Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan contoh kasus pemanfaatan drone dalam terorisme sebagai alat intelligence, surveillance, reconnaisance sampai bentuk serangan drone yang dapat dimodifikasi dengan tambahan bom. Konsep asimetric warfare merupakan salah satu alasan teroris menggunakan drone sebagai jawaban atas konflik yang tidak seimbang dengan menargetkan VVIP atau Objek Vital Nasional. Perubahan paradigma penggunaan drone dari militer ke ranah sipil, kemajuan teknologi yang semakin maju, canggih dan mudah didapat menjadi ancaman yang tidak bisa dinafikan dari pemanfaatan drone dalam terorisme di masa depan yang dapat terjadi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode intrinsic case study dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan sumber primer dari Kementerian/Lembaga terkait mengenai peran dalam pencegahan aksi teror yang memanfaatkan drone. Sedangkan data sekunder didapatkan dari strategi studi pustaka. Teori CPTED dan Kebijakan publik digunakan sebagai analisis peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait dikuatkan dengan enam konsep seperti mitigasi, drone, kontra terorisme, terorisme, perang asimetris, dan 16 langkah penurunan kejahatan. Hasil penelitian menemukan bahwa peran Paspampres dan Kohanudnas sebagai fasilitator dan eksekutor dalam pencegahan pemanfaatan drone dalam terorisme pada target VVIP, BNPT dan Ditpamobvit Polri sebagai evaluator desain keamanan Objek Vital Nasional, dan peran Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator dalam peraturan kontra drone. Namun masih ditemukan kelemahan dan kekurangan dalam peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait setelah dilakukan analisis dengan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti misalnya secara mitigasi non struktural perlu penguatan peraturan pengoperasian dan perizinan drone secara komprehensif yang tidak hanya melibatkan Kementerian/Lembaga tertentu, anggaran yang terbatas kepada BNPT untuk melakukan evaluasi desain keamanan Objek Vital Nasional, pembuatan MoU antara pengelola objek kepada Ditpamobvit Polri yang masih sedikit jumlahnya, Densus 88 yang belum memiliki SOP pencegahan kontra drone dan desain keamanan yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan konsep mitigasi struktural, teknik pengurangan kejahatan dan teori CPTED seperti pada elemen target hardening. Maka dalam penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi berupa tambahan langkah mitigasi struktural, non struktural dan penelitian selanjutnya sebagai bentuk batasan dan kekurangan dari penelitian ini.

---

Several previous studies have found examples of cases of using drones in terrorism as intelligence, surveillance, reconnaissance to the form of drone attacks that can be modified with additional bombs. The concept of asymmetric warfare is one of the reasons terrorists use drones as an answer to unequal conflicts by targeting VVIP or Nasional Vital Objects. The paradigm shift in the use of drones from the military to the civilian realm and technological advances that are increasingly advanced, sophisticated and easily available are threats that cannot be denied from the use of drones in future terrorism that can occur in Indonesia. A qualitative approach with the method was intrinsic case study chosen as the type of research with primary sources from the relevant Ministries/Institutions regarding the role in preventing terror acts using drones. While the secondary data obtained from the literature study strategy. CPTED theory and public policy are used as an analysis of the role of each related ministry/institution strengthened by six concepts such as mitigation, drones, counter terrorism, terrorism, asymmetric warfare, and 16 steps to reduce crime. The results of the study found that the role of Paspampres and Kohanudnas as facilitators and executors in preventing the use of drones in terrorism on VVIP targets, BNPT and Ditpamobvit Polri as evaluators of National Vital Object security designs, and the role of the Ministry of Transportation, Ministry of Defence, Ministry of Communication and Information, and Ministry of Trade as a regulator in counter drone regulations. However, there are still weaknesses and shortcomings in the role of each related ministry/institution after analysing the concepts and theories used in this study. For example, in non-structural mitigation, it is necessary to comprehensively strengthen operating regulations and drone licensing that does not only involve certain Ministries/Institutions, a limited budget for BNPT to evaluate the security design of National Vital Objects, the making of MoUs between object managers and the Ditpamobvit Polri which is still limit, Densus 88 which does not yet have a counter-prevention procedures and security design that still needs to be improved according to the concept of structural mitigation, crime reduction techniques and CPTED theory as in the element target hardening. So in this study, it provides suggestions and recommendations in the form of additional structural, non-structural mitigation measures and further research as a form of limitations and shortcomings of this research."

