harus diantisipasi dengan membuat strategi mitigasi, diharapkan dengan adanya solusi strategi mitigasi ini potensi interferensi dapat diminimalkan atau dikurangi. Metode pembuatan strategi mitigasi antara Dinas Tetap (RLAN-Radio Local Area Network)) dan Dinas Radiolokasi (Radar) di pita frekuensi radio 5 GHz dilakukan dengan menggunakan framework untuk problem solving.

---

Based on the Regulation of the Minister of Communications and Information No. 29 of 2009 on Radio Frequency Allocation Table Indonesia, the 5 GHz radio frequency band used by some types of service, including Fixed Service and Radiolocation Service. For band 5600 - 5650 MHz is for Maritime Radionavigasi Service, Mobile Service and Radiolocation Service. As for the sharing with Fixed Service and Radiolocation Service at 5 GHz band allocated in the band 5250-5255 MHz, 5255-5350 MHz, 5650-5725 MHz and 5830-5850 MHz. Because of the principle is sharing, then the potential for interference between the two services is very likely to occur.

The use of radio frequencies in the 5 GHz band for Radiolocation Service is very vital that the use of weather radar in the interests of flight and weather monitoring, so that the interference potential to be anticipated to create mitigation strategies, is expected with this mitigation strategies potential interference can be minimized or reduced . Mitigation strategies method between Fixed Service (RLAN - Radio Local Area Network) and Radiolocation Service (Radar) in the 5 GHz radio frequency band is done by using a framework for problem solving."