"Pengetahuan tentang Mitigasi Bencana Gempa merupakan bagian dari upaya tersebut kesiapsiagaan yang perlu dimiliki oleh seluruh masyarakat, termasuk mahasiswa kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan mitigasidengan sikap kesiapsiagaan bencana di kalangan pelajar di Jakarta. Rancangan Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan jumlah sampel 107 mahasiswa reguler Poltekkes Kemenkes, Jakarta I.Rata-rata umur sampel dalam penelitian ini adalah 19,94 tahun.tahun, mayoritas perempuan, sebagian besar belum pernah menghadiri materi perkuliahan dan seminar / pelatihan terkait bencana. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan makna antara pengetahuan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi (p = 0,01; α = 0,05). Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kesadaran meningkatkan pengetahuan tentang mitigasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi.

---

Knowledge of Earthquake Disaster Mitigation is part of the preparedness effort that needs to be owned by the whole community, including health students. The purpose of this study was to determine the relationship between mitigation knowledge with an attitude of disaster preparedness among students in Jakarta. Design This study is a cross-sectional study with a total sample of 107 regular students at the Health Polytechnic of the Ministry of Health, Jakarta I. The average age of the sample in this study was 19.94 years. years, the majority of women, most of whom have never attended lecture materials and seminars / training related to disasters. The results of this study indicate a meaningful relationship between knowledge of mitigation and earthquake disaster preparedness (p = 0.01; α = 0.05). This study recommends the importance of awareness increasing knowledge about mitigation to increase preparedness for earthquake disasters."

"Perubahan iklim (climate change) merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat pemanasan global (globalwarming) dan diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian.Perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrem, serta kenaikan suhu udara dan permukaanair laut merupakan dampak serius dari perubahan iklim yang dihadapi Indonesia. Pertanian merupakan sektor yangmengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim. Di tingkat global, sektor pertanian menyumbang sekitar14% dari total emisi, sedangkan di tingkat nasional sumbangan emisi sebesar 12% (51,20 juta ton CO2e) dari totalemisi sebesar 436,90 juta ton CO2e, bila emisi dari degradasi hutan, kebakaran gambut, dan dari drainase lahangambut tidak diperhitungkan. Apabila emisi dari ketiga aktivitas tersebut diperhitungkan, kontribusi sektor pertanianhanya sekitar 8%. Walaupun sumbangan emisi dari sektor pertanian relatif kecil, dampak yang dirasakan sangatbesar. Perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian menurun secarasignifikan. Kejadian iklim ekstrem berupa banjir dan kekeringan menyebabkan tanaman yang mengalami pusosemakin luas. Peningkatan permukaan air laut menyebabkan penciutan lahan sawah di daerah pesisir dan kerusakantanaman akibat salinitas. Dampak perubahan iklim yang demikian besar memerlukan upaya aktif untukmengantisipasinya melalui strategi mitigasi dan adaptasi. Teknologi mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gasrumah kaca (GRK) dari lahan pertanian melalui penggunaan varietas rendah emisi serta teknologi pengelolaan airdan lahan. Teknologi adaptasi yang dapat diterapkan meliputi penyesuaian waktu tanam, penggunaan varietasunggul tahan kekeringan, rendaman dan salinitas, serta pengembangan teknologi pengelolaan air."

"Di Kota Bekasi, realisasi pendapatan retribusi parkir cukup rendah setiap tahunnya, sejak 2011 hingga 2016, target yang ditetapkan tidak pernah tercapai. Berbagai upaya optimalisasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, salah satunya dilakukannya ujicoba metode smart parking meter, namun ternyata belum dapat diterapkan sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir. Melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi, ditemukan adanya dugaan kecurangan fraud yang mengakibatkan kebocoran retribusi parkir dalam pengelolaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya off-book fraud pada sistem pengelolaan retribusi parkir di Kota Bekasi dan sistem apa yang dapat diterapkan untuk memitigasi off-book fraud pengelolaan retribusi parkir di Kota Bekasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau paradigma post-positivism. Berbagai data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam indepth interview, dan diskusi kelompok terfokus focus group discussion/FGD . Lokus dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Bekasi sebagai unit analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penyebab terjadinya off-book fraud tersebut terkait dengan peraturan, penetapan titik parkir, penetapan target, model pengelolaan, penetapan badan usaha dalam rangka kerja sama pemungutan model kerjasama dan dasar hukumnya, petugas pemungut, administrasi pemungutan dan penyetoran, pengelolaan karcis, pengawasan, dan intervensi eksternal. Sedangkan, berdasarkan analisis yang dilakukan, mitigasi off-book fraud harus sekaligus memperbaiki aspek kebijakan dan sistem agar dapat diperoleh solusi yang komprehensif dan berkelanjutan sustainable.

---

Poor performance of realization in Parking Retribution occurred in Bekasi City since 2011 to 2016. It can be shown by not achived target revenue on Parking Retribution each year. Various effort to optimalize the revenue has been conducted by government, one of them is implementing smart parking meter system. Yet, this system can not be able to provide significant impact on Parking Retribution revenue. In the meantime, investigation conducted by Inspectorate of Bekasi City found allegation of fraud that result leakage in Parking Retribution management.

The aim of this research is to find out the cause of off book fraud and the type of system implementing to mitigate Parking Retribution off book fraud in its management. Post positivism approach is applied in this research. The data used is collected through documentation study, indepth interview, and focus group discussion FGD which Government of Bekasi City is set as research location or unit analysis.

The result shows that regulation, determination of parking point and target, management model, establishment of business entity in order to collaborate in collecting model and legal base of collaboration, collecting officers, deposit and collection of administration, ticket management, supervision, and external intervention are related to the cause of off book fraud occurance. In addition, according to analysis yielded, off book fraud mitigation should improve the aspect of policy and system so that comprehensive and sustainable solution can be achieved."

"ABSTRAKPenyebaran penyakit menular di Indonesia masih meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang salah satu isinya adalah pengendalian penyakit menular. Vaksin diperlukan dalam pengendalian penyakit menular. Vaksin sensitif terhadap suhu tertentu, sehingga suhu penyimpanan yang tidak tepat akan merusak vaksin dan menghilangkan efektivitasnya. Vaksin membutuhkan cold chain di dalam rantai pasoknya yang dapat memastikan bahwa vaksin disimpan pada suhu yang sesuai. Kelalaian yang terjadi dalam rantai pasok dapat merusak vaksin dan dapat membahayakan pasien. Kendala yang dialami rantai pasok vaksin dapat menghambat pemberian vaksin kepada yang membutuhkannya dan menghambat upaya pengendalian penyakit. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritasi risiko yang mungkin terjadi pada rantai pasok vaksin di Indonesia serta mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk membantu anggota rantai pasok dalam mengelola risiko yang ada. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah MCDM (Multi-criteria Decision Making) DEMATEL-Based ANP. Risiko yang didapat dari identifikasi sebanyak 32 risiko dengan lima dimensi yaitu pasokan dan pemasok, operasional, finansial, pemerintahan & permintaan pasar dan logistik. Hasil prioritasi dengan DANP menunjukkan bahwa terdapat 19 risiko yang perlu diprioritaskan. Selanjutnya dikembangkan strategi mitigasi risiko yang divalidasi oleh ahli. Hasil yang didapat adalah 23 strategi mitigasi risiko.

---

ABSTRACTThe spread of infectious diseases in Indonesia is still increasing every year. Therefore, the government issued a National Medium-Term Development Plan, one of which is the control of infectious diseases. Vaccines are needed in controlling infectious diseases. Vaccines are sensitive to certain temperatures, so improper storage temperatures will damage the vaccine and eliminate its effectiveness. Vaccines require cold chains in their supply chain that could ensure that vaccines are stored at the appropriate temperature. Negligence that occurs in the supply chain could damage the vaccine and could endanger the patient. Obstacles experienced by the vaccine supply chain can inhibit vaccine delivery to those who need it and hinder disease control efforts. Therefore this study aims to analyze the risk prioritization that might occur in the vaccine supply chain in Indonesia and develop a risk mitigation strategy to help supply chain members manage existing risks. The method used in this study is MCDM (Multi-criteria Decision Making) DEMATEL Based ANP. Risks obtained from the identification of 32 risks with five dimensions, namely supply and supplier, operational, financial, government & market demand, and logistics. The results of prioritization with DANP indicate that 19 risks need to be prioritized. Furthermore, risk mitigation strategies are validated by experts. The results obtained are 23 risk mitigation strategies."

"Pada September 2018 terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,5 Mw di Teluk Palu, yang diikuti tsunami. Dampak dari bencana ini adalah rusaknya infrastruktur bangunan, lingkungan, dan hilangnya nyawa. 4.194 orang meninggal dunia dan merusak 8.107 bangunan, 43 fasilitas kesehatan dan 386 fasilitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan mangrove, evaluasi peran pemerintah dalam recovery mangrove, dan strategi mitigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan komparatif. Pentingnya penelitian ini adalah membandingkan kondisi ekosistem mangrove, peran serta masyarakat dan pemerintah dalam memitigasi bencana tsunami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah mulai menyadari pentingnya mangrove untuk mengurangi dampak tsunami, dimana banyak masyarakat yang mulai menanam dan mengelola mangrove. Strategi mitigasi bencana tsunami yang dapat diterapkann yaitu dengan pembanguan tanggul dan greenbelt sebagai peredam kekuatan gelombang tsunami.

---

In September 2018 there was an earthquake with a magnitude of 7.5 Mw in Palu Bay, which was followed by a tsunami. The impact of this disaster is the destruction of building infrastructure, the environment, and loss of life. 4,194 people died and damaged 8,107 buildings, 43 health facilities and 386 educational facilities. This study aims to analyze the participation of local communities in mangrove management, evaluate the role of the government in mangrove recovery, and mitigation strategies. The method used in this study is qualitative, and the analysis used in this study is descriptive and comparative method. The importance of this study is to compare the condition of the mangrove ecosystem, the participation of the community and the government in mitigating the tsunami disaster. The results showed that the community and the government began to realize the importance of mangroves to reduce the impact of the tsunami, where many communities began to plant and manage mangroves. A tsunami disaster mitigation strategy that can be applied is by building embankments and greenbelts as a dampener for the strength of tsunami waves."

"Kawasan Muara Baru sebagai salah satu Kawasan yang memiliki kerentanan terhadap bencana, harus mampu dan tetap bertahan serta berkelanjutan untuk menunjang sebagai salah satu wilayah pesisir Jakarta perlu membangun infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan. Pada kawasan ini juga terdapat permukiman kumuh atau daerah slum area yang perlu ditingkatkan agar menjadi pemukiman yang inklusif. Kawasan Muara Baru mengalami banjir ROB yang merupakan adanya perubahan iklim global. Dengan demikian perlu dilakukan analisis mitigasi bencana kawasan Muara Baru dengan konsep resilien city (berketahanan). tujuan dari kegiatan penelitian ini menganalisis risiko bencana dari aspek fisik., sosial, dan ekonomi, mengevaluasi penanganan risiko bencana berdasarkan RDTR Provinsi DKI Jakarta dan mengevaluasi terkait konsep mitigasi dan tindakan mitigasi pada RW 17 menuju kawasan berketahanan terhadap bencana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis spasial dan aspasial. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil analisis risiko bencana dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial diketahui bahwa wilayah penelitian berada pada katagori sedang sebesar 59,97 % dan tinggi sebesar 33,53 % dari luas wilayah penelitian. Kebijakan kebencanaan dengan mempertimbangkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial, dan sejalan dengan baik dari RTRW dan RDTR berdasarkan struktur ruang dan pola ruang, perlunya usulan zona baru berupa zona mangrove dan RTH untuk menciptakan lingkungan berketahanan. Mitigasi bencana dalam rangka ketahanan di RW 017 berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi dan penyediaan sarana prasarana seperti marka jalan, usulan bentuk rumah adaptif terhadap banjir.

---

Kawasan Muara Baru as one of the areas that has a vulnerability to disasters, must be able to survive and be sustainable to support as one of the coastal areas of Jakarta, it needs to build quality, reliable, sustainable infrastructure. In this area there are also slum areas or slum areas that need to be improved so that they become inclusive settlements. The Muara Baru area is experiencing ROB flooding which is a result of global climate change. Thus it is necessary to carry out an analysis of disaster mitigation in the Muara Baru area with the concept of a resilient city.the purpose of this research activity is to analyze disaster risk from the physical, social, and economic aspects, evaluate disaster risk management based on the DKI Jakarta Provincial RDTR and mevaluating the concept of mitigation and mitigation actions in RW 17 towards a disaster-resilient area. This study uses a quantitative method with spatial and aspatial analysis. The results obtained from this study are the results of disaster risk analysis from the physical, economic and social aspects, it is known that the research area is in the medium category at 59.97% and high at 33.53% of the total area of ​​the study. Disaster policies taking into account physical, economic and social aspects, and in line with both the RTRW and RDTR based on spatial structure and spatial patterns, it is necessary to propose new zones in the form of mangrove and green open space zones to create a resilient environment. Disaster mitigation in the framework of resilience in RW 017 in the form of evacuation routes and evacuation sites and provision of infrastructure such as road markings